Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.358
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL POENALE Jurnal Bina Mulia Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Tabikpun Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Research in Social Science and Humanities Ius Poenale Muhammadiyah Law Review Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dialektika Hukum Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Heni Siswanto
Faculty Of Law, University Of Lampung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI METODE SOFT APPROACH DALAM PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME Manalu, Paskharia; Siswanto, Heni; Raisa Monica, Dona
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i12.12617

Abstract

Terrorism is a complex global threat, and its handling requires a comprehensive approach, including the stage of coaching terrorist prisoners (napiter) in correctional institutions (prisons) until reintegration into society. This study aims to analyze the main challenges in implementing the Soft Approach method in the napiter coaching program in Indonesia and explore the potential for utilizing this method to develop a more holistic and sustainable coaching program. The research method used is normative law, by analyzing laws and regulations, legal literature, and other relevant publications. The results of the study identified several significant challenges in implementing the Soft Approach, including the closed and radical attitudes of prisoners, limited human resources and facilities, regulations and institutions that are not yet optimal, resistance to change, and the need for a sustainable approach. Furthermore, this study examines how the humanistic and dialogical principles of the Soft Approach can be utilized to develop a more holistic coaching program, including mental, social, and emotional recovery of prisoners. The development of a sustainable program requires improving the quality of officer resources, provision of facilities and infrastructure, religious reeducation and national insight, development of independence and skills, implementation of social reintegration programs, multi-stakeholder involvement, and ongoing evaluation and monitoring. Thus, this study provides insight into the challenges and potential of the Soft Approach in efforts to provide more effective guidance for terrorist convicts in Indonesia.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA PADA ANAK PENGGUNA NARKOTIKA Rahma, Nediyan Fania; Siswanto, Heni; Fatonah, Rini
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.72554

Abstract

Narkotika pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk bahwa UU Narkotika mengatur ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi pecandu narkoba dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103, terkait dengan Pasal 127 UU Narkotika. Terdakwa Rey Firansyah terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika” dan divonis 10 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung Dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Insan berguna kabupaten Pesawaran. Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pemenuhan keadilan substantif pidana penjara terhadap anak pelaku pengguna narkotika dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk adalah Hakim dalam memberikan sebuah keputusan terhadap anak yang menggunakan narkotika harus mempertimbangkan beberapa keadaan yang dimana harus melihat bagaimana pengaruh anak tersebut dikehidupan selanjutnya. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlidungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlidungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak agar anak tidak terjerumus
Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Qorry Kharisma Sari; Heni Siswanto; Yusdiyanto; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1649

Abstract

Visum et repertum merupakan alat bukti surat yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan terhadap anak, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara penganiayaan anak, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan dokter forensik, penyidik, dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural visum et repertum telah diatur dengan baik, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala seperti keterlambatan SPV, keterbatasan dokter ahli forensik, pembiayaan yang dibebankan kepada korban, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, rumah sakit, dan keluarga serta peran negara dalam menjamin akses visum, pendampingan hukum, dan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan anak
Disparitas Putusan Pemidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebakan Kerugian Materil : Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Muhammad Fadel Izha Leondra; Heni Siswanto; Rini Fathonah; Erna Dewi; Ahmad Irzal Fardiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1783

Abstract

Disparitas pemidanaan dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan merupakan persoalan serius yang mencerminkan lemahnya konsistensi sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk disparitas vonis dalam putusan hakim atas perkara pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta mengevaluasi implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi kasus pada empat putusan berbeda yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pemidanaan terhadap terdakwa meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki karakteristik yang hampir sama. Perbedaan vonis ini berdampak pada ketidakpastian hukum, mencederai asas kesetaraan di hadapan hukum, dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan pedoman pemidanaan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan
Upaya Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan C3 dan Senjata Api Ilegal melalui Operasi Sikat Krakatau 2024 Arif Rahmanto; Heni Siswanto; Firganefi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1791

Abstract

Tingginya angka kejahatan C3 (Curas, Curat, dan Curanmor) serta maraknya peredaran senjata api ilegal di Kota Bandar Lampung menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi operasional serta menganalisis hambatan yang dihadapi Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi preemtif, preventif, dan represif mampu menekan angka kriminalitas dengan mengungkap 52 kasus serta menangkap 50 tersangka disertai barang bukti yang relevan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat, dan peningkatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat guna mewujudkan sistem penanggulangan kejahatan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lokal
Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang Sitorus, Jono Parulian; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Siswanto, Heni; Dewi, Erna; Sumarja, FX
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4326

Abstract

The banking sector poses a serious threat to the integrity of the financial system and national development. Corruption cases at Bank Negara Indonesia (BNI) Tanjungkarang Branch showed abuse of authority, document manipulation, fictitious credit granting, and collusion between bank officials and debtors which caused state financial losses. This research aims to analyse criminal law enforcement against corruption in the provision of credit facilities with a case study at BNI Tanjungkarang. The method used is normative legal research with statutory and theoretical approaches, and qualitative prescriptive analysis. The results showed that law enforcement officials have carried out the law enforcement process through the stages of investigation, investigation, prosecution, and examination in court. The handling of this case reflects the seriousness of law enforcement in eradicating corruption in the state financial sector. This study concludes that the effectiveness of law enforcement requires clarity of legislation, solid inter-agency coordination, increased capacity of law enforcement officials, and strengthening the internal control system in the banking environment to prevent the recurrence of similar corrupt practices
Pendekatan Hukum dalam Penanganan Korupsi Jabatan: Studi atas Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK Ubaidillah, Kodri; Siswanto, Heni; Fathonah, Rini
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4083

Abstract

Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tanjung Karang decided the case of official corruption by imposing a principal penalty of imprisonment and a fine, as well as an additional penalty of payment of compensation for state losses, confiscation of assets, and an additional prison sentence if the obligation is not met. The legal approach used emphasizes individual accountability and upholds the principle of restitution in the criminal law system. The judge's considerations in this decision reflect substantive justice through consideration of social, economic, and moral aspects to maintain bureaucratic integrity and prevent corruption. However, the implementation of the decision requires stricter oversight to ensure effective recovery of state losses. This decision serves as an example of the application of comprehensive law in handling official corruption cases
Pendekatan Inklusif Oleh Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Ramadhani. D, Anggia Nur; Siswanto, Heni; Irzal Fardiansyah, Ahmad; Rosidah, Nikmah; Fathonah, Rini
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i1.4246

Abstract

Cases involving people with disabilities who become victims of sexual violence continue to increase from year to year and often do not receive adequate attention, both from a legal and social perspective. In fact, this group needs stronger legal protection because the limitations they have often become obstacles in fighting for justice. The police have a crucial role in providing legal protection based on an inclusive approach for children with disabilities who are victims of sexual violence. This study aims to ensure that the legal protection provided by the Police can be just and equal. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, as well as qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the inclusive approach carried out by the Police is interpreted as a method of service and handling that guarantees equality without discriminating between conditions, as well as fulfilling the special needs of children with disabilities without physical, communication, or attitude barriers. The inclusive approach is carried out through the provision of professional assistance, the use of easily understood language or sign language, and the creation of a safe and child-friendly environment
Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya Tujuan Pemidanaan Setyorini, Annisa; Siswanto, Heni; Fathonah, Rini
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 3 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i3.1476

Abstract

The imposition of community service as a conditional punishment for children in conflict with the law is a form of restorative justice aimed at rehabilitation rather than retribution. This study focuses on judicial considerations in sentencing community service for child offenders, specifically in District Court Decision No. 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk, and whether such punishment aligns with the objectives of criminal sentencing. This research adopts a normative and empirical juridical approach, using legal literature and field interviews with judges, prosecutors, and community counselors as primary sources. Data were analyzed qualitatively. The findings reveal that the judge's decision to impose community service is legally grounded in Article 71(1)(c) of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), which permits alternative sanctions for child offenders. Philosophically, the sentence aims to reform and educate the child, while sociologically, the court considers both mitigating and aggravating factors, such as the child’s background, remorse, and potential for rehabilitation. The type of service assigned, such as assisting with administrative tasks at a local government office, reflects efforts to promote social responsibility. Furthermore, the imposed punishment fulfills the objectives outlined in Article 51 of the Indonesian Criminal Code, including deterrence, reintegration, conflict resolution, and community peace. Overall, the use of community service supports a more humanistic, child-centered approach to juvenile justice in Indonesia.
Optimization of Criminal Fines as a Debt to the State to Enhance Non-Tax State Revenue under Law No. 1 of 2023 as an Instrument for State Financial Recovery Anugrah R’lalana Sebayang; Sunaryo, Sunaryo; Heni Siswanto
Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry Vol. 3 No. 3 (2025): Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry
Publisher : Tinta Emas Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59535/sehati.v3i3.551

Abstract

The paradigmatic transformation of criminal fines within Law No. 1 of 2023 (the National Criminal Code) shifts its concept from a retributive sanction to an instrument of state financial recovery through the construction of "debt to the state." This reform addresses the systemic failure of the criminal fine system under the old Criminal Code, which was marked by irrelevant nominal values, the ineffectiveness of substitute imprisonment, and the resulting loss of potential Non-Tax State Revenue (PNBP). Employing a normative-juridical research method with a comparative approach, this article examines the philosophical, normative, and sociological foundations of this renewal. The primary finding indicates that the National Criminal Code—through its categorical fine system, consideration of the convict's ability to pay, and prioritization of asset execution—fundamentally alters the logic of penal fines. This innovation is theoretically capable of changing the rational calculus of convicts and significantly increasing PNBP. However, its implementation faces a crucial challenge in the form of a procedural law vacuum within the current Criminal Procedure Code (KUHAP), which fails to provide a procedural basis for prosecutors to conduct post-judgment execution seizures. While this reform has immense potential to significantly boost PNBP, its success is absolutely contingent upon the harmonization of the criminal procedure law to provide a robust procedural foundation for prosecutors as executors.
Co-Authors Abdillah Yoga Nurfawwaz Afifah Maharani Agung Abadi Kiswandono Aisyah Muda Cemerlang Akbar, Farrell Azlani Anugrah R’lalana Sebayang Arif Rahmanto Aulia Arnelita Budi Riski Desia Rakhma Banjarani Diah Gustiniati Maulani Dona Raisa Monica Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi . Faisal Fardiansyah, Ahmad Irzal Fathoni Fathoni Fatonah, Rini Firganefi Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Haya Anastasya Azra Hikmah, Kholifah Nuzulul Ida Septiani Anjelika Ikhsan Setiawan Irzal Fardiansyah, Ahmad Khanna, Zein Rasheed M Surya Insani Manalu, Paskharia Maroni Maroni Maya Shafira Maya Shafira Mita Rilyanti Muhammad Fadel Izha Leondra Muhtadi Munaris . Natamiharja, Rudi Naufal Zuhdi Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Putri, Abelia Zahara Qorry Kharisma Sari Ragil Jaya Tamara Rahma, Nediyan Fania Ramadhani. D, Anggia Nur Ria Wierma Putri, Ria Wierma Ridho Grisyan Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Rochmat Mushowwir Sahril Fadillah Sepriyadi Adhan S Septiana, Rima Marta Ajeng Setyorini, Annisa Sitorus, Jono Parulian Sri Riski Sri Riski Sumiharni Sumiharni Sumiharni Sumiharni Sunarto DM Sunaryo Sunaryo Sylvia Claudia Agustina Tamza, Fristia Berdia Tri Andrisman Ubaidillah, Kodri Vanessa Vanessa Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardani Yusdiyanto Zulkarnain Ridlwan