Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.465
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL POENALE Jurnal Bina Mulia Hukum Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Tabikpun Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Research in Social Science and Humanities Ius Poenale Muhammadiyah Law Review Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Dialektika Hukum Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Journal of Accounting Law Communication and Technology Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Nemui Nyimah Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sinergi Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Heni Siswanto
Faculty Of Law, University Of Lampung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Aulia Arnelita; Emilia Susanti; Heni Siswanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i3.11868

Abstract

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Kejahatan ini tergolong sebagai kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan kekerasan terhadap korban, sehingga memiliki dampak ganda yaitu kerugian materiil dan trauma psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana ini, serta mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam KUHP masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal pembuktian unsur kekerasan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana ini. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 120 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN : (Studi Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL) Abdillah Yoga Nurfawwaz; Heni Siswanto; Dona Raisa Monica
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12213

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang dalam Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang terkait. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada ketentuan pidana minimal yang tegas, hakim memberikan diskresi dalam menjatuhkan sanksi dengan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Faktor-faktor seperti tingkat kesalahan terdakwa, dampak sosial terhadap keluarga terdakwa, serta tujuan rehabilitasi dan keadilan substantif menjadi pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan pidana.
Peran Kepolisian Terhadap Ancaman Kejahatan Pelecehan Seksual melalui Modus Deepfake Porn di Era Digital Naufal Zuhdi; Heni Siswanto; Dona Raisa Monica
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i2.856

Abstract

The advancement of artificial intelligence (AI) has led to the emergence of new crimes, including the misuse of deepfake technology to produce and distribute pornographic content without the victim's consent. This form of digital sexual harassment has serious impacts on victims' dignity, mental health, and social life. This study aims to examine the efforts of Police in addressing sexual harassment crimes using deepfake porn and to identify the obstacles faced. Using normative and empirical legal approaches, data were collected through literature review and interviews. The findings reveal that the police efforts involve both penal (law enforcement) and non-penal (preventive) approaches, including public education, cross-institutional collaboration, and cyber patrols. However, the handling of such crimes is still hindered by regulatory gaps, limited technology, and low public awareness. Strengthening legal frameworks and police capacity is essential to effectively combat digital-based sexual crimes.
Peran Kriminalistik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak : Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns M Surya Insani; Heni Siswanto; Sri Riski
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.1117

Abstract

Criminalistics is an important supporting science in the criminal justice system, especially at the investigation stage. This science is used by investigators to uncover crimes scientifically through analysis of physical evidence, fingerprints, traces of wounds, poisons, objects used, and reconstruction of the incident. In cases of premeditated murder committed by children, criminalistics plays a crucial role in proving the elements of the crime. This study raises two problem formulations, namely: (1) What is the role of criminalistics in revealing the crime of premeditated murder by children? and (2) What are the inhibiting factors of criminalistics in the disclosure process? This study uses a normative and empirical legal approach, by combining primary data through interviews and secondary data from literature studies. The results of the study indicate that criminalistics is very important in helping investigators uncover facts and compile a scientific picture of criminal events. The factors that inhibit the role of criminalistics include: limited means and facilities for forensic investigation, legal aspects that limit the time of investigation, lack of coordination between law enforcement officers, and community and cultural factors. Among these factors, the most dominant are the lack of forensic facilities, limited investigation time, and weak coordination between institutions. This study suggests that investigators be provided with comprehensive criminalistic training and authorities increase the provision of forensic equipment, especially in regional areas, to support the effectiveness of disclosing crimes involving children as perpetrators.
Efektivitas Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Anak Binaan dengan Otopsi Forensik Ida Septiani Anjelika; Heni Siswanto; Rini Fathonah
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): April: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i2.1505

Abstract

Law enforcement cannot be separated from the use of various sciences, one of which is forensic medicine. Its use is by implementing forensic autopsies for the purposes of investigating victims in unnatural and suspicious deaths that are suspected of being related to criminal acts such as in cases of alleged criminal acts of abuse that cause death. This study uses an empirical legal approach by reviewing applicable legal regulations and their application in practice. Data were obtained through interviews with investigators, forensic doctors, and the victim's family, as well as literature studies that include laws and previous research. The results of the study indicate that forensic autopsies have an important role in investigating cases of abuse that cause death, as occurred in the case of the death of a foster child at LPKA Bandar Lampung. The autopsy results revealed signs of previously undetected physical violence, allowing law enforcement officers to name suspects and continue the investigation process. However, the implementation of autopsies in the Indonesian legal system still faces various obstacles, including resistance from the victim's family who refuse autopsies due to cultural and religious factors, limited forensic experts and autopsy facilities in several areas, and intervention from certain parties who try to hinder the investigation. Therefore, this study recommends a stricter policy in requiring autopsies for suspicious deaths, increasing the number of forensic personnel, and transparency in the legal process to ensure justice for victims and families. Thus, autopsies can function optimally as scientific evidence in revealing criminal acts and strengthening law enforcement in Indonesia.
Analisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Salah Tangkap Putri, Abelia Zahara; Siswanto, Heni; Fathonah, Rini; Rosidah, Nikmah; Amrullah, Rinaldy
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 2 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i2.1462

Abstract

Legal protection for victims of wrongful arrest is regulated in Articles 95 to 97 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and further detailed in Government Regulation No. 92 of 2015 concerning compensation and rehabilitation mechanisms. This study aims to examine the forms of legal protection available to victims of wrongful arrest and to analyze the legal remedies they can pursue to claim their rights. The research employs a normative and empirical legal approach. The normative approach is based on statutory regulations, literature, and academic references, while the empirical data is collected through interviews with relevant informants. The findings indicate that victims of wrongful arrest are entitled to compensation and rehabilitation through legal mechanisms such as pretrial motions. These efforts are intended to restore the dignity, rights, and legal status of the victims. However, in practice, challenges remain in the enforcement of such rights due to procedural complexity and the lack of legal assistance. The study recommends that legal protection should be ensured from the earliest stages of investigation to prevent arbitrary treatment by law enforcement. Furthermore, access to legal remedies must be simplified, and legal aid should be provided to ensure justice for victims.
Kejahatan Penipuan Investasi Fiktif Sebagai Refleksi Lemahnya Kedaulatan Penegakan Hukum di Tengah Intervensi Global Faisal; Siswanto, Heni; Putri, Ria Wierma; Dewi, Erna; Tamza, Fristia Berdia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1443

Abstract

Perdagangan bebas memicu berkembangnya kejahatan penipuan investasi fiktif yang merugikan masyarakat dan mengancam kedaulatan hukum pidana negara. Kejahatan ini memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya koordinasi antarnegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penipuan investasi fiktif di era globalisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP, UU ITE, serta UNTOC sebagai instrumen internasional. Hasil kajian menunjukkan lemahnya penegakan hukum disebabkan keterbatasan yurisdiksi, kurangnya kapasitas aparat, dan minimnya kerja sama internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan pembentukan gugus tugas pidana lintas negara berbasis mutual legal assistance untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Integrasi antara hukum pidana nasional dan internasional diperlukan guna memperkuat kedaulatan negara menghadapi kejahatan lintas batas. Reformulasi kebijakan hukum pidana menjadi langkah strategis untuk merespons dinamika penipuan investasi di era perdagangan bebas
IMPLEMENTASI METODE SOFT APPROACH DALAM PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME Manalu, Paskharia; Siswanto, Heni; Raisa Monica, Dona
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i12.12617

Abstract

Terrorism is a complex global threat, and its handling requires a comprehensive approach, including the stage of coaching terrorist prisoners (napiter) in correctional institutions (prisons) until reintegration into society. This study aims to analyze the main challenges in implementing the Soft Approach method in the napiter coaching program in Indonesia and explore the potential for utilizing this method to develop a more holistic and sustainable coaching program. The research method used is normative law, by analyzing laws and regulations, legal literature, and other relevant publications. The results of the study identified several significant challenges in implementing the Soft Approach, including the closed and radical attitudes of prisoners, limited human resources and facilities, regulations and institutions that are not yet optimal, resistance to change, and the need for a sustainable approach. Furthermore, this study examines how the humanistic and dialogical principles of the Soft Approach can be utilized to develop a more holistic coaching program, including mental, social, and emotional recovery of prisoners. The development of a sustainable program requires improving the quality of officer resources, provision of facilities and infrastructure, religious reeducation and national insight, development of independence and skills, implementation of social reintegration programs, multi-stakeholder involvement, and ongoing evaluation and monitoring. Thus, this study provides insight into the challenges and potential of the Soft Approach in efforts to provide more effective guidance for terrorist convicts in Indonesia.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA PADA ANAK PENGGUNA NARKOTIKA Rahma, Nediyan Fania; Siswanto, Heni; Fatonah, Rini
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.72554

Abstract

Narkotika pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk bahwa UU Narkotika mengatur ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi pecandu narkoba dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103, terkait dengan Pasal 127 UU Narkotika. Terdakwa Rey Firansyah terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika” dan divonis 10 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung Dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Insan berguna kabupaten Pesawaran. Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pemenuhan keadilan substantif pidana penjara terhadap anak pelaku pengguna narkotika dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk adalah Hakim dalam memberikan sebuah keputusan terhadap anak yang menggunakan narkotika harus mempertimbangkan beberapa keadaan yang dimana harus melihat bagaimana pengaruh anak tersebut dikehidupan selanjutnya. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlidungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlidungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak agar anak tidak terjerumus
Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Qorry Kharisma Sari; Heni Siswanto; Yusdiyanto; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1649

Abstract

Visum et repertum merupakan alat bukti surat yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan terhadap anak, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara penganiayaan anak, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan dokter forensik, penyidik, dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural visum et repertum telah diatur dengan baik, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala seperti keterlambatan SPV, keterbatasan dokter ahli forensik, pembiayaan yang dibebankan kepada korban, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, rumah sakit, dan keluarga serta peran negara dalam menjamin akses visum, pendampingan hukum, dan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan anak
Co-Authors Abdillah Yoga Nurfawwaz Afifah Maharani Agung Abadi Kiswandono Agus Triono Ahmad Irzal Aisyah Muda Cemerlang Andika Kurniawan Anisa, Jenny Anugrah R’lalana Sebayang Arif Rahmanto Aulia Arnelita Benny David Silaen Budi Riski Budi Rizki Husin Budi Rizki Husin Budi Rizki Husin Budiyono Deni Achmad Desia Rakhma Banjarani Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Dipo Didik Kurniawan Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi . Faisal Fardiansyah, Ahmad Irzal Farrell Azlani Akbar Fathoni Fathoni Fatonah, Rini Femi Zulfa Nurkheliza Firganefi Firganefi Firganefi Firmansyah, Ade Arif Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Hamzah Haya Anastasya Azra Ida Septiani Anjelika Ikhsan Setiawan Irma Nur Amanda Irzal Fardiansyah, Ahmad Kasmawati Kasmawati Kholifah Nuzulul Hikmah M Surya Insani M. Mu’afilah Rizqi Pratama Mamanda Syahputra Ginting Manalu, Paskharia Maroni Maroni Maroni Maya Shafira Maya Shafira Meidiantama, Refi Mita Rilyanti Muhamad Arif Fadli Syahputra Muhammad Eri Fatriansyah Muhammad Fadel Izha Leondra Muhammad Farid Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Munaris . Natamiharja, Rudi Naufal Zuhdi Niken Nurhadz Febriyani Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Ninik Ayuhandika Putri, Abelia Zahara Qorry Kharisma Sari Ragil Jaya Tamara Rahma, Nediyan Fania Ramadhani. D, Anggia Nur Refi Meidiantama Refi Meidiantama Rendie Meita Sarie Putri Ria Silviana Ria Wierma Putri, Ria Wierma Ridho Grisyan Rinaldy Amrullah Rinaldy Amrulloh Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rizki, Budi Robby Malaheksa Rochmat Mushowwir Sahril Fadillah Salfa Salsabila Arifah Sari, Linda Sepriyadi Adhan S Septiana, Rima Marta Ajeng Setyorini, Annisa Sheshilia Regina Salim Siti Nikmah Al Azizah Sitorus, Jono Parulian Sri Riski Sri Riski Sumiharni Sumiharni Sumiharni Sumiharni Sunarto DM Sunaryo Sunaryo Susi Susanti Sylvia Claudia Agustina Tamza, Fristia Berdia Tekila Pramita Amboina Togatorop, Dioz Thimoteus Tri Andrisman Ubaidillah, Kodri Vanessa Vanessa Warganegara, Damanhuri Yoseph Novian Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani Yusdiyanto Zein Rasheed Khanna Zihan Muhafidhoh Zulkarnain Ridlwan