Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.358

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL POENALE Jurnal Bina Mulia Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Tabikpun Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Research in Social Science and Humanities Ius Poenale Muhammadiyah Law Review Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dialektika Hukum Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora

Heni Siswanto

Faculty Of Law, University Of Lampung

Author-ID : 382279

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ANALISIS PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA WANITA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung) Damanhuri Warganegara, Syahreza Arriatama, Heni Siswanto,
JURNAL POENALE Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaksanaan hak dan kewajiban sering kali dapat menimbulkan perselisihan. Menggunakan hak secara berlebihan dengan tidak diimbangi oleh pelaksanaan kewajiban yang baik dapat membawa kerugian bahkan dapat menimbulkan tindak pidana. Sehingga untuk memulihkan hukum maka harus diberikan ancaman sanksi yang berupa penghukuman. Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering kali diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lapas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita dan Apakah faktor penghambat pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum sertta pembuat Undang Undang untuk mendukung data yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Way Hui seluruhnya dilaksanakan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, pemberian hak asimilasi hanya diberikan kepada narapidana tindak pidana umum dan tipikor dan program asimilasi telah dijalankan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang. Faktor yang menghambat pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung antara lain, masyarakat yang sulit menerima kehadiran narapidana di lingkungannya, lamanya pengurusan berkas untuk memperoleh izin asimilasi, serta kurangnya lembaga kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja narapidana.Kata kunci : Asimilasi, Narapidana, WanitaDAFTAR PUSTAKAAli, Ahmad. 2005. Realitas Hukum, Jakarta: Kencana.Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta:Pradnya Paramita.Panjaitan, Petrus Irawan dan Pandapotan Simorangkir. 1991. Lembaga permasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.Rahayu. 2015. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia.Surabaya: Prenada Media. Samosir, C. Djisman. 2016. Penologi dan Pemasyarakatan. Bandung: Gramedia.Soemadirpraja, R. Achmad S. dan Romli. 1979. Sistem Permasyarakatan di Indonesia. Bandung: Pembinaan Cipta.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.Permen Hukum dan HAM RI No M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuci Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

ANALISIS PEMBATALAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung) Dona Raisa Monica, Jody Setiawan, Heni Siswanto,
JURNAL POENALE Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Remisi merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap narapidana, namun demikian terdapat pengeculian pemberian remisi terhadap narapidana yang menggunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu remisi terhadap narapidana dapat dibatalkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung? (2) Apakah pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pemidanaan? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana yang seharusnya menjadi pribadi yang lebih baik ketika menjalani masa hukuman tetapi justru kembali melakukan tindak pidana. Prosedurnya adalah Kepala Lapas mengusulkan pembatalan remisi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya dilakukan Penetapan Pembatalan Remisi kepada Narapidana dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri. (2) Pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Kata Kunci: Pembatalan Remisi, Narapidana, Narkotika, Lembaga PemasyarakatanDAFTAR PUSTAKAHamzah, Andi. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.Poernomo, 1994. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta.Priyono, Bambang. 2001. Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta.Siregar, Bismar. 1983. Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta.Sujatno, Adi. 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.http://www.lampost.co/berita-direvisi-48-napi-lp-rajabasa-gagal-dapat-remisi.html

PENAL MEDIATION BY POLICE INSTITUTIONS IN HANDLING MIDDLE CRIMES IN REALIZING RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES Aisyah Muda Cemerlang; Heni Siswanto
PRANATA HUKUM Vol 16 No 2 (2021): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v16i2.248

Police duties as law enforcement has always put forward the principle of formal legality in an investigation. The investigators in performing their duties have a doubt in determining whether a case can be continued or not if a conciliation has been met. The problems of this research are to determine the implementation of mediation by the police in handling minor crime as an effort to realize restorative justice and to find out the inhibiting factors of the application of mediation by police in the effort to realize subtantive justice. The police officers in Bandar Lampung often encountered cases where conciliation was finally made so that the victim revoke the report; thus, the investigators tried to put forward the importance of justice and expediency; while the inhibiting factors included: First, the absence of a legal rule concerning penal mediation in criminal cases. Second, there was a gap in the application of mediation by the officers. Third, the police officers were too firm in applying the formal legal principles. It is suggested that the police officers need to emphasize the application of progressive law by applying restorative justice through the authority of discretion. It is necessary to have a perception adjustment in implementing the principle of restorative justice. Further, it is important to implement a rule regarding mediation as a settlement of criminal cases.

MEMAKSIMALKAN PROLEGNAS DAN PROLEGDA DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi) Heni Siswanto
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.59

Politik pembangunan hukum pemberantasan/pelarangan kejahatan perdagangan orang di era globalisasi melalui pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform) kejahatan perdagangan orang meliputi ruang lingkup yang sangat luas yang mencakup pembaharuan “substansi hukum pidana” meliputi pembaharuan hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana kejahatan perdagangan orang. Pembaharuan “struktur hukum pidana” meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/ tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana) kejahatan perdagangan orang; dan pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang. Usaha pembaharuan sistem hukum pidana melalui kebijakan kriminal secara integral penanggulangan kejahatan perdagangan orang dengan memasukkan revisi pemberantasan/pelarangan kejahatan perdagangan dalam agenda Prolegnas dan Prolegda 2010-2014, meskipun sekarang ini revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum diagendakan oleh DPR dan Pemerintah. Prolegnas dapat disisipi dengan materi RUU Pemberatasan/Pelarangan Kejahatan Perdagangan Orang, jika ada alasan-alasan yang kuat, yaitu karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum Pemberatasan/Pelarangan Kejahatan Perdagangan Orang yang harus segera diisi. Ada perjanjian internasional yang harus diratifikasi dalam waktu singkat. Alasan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama Badan Legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

ANALISIS PERAN IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN PELAKUTINDAK PIDANA Heni Siswanto
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no1.522

The role of fingerprint identification in the disclosure of criminal divided into three stages, namely the initial stage of the investigation as evidence or clues to narrow prejudice and strengthen the confidence members of the police against suspected criminals. At this stage of the investigation as early very strong evidence to prove a person as a criminal suspect can be used against a suspect's alibi and make it as a suspect of a crime he did. At the stage of evidence in court as evidence to convince the expert testimony and be considered judges to provide a court ruling against the defendant. Keywords: Fingerprint, Crime Actors Disclosure

PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG MENGEFEKTIFKAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI Heni Siswanto
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no1.584

The criminal law enforcement policy (PHP), currently associated, corporations as subject’s perpetrators of corruption (TPK) include PHP in the formulation stage, the application stage and the execution stage. PHP formulation stage (in abstracto) is based on Article 20 of Law on Corruption which should be a strong legal basis to hold corporations as subjects of TPK, TPK equivalent to the subject of TPK doers of civil servants and individuals. PHP application stage (in concreto) indicates that the corporation as the subject TPK doers very rarely applied / applied to account for the corporation as a principal TPK arguing that criminal sanctions can be imposed is limited; the difficulty of proving corporation fault; the difficulty of law enforcement officers discovered the theory / doctrine and legal basis of corporate errors. Development of PHP policy streamline corporation as the subject doers of TPK in the future related to the renewal of substance, structure and legal culture of corruption and streamline the corporation as a subject the perpetrator TPK. Renewal terms of substance related to the formulation of criminal crime, fault / criminal liability as well as criminal and punishment (strafsoort, strafmat and strafmodus / modaliteit); Renewal in terms of the legal structure of corruption related to the need for law enforcement agencies that further enhance the insight to streamline the corporation as a subject TPK; the need to retain the presence of the Corruption Eradication Commission (KPK); corporate case handling is done by a special team; maximizing the expert testimony; maintain the Police Commission, the Prosecutorial Commission and the Judicial Commission of the role to supervise the conduct of law enforcement. Renewal in terms of legal culture of corruption, which need to be considered more attention to the educational curriculum of character education (mental reform); understanding to the public that corporations as well as TPK subject that needs to be optimized in PHP; anticipation of an attempt to thwart PHP with the corporation as TPK subject to foul play; the issue of jurisdiction, both to those who do and those who receive bribes / gratuities, because they both do TPK. Keywords: Development, The criminal law enforcement Policies, Corporations, Subject’s Perpetrators of Corruption.

TELAAH KRITIS: KEGAGALAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG Heni Siswanto
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Criminal law enforcement against the human trafficking crimes not integral and quality yet, either in abstracto or in concreto still weaknesses. Weakness due to: (1) placement some of criminal law legislation against the human trafficking crimes partially; point of view of law enforcement officer of the matter the human trafficking crimes is not same dangerously; interagency coordination of lawenforcement officer to achieve three key issues of criminal law is still weakness. (2) not qualified yet tinged foul play among law enforcement officers. (3) not optimalization yet to use of scientific approach in order to produce a quality legal product.

INTEGRAL AND QUALIFIED CRIMINAL LAW ENFORCEMENT MODEL IN DEALING WITH VEHICLE ROBBERY: A LEGAL STRENGHTENING Heni Siswanto; Maroni Maroni; Fathoni Fathoni
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 1, No 2 (2017): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.218 KB)

The crime of theft with violence, theft of motorcycles, and robbery have spread terror massively. It becomes a very frighteningly specter for people in Lampung. To resolve it, it is necessary to build a "Criminal Law Enforcement Policy" (CLE) through effective policy. The question of this paper are about the condition of the existing model of CLE against the crimes in Lampung; and the application of integral and quality of the CLE model of in dealing with crime and robbery on the investigation in the future. The research approach used is legal study (jurisprudence) approach, which is based on ideas and the recent approach. The first step of this research begins with doctrinal legal research by using statute approach, an analytical approach (analytical approach), and the conceptual approach. As a complement, it also uses the approach of socio-legal studies, which examine the law as a social phenomenon related to the enforcement of criminal law. The research location in the jurisdiction of the Lampung Police. The final results are expected to be obtained through legal research are building a model of the integral and qualified CLE applications in dealing with the crime of vehicle theft on the stage of investigation. Model application of CLE will be able to provide guidance in combating this crime, effective, non-transactional, and based on the science of law. The most relevant application model was applied in accordance with the typology and characteristics of the Lampung Police jurisdiction.

PELATIHAN EKOWIRAUSAHA PRODUK DETERGEN DAN EDUKASI HUKUM DAGANG DI DESA AIR NANINGAN Agung Abadi Kiswandono; Sumiharni Sumiharni; Yulia Kusuma WARDANI; Heni Siswanto; Munaris Munaris
Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 3 No 1 (2020): APTEKMAS Volume 3 Nomor 1 2020
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Air Naningan is a village in the district of Air Naningan that has strategic access to the business center (the Air Naningan market). The location of business and marketing for local products can also be found along the road after Pringsewu to Wonosobo, Semaka towards Pesisir Barat and Lampung Barat. It provides benefits to the community to increase entrepreneurship into an eco-entrepreneurship-based. One of the products which is needed by many people and easily made with cheap capital is detergent. Although this product is easy to get, most people consider to buy the product at a cheaper price. The main objective of this community service activities is to assist PKK group of Air Naningan village for producing detergents. In addition, this activities also make the assistance to partner groups in the form of training and practice, brand counseling and labeling and trade law education. It is found that the result of the dedication can increase the participant's knowledge by 65.5% (21.08% to 86.58%). Moreover, the partner group has the ability to make detergent products.

Pelatihan Ekonomi Kreatif Dan Edukasi Hukum Pada Masyarakat Desa Way Tuba Agung Abadi Kiswandono; Sumiharni Sumiharni; Heni Siswanto; Yulia Kusuma Wardani; Munaris Munaris
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Mathematics and Natural Sciences - Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jpkmt.v1i1.2

Masyarakat Desa Way Tuba, Gunung Labuhan, Way Kanan memiliki potensi dan peluang bisnis yang sangat strategis karena desa tersebut berdekatan dengan pusat bisnis, yaitu Pasar Bukit Kemuning dan Pasar Baradatu. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Desa Way Tuba yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Way Tuba bersama Mahasiswa KKN Unila Periode I Tahun 2019 melihat peluang ini untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis home industry. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah, selain pendampingan pembuatan sabun cair cuci piring, juga pelatihan dan praktik, penyuluhan merk, labeling, dan edukasi hukum. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman kelompok mitra tentang kewirausahaan sabun cair meningkat sebesar 73,95% (22,08% menjadi 84,75%). Pemahaman tersebut meliputi pemahaman tentang pembuatan, edukasi kesehatan, aspek hukum, dan labeling. Selain itu, kelompok mitra juga telah mampu membuat produk sabun cuci piring dan pengemasannya.

Co-Authors Abdillah Yoga Nurfawwaz Afifah Maharani Agung Abadi Kiswandono Aisyah Muda Cemerlang Akbar, Farrell Azlani Anugrah R’lalana Sebayang Arif Rahmanto Aulia Arnelita Budi Riski Desia Rakhma Banjarani Diah Gustiniati Maulani Dona Raisa Monica Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi . Faisal Fardiansyah, Ahmad Irzal Fathoni Fathoni Fatonah, Rini Firganefi Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Haya Anastasya Azra Hikmah, Kholifah Nuzulul Ida Septiani Anjelika Ikhsan Setiawan Irzal Fardiansyah, Ahmad Khanna, Zein Rasheed M Surya Insani Manalu, Paskharia Maroni Maroni Maya Shafira Maya Shafira Mita Rilyanti Muhammad Fadel Izha Leondra Muhtadi Munaris . Natamiharja, Rudi Naufal Zuhdi Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Putri, Abelia Zahara Qorry Kharisma Sari Ragil Jaya Tamara Rahma, Nediyan Fania Ramadhani. D, Anggia Nur Ria Wierma Putri, Ria Wierma Ridho Grisyan Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rochmat Mushowwir Sahril Fadillah Sepriyadi Adhan S Septiana, Rima Marta Ajeng Setyorini, Annisa Sitorus, Jono Parulian Sri Riski Sri Riski Sumiharni Sumiharni Sumiharni Sumiharni Sunarto DM Sunaryo Sunaryo Sylvia Claudia Agustina Tamza, Fristia Berdia Tri Andrisman Ubaidillah, Kodri Vanessa Vanessa Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani Yusdiyanto Zulkarnain Ridlwan

Title

Found 50 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 50 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 50 Documents
Search