Articles
Substantial Justice in the Court's Decision to Annul an Authentic Deed
Nurhaliza Setyawan, Aqiila;
Santoso, Bambang;
Andi Fitriono, Riska
Sultan Agung Notary Law Review Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/sanlar.v8i1.51983
Agreements can be made in writing in the form of an authentic deed. A notary is an official authorized to create an authentic deed. The creation of an authentic deed must comply with the provisions of the Law.Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public amends Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public. In Decision Number 19/Pdt.G/2024/PN.Mks, the Judge declared the authentic deed, namely the Power of Attorney to Sell land made before a Notary, null and void because it was made without the knowledge of one of the parties. However, the Notary was not punished by the judge. This study focuses on discussing whether the judge's decision has reflected substantial justice. This study uses a legal research method with a prescriptive nature, and uses a case approach and a conceptual approach. The legal material analysis technique used is the deductive logic method with a syllogistic mindset. Aristotle's theory of justice states that justice is something that is assessed proportionally according to its role. Therefore, when viewed from Aristotle's theory of justice, the decision that the Notary was not punished for making a Power of Attorney to Sell without the knowledge of one of the parties does not provide substantial justice for the plaintiff. However, the judge could not make such a decision because the imposition of punishment on the notary was not requested in the petitum and he was bound by the principle of Iudex Non Ultra Petita. The principle of Iudex Non Ultra Petita stipulates that the judge cannot decide anything beyond what is requested in the petitum.
PERATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2024
Pradana, Aditya Anaris;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.92071
Supreme Court (PERMA) Regulation No. 1 of 2024 on Restorative Justice integrates the principles of restorative justice into the Indonesian criminal justice system, with the aim of creating a more just, humane, and sustainable solution in the handling of criminal offences. Restorative justice emphasizes the recovery of victims' losses, the accountability of perpetrators, and the restoration of social ties disrupted by crime. This article discusses the basic principles of restorative justice, the procedures of filing and enforcement, the benefits offered, as well as the challenges faced in its implementation. With adequate training, effective socialization, and infrastructure development, restorative justice is expected to make a positive contribution to the criminal justice system in Indonesia.
PERTIMBANGAN HAKIM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 66/PID.B/2023/PN SKT
Soesanto, Aldi Danuarta;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i1.97851
This article analyzes the judge's considerations in adjudicating the criminal case of assault in Verdict Number 66/Pid.B/2023/PN Skt, which evaluates the evidentiary strength of witness testimony against the defendant Sutiyo Tejo Prabowo, as charged by the public prosecutor. This type of research is normative legal research that is prescriptive and applied in nature, using a case-based approach withprimary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials was conducted through literature studies, followed by an analysis technique using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it was shown that the judge's considerations in rendering a verdict in the defendant's criminal assault case in Verdict Number 66/Pid.B/2023/PN Skt were in accordance with Article183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP).
ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA KDRT (STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2021/PN DPS)
Prasetyo, Dinar Adi;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70370
Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan studi pada Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas pada putusan nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikarenakan pada pemeriksaan di pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UPAYA TERDAKWA MELAWAN DAKWAAN PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN SAKSI MERINGANKAN
Andriani, Dwina Rizka;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.70336
Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait upaya terdakwa dalam melawan dakwaan perkara percobaan pembunuhan berencana dengan saksi meringankan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terkait penggunaan saksi meringankan oleh terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan Nomor: 80/Pid.B/2021/PN.Skt tetap mempertimbangkan penggunaan saksi meringankan oleh terdakwa,namun Hakim tetap memberikan putusan pemidanaan karena Hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana tersebut secara sadar dan bukan merupakan tindakan refleks.
TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN IN ABSENSIA KASUS KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN 28/PID.SUS-TPK/2020/PN.MNK.)
Qolfathriyuus, Muhammad Ajmal;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i1.85753
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penuntutan penuntut umum yang tidak dapat diterima dalam persidangan in absensia pada perkara tindak pidana korupsi, dengan mengambil studi kasus dari Putusan 28/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mnk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan case approach untuk menganalisis kasus dan situasi konkret dalam konteks teoritis. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang timbul. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah studi kasus, di mana peneliti memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim sebagai dasar untuk merumuskan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, karena tidak memberikan kewajiban pidana terhadap pelaku korupsi yang absen dari persidangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi terkait persidangan in absensia dalam kasus korupsi untuk memastikan keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap kekayaan negara.
PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP TERDAKWA ANAK DALAM PERKARA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN WNG)
Saputri, Anisa Septiana;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i3.72236
This study aims to determine the appropriateness of the judge's considerations in imposing prison sentences on child defendants in cases of obscenity in the Wonogiri District Court Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research methodology uses normative legal research and a case approach technique, as well as library research legal material collection techniques to obtain laws related to the problem under study. The results of this study are that imprisonment can only be imposed on children for a maximum of 1/2 (one half) of the sentence for adults. In addition, the provisions of Article 82 Paragraph (4) of Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection with an additional sentence of 1/3 (one third) of the criminal threat cannot be applied. To children, even though the child's actions have been proven to fulfill the elements of the paragraph, the additional punishment is excluded for child offenders.Keywords: Child; Obscenity; Prison; Judge's Decision
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA KDRT PUTUSAN NOMOR 203/Pid.Sus/2022/PN NGW
Ragillia, Cynthia Selvidie;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i4.96781
This study aims to determine the balance of the judge's considerations in Decision Number 203/Pid.Sus/2022/PN Ngw is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research that has a prescriptive nature. The approach used in this study is a case approach. The legal materials used to write this law were obtained from secondary legal materials andprimary legal materials. The legal material collection technique used by the author is a literature study. The legal material analysis technique by processing legal materials using the syllogistic deduction method. The results of the research and discussion show that the judge's considerations in sentencing the defendant in Decision Number 203/Pid.Sus/2022/PN Ngw are in accordance with the provisions as stated in Article 183 of the Criminal Procedure Code.
HAMBATAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PERKARA PENGANIAYAAN
Arinugroho, Rudy;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i4.75054
This study describes and examines the what are the obstacles to the principle of restorative justice in the persecution case process based on case file number BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT at the Boyolali District Attorney's Office. This research is empirical or sociological legal research of a descriptive nature. Data types include primary data and secondary data. The data collection techniques used are the study of documents or library materials, observations or observations, and interviews or interviews, then the technical analysis used is a qualitative method that produces analytical descriptive data. The results showed that the restorative judiciary in the case file number BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT at the Boyolali District Attorney's Office in the abuse case, agreed that the victim forgave the suspect by entering into a peace effort agreement because the victim and the suspect were still related, where the suspect was the grandson of the victim, and the suspect promised not to repeat his actions, and the response from the community in making peace efforts was quite positive. Thus, peace efforts in the case of persecution can be implemented. Keywords : Criminal Persecution, Restorative Justice, Implementation
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PERINGATAN OLEH HAKIM
Oktafiyanti, Yasmin Putri;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.80624
Artikel ini menganalisis pertimbangan penjatuhan putusan pidana peringatan oleh hakim kepada Anak yang berkonflik dengan hukum. Anak melakukan tindak pidana membujuk untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang berusia 6 (enam) tahun. Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tujuan artikel adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Cara mengumpulkan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis merumuslkan simpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pidana peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, walau hakim telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP, tetapi hakim tidak mempertimbangkan pengertian pencabulan atau perkosaan untuk dalam pertimbangan terhadap pasal-pasal dalam hukum pidana dan tidak mempertimbangkan hasil visum et repertum yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum.