Articles
<![CDATA[Analyzing Subjective Defects in a Civil Tortious Lawsuit: Inconsistencies between Posita and Petitum in the Control Assumption of the Testator’s Estate (Case No. 415/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt) ]]>
<![CDATA[Ansyari, Azmi]]>;
<![CDATA[Hafiz, Syahwir]]>;
<![CDATA[Harahap, Shabrina]]>;
<![CDATA[Sufiarina, Sufiarina]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 9 No 2 (2023): Contemporary Issues on Law and Development: Social, Political and Legal Aspects ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v9i2.75576
<![CDATA[Referring to a civil case number 415/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, the plaintiffs who are the testator’s wife and daughter file a Tortious lawsuit against the defendant for an unlawful act. The plaintiffs describe the unlawful act as taking control of the estate by the testator sibling who has a mutual agreement between the defendant and the testator’s wife. This has happened prior to the distribution of the estate among the rightful heirs. The panel of judges who have reviewed the case in question, give a verdict of ‘an inadmissible lawsuit claim.’ The point of interest that the writers want to bring up and research on is the reason behind judges’ verdict that has made the case as a “niet onvankelijke verklaard'' case. To elaborate further, doctrinal research is done on the principles of civil procedural law, especially the relationship between the type of civil litigation with its legal arguments (‘posita’) and the legal claims (‘petitum’). The research results show that there are major inconsistencies between the type of civil litigation that has been filed with the content of ‘posita’ and ‘petitium.’ The plaintiffs file a tortious lawsuit at the district court while their ‘posita’ are mixing between undistributed testator’s estate and the defendant’s action of taking over the estate that is based on an agreement. Besides that, the legal claims have a few mix-ups, including demanding to state a tortious act by the defendant, petitioning the court to invalidate the mutual agreement, and seeking the court’s determination of heirs. In a tortious lawsuit, the plaintiffs shall seek compensation for their losses. As an advocate, it is expected to have an awareness in preparing a good and proper legal argument and claims in a civil lawsuit. These inconsistencies yield an inadmissible lawsuit; hence the plaintiff’s legal interests cannot be served through civil legal proceedings.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB ATAS KELALAIAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT STUDI PUTUSAN MA No. 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 ]]>
<![CDATA[Meriyanti Mesak]]>;
<![CDATA[Sufiarina, Sufiarina]]>;
<![CDATA[Eny Jaya]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v2i5.2308
<![CDATA[Skripsi ini mengkaji tentang tanggung jawab kurator yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 110 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2018 sebagai landasan untuk analisis terkait tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tujuan penelitian untuk menganalisis kelalaian kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, tanggung jawab kurator terhadap kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menentukan tanggung jawab kurator terhadap kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan apakah terdapat kelalaian yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 110 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2018 memberikan penjelasan terkait standar tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator juga diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat termasuk kreditur, debitor, dan karyawan perusahaan yang bangkrut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tanggung jawab kurator dan memperkuat perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak dalam proses pailit.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK KREDITUR PENERIMA FIDUSIA AKIBAT PERALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR ]]>
<![CDATA[Dina Dayanti]]>;
<![CDATA[Sufiarina, Sufiarina]]>;
<![CDATA[Riana Wulandari Ananto]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v2i5.2334
<![CDATA[Fidusia hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Benda yang dijadikan objek jaminan adalah benda bergerak dan benda tetap yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dibawah pengusaan pemberi fidusia. Pemberi fidusia beritikad tidak baik dapat saja melakukan pengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia sehingga merugikan kreditur. Permasalahan, apa bentuk perlindungan hukum penerima fidusia jika pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin dari penerima fidusia dan apa upaya yang dilakukan oleh penerima fidusia apabila objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak lain. Kesimpulan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila objek jaminan dipindahkan tangan kepada pihak lain oleh pemberi fidusia tanpa izin penerima fidusia adalah sertifikat fidusia memberikan perlindungan hukum penerima fidusia untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, meskipun objek jaminan fidusia tersebut berpindah kepada pihak lain. Upaya hukum oleh penerima fidusia dengan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dapat menempuh jalur diluar pengadilan melalui melalui parate eksekusi berdasarkan kesepakatan para pihak menjual objek jaminan fidusia jika tidak tercapai ditempuh melalui pengadilan negeri setempat.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PT. BANGUN INVESTA GRAHA (Analisis Putusan Nomor: 32/Pdt/Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Paula Diah Angelique]]>;
<![CDATA[Sufiarina, Sufiarina]]>;
<![CDATA[Elianta Ginting]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v2i11.2570
<![CDATA[Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum Terhadap PT. Bangun Investa Graha (Analisis putusan Nomor: 32/Pdt/Sus- PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst). Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengakibatkan diberhentikannya untuk sementara pemenuhan kewajiban pembayaran utang debitur yang telah jatuh tempo sampai dengan dicapainya kesepakatan baru antara kreditur dan debitur mengenai syarat-syarat dan tata cara pembayaran baru yang disetujui bersama. Untuk permohonan PKPU perlu memenuhi ketentuan Pasal 222 Ayat (1) UU PKPU & pengadilan harus mengabulkan bila terbukti secara sederhana, Dalam perkara Nomor: 32/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst perlu dicari pemenuhan pembuktian sederhana apa yang diajukan pemohon. Juga mengenai penyelesaian PKPU. Tujuan PKPU adalah melalui penawaran perdamaian. Pembuktian secara sederhana pada perkara PKPU Nomor: 32/Pdt/Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dan Penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan buku-buku dan artikel-artikel. Pengadilan Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU Terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya dengan segala akibatnya hukumnya. Hasil penelitan pemehunan syarat pembuktian sederhana berupa terbuktinya bahwa Pembuktian secara sederhana pada putusan perkara Nomor 32/Pdt/Sus-PKPU/2019/PN Niaga. Jkt.Pst. Telah Terpenuhi Permohonan PKPU yang diajukan oleh permohon PKPU, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang mewajibkan syarat bahwa PKPU harus ditanda tangani oleh pemohon PKPU dan advokatnya, dan setelah majelis mencermati surat permohonan PKPU yng diajukan oleh pemohon PKPU, Ternyata telah ditanda tangani oleh pemohon dan advokatnya, sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KELALAIAN SISTEM PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT PRA RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Hermansyah Tanjung]]>;
<![CDATA[Sufiarina, Sufiarina]]>;
<![CDATA[Elianta Ginting]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v3i2.2926
<![CDATA[Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai resiko terhadap berbagai bencana alam, masif casulally berupa tambarakan kereta api, jatuhnya pesawat penumpang,kebakaran kapal penumpang, kebakaran hutan " Ring of Fire" Serta zona aktif pusat gunung berapi dan sunami, Kegalalan pertolongan tersebut karena kegagalan dalam melakukan pertolongan gawat darurat yang terjadi di pra hospital ( diluar rumah sakit) Untuk itu perlu sistem dan undang undang yang mengatur bagaimana kesehatan dan keselamatan nyawa setiap warga negara dijamin akan kelangsungan hidupnya sesuai yang di amanat kan undang undang dasar 1945. Perlunya pengendalian sistem yang melakukan respon cepat terhadap kejadian yang mengancam nya manusia dan menyelamatkannya berupa layanan ambulan gawat darutat, semakin cepat menuju kejadian sakit baik angka keselamatan nyawa dan kecacatan tertolong. Perlu nya, membuat daftar kebutuhan ambulan dan tenaga medis untuk mengcover area yang berpotensi kecelakan dan penyakit yang mengancam nyawa. Selain itu juga tidak masuknya pasilitas layanan ambulan kedalam pelayanan kesehatan hal ini jugalah menyebabkan keterlambatan pengembangan sistem layanan gawat darurat di Indonesia. Dengannya adanya temuan ini tulisan berharap layanan ambulan pra rumah sakit disegerakan masuk kedalam layanan kesehatan semoga pelayanan kesehatan yang telah di undangkan.]]>
<![CDATA[FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19 ]]>
<![CDATA[Sufiarina]]>;
<![CDATA[Wahyuni, Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v6i1.209
<![CDATA[Wabah Covid-19 sebagai pandemi yang menular secara cepat dan masif. Satu-satunya cara memutus mata rantai penularan melalui pembatasan pergerakan orang. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 guna melindungi masyarakat. Di sisi lain pemberlakuan kebijakan PSBB Covid-19 justru menimbulkan kesulitan ekonomi bagi beberapa golongan masyarakat. Seperti perusahaan transportasi, pariwisata, hotel, restoran, pedagang harian dan lainnya. Tidak sedikit pula perusahaan yang melakukan PHK atau merumahkan karyawannya. Kesulitan ekonomi membawa akibat pelaksanaan perjanjian yang sebelumnya telah berjalan lancar, tiba-tiba tidak dapat lagi dipenuhi karena debitor mengalami pengurangan atau bahkan kehilangan penghasilan. Berbagai kewajiban berdasarkan perjanjian tidak lagi dapat dipenuhi. Hukum memandang hal yang menyebabkan perjanjian tidak terpenuhi yaitu karena wanprestasi atau karena force majeure. Perlu dikaji apakah PSBB Covid-19 dapat dijadikan force majeure oleh debitor, bagaimaan pembuktian force majeure PSBB Covid-19 mengingat adanya adagium feiten notoir, serta akibat PSBB Covid-19 sebagai force majeure. Untuk mengkajinya dilakukan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual terhadap force majeure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSBB Covid-19 tidak melekat secara otomatis pada semua debitor tetapi harus dibuktikan secara personal kepada kreditor. PSBB Covid-19 merupaka force majeure yang relatif dan mengakibatkan suatu ketika kewajiban debitor kembali dapat ditagih kreditor.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYELESAIAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN MEMBERIKAN KUASA MENJUAL HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Sufiarina, Sufiarina]]>;
<![CDATA[Laurensus, Hendra]]>;
<![CDATA[Salmon, Ricard]]>;
<![CDATA[Yunus, M.]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v25i2.4363
<![CDATA[Artikel ini bertujuan menganalisis penyelesaian pembayaran utang dengan cara memberikan kuasa menjual sebidang tanah pada kreditornya. Debitor menawarkan penyelesaian utangnya dengan cara memberikan kuasa menjual kepada kreditor dengan suatu akta notaris. Perlu dibahas lebih lanjut apakah pemberian kuasa menjual menjadikan utang piutang menjadi hapus. apakah penerima kuasa menjual dapat menuntut pembeli di depan pengadilan atas dasar wanprestasi, dapatkah kuasa menjual dalam bentuk akta notaris dicabut secara lisan oleh pemberi kuasa. Untuk mendalaminya dilakukan penelitian dokrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kuasa menjual memberi wewenang pada penerima kuasa untuk mengalihkan penguasaan tanah pada pihak lain. Terlaksananya kuasa menjadikan pemberi kuasa terikat untuk memenuhi apa yang telah disepakati penerima kuasa. Hasil penelitian didapatkan pemberian kuasa menjual tidaklah menjadikan utang piutang menjadi hapus. Penerima kuasa bukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli dan tidak dapat menuntut pembeli atas dasar wanprestasi. Pemberian kuasa dengan akta notaris tidaklah dapat dicabut secara lisan. Hubungan utang piutang menjadi hapus bila debitor telah memenuhi kewajiban membayarkan utangnya dari uang hasil penjualan tanah berdasarkan kuasa yang diberikan. Disarankan dalam penyelesaian utang dengan pemberian kuasa menjual dengan mencantumkan klausula bahwa harga penjualan tanah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pemberi kuasa sebagai debitor pada penerima kuasa. Kata kunci: wanprestasi, kuasa menjual, pencabutan kuasa]]>
<![CDATA[Analisis Konsekuensi Pengunduran Diri Pekerja Profesional Dalam Perspektif Regulasi Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Hendry Frand Tia]]>;
<![CDATA[Sufiarina]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v17i2.805
<![CDATA[The working relationship between the employer and employee is an agreement between two parties. Laws that provide legal certainty for labor develop quite comprehensive and detailed for the protection of the labor if an employer terminates the employment agreement. The purpose of this writing is to explore the nature of the legal certainty of the parties (employers and workers) in the event of termination of employment by employees who work as a professional worker. The legal research used is normative juridical, with primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research found that many professional workers still take refuge in laws that are supposed to protect unskilled laborers, and these professional workers enjoy all the 'an sich' benefits of the Labor Law. If a company terminates the employment agreement with its employee, the written laws which contain various sanctions (including criminal sanctions) require the company to go through many stages, including payment of severance package. With the perspective of the principle of equality before the law, the author does not find any written laws regarding procedures and sanctions (penalties) for a professional worker who terminates the employment relationship unilaterally with the company.]]>
<![CDATA[The Problems of Cancellation of Aircraft Tickets During the Covid-19 Pandemic from The Point of View of Consumer Protection in Indonesia and in the European Union ]]>
<![CDATA[Sri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Esther Masri]]>;
<![CDATA[Sufiarina]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 1 (2022): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v16i1.1191
<![CDATA[The emergence of the Covid-19 pandemic had a wide impact on various economic sectors, one of the largest sectors being the aviation and tourism sectors. The government has taken a policy of limiting air transportation activities that have an impact on canceled flights. The case that arises is that the canceled tickets are replaced with vouchers, this raises the question of what form of consumer protection is for airline passengers whose tickets are canceled. The method of this research is normative using the approach of laws and regulations from the point of view of the rules in Indonesia and the European Union. From the research conducted by the author, it was found that the consumer protection of airplane passengers has been reduced due to the Covid-19 pandemic.]]>
<![CDATA[Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia ]]>
<![CDATA[Sufiarina]]>;
<![CDATA[M. Yunus, M. Yunus]]>;
<![CDATA[Moh Zedzaky Alamri]]>;
<![CDATA[Dafa Aryanto, Dafa Aryanto]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 2 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v18i2.2681
<![CDATA[Indonesia kaya dengan kemajemukan yang mewujudkan pluralisme Indonesia. Perbedaan keyakinan beragama menjadikan berbeda tata cara pelaksanaan perkawinan dan pencatatannya. Keabsahan perkawinan diukur berdasarkan hukum agama dan dilakukan pencatatannya. Beberapa warga masyarakat tetap melangsungkan perkawinan meskipun berbeda keimanan. Namun ada keraguan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Keraguan terselesaikan dengan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan. Pernikahan yang tidak seiman diajukan permohonan pada pengadilan untuk mendapatkan dasar pencatatan perkawinan. Diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadikan kembali pada kebuntuan pencatatan perkawinan beda agama. Untuk itu perlu didalami apakah pluralisme Indonesia membenarkan berlangsungnya perkawinan beda agama, adakah pengaturan larangan perkawinan beda agama dalam UUPerkawinan. Pembahasan dilakukan dengan penelitian doktrinal melalui bahan hukum dengan melakukan kajian atas pluralisme agama dan juga ketentuan mengenai larangan perkawinan. Perolehan hasil penelitian bahwa pluralisme tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama. Terdapat larangan perkawinan beda agama yang terkandung di Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan perkawinan bagian dari ibadah yang harus tunduk pada tuntutan hukum agama. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan. Tidaklah dibenarkan perkawinan beda agama. Pernikahan di luar hukum agama tidaklah dapat dilakukan pencatatan untuk mendapatkan akibat hukumnya secara hukum postif. Pasangan yang berbeda keyakinan dan bermaksud melangsungkan perkawinan haruslah mengorbankan keyakinan beragamanya dengan migrasi pada keyakinan beragama penyelenggaraan perkawinan agar menjadi seiman. Adalah salah langkah dan keliru mengambil jalan melangsungkan perkawinan berbeda agama dalam lingkup pluralisme Indonesia yang religius. Pencatatan perkawinan seharusnya ditujukan bagi perkawinan yang sah.]]>
