Subsidi LPG 3 Kg merupakan program pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dalam mengakses energi bersih dan terjangkau. Namun, dalam implementasinya di Jawa Barat, kebijakan ini menghadapi tantangan serius, seperti ketidaktepatan sasaran dan pemborosan fiskal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan pemerataan subsidi dalam kerangka ekonomi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola penyebab ketidaktepatan subsidi dan dampaknya terhadap masyarakat miskin. Temuan menunjukkan bahwa sekitar 40% subsidi LPG 3 Kg dinikmati oleh rumah tangga mampu, sementara sebagian masyarakat miskin belum mendapat akses. Lemahnya validasi data penerima, pengawasan distribusi, dan keterbatasan sistem digital menjadi penyebab utama. Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat belum efisien dan adil. Reformasi kebijakan diperlukan melalui pembaruan data penerima, digitalisasi distribusi, dan penguatan pengawasan agar subsidi tepat sasaran, efisien secara fiskal, dan mendukung keadilan sosial.