Claim Missing Document
Check
Articles

TELAAH PEMBUKTIAN PERKARA PEMALSUAN SURAT DENGAN AHLI HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.B/2023/PN WNG) Setyanto, Angga Titus; Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.84464

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah, meninjau dan mengkaji pembuktian perkara menggunakan keterangan ahli hukum pidana yang masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan KUHAP. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wng telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Jenis penelitian ini merupan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian prespektif dan terapan . Menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 27/Pid.B/2023/Pn Wng sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.
PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM PENERAPAN DIVERSI ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN PADA PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF Cahyaningrum, Farkha Anisah; Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.84096

Abstract

Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan penerapan diversi anak pada kasus kekerasan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menerapkan diversi anak pada kasus kekerasan Nomor 2/Pen.Div/2023/PN.Byl sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan penggunaan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan diversi anak sudah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mana penyelesaiannya sudah melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan juga pemenuhan hak korban.
TELAAH RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN Nuryanta, Azzahra Healtiane; Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.83783

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pid/2022. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penuntut Umum dapat membuktikan alasan kasasi yang diajukannya, yakni apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri, menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, dan menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2023/PN BTL) Rahmani, Annisa Kusuma; Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85198

Abstract

Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja terhadap terdakwa Anak. Majelis Hakim menetapkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja dalam perkara ini karena pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan masa depan dan tumbuh kembang anak. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap Terdakwa Anak dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pid.Sus Anak/2023/PN Btl telah sesuai dengan ketentuan dan Pasal 183 KUHAP.
PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 929/PID.B/2023/PN LBP) Sukma, Allodya; Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.83863

Abstract

Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Majelis Hakim mempertimbangkan setidaknya dua alat bukti dalam menemukan kebenaran tindak pidana yang terjadi untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat berupa visum et repertum Nomor: Um.01.01/xv/4.4.9/159/2023 dan keterangan terdakwa, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
TINJAUAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PUTUSAN RESTITUSI Harumi, Puspa Indah; Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.83923

Abstract

Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana eksploitasi orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi orang dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif karena mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai pendekatan penelitian. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku serta artikel terkait. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi dalam putusan nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, dalam amar putusan nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn. Mtr mengenai penjatuhan restitusi, para hakim belum mencantumkan dengan jelas mengenai rincian besaran restitusi masing-masing terdakwa, jangka waktu pembayaran restitusi oleh terdakwa, dan penetapan sita harta kekayaan apabila tidak sanggup membayar restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban.
SOCIO-LEGAL CHALLENGES OF INDIGENOUS LAND IN WEST KALIMANTAN: CUSTOMARY PRACTICES AND NATIONAL LAW Kurniawan, Itok Dwi; Aldyan, Arsyad; Septiningsih, Ismawati; Rustamaji, Muhammad; Santoso, Bambang; Santos, Jose Gama
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 3 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i3.33860

Abstract

Customary law in the national legal system is undoubtedly fundamental to maintaining existence because customary law can also be applied to resolve conflicts in society. This research uses socio-legal methods, and the data obtained is based on data in the field through an interview process with several related parties. In contrast, for legal problems in this society, only some things can be resolved through a customary law approach. For example, in the Dayak indigenous community, several legal problems cannot be resolved according to custom, especially regarding unregistered land rights. These problems certainly cannot be solely resolved using a customary law approach. This certainly shows that customary law cannot necessarily accommodate the interests of Indigenous peoples because this is also closely related to legal certainty. Because they relate to legal certainty, they must be resolved through a positive legal approach, such as submitting a request to the court or an application to the relevant agency. This certainly happens because the legal awareness of regional communities in Indonesia is currently not very good; this leads to legal issues within indigenous communities that cannot be resolved through customary law.
EVALUASI HASIL PROGRAM SIMPAN PINJAM KOPERASI SERBA USAHA DESA KOTA INDONESIA DALAM MENDUKUNG PROGRAM DAKWAH DI MA’HAD AL-ZAYTUN Santoso, Bambang; Satria, Alfi; Sobirin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 7 No. 2 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v7i2.6219

Abstract

This research aims to evaluate the results of the savings and loan program of KSU Desa Kota Indonesia in supporting the da’wah program at Ma’had Al-Zaytun, and to identify the supporting and inhibiting factors of the savings and loan program at KSU Desa Kota Indonesia in Ma’had Al-Zaytun. This research uses a descriptive qualitative method with a naturalistic qualitative approach. The data sources include primary data from the management of KSU Desa Kota Indonesia, and secondary data which consists of cooperative documents such as journals, KSU profiles, the KSU Desa Kota Indonesia business license, and others. Based on observations in several savings and loan cooperatives in Gantar, Wanguk, and Haurgeulis, the author selected KSU Desa Kota Indonesia as the research object due to differences in management related to the evaluation of the savings and loan program at Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia in supporting the da’wah program at Ma’had Al-Zaytun, Faculty of Syariah. The evaluation of the savings and loan program of Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia in supporting da’wah at Ma’had Al-Zaytun shows positive impacts, namely: 1) Economic improvement of members that supports da’wah activities, 2) Empowerment of members in financial management, 3) Increased community participation in da’wah, and 4) Program sustainability that depends on management and support from related parties. Overall, this cooperative plays a significant role in supporting da’wah through economic strengthening and community empowerment. Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia has played an important role in supporting the da’wah program at Ma’had Al-Zaytun through economic strengthening and community empowerment. Keywords: Program evaluation, KSU Desa Kota Indonesia;
The Role Of Community Service In Post-Covid-19 Economic Recovery Through Msme Program Santoso, Bambang; Fatchurohin, Nur Rosyid; Asnada, Rosada Tri; Ali Nurdin, Muhammad
GEMA EKONOMI Vol 11 No 1 (2022): GEMA EKONOMI
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/https://doi.org/10.55129/.v12i4.2927

Abstract

UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises) is a micro economic sector that is in direct contact with the economic practices of the community, especially people in the middle to lower economic scale. The existence of the Covid-19 pandemic has made people aware that MSMEs are one solution to meet their daily needs because they do not involve the industrial sector or cooperation with foreign countries. This study aims to analyze Indonesia's economic recovery strategy after the COVID-19 pandemic in the MSME sector through the MSME program. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The type of data used in this study is qualitative data, which is categorized into two types, namely primary data and secondary data. Sources of data obtained through library research techniques (library study) which refers to sources available both online and offline such as: scientific journals, books and news sourced from trusted sources. The results of the study conclude that the strategy in restoring the Indonesian economy, especially in the MSME sector, is in the form of assistance programs, MSME empowerment programs and reducing production costs. Through the aid program, the government has budgeted Rp 123 trillion to help these low-income businesses survive. In addition to providing capital assistance, the government has budgeted an interest subsidy of up to Rp 35 trillion. Meanwhile, in the MSME empowerment program, the government provides counseling about digitalization of marketing. Another strategy is to reduce the production of goods or services and reduce the number of employees.
Legal Implications of Inaccurate Petitum in Land Registration (Study of Donggala District Court Decision Number: 7/PDT.G/2020/PN.DGL) Septiana Dewi, Eka; Santoso, Bambang; Mulyanto, Mulyanto
Law Development Journal Vol 7, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.1.82-96

Abstract

Land registration is mandated by law to provide legal certainty. Likewise, Registration is mandatory for the transfer of land ownership rights resulting from a sale and purchase agreement since the enactment of the UUPA; Customary law historically governed land sales and purchases, and it serves as the foundation for the national agrarian law system, namely the existence of precise, cash, and actual conditions. The consequence of not fulfilling the precise conditions in the Donggala District Court Decision No: 7 / Pdt.G / 2020 / PN.Dgl is that buyers have difficulty registering their land rights to obtain proof of rights through a certificate of ownership. However, the state has provided legal protection for land registration based on court decisions. Buyers who obtain land rights in good faith obtain repressive legal protection by filing a lawsuit with the court. However, not all court decisions can be executed. The decision in Donggala District Court Case No: 7/Pdt.G/2020/PN.Dgl resulted from the plaintiff's petitum omitting both a request for a ownership certificate to be issued in the plaintiff's name and the inclusion of the Head of the local Land Office as a party to the case. This is a normative legal study that analyzes legal materials using the syllogistic deduction method. This study aims to determine whether the Donggala District Court Decision Number: 7/Pdt.G/2020/PN.Dgl can be used legally for the plaintiff's land registration. The study results indicate that because the judge's ruling is confined to the relief sought in the plaintiff's petitum, no order was issued to the Head of the local Land Office to issue a certificate of ownership in favor of the plaintiff. Thus, the Donggala District Court Decision No: 7/Pdt.G/2020/PN.Dgl is difficult to implement as a basis for plaintiff's land registration.
Co-Authors ., Soehartono Abdillah, Krisna Rizki Abdul Hadi Achmad Udin Zailani Agus Salim Aldyan, Arsyad Ali Nurdin, Muhammad Anggoro, Tri Cahyono Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Annisa Rahmawati Aries Saifudin Asnada, Rosada Tri Aurelya, Diaz Bachtiar Bachtiar Barawaja Bastianon, Bastianon Cahyaningrum, Farkha Anisah Chrisputranto, Matheus Raditya DARA PUSTIKA SUKMA Dhevita, Evi Dhonni Suraya Dindin, Dindin Dodi Setiawan Efik Yusdiansyah Eka Ananta Sidharta Fatchurohin, Nur Rosyid Feddry Libestya S Gueci, Rizal S Hadi Sutopo Hartiwiningsih Hartiwiningsih Harumi, Puspa Indah Haryanti, Amelia Hasannudin, Hasannudin Irmanto, Irmanto ITOK DWI KURNIAWAN Khoiri, Moch Kinanty, Norma Kurniawan, Itok Lestari, Chindy Mardiyah, Sayidatul Maulidyta, Allyanisa Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Muhammad Rustamaji Mulyadi Mulyadi Mulyanto Mulyanto Munaldi Napitupulu, Sabar Nugroho, Agung Nuryanta, Azzahra Healtiane Octaviani, Astri Octaviano, Alvino Oksidelfa Yanto Pangestiningtyas, Puspita Maharani Pati, Umi Khaerah Putra, Guntur Febia Tyson R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Rahmani, Annisa Kusuma Ramadhan, Phijar Ramlan, H. Raya, Loisa Diana Rossi, Roberto Rustamaji, Muhmmad Saepulloh, Saepulloh Santos, Jose Gama Santoso, Iman Teguh Sari, Hastuti Indra Saripudin Saripudin Satria, Alfi Septiana Dewi, Eka Septiningsih, Ismawati Setiawan, Tato Setiawati Setiawati Setyanto, Angga Titus Sianturi, Murdan Sipayung, Mardin SOBIRIN Soewita, Samuel Sofiana, Sofa Sukma, Allodya Susanto Susanto Suyatno Suyatno Tamaulina Br Sembiring Wahyono Wahyono Wardini, Amalia Kusuma Yudha Hidiawan, Andhika Yulita Pujilestari Zakki Adhliyati, Zakki