Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Transparansi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Visi Sosial Humaniora Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Media Informatika Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum Golden Ratio of Data in Summary International Journal of Educational Technology and Artificial Intelligence JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISPOL) Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) TOFEDU: The Future of Education Journal Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Indonesian Journal of Law and Justice Anayasa Journal of Innovative and Creativity International Journal of Law, Crime and Justice Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Hisar Siregar
Universitas HKBP Nommensen
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Domestic Violence by a Husband Against His Wife (Case Study of Decision Number 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj) Karolus Kanefo Lafau; July Esther; Hisar Siregar
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1319

Abstract

Currently, women are the main victims of domestic violence throughout Indonesia. Domestic violence generally refers to acts such as verbal abuse, physical violence, coercion, and threats. Domestic violence has always been a concern in various sectors. Although considered very dangerous by the government, this crime continues to be committed in the general public. Domestic violence, especially the brutality of men against their wives, not only causes real torture, but also mental suffering. Therefore, victims of domestic violence must receive maximum legal protection. Basically, marriage is something sacred in society. Because of the bond of marriage between a man and a woman, the marriage is legally binding in the form of the rights and responsibilities of the husband towards his wife, and the obligations of the wife towards her husband. According to Law Number 1 of 1974 Article 1 concerning Marriage, marriage is a physical and spiritual union between a man and a woman as husband and wife with the aim of realizing a happy and eternal family based on faith in God Almighty. Domestic violence is any act that causes misfortune or physical, sexual, or mental suffering to a person, especially women. The regulation of domestic violence is regulated in Law Number 23 concerning the Elimination of Domestic Violence.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN WARGA KOTA MEDAN (CITIZEN LAWSUIT) ATAS PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA LAPANGAN MERDEKA Deferman Halawa; Hisar Siregar; Roida Nababan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p01

Abstract

Perlindungan cagar budaya merupakan kewajiban konstitusional negara berdasarkan Pasal 32 UUD 1945 yang dielaborasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Namun, stagnasi administratif dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban negara atas ketidakbertindakan. Gugatan Warga Kota Medan terhadap perlindungan Lapangan Merdeka dalam Putusan PN Medan Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Medan menjadi relevan untuk menguji implementasi norma tersebut sekaligus efektivitas mekanisme citizen lawsuit. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ketentuan perlindungan cagar budaya dan pertimbangan hukum hakim dalam menilai kelalaian pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak menguraikan norma UU No. 11 Tahun 2010 secara eksplisit, pertimbangannya mencerminkan internalisasi kewajiban aktif pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 31, Pasal 44, dan Pasal 95. Putusan ini memperluas doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan mengakui ketidakbertindakan administratif sebagai dasar pertanggungjawaban, sehingga menegaskan pentingnya penguatan doktrin tanggung jawab negara dalam perlindungan kepentingan publik. The protection of cultural heritage is a constitutional obligation of the state based on Article 32 of the 1945 Constitution which is elaborated in Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. However, administrative stagnation in its implementation raises questions about the limits of state accountability for inaction. The lawsuit by Medan City residents against the protection of the Merdeka Field in the Medan District Court Decision Number 756/Pdt.G/2020/PN Medan is relevant to test the implementation of the norm as well as the effectiveness of the citizen lawsuit mechanism. This study aims to analyze the application of cultural heritage protection provisions and judges' legal considerations in assessing the negligence of local governments. This research is a normative legal research with a legislative and case approach. The results of the study show that although the judge did not explicitly outline the norms of Law No. 11 of 2010, his considerations reflected the internalization of the active obligations of local governments as stipulated in Article 5, Article 31, Article 44, and Article 95. This ruling expands the doctrine of unlawful acts by the ruler by recognizing administrative inaction as the basis for accountability, thus emphasizing the importance of strengthening the doctrine of state responsibility in protecting the public interest.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Akta Nomine Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan (studi putusan nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gianyar) Sitohang, Doni Margipson; Siregar, Hisar; Nababan, Roida
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7816

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis penggunaan akta nominee dalam kepemilikan tanah serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 259/Pdt.G/2020/PN.Gin. Penelitian ini Bertujuan “Untuk Menganalisis Pengaturan Penggunaan Akta Nomine Dalam Kepemilikan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin.” Akta nominee merupakan perjanjian pinjam nama yang mencantumkan WNI menjadi pemilik formal hak milik atas tanah, dan penguasaan dan pembiayaan berasal dari WNA sebagai bentuk penyiasatan terhadap pembatasan kepemilikan. Studi ini menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan yang ada menjabarkan praktik tersebut bertentangan dengan asas nasionalitas pada UUPA, khususnya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2), serta tidak memenuhi syarat causa yang halal menurut Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata. Majelis hakim menilai substansi dan tujuan perjanjian, bukan sekadar bentuk formalnya, sehingga menyatakan perjanjian nominee batal demi hukum dan tidak memperoleh perlindungan hukum.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Tarigan, Pebiola br; Simamora, Janpatar; Siregar, Hisar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7953

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil Dari penduduk Desa yang memegang peranan Penting dalam Pembangunan Desa dan Proyek Infarstruktur sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat infrastruktur yang berkualitas dan meningkatkan  kesejahteraan Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari  Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan infrastruktur di Desa sei musam, kec. Batang serangan dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam pengawasan dalam Pengawasan Pembangunan infrastruktur di  Desa sei musam, Kec. Batang serangan. Dengan menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara sistematis dengan cara teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini
Pemanfaatan Teknologi Dan Media Sosial Sebagai Alat Rekrutmen Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan PN Makassar No. 318/Pid.Sus 2025) Marpaung, Rossi Esrana; Siregar, Hisar; Situmorang, Samuel
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8083

Abstract

Perdagangan manusia merupakan isu global yang kian marak, dan media sosial telah menjadi alat baru bagi para pelaku untuk menipu dan mengeksploitasi korban. Penelitian ini menganalisis dua aspek utama: bagaimana media sosial menjadi sarana penipuan yang mengarah pada perdagangan manusia, dan model perlindungan dan rehabilitasi yang efektif bagi korban yang berhasil dibebaskan. Pertama, penelitian ini mengkaji berbagai modus penipuan melalui media sosial yang menjerumuskan korban ke dalam perdagangan manusia. Berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dimanfaatkan untuk menipu korban dengan imingiming pekerjaan yang menjanjikan, pernikahan, atau kehidupan yang lebih baik. Kedua, penelitian ini mengevaluasi model perlindungan dan rehabilitasi yang tersedia bagi korban perdagangan manusia. Pendekatan komprehensif yang meliputi bantuan hukum, psikologis, dan sosial ekonomi sangatlah penting untuk membantu korban pulih dan membangun kembali kehidupan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial dalam perdagangan manusia, serta mendorong pengembangan model perlindungan dan rehabilitasi yang lebih efektif bagi para korban.
The Domicile Requirement for Village Heads After Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XIII/2015 and Its Implications for the Administration of Village Governance Rut Simatupang; Janpatar Simamora; Hisar Siregar
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.66475

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of regulating domicile requirements for Village Head candidates and their implications following Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XIII/2015 on village governance. Although the decision removed domicile restrictions to guarantee equal constitutional rights, previous studies have focused more on its normative and constitutional aspects than on its sociological impact on village communities with strong local values. This study fills that gap by examining how the removal of domicile requirements affects social acceptance, leadership legitimacy, and the effectiveness of village governance. Using an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach, this research collected primary data through in-depth interviews with community leaders, village officials, and villagers, while secondary data were obtained from regulatory documents and relevant literature. The findings show that the implementation of the Court’s decision is still marked by social resistance, as communities tend to trust local candidates more because they are considered to better understand village customs and social conditions. At the same time, the inclusion of non-local candidates has encouraged higher competency standards in village political competition. The novelty of this study lies in showing that the implications of the Court’s decision extend beyond the protection of constitutional rights to include changes in social legitimacy and leadership effectiveness at the village level. These findings are significant in indicating that effective village governance depends not only on managerial competence, but also on the elected Village Head’s ability to adapt to local wisdom and community values.
LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF THE CRIMINAL ACTS OF EMBAGARY OF TWO-WHEEL VEHICLES (STUDY OF DECISION NUMBER 858/PID.B/2025/PN.LBP) Eva Lubis, Belovit; Hisar Siregar; Samuel Situmorang
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines legal protection for victims of motorcycle imbezzlement and a critical analysis of the judge's considerations in Decision Number 858/Pid.B/2025/PN.LBP using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Defendant Muklis Pranoto was proven to have embezzled the victim's motorcycle by pawning it for Rp. 500,000 from a value of Rp. 7,000,000 for online gambling, and was sentenced to 2 years in prison under Article 372 of the old Criminal Code (Article 486 of the National Criminal Code). The judge's selection of Article 372 was dogmatically correct, as criminal intent arose only after legal possession of the vehicle, rendering Article 378 inapplicable. However, serious gaps in victim protection were identified: the prosecutor did not seek restitution, the seeking mechanism (Articles 98–101 of the Criminal Procedure Code) was not pursued, and the judge did not order residual restitution of Rp. 6,500,000. Restorative justice evaluation reveals the verdict only partially fulfills restorative elements, lacking formal dialogue, full restitution, and LPSK involvement. Systemic reform in the implementation of Law No. 31 of 2014 and Supreme Court Regulation No. 1 of 2022 is urgently needed.
Analisis Yudiris Terhadap Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Adat (Studi Putusan 55/Pdt.G/2022/PN Pmn) Sihaloho, Rudianto; Siregar, Hisar; Simamora, Sovia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8036

Abstract

Tanah memiliki kedudukan penting bagi masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menguasai dan memanfaatkannya berdasarkan hukum adat. Permasalahan muncul ketika tanah yang secara faktual dikuasai masyarakat adat dikategorikan sebagai tanah negara menurut hukum positif dan menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia serta mengkaji penerapan hukum positif dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor Pn. 55/Pdt.G/2022/PN Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sepanjang hak tersebut masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam putusan tersebut, hakim tidak semata-mata berpegang pada bukti formal , tetapi juga mempertimbangkan fakta penguasaan tanah secara turun-temurun dan keberadaan hak ulayat, sehingga mencerminkan penerapan hukum positif yang berorientasi pada keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria.
Co-Authors Agnes Monika Gultom Alberto Paskah Tarigan Aldyan Hutagalung Anasthasya Br Gultom Aritonang, Anggi Asyera Azra Sri Devi Panggabean Bangun Aruan Belovit Eva Lubis Bondar, Lista Ade Sumiati boni hariman Budiman N.P.D Sinaga Butar, Benny Nuovandi Butar Damanik, Dwi Rodearni Darma Manalu Darwin D.P.G. Marbun Deferman Halawa Dryland, Enya Ella Doris Sitepu Emi Dewi Susanti Ester Sitorus Esther, July Esti Marlina Sirait Eva Lubis, Belovit Gulo, Belva Frederic Gultom, Meli Hertati Habeahan, Besty haposan siallagan hasri, Gio irwana Herlina Manullang Hutahaean, Hasahatan Imelda Butarbutar Janpatar Simamora Januari Sihotang Jasmin Manullang jendi simamora Jinner Sidauruk Karolus Kanefo Lafau Kasman Siburian Kasman Siburian Kepler Sinaga Lestari Siahaan Lingga, Ebenni Manik, Anre Manurung, Berliana Feronika Manurung, Maria Gontina Marpaung, Rossi Esrana Misefa Harefa Mori Rajagukguk munte, tomson Nababan, Melissa Feblistira Nababan, Roida Nainggolan, Justinus Ray Natalia E Sihombing Nurliani Manurung Ojak Nainggolan Pakpahan, Gibson Romando Pasaribu, Fransisko Pasaribu, Sunggul Purba, Angelica Putri purba, crisdon Putri Melani Tampubolon Raymando, Samuel Ria Juliana Siregar Riana Lumbanraja Ridhon MB Simangunsong Rinsofat Naibaho Rohmawati Berutu Roida Nababan Roida Nababan Roida Nababan Rut Simatupang Samuel Situmorang Siagian, Nalom Sibarani, Asiroht Can Sauli Sibarani, Rohit Yoben Sihaloho, Rudianto Sihombing, Ari Iswandy Sihotang, Lesson Silalahi, Jonathan Agung Simamora , Sovia Febrina Simamora, Helesven Simamora, Sarma Uli Simamora, Sovia Simamora, Sovia Febrina Tamaulina Simanjuntak, Frans Marcelino Simatupang, Riris Sinaga, Budima NPD Sinambela, Michael Bima Martua Sitepu, Desy Febrina Sitohang, Doni Margipson Sitohang, Eritah Wage Wati Situmorang, Samuel Sorta Nababan Sorta Sihombing Suryana, Evilyn Tarigan, David Marcel Tarigan, Pebiola br teguh sitompul thimothy sitinjak Tri Dennis Boy Silitonga Tri Dennis Boy Silitongan Tumpal Sirait Yoel Marsada Simanjuntak Yonata Harefa Zalukhu, Alilin