Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Melayunesia Law Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Legal Reasoning Jurnal Hukum Acara Perdata ADIL : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Unnes Law Journal LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM An Nawawi International Journal of Humanities Education and Social Sciences JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia of Journal Business Law Jurnal Keamanan Nasional Jurnal Global Ilmiah Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Sufiarina
Universitas Tama Jagakarsa
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PLATFORM E-COMMERCE DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI HUKUM Soeharso, Silverius Yoseph; Soeharso, Silverius Yohanes; Sufiarina, Sufiarina; Dewantoro, Iwan; Wibowo, Muhammad Alfri; Syafrida, Syafrida
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.7892

Abstract

E-commerce atau perdagangan elektronik di Indonesia semakin membuat ketergantungan dan tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia terutama sejak lima tahun terakhir. Seiring dengan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perkembangan platform belanja online, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli barang dan jasa tanpa perlu bertatap muka langsung dengan penjual. Namun demikian, dengan melonjaknya volume transaksi dan jumlah pengguna, muncul sejumlah persoalan hukum yang perlu diperhatikan dengan serius. Banyak konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi daring, baik terkait produk yang tidak sesuai dengan deskripsi maupun kasus penipuan yang melibatkan platform e-commerce. Penerapan positivisme hukum dalam perlindungan konsumen secara konsisten memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan hak konsumen secara tegas. Dengan regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan PP PMSE, dan Permendag No.72 Tahun 2020 ttg Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pemerintah berusaha menjamin perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, penerapan hukum responsif dalam perlindungan konsumen di Indonesia wajib diterapkan melalui lembaga dan regulasi yang mengutamakan kemudahan akses, adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, dan solusi yang cepat dan murah. Mekanisme non litigasi melalui BPSK, serta peran pengawasan oleh Kemendag RI dan Kominfo/Komdigi  dalam pengawasn platform belanja on-line mencerminkan keberhasilan pendekatan ini dalam melindungi konsumen dari berbagai tantangan, termasuk dalam perdagangan daring dan sektor jasa keuangan. Sinergitas antara OJK, Komdigi dan Kemendag RI dalam kegiatan pengawasan terhadap platform perdagangan elektronik diharapkan dapat memberikan solusi bagi perlindungan konsumen e-commerce secara berlapis dan komptrehensif dari perbuatan tindak pidana penipuan ataupun penyalahgunaan data pribadi konsumen.
Akibat Hukum dan Risiko Perceraian dalam Kasus Pinjaman Online Tanpa Izin Pasangan Setiawati, Retno; Aprilian, Achmad Fariz; Wibisono, Friszki; Sufiarina, Sufiarina
Jurnal Global Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v1i5.57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum terhadap penggunaan pinjaman online dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama. Pinjaman online semakin menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi modern, dan keterlibatan pinjaman online dalam kasus perceraian menimbulkan berbagai isu hukum yang perlu diungkapkan. Studi ini melibatkan analisis dokumen dan putusan Pengadilan Agama terkait kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pinjaman online dan perceraian. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama yang mencakup elemen pinjaman online sebagai faktor perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online dalam kasus perceraian memunculkan berbagai permasalahan hukum, seperti tingginya tingkat bunga, intimidasi dalam penagihan, dan dampak psikologis pada pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi ketidakjelasan regulasi yang berkaitan dengan pinjaman online sebagai salah satu faktor penghambat dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang implikasi hukum dari penggunaan pinjaman online dalam konteks perceraian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak berwenang untuk mempertimbangkan penyempurnaan regulasi terkait pinjaman online dan memberikan panduan kepada para hakim dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online di Pengadilan Agama.
The Authority Analysis of Non-Legal Entity Organization and Opportunities for Dispute Resolution Through Litigation Sufiarina, Sufiarina; Alias, Nizamuddin; Sopyan, Yayan; Enijaya, Enijaya
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.13.3.2024.635-662

Abstract

Article 28 of the Indonesian Constitution is formulated to guarantee the freedom of associations and assembly, including the formation of community organizations (ormas). Ormas holding legal entity status are accommodated under associations, while non-legal entity ormas can still register but do not have the same status. The distinction between ormas and associations lies in their legal recognition. Associations possess legal entity status, while ormas are considered non-legal entities. According to Article 20 of Law No. 17 of 2013, ormas have the right to cooperate with other entities to develop and sustain their organizations. However, such cooperation may give rise to conflict, which cannot always be avoided. This raises important questions, such as "Do ormas administrators possess full authority to undertake all legal actions?" and "What avenues are available for ormas to resolve disputes through litigation?" To address these questions, doctrinal research is conducted using both legislative and conceptual methods. The results shows that the authority of ormas administrators is strictly limited by legal provisions. Since ormas lacks  the legal standing required of legal entity, they  are are unable to resolve conflicts through litigation. In light of such challenges, it is recommended that ormas registration system include a comprehensive list of members authorized to act on behalf of the organizations in civil actions with third parties. This measure would enable ormas to explore non-litigation channels for resolving civil disputes, offering a practical alternative to formal court proceedings.
Analysis of Laws and Regulations Regarding the Right to Control Official Housing on State Land Hermawan, Didy; Holid, Holid; Adrianto, Dedy; Azwar, Irfan; Sufiarina, Sufiarina
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 26 No. 3 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.wacana.2023.026.03.01

Abstract

This research analyzes the regulations regarding the right to control official houses on state land based on positive law in Indonesia. The research method used is descriptive-analytic, with thorough data disclosure and explanation as the basis for discussion. The law is reviewed using relevant legal theories and regulations, with descriptive-analytic research as the writing approach. The analysis results explain that state or regional property required to implement government duties cannot be transferred without permission from the Indonesian Regional Representative Council or the Provincial Regional Representative Council. The conclusion is that state or regional property transfer can be done through sale, exchange, donation, or addition as government capital. Still, giving state or regional property to pay off debts with national or regional authorities is prohibited. In addition, granting pledges or utilizing state or regional property as collateral for loans is not allowed. Government regulations set technical and administrative standards for managing state and local property. Keywords: juridical analysis, office house, tenure right
Penyelesaian Tuntutan Sisa Hak Pesangon Pekerja Berdasarkan Kesepakatan : Analisis Pemutusan Hubungan Kerja pada PT. Nusa Halmahera Minerals Hansed Pither Lasa; Sufiarina Sufiarina; Riana Wulandari
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i4.2450

Abstract

Termination of employment is one of the most common occurrences in industrial relations. In practice, the implementation of workers' rights after termination, particularly those related to severance pay, does not always proceed in accordance with applicable legal provisions or mutually agreed terms. This study aims to analyze the settlement of remaining severance pay claims based on an agreement between the workers and PT. Nusa Halmahera Minerals. This study uses a normative juridical method with a Data was obtained through literature studies, legislation, and mutual agreement documents. The results of the study show that there are delays and inconsistencies in the implementation of severance pay as stated in the mutual agreement. The settlement was mostly non-litigious through mediation at the Manpower Office, but did not result in the full fulfillment of rights. This shows the weak bargaining position of workers in the implementation of collective labor agreements, as well as the need to strengthen legal mechanisms for sanctions against companies that fail to fulfill their obligations.
Legal Dynamics of Limited Liability Companies: Unveiling the Power of Commissioners and Shareholders to Take Legal Action Against Directors' Negligence Sufiarina Sufiarina; Muhammad Ali; Mufrina Mufrina; Ahmad Maulana; Hendry Frand Tia
Unnes Law Journal Vol. 9 No. 2 (2023): October, 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v9i2.37193

Abstract

The Limited Liability Company (LLC) is characterized by its distinct juridical entity, effectively segregating its management group from shareholders. Operating as a business entity, the primary goal of an LLC is profit generation. Functioning as a corporate legal entity with legal personality, an LLC comprises three key organizational components: the General Shareholders’ Meeting, Directors, and Commissioners. Directors, or the Board of Directors (BOD), bear the responsibility of managing and representing the LLC both within and outside the legal realm. The position of BOD is mandated to be occupied by a natural person, or 'naturlijk person,' either as a single individual (Director) or collectively by two or more individuals (Board of Directors). Despite a stringent selection process for board positions, the inherent nature of directors as natural persons introduces the possibility of intentional or negligent errors in management, potentially leading to financial losses. In the face of such negligence, the pertinent question arises: can a commissioner (Board of Commissioners) and/or shareholders initiate legal action against a director or BOD, whose legal standing is as the company’s representative? To address this query, a comprehensive library research initiative is undertaken, focusing on the analysis of Article 97 and Article 98 of the Limited Liability Company’s legal statutes. This examination aims to elucidate the viable courses of action that can be pursued against the company in the event of directorial negligence. The research findings reveal that specific commissioners and/or shareholders, in the absence of a director's power of attorney, are granted the authority by the LLC’s legal statutes to initiate legal proceedings against the director or board of directors in a court of law.
Analyzing Subjective Defects in a Civil Tortious Lawsuit: Inconsistencies between Posita and Petitum in the Control Assumption of the Testator’s Estate (Case No. 415/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt) Azmi Ansyari; Syahwir Hafiz; Shabrina Harahap; Sufiarina Sufiarina
Unnes Law Journal Vol. 9 No. 2 (2023): October, 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v9i2.37198

Abstract

Referring to a civil case number 415/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, the plaintiffs who are the testator’s wife and daughter file a Tortious lawsuit against the defendant for an unlawful act. The plaintiffs describe the unlawful act as taking control of the estate by the testator sibling who has a mutual agreement between the defendant and the testator’s wife. This has happened prior to the distribution of the estate among the rightful heirs. The panel of judges who have reviewed the case in question, give a verdict of ‘an inadmissible lawsuit claim.’ The point of interest that the writers want to bring up and research on is the reason behind judges’ verdict that has made the case as a “niet onvankelijke verklaard'' case. To elaborate further, doctrinal research is done on the principles of civil procedural law, especially the relationship between the type of civil litigation with its legal arguments (‘posita’) and the legal claims (‘petitum’). The research results show that there are major inconsistencies between the type of civil litigation that has been filed with the content of ‘posita’ and ‘petitium.’ The plaintiffs file a tortious lawsuit at the district court while their ‘posita’ are mixing between undistributed testator’s estate and the defendant’s action of taking over the estate that is based on an agreement. Besides that, the legal claims have a few mix-ups, including demanding to state a tortious act by the defendant, petitioning the court to invalidate the mutual agreement, and seeking the court’s determination of heirs. In a tortious lawsuit, the plaintiffs shall seek compensation for their losses. As an advocate, it is expected to have an awareness in preparing a good and proper legal argument and claims in a civil lawsuit. These inconsistencies yield an inadmissible lawsuit; hence the plaintiff’s legal interests cannot be served through civil legal proceedings.
Co-Authors Abdullah Mansur Adrianto, Dedy Afdal, Hidayatul Ahmad Fanny Grafiky Ahmad MAULANA Ahmad Maulana Alias, Nizamuddin Andi Fariana, Andi Andi Muhammad Alfiansyah Ansyari, Azmi Aprilian, Achmad Fariz ARYANTO, DAFA Azmi Ansyari Azwar, Irfan Chaniago, Jafar Dafa Aryanto, Dafa Aryanto Dewantoro, Iwan Dina Dayanti Efa Laela Fakhirah Efa Laela Fakhirah, Efa Laela Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakhriah Elianta Ginting Elianta Ginting Eni Jaya Enijaya, Enijaya Eny Jaya Esther Masri Esther Tarigan Hadrian, Endang Hafiz, Syahwir Hansed Pither Lasa Harahap, Shabrina Hariman, Hariman Hendry Frand Tia Hendry Frand Tia Herman Sudrajat Herman Sudrajat Hermansyah Tanjung Hermawan, Didy Hidayatul Afdal Holid, Holid John Hendrik Sahat Marasi Kristo Tomo, Ferdi Laurensus, Hendra Luter Tito Rosfader M. Wira Utama M. Yunus M. Yunus, M. Yunus Mahmud, Hamidullah Marbun, MT Masri, Esther Meriyanti Mesak Moh Zedzaky Alamri Mufrina Mufrina Mufrina, Mufrina MUHAMMAD ALI Muhammad Ali Mulidah Nur Afifah Nursyamsudin, Nursyamsudin Okky Irawan Paula Diah Angelique Prihasmoro, Adi Prita Tusia Megana Raihanah Abdullah Rangga Andika Renata, Renata Retno Setiawati, Retno Riana Wulandari Riana Wulandari Ananto Rina Tauran Rusmin Waillisa Salmon, Ricard Saputro, Jati Sarah Rabani Salim Saskia Mulya Aguatina Saverius Nahat Sembiring, Robby Shabrina Harahap Shien Nie, Jo Silverius Y. Soeharso Siti Khadijah Soeharso, Silverius Yohanes Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sri Wahyuni SRI WAHYUNI, SRI WAHYUNI Sudrajat, Herman Suriadi Bangun Syafrida Syafrida Syafrida Syafrida, Syafrida Syahwir Hafiz Tetty Nababan Tia, Hendry Frand Tihadanah Vicentius Wuried Prayogo Vinno Ngadde Waluyo Waluyo Wibisono, Friszki Wibowo, Muhammad Alfri Widiya N Rosari Yayan Sopyan Yetti Yetti Zahra Putri Audina