Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Upaya Memberantas Praktik Mafia Tanah di Indonesia Al-Fazar, Indah Nuria; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.60804

Abstract

Peran Kanwil BPN Jawa Tengah dalam Menertibkan Tanah Terindikasi Terlantar Rosana, Annisa Suci; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.63050

Abstract

ABSTRACTThis study aims determine the role Regional Office of the National Land Agency of Central Java Province in curbing indicated abandoned lands with the status of Building Rights Title. This research method uses empirical juridical research, empirical juridical research is research find out how the law works in society. Based on this research, known in Semarang there are 10 lands included object inventory land indicated as abandoned with the status of Building Rights Title in 2023, one of which is PT. Hijau Cipta Harmoni. The result of this research shows that role Regional Office National Land Agency of Central Java Province curbing indicated abandoned land is very important, which is to communicate or dialogue with right holders so that they return to utilize their land.Keywords: Regional Office; Land indicated AbandonedABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah-tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian untuk mengetahui cara hukum bekerja di masyarakat. Berdasar penelitian ini diketahui di Kota Semarang terdapat 10 tanah yang masuk kedalam objek inventarisasi tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan pada tahun 2023, salah satunya yakni atas nama PT. Hijau Cipta Harmoni. Hasil dari penelitian ini diketahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah terindikasi terlantar yang sangat penting ialah melakukan komunikasi atau dialog kepada para pemegang hak agar kembali memanfaatkan tanahnya yang dimilikinya.Kata Kunci: Kantor Wilayah; Tanah Terindikasi Terlantar
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya Hamid, Adiyat Anggawijaya; Winanto, Winanto; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.67090

Abstract

ABSTRACTIndonesia, as an agricultural country, encourages customary law community units, particularly in Puncak Jaya Regency, to register their land as proof of customary land ownership. This research aims to assess the ability to implement the land registration system by comparing statutory regulations with the realities in the field. The method used is sociological juridical. The results show that the implementation of Customary Land Rights Registration by the Land Office of Puncak Jaya Regency, Central Papua Province, has not been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2024, as evidenced by various barriers, constraints, and the proposed solutions revealed in the research findings.Keywords: Land Registration; Customary RightsABSTRAKNegara Indonesia sebagai negara agraris menghimbau kepada kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, untuk mendaftarkan tanahnya sebagai bukti penguasaan tanah hak ulayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menerangkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, sebagaimana tergambar dalam hambatan, kendala, dan solusi berdasarkan hasil penelitian yang ada.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah; Hak Ulayat
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Swasta Menurut Hukum Positif di Indonesia Ramadhan, Satria Ilham; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.63728

Abstract

ABSTRACTThe obligation of the pawnbroker entails repaying the principal loan and interest according to the terms set by the pawn recipient, which includes a clause stipulating collateral auctioning if the loan remains unpaid by the due date as specified in the credit agreement. This research aims to investigate the execution of collateral in private pawnshops under Indonesian law and the creditor's entitlement to pledged assets in case of debtor default. Employing a normative juridical approach, the study reveals that while private pawnshops offer a new financial avenue, clients must comprehend the transaction risks. In collateral execution, pawnshops have the authority to auction off pledged items if clients default, with the pawnholder having the responsibility to refund the proceeds from the auction.Keywords: Execution; Private mortgage; GuaranteeABSTRAKKewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai, termasuk syarat bahwa jika pinjaman tidak dilunasi hingga tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang telah ditentukan dalam surat bukti kredit (SBK). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan dalam gadai swasta menurut hukum positif di Indonesia dan kreditur dapat memiliki objek yang di jaminkan oleh debitur apabila debitur wanprestasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Praktik perusahaan pergadaian swasta memberikan alternatif baru bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial, namun, nasabah perlu memahami risiko transaksi gadai. Dalam eksekusi jaminan gadai, pergadaian memiliki hak untuk menjual barang jaminan jika nasabah wanprestasi, dengan pemegang gadai memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang hasil lelangKata Kunci: Eksekusi; Gadai swasta; Jaminan
Kepastian Hukum Atas Pemilik Tanah Yang Tumpang Tindih Akibat Penerbitan Sertifikat PTSL Artika, Shinta Dewi; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.57791

Abstract

ABSTRACTConventional land registration processes often take a long time and are marked by various potential abuses, such as extortion, bribery, and abuse of power. This study aims to understand the legal protection for parties experiencing overlapping land ownership due to the issuance of PTSL certificates and the legal certainty in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program. The research uses a normative juridical method. The findings indicate that legal protection for overlapping land ownership due to PTSL certificate issuance is often neglected due to procedural violations, thus necessitating more effective protection and faster, more accurate land registration to prevent conflicts and enhance legal certainty, given the existing challenges in PTSL regulation and enforcement.Keywords: Overlapping; Land; Certificate; PTSL.ABSTRAKProses pendaftaran tanah konvensional sering kali memakan waktu yang lama dan diwarnai dengan berbagai potensi penyalahgunaan, seperti tindakan pemerasan, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL sering terabaikan karena pelanggaran prosedur, sehingga diperlukan perlindungan yang lebih efektif serta pendaftaran tanah yang cepat dan akurat untuk mencegah konflik dan meningkatkan kepastian hukum, mengingat tantangan yang masih ada dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait PTSL.Kata Kunci: Tumpang Tindih; Tanah; Sertifikat; PTSL.
Peran Camat sebagai PPATS dalam Pelayanan Pembuatan Akta Hibah di Pringsurat Ahadsa, Avedeanty; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.65432

Abstract

ABSTRACTThe sub-district head can serve as a Temporary Land Deed Official (PPATS) if the area lacks or has insufficient PPATs. As a PPATS, the sub-district head holds the same authority as regular PPATs, including drafting grant deeds. This study aims to uncover the reasons for establishing PPATS in Pringsurat Sub-district and analyze the role of the sub-district head in providing grant deed services to the community. Using an empirical juridical method, the study finds that the sub-district head was appointed as a PPATS to enhance land service accessibility and efficiency, ensure legal certainty, and improve transparency and accountability. This appointment aligns with the principles of utilitarianism and authority, benefiting the community by facilitating land administration.Keywords: Sub-District Head; PPATS; Services; Grant Deed.ABSTRAKCamat dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) jika di daerahnya belum terdapat atau kekurangan PPAT. Dalam menjalankan tugasnya sebagai PPATS, Camat memiliki kewenangan yang sama dengan PPAT pada umumnya, salah satunya adalah membuat akta hibah. Tujuan penelitian untuk mengungkap alasan dibentuknya PPATS di Kecamatan Pringsurat serta menganalisis peran Camat Pringsurat dalam pelayanan pembuatan akta hibah bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa Camat Pringsurat ditunjuk sebagai PPATS untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan pertanahan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penunjukan ini mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dan mempermudah administrasi pertanahan, sejalan dengan teori utilitarianisme dan kewenangan.Kata Kunci: Camat; PPATS; Pelayanan; Akta Hibah.
Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Pembelian Rumah Budi, Alan Pradigdo Setyo; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.48810

Abstract

ABSTRACTThe Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is a preliminary agreement arising from the possibility of consent between the parties, reflecting the principle of consensualism in contract law. This research examines forms of consumer protection and the application of legal remedies in residential property transactions conducted through the PPJB mechanism. The study uses a normative juridical method based on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through literature and document studies and analyzed qualitatively using a descriptive analytical approach. The findings show that legal protection is essential to ensure legal certainty and to prevent arbitrary actions that may harm the parties, and that the provisions of the PPJB safeguard interests of sellers and buyers. Keywords: Legal Protection; Consumers; Sale PurchaseABSTRAK Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan suatu kesepakatan pendahuluan yang lahir berdasarkan adanya peluang tercapainya persetujuan antara para pihak, yang erat kaitannya dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen serta penerapan upaya hukum dalam transaksi jual beli rumah melalui mekanisme PPJB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan para pihak, dan bahwa pokok-pokok pembuatan PPJB bertujuan melindungi kepentingan calon penjual dan calon pembeli.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Jual Beli
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM di BMT Beringharjo Yogyakarta Wibisono, Arya; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.71157

Abstract

ABSTRACTBMT Beringharjo's facilities encourage the public to apply for business loans, especially during the Covid-19 pandemic, which led to a decline in tourists in Malioboro, impacting sales and forcing business closures. Many entrepreneurs struggled to repay installments, prompting BMT Beringharjo to provide relief under certain conditions. This study examines the regulatory framework for resolving problematic MSME financing at BMT Beringharjo Yogyakarta. Using field research, the findings indicate that credit is based on agreements between creditors and debtors, emphasizing trust, prudence, and guarantees. Financing follows conventional or Islamic schemes, with Islamic finance disputes resolved through religious courts. The study highlights the importance of regulatory compliance and financial risk management in ensuring sustainable microfinance operations.Keywords: Troubled Financing; MSMEs; YogyakartaABSTRAKKemudahan fasilitas dari BMT Beringharjo mendorong masyarakat mengajukan pinjaman sebagai modal usaha, terutama saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan wisatawan di Malioboro, berdampak pada merosotnya penjualan, kerugian, bahkan penutupan usaha, sehingga banyak pelaku usaha kesulitan membayar angsuran, dan untuk mengatasinya, BMT Beringharjo memberikan keringanan dengan tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah BMT Beringharjo Yogyakarta menurut regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit adalah penyediaan dana berdasarkan perjanjian antara kreditur dan debitur yang berlandaskan kepercayaan, dengan prinsip kehati-hatian, jaminan kredit, serta skema pembiayaan konvensional atau syariah, sementara sengketa keuangan syariah diselesaikan oleh pengadilan agama.Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah; UMKM; Yogyakarta
Co-Authors Abid, Mohammad Alfi Adhim, Nur Agustin, Harnia Ahadsa, Avedeanty Aini Nurul Akbar, Moch. Dzulfikar Firstian Rahmatul Al-Fazar, Indah Nuria Alamal Huda, Nur Ayu Amostian, Amostian Amroe Hidayat, Faishal Andila, Silvina Andrianto, Dwi Anggraeni, Nillam Angraini, Yuni Ardani, Mira Novana Ariani, Kurnia Dwi Ariza Fuadi Artika, Shinta Dewi Bakhrul Amal Berliana, Nadia Shafa Ghalia Bimo Ashidiq, Tri Okto Budi Ispriyarso Budi Putra, Jonathan Budi, Alan Pradigdo Setyo Budiningsih, Eliyana Busro, Ahmad Dewi, Nur Ismayanti Efrianza, Efrianza Emha, Zidney Ilma Fazaada febriauma, immanuella Febryani, Ferra Felliawan, Angry Fernando, Zico Junius Govianda, Cinthya Hamid, Adiyat Anggawijaya Hasibah, lzzatul Hasibuan, Fery Hidayati, Sekar Nur Hidayati, Triana Hutasoit, Gabriel Utami Islamiati, Dea Istiningtyas, Catharina Sinta Anindya Kesumawardhani, Adhiningtyas Brigitha Khafifa Bazar, Berti Nova Koesnedi, Khansa Nafilah Kurnia, Meri Kurniawati, Yanuari Ulfah Masita, Nur Zhafira Maulidiyah, Risti Fitri Miftahul Huda Muhammad Yusril Nadilatunnisa, Nida Najati, Fia Agustina Noni Mia Rahmawati Noor Ulum, Rakhmansyah Akhmad Nugraha, Naufal Aji Nugrahela, Aisha Rifki Nugroho, Rifqi Dwiakta Octavia, Jane Maria Octavia, Selly Dwi Oktavia, Mery Bela Pattikraton, Muhammad Aditya Purwanto, Windy Hanifah Putri, Deviana Rahmatika, Aghna Ramadhan, Satria Ilham Rosana, Annisa Suci Sanjesti, Winidya Santi, IGA Gangga Sapulette, Rivaldo Saputra, Difa Ramadhan Saputro, Daffa Mulyo Septihana, Anisa Ribut Shavitri, Ayuning Dyah Sihombing, Borsak Batara Sinaga, Pidari Sintianisa, Fifi Sinurat, Dendy Francysco Sitohang, Hotman Januari Sugiyanto, Yusal Notarisa Tashfia, Amara Triyono Triyono Wibisono, Arya winanto, winanto Yunita, Farah Rana Yusriadi Yusriadi Yusriyadi Yusriyadi