Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Melayunesia Law Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Legal Reasoning Jurnal Hukum Acara Perdata ADIL : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Unnes Law Journal LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM An Nawawi International Journal of Humanities Education and Social Sciences JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia of Journal Business Law Jurnal Keamanan Nasional Jurnal Global Ilmiah Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Sufiarina
Universitas Tama Jagakarsa
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Shift of Criminal Acts of Copyrights to the Direction of Civil Dispute (Review of Article 95 Paragraph (4) of Law Number 28 Year 2014 on Copyright) Sufiarina Sufiarina
Jurnal Cita Hukum Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v5i1.6581

Abstract

This article conducted a study about the obligation of mediation as a precondition for copyright infringement based on article 95 paragraphs (4) of the Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Mediation provisions in the Laws Number 30 of 1999 on Arbitration is a way of settlement of civil disputes outside the court to reach a settlement by consensus with the help of a mediator. While mediation is based on the supreme court  rule number 1 of 2008 is intended as an obligation for judges at first instance in the district courts and religious courts in the settlement dispute resolution is the authority of commercial courts as special courts general judicial. But the commercial court does not apply the obligations mediation. A study conducted by the approach of the laws and regulations. By considering the crime of copyright as higly relevant to a complaint mediation prior obligations imposed as a condition of doing criminal charges. Article 95 paragraph 4 of the law number  28 of 2014 on copyright, which requires the completion of  mediation prior to file criminal charges has brought about a shift in the field of copyright criminal offenses into civil disputes. Thus the obligation of mediation in the settlement of copyright disputes is not only necessary for a criminal offense, but also expanded as a condition for completion in litigation in the commercial courts. Artikel ini melakukan kajian terhadap kewajiban mediasi sebagai syarat untuk melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan mediasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan untuk mencapai penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan bantuan mediator. Sedangkan mediasi berdasarkan Perma No.1 tahun 2008, ditujukan sebagai kewajiban bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa keperdataan. Penyelesaian sengketa hak cipta merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Namun di Pengadilan Niaga tidaklah berlaku kewajiban mediasi. Kajian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta aproacht). Dengan mengingat tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan sangatlah relevan dibebankan kewajiban mediasi terlebih dahulu sebagai syarat melakukan tuntutan pidana. Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mensyaratkan penyelesaian mediasi terlebih dahulu untuk mengajukan tuntutan pidana, telah membawa konsekuensi pergeseran tindak pidana bidang hak cipta menjadi sengketa keperdataan. Dengan demikian kewajiban mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta (HKI) tidak hanya diperlakukan bagi tindak pidana saja namun juga diperluas sebagai syarat untuk penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Niaga. DOI: 10.15408/jch.v5i1.6581
KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA Sufiarina Sufiarina
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.009 KB) | DOI: 10.14710/mmh.43.4.2014.568-575

Abstract

In the Indonesian justice system found three (3) judicial institutions authorized to settle economic disputes, the District Court, Commercial Court and the Court of Religion. With the presence of the three courts that settle economics disputes, it can also be compared the advantages and disadvantages from each judiciary in the resolution of economic disputes.Assessment implemented through legislation approach as normative legal research which is equipped with study of the principles of law, systematic legal, comparative law, and history of law.This paper find that the settlement of economics disputes through the Commercial Court is superior compared to the other court. Unfortunately, business dispute settlemet authority for the Commercial Court is still limited to bankruptcy issues and delays payment of debt obligations as well as certain disputes in the field of intellectual property rights. Considering the excellence of the Commercial Court in the resolution of economic disputes, it is better to extend the authority of the Commercial Court, including in the areas of tort and breach of contract for other business disputes. Key words: Commercial court, settle economic disputes Dalam sistem peradilan Indonesia ditemukan 3 (tiga) institusi pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Dengan terdapatnya tiga lembaga pengadilan yang menyelesaikan sengketa bisnis, maka dapat pula diperbandingan kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pengkajian dilaksanakan melalui pendekatan perundang-undangan sebagai penelitian hukum normatif, dilengkapi dengan penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.Tulisan ini memaparkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga lebih unggul dibandingkan dengan pengadilan lainnya, namun kewenangan penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga saat ini masih terbatas pada masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa tertentu di bidang hak kekayaan intelektual. Ada baiknya mengingat keunggulan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis, kewenangan Pengadilan Niaga dapat diperluas termasuk dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bagi sengketa bisnis lainnya.   Kata Kunci: Pengadilan Niaga, Penyelesaian Sengketa Bisnis
Kewajiban Upaya Nonajudikasi Sebagai Syarat Mendaftarkan Gugatan Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Tinjauan atas Perma No. 1 Tahun 2008) Sufiarina Sufiarina; Efa Laela Fakhirah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7131.735 KB)

Abstract

AbstrakPerma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian bagi pihak yang bersengketa di pengadilan. Dengan kata lain, kewajiban mediasi ditujukan bagi sengketa yang sudah terdaftar di pengadilan, tetapi tidak berpotensi menekan jumlah sengketa di pengadilan. Penyelesaian sengketa yang masuk ke pengadilan kemungkinan dapat ditekan dengan cara membebankan persyaratan imperatif tertentu mengingat penyelesaian sengketa perdata di pengadilan bersifat ultimum remedium. Ketentuan syarat imperatif itu sebagai sarana untuk membatasi sengketa yang terdaftar di pengadilan. Persyaratan imperatif berupa upaya perdamaian sebelum gugatan didaftarkan ke pengadilan menarik untuk dikaji sekaligus menekan pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Pengkajian dapat dilakukan dengan pendekatan norma sebagai penelitian hukum normatif melalui penelitian terhadap asas-asas hukum penyelesaian sengketa, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Melalui persyaratan upaya imperatif musyawarah mufakat oleh para pihak secara optimal sebelum gugatan dimajukan, diharapkan sengketa yang harus diselesaikan oleh pengadilan dapat menjadi berkurang dan pihak yang berselisih tidak lagi berada dalam posisi saling berhadapan sebagai musuh yang berseteru.Kata Kunci: non ajudikasi, ultimum remedium, alternative dispute resolution (ADR), mediasi, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Non-Adjudicative Proceedings as a Requirement for Lawsuit Registration to Create a Simple, Rapid, and Low-priced Court Proceedings (An Overview of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008)AbstractSupreme Court Regulation No. 1 of 2008 on the Mediation Procedure in Court requires the judge to seek peace for the parties having dispute in court. This means the mediation obligation is aimed towards disputes that have been registered in the court; however, it does not potentially reduce the number of incoming disputes. The number of settlement of disputes that enters the court can be suppressed by fulfilling certain imperative requirements considering the settlement of civil disputes in court as ultimum remedium. The imperative requirement in the form of a settlement before the lawsuit is registered for the court is an interesting topic to be discussed, as well as strengthening the parties having dispute in court. This study is assessed by normative approaches of normative law through researches on legal principles on dispute settlement, systematic law, vertical and horizontal levels of synchronization, comparative law, and legal history. Through the effort of the imperative requirement, an optimal deliberation to reach a consensus by parties in dispute before the lawsuit is brought forward is expected to reduce the number of disputes entering the court; resulting in the disputing parties no longer having to be put under in the situation of facing one another as hostile enemies.Keywords: non-adjudication, ultimum remedium, alternative dispute resolution (ADR), mediation, simple, rapid, and low-priced court proceedings. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a7
JUSTICE (AL MASHLAHAH) FOR THE ECONOMIC DIMENSION Andi Fariana; Sufiarina Sufiarina
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.875 KB)

Abstract

The sharia (Islamic) activity has seen a rapid development, not onlyin its impact on growth in the international community, but also in the historyand development of Islamic Law, which is part of The Living Law. Therefore,prompt actions are needed to oversee the growth using the concept, theory,laws and regulations, which are part of the Islamic Economic Law and beingpart of the National Legal System. One of the legal system principles is theconcept of justice that constitutes the supreme goal of the Law, and the Quranpromotes fairness and forbids partiality in any transactions.This paper emphasizes the importance of justice which is the goal of law andin the qur’an, justice matters are mentioned in various dimensions. Meanwhile,the concept of justice in the economy is defined as social justice or al mashlahah.Defining Al Mashlahah as social justice in economic dimensions justifies thatGod’s purposes to reveal various rules including rules implementing economicactivities is to achieve justice for all parties. Islam puts Mashlahah as the centralidea of maqashid ash shari’a as the justice philosophy in the Islamic perspectiveis a universal and comprehensive justice. If the ultimate goal in establishingvarious economic policies is to maintain consciousness of justice then thedecision makers should always institute justice for all as the basic policy inimplementing al maslahah in economic activities especially in Indonesia.
Edukasi Perlindungan Hak Milik Melalui Pendaftaran dan Pemeliharaan DataTanah di RW 14 Kelurahan Tanjung Periuk Sufiarina Sufiarina; Esther Tarigan; Rina Tauran; Eni Jaya; Elianta Ginting
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2021): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v5i6.7762

Abstract

Penguasaan hak atas tanah berupa hak milik hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia secara individual. Perlindungan hak milik terlaksana melalui pendaftaran tanah. Meskipun di masa pandemi covid yang menyulitkan, asset atas tanah berupa hak milik tetap harus diperhatikan. Apalagi di wilayah perkotaan, nilai tanah cenderung meningkatdan terus meningkat. Wargamasyarakat di RW 14 Kelurahan Tanjung Periuk Jakut, meskipun hanya berjarak beberapa kilometer saja dari istana negara ternyata masih ada tanah hak wargayang belum terdaftar.Masih ada wargayang belum melakukan penyesuaian datahakatas tanah, sehubungan terjadinya perubahan data hak. Saat ini pun Pemerintah melalui Pasal 87 PP No. 18 Tahun 2021, menghendaki terjadinya percepatan pendaftaran tanah. Perlu diberikan edukasi pada masyarakat setempat akan pentingnya perlindungan hak atas tanah. Edukasi berupa penyuluhan dengan harapan masyarakat setempat menyadari pentingnya pendaftaran hak dan memahami manfaatpenyesuaian data pendaftaran tanah
ONE ROOF JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA Sufiarina, Sufiarina; Fakhriah, Efa Laela
Indonesia Law Review Vol. 2, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judicial power as an independent and autonomous power must be free from any intervention and power, thus ensuring that judges possess independence and impartiality in handling cases. One of the measures for enhancing the independence and autonomy of the judiciary is by placing it under the one roof judicial arrangement developed by the Supreme Court, both from the judicial as well as the non-judicial technical aspects. Up to the present time, endeavors for bringing the four court jurisdictions under the one roof judicial arrangement developed by the Supreme Court have not been completely materialized, due to the existing dualism in judicial power at various courts. The objective of this research is to understand the developments in the endeavors towards bringing the Indonesian judicial system under the one roof judicial arrangement developed by the Supreme Court. The type of research applied is descriptive normative juridical research, namely legal research based on examining secondary data. As the research results indicate, the one roof system developed by the Supreme Court is already being implemented, with the exception of the Military Court and the Tax Court within the State Administration Court jurisdiction.
The position and authority of the Aceh Shari'a court on the Indonesian justice system Sufiarina, Sufiarina
Indonesia Law Review Vol. 5, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 27 paragraph (1) of Law No. 48 Year 2009 regarding Judicial Power states that special courts can only be formed in one of the court systems under the Supreme Court, which include general courts, religious courts, military courts and state administration courts. However, article 3A paragraph (2) of Law No. 50 Year 2009 concerning the Second Amendment to the Law on Religious Court places Shariah Court as a special court within the system of religious courts and as a special court within the system of general courts. Such positioning is inconsistent with Article 27 paragraph (1) of the Law on Judicial Power which raises a legal issue and therefore requires juridical solution. The inconsistency is subject to juridical normative study within the scope of a research concerning the level of horizontal synchronization, using descriptive analysis. The method applied for data collection in this research is through literature study supported by field data. The data obtained is analyzed by using juridical qualitative method. This study concludes that, in fact, the Shariah Court is neither a special court, nor does it stand in two systems of courts. Both in terms of general administration as well as case management, the Shariah Court is a Religious Court for the territory of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, the competence of which has been expanded in the context of the implementation of special autonomy, particularly in the field of the implementation of Islamic shari’a.
The Organization of the General Meeting of Shareholders based on Court Determination from the Perspective of Shareholder Rights’ Protection Sufiarina Sufiarina; Yetti Yetti; Sri Wahyuni; M. Wira Utama
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The General Meeting of Shareholders (GMS) is generally the authority of the Board of Directors. Prior to the GMS, the Board of Directors usually invites shareholders to the GMS. In addition, the Commissioners and shareholders under certain conditions have the right to request the GMS. It is even possible for shareholders to hold a GMS based on a court order. For this reason, this study elaborates on the mechanism to hold a GMS based on a court order. This study also explores the characteristics of the procedural law in court and the holding of the GMS based on a court decision. This study employed a normative juridical method with a statutory approach, especially on Article 79 and Article 80 of the Indonesian Law on Company, and provisions of procedural law, especially civil procedural law relating to the application of the principle of audi et alteram partem. The results show that court decisions have special characteristics related to the requirements and implementation of procedural law. The court’s product in the form of a decision does not provide a balanced position regarding the right to take legal action.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a2 
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DAN PENGUASAAN GROSSE AKTE KAPAL DENGAN HAK OPSI MEMBELI Mufrina, Mufrina; Sufiarina, Sufiarina
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 5 (2024): IJHESS APRIL 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i5.751

Abstract

The Lease Purchase Agreement operated by the financing company involves the provision of capital goods for the lessee's benefit. The lessor provides facilities for the procurement of capital goods that are delivered to the lessee for a specified period, with the obligation to make periodic payments. In a lease-purchase agreement, the lessor acts as the owner, and the goods are in the possession of the lessee. At the end of the lease period, the lessee is given the option to extend the lease term or exercise the right to purchase the leased capital goods. Since the capital goods belong to the lessor, it is not possible to use the leased object as collateral in the financing agreement. Ownership of the leased object with the option to buy should occur at the end of the lease agreement. However, in the Lease Purchase Agreement with Reference Number PPAF/PSGUP/2014/VIII/133, the lessee has become the owner of the capital goods from the beginning, both in physical and legal terms, because the capital goods were transacted through a notarial deed and registered under the lessee's name with the harbor master's office. Nevertheless, the lessor, as the provider of capital goods financing, has not returned the deed of the ship to its owner, even though the sale and lease-purchase agreement have been completed without any defects. The research questions addressed in this study are: 1. How is the implementation of the lease-purchase agreement for the Blue Star Tanker capital goods in Lease Agreement Number PPAF/PSGU-P/2014/VIII/133? 2. What is the basis for the lessor's possession of proof of ownership of the capital goods in the PPAF/PSGU-P/2014/VIII/133 agreement? This research employs a normative legal research method, which involves optimizing secondary data sources, including various primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The primary data collection method used is a literature review. The research findings lead to the following conclusions: 1. The implementation of the lease-purchase agreement with Reference Number PPAF/PSGU-P/2014/VIII/133 does not meet the criteria for a lease-purchase agreement. The lease-purchase agreement with a clear option to buy states that the lessee will exercise the option to buy. This option to buy is provided at the end of the lease-purchase period. However, the legal ownership of the capital goods has been with the lessee from the outset when the ship sale agreement was registered with the harbor master's office on November 20, 2014, while the lease-purchase agreement ended in August 2017. 2. The legal basis for the lessor's possession of proof of ownership of the capital goods in Lease Agreement Number PPAF/PSGU-P/2014/VIII/133 is not valid. If based on ownership, the legal ownership documents are with PT. Sarana Multi Sejahtera as the lessee. If based on collateral rights, the lease-purchase agreement does not use the concept of collateral for the leased goods because the leased goods are actually owned by the lessee
Legal Dynamics of Limited Liability Companies: Unveiling the Power of Commissioners and Shareholders to Take Legal Action Against Directors' Negligence Sufiarina, Sufiarina; Ali, Muhammad; Mufrina, Mufrina; Maulana, Ahmad; Tia, Hendry Frand
Unnes Law Journal Vol 9 No 2 (2023): Contemporary Issues on Law and Development: Social, Political and Legal Aspects
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v9i2.75526

Abstract

The Limited Liability Company (LLC) is characterized by its distinct juridical entity, effectively segregating its management group from shareholders. Operating as a business entity, the primary goal of an LLC is profit generation. Functioning as a corporate legal entity with legal personality, an LLC comprises three key organizational components: the General Shareholders’ Meeting, Directors, and Commissioners. Directors, or the Board of Directors (BOD), bear the responsibility of managing and representing the LLC both within and outside the legal realm. The position of BOD is mandated to be occupied by a natural person, or 'naturlijk person,' either as a single individual (Director) or collectively by two or more individuals (Board of Directors). Despite a stringent selection process for board positions, the inherent nature of directors as natural persons introduces the possibility of intentional or negligent errors in management, potentially leading to financial losses. In the face of such negligence, the pertinent question arises: can a commissioner (Board of Commissioners) and/or shareholders initiate legal action against a director or BOD, whose legal standing is as the company’s representative? To address this query, a comprehensive library research initiative is undertaken, focusing on the analysis of Article 97 and Article 98 of the Limited Liability Company’s legal statutes. This examination aims to elucidate the viable courses of action that can be pursued against the company in the event of directorial negligence. The research findings reveal that specific commissioners and/or shareholders, in the absence of a director's power of attorney, are granted the authority by the LLC’s legal statutes to initiate legal proceedings against the director or board of directors in a court of law.
Co-Authors Abdullah Mansur Adrianto, Dedy Afdal, Hidayatul Ahmad Fanny Grafiky Ahmad MAULANA Ahmad Maulana Alias, Nizamuddin Andi Fariana, Andi Andi Muhammad Alfiansyah Ansyari, Azmi Aprilian, Achmad Fariz ARYANTO, DAFA Azmi Ansyari Azwar, Irfan Chaniago, Jafar Dafa Aryanto, Dafa Aryanto Dewantoro, Iwan Dina Dayanti Efa Laela Fakhirah Efa Laela Fakhirah, Efa Laela Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakhriah Elianta Ginting Elianta Ginting Eni Jaya Enijaya, Enijaya Eny Jaya Esther Masri Esther Tarigan Hadrian, Endang Hafiz, Syahwir Hansed Pither Lasa Harahap, Shabrina Hariman, Hariman Hendry Frand Tia Hendry Frand Tia Herman Sudrajat Herman Sudrajat Hermansyah Tanjung Hermawan, Didy Hidayatul Afdal Holid, Holid John Hendrik Sahat Marasi Kristo Tomo, Ferdi Laurensus, Hendra Luter Tito Rosfader M. Wira Utama M. Yunus M. Yunus, M. Yunus Mahmud, Hamidullah Marbun, MT Masri, Esther Meriyanti Mesak Moh Zedzaky Alamri Mufrina Mufrina Mufrina, Mufrina MUHAMMAD ALI Muhammad Ali Mulidah Nur Afifah Nursyamsudin, Nursyamsudin Okky Irawan Paula Diah Angelique Prihasmoro, Adi Prita Tusia Megana Raihanah Abdullah Rangga Andika Renata, Renata Retno Setiawati, Retno Riana Wulandari Riana Wulandari Ananto Rina Tauran Rusmin Waillisa Salmon, Ricard Saputro, Jati Sarah Rabani Salim Saskia Mulya Aguatina Saverius Nahat Sembiring, Robby Shabrina Harahap Shien Nie, Jo Silverius Y. Soeharso Siti Khadijah Soeharso, Silverius Yohanes Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sri Wahyuni SRI WAHYUNI, SRI WAHYUNI Sudrajat, Herman Suriadi Bangun Syafrida Syafrida Syafrida Syafrida, Syafrida Syahwir Hafiz Tetty Nababan Tia, Hendry Frand Tihadanah Vicentius Wuried Prayogo Vinno Ngadde Waluyo Waluyo Wibisono, Friszki Wibowo, Muhammad Alfri Widiya N Rosari Yayan Sopyan Yetti Yetti Zahra Putri Audina