Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.07

P-Index

This Author published in this journals

Muhammad Arif Sahlepi

Universitas Pembangunan Panca Budi

Author-ID : 4008797

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ENHANCE OF SECURE HEALTH WORKER IN HOSPITAL Sastra Wirawan; Redyanto Sidi; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 3 (2023): Jurnal Ekonomi, 2023, September
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia is an increasingly developing country of law and the advancement of human development should also be followed by the development of the rule of law. However, the reality is that the law has always lagged behind the progress of human development. Even the development of regulations in the field of health law in the country is still far from meeting expectations, especially regarding legal protection for medical workers (doctors and nurses) when they fight to save human lives, it still often happens that they become victims as a result of the profession they are engaged in. This research is a normative research that uses selkundelr data, namely library data and legislation.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS (Studi Putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/PN Mdn) Juni Hendrianto; Mustamam Mustamam; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.428

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis adalah ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan. Residivis merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis adalah upaya pre-emtif, upaya represif, dan upaya preventif. Upaya pre-emtif merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk pertama kali. Upaya represif merupakan upaya yang penanganan kejahatannya sudah terjadi dan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana,hanyalah bersifat sementara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/ PN Mdn adalah seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat serta Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2014 dalam kasus pencurian dan pada tahun 2017 dalam kasus narkotika.

Aspek Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 920 K/Pid/2019) Muhammad Fadhil Wibisana; Syarifuddin Syarifuddin; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 3 (2023): Edisi September 2023
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i3.7991

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Muhammad Arif Sahlepi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6411

Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, Internet juga dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat menghasilkan suatu peluang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara melakukan suatu kegiatan bisnis online Penelitian ini membahas, bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online, apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan secara online, bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana secara online Studi Penelitian di Polres Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (field reseach)yang dalam hal metode penelitian yang digunakan yaitu peneliti langsung turun kelapangan untuk melakukan wawancara terhadap narasumber dan dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Tindak pidana penipuan berbasis online pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Aturan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dalam KUHP dan perlindungan terhadap konsumen, faktor tindak pidana penipuan secara online yang meliputi faktor ekonomi,lingkungan,sosial dan budaya,intelektual dan keamanan.

Related Case Of Current Process Of Claiming Oleh Children Through Restorative Justice In The Way Of Law Polres Binjai Ferry Irmawan; Firman Halawa; Muhammad Arif Sahlepi
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 5 (2024): IJHESS APRIL 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i5.1000

Traffic accidents involving juvenile perpetrators often raise controversy in the implementation of criminal law, causing much polemic. The view that the legal process should be carried out and enforced without the rule of law and law enforcement is that the "passage" that includes the delict of guilt, that is, at the time of driving the vehicle to cause the occurrence of an accident and resulting death of the victim, should still be processed legally. The large number of traffic accidents involving minors is a serious concern for parents and governments. The State of Indonesia guarantees a basic principle of the application of the law to the child, which we can see in Article 16, Paragraph 3, of the Act No. 35 of 2014 on the Protection of the Child, which states that “arrest, detention, or criminal imprisonment is only carried out when it is in accordance with the applicable law and can only be done as a last resort. The concept of restorative justice in the settlement of traffic accident cases is intended to realize a shift of the criminal settlement process out of the criminal court process and resolved through the process of divorce. The police action in settling the traffic accident case by a minor child is to begin with the operation of the Place of Evidence of Things (TCP), to make news of the event, to carry out the investigation process, and to give time to the victims and perpetrators to punch. From this process begins the restorative justice, so that if the victim and the perpetrator are willing to peace and the offender is willing to pay damages, the parties make a peace declaration

Comperative Legal Analysis Regarding Efforts To Prevent Sexual Violence And Legal Protection For Women In The Credit And Law Number 12 Of 2022 Concerning Actions Criminal Sexual Violence Venny Zahara; Muhammad Arif Sahlepi; Redyanto Sidi
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 4 No 1 (2024): IJHESS AUGUST 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v4i1.1211

Sexual violence is a criminal act which basically requires very strict law enforcement. The dimensions of sexual violence regulated in the Criminal Code are not yet able to fully regulate the forms of sexual violence that occur, where regulations related to sexual violence are regulated in articles 281-295 of the Criminal Code which have limited clarification. on rape and molestation. So, with the enactment of law number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence (UU TPKS) on May 9 2022, it becomes the new legal basis for enforcing criminal acts of sexual violence. The TPKS Law becomes a specialist Lex for regulations previously contained in the Criminal Code. The presence of the TPKS Law is a new positive law that provides clear and specific updates regarding the types of criminal acts that are classified as criminal acts of sexual violence, the rights of victims of criminal acts of sexual violence, as well as protection for victims of criminal acts of sexual violence in law enforcement. The formulation of the problem in this research is how to compare legal regulations and legal protection between the Criminal Code and Law number 12 of 2022 regarding criminal acts of sexual violence. This research uses normative juridical research methods, using secondary data sources, with primary legal materials in the form of related laws which are supported by secondary legal materials in the form of related books and journals. Based on the results of this research, the research results will be summarized as to what the position of victims is. criminal acts of sexual violence which are in the Criminal Code and Law no. 12 of 2002 which regulates different legal provisions and legal protection which in the Criminal Code is not clearly regulated regarding legal protection for victims of criminal acts of sexual violence which in law number 12 of 2002 is clearly regulated regarding the protection of victims and prevention efforts against the occurrence of criminal acts of sexual harassment.

THE ROLE OF THE COURTS IN PROVIDING LEGAL AID SERVICES TO THE POOR BASED ON LAW NUMBER 16 OF 2011 ABOUT LEGAL AID Dewa Sujira; Muhammad Arif Sahlepi
International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology Vol. 5 No. 1: IHERT (2023) FIRST ISSUE: International Conference on Health Science, Green Economics,
Publisher : Universitas Efarina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ihert.v5i1.337

The implementation of the Legal Aid Post (Posbakum) by the District Court includes 3 (three) scopes of legal services in accordance with the provisions contained in Perma No. 1 of 2014. These 3 things are the service of waiving case fees, and holding trials outside the court building as well as Providing Court Posbakum. In relation to the implementation of Posbakum, the District Court only provides Posbakum room facilities for three accredited Legal Aid Providers or advocate organizations. Meanwhile, regarding legal aid funds for handling each case, it will be submitted by the Court through the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. However, this does not mean that the function of this facilitator can be simply ignored, considering that the Posbakum is housed in the Court, it is worth noting that there is a special mandate from the State Administrators to the Court to be able to make legal services successful free of charge for the poor, of course. In this way, it can also be hoped that the presence of Posbakun in the Court environment will be able to erode the negative and frightening stigma about the Court for the general public.

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILDREN WHO COMMIT CRIMINAL OFFENSES Suwardana, Rudi; Arif Sahlepi, Muhammad; Zarzani, T. Riza
International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology Vol. 6 No. 1 (2024): 7th IHERT (2024): IHERT (2024) FIRST ISSUE: International Conference on Health
Publisher : Universitas Efarina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ihert.v6i1.354

This research examines the juvenile criminal justice system in Indonesia, particularly in relation to the implementation of criminal sanctions against children involved in criminal acts. Using library research methods, this study explores various relevant literature and legal documentation to understand the approach taken in handling cases of children in conflict with the law. This research found that there is a tendency to prioritize restorative justice and diversion, which aims to reintegrate children into society without involving formal court processes. Diversion, as an alternative case resolution, allows children to avoid social stigma and long-term legal consequences that can hinder their personal development. The main focus is on rehabilitation and reintegration, taking into account psychosocial and environmental conditions that influence children's behavior. The research results show the need for a more holistic approach in the juvenile criminal justice system that is not only oriented towards punishment, but also towards recovery and development of children as individuals.

Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Sahlepi, Muhammad Arif
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 23, No 2 (2024): Edisi Januari 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v23i2.8776

This article aims to analyze the current social life that should be equipped with military forces or often known as the Indonesian National Army as an apparatus that defends the sovereignty of the state and protects and protects the community from military and armed threats. In the regulation of legal aid to soldiers who commit criminal acts in accordance with the rules of legal aid according to the military justice law, criminal sanctions given to soldiers who commit criminal acts such as getting military disciplinary sanctions, imprisonment, administrative and scorcing or PTDH (Dismissal Not Honorably). the regulation of legal aid to Indonesian Army Soldiers who commit criminal acts, is regulated in the regulation of legal aid according to KUHAP, according to the Military Justice Law, Law R.I. Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, Rules of the TNI Commander and its derivatives and according to Law R.I. Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Keywords: Provision of Legal Aid; Indonesian National Army

Analisis Hukum Hak Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Funna, Putri Khairani; Hasibuan , Lidya Rahmadhani; Sahlepi, Muhammad Arif
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.548

This research is in the form of a legal analysis of children's rights which need to be considered in the final decision in cases of criminal acts of sexual abuse against perpetrators of criminal acts of sexual abuse. Which in Decision no. 640/Pid.Sus/2023/PN Mdn child victims did not get their rights in the decision and thus the result of the judge's decision in the form of a 13 year prison sentence was not in accordance with legal provisions because the results of the decision were unfair without considering the rights of children who were victims in criminal act, the judge hereby does not consider Law no. 35 of 2014 which explains the rights of children who are victims of criminal acts. This research was carried out using a descriptive approach with qualitative methods with a normative juridical research type based on secondary data sources taken from case studies of court decisions and laws with analysis using related legal materials.

Co-Authors , Rahul Ardian Fikri Abdul Rahman Maulana Siregar Ahmad Albar Alpino Apriyanto Siahaan Charles Rangkuti Christine Natalia Pangaribuan Daniel Edward Hernando Situmorang Deny Prabowo Dewa Sujira Emmeninta Florensia Surbakti Fahmy Syaputra Harahap Fazizullah Fazizullah Febrina Safitri Ferry Irmawan Firman Halawa Funna, Putri Khairani Habeahan, Delianto Halawa, Firman Hanifah Anas Hanifah Anas Harefa, Jesslyn Elisandra Hasibuan , Lidya Rahmadhani Hasiholan Simamora Hendra Agustinus Henry Aspan Hepy Krisman Laia Ismaidar Ismaidar , Ismaidar Ismaidar I, Ismaidar Jesslyn Elisandra Harefa Juni Hendrianto Karolus Agung Dery Rianto Kasim Kasim Ketaren, Eme Pepayosa Br Lailan Shafina Lubis, Hawani Mamanda Tarigan, Fitra Marlina, Marlina Marzuki Marzuki Marzuki Meliala, Nugraha Manuella MHD AZHALI Siregar Muhammad Azhali Siregar Muhammad Daud Tarigan Muhammad Fadhil Wibisana muhammad Yamin Lubis Mus Mulyadi Mustamam Mustamam Nasution, Chairuni Nelvita Purba Nugraha Manuella Meliala Nurita, Cut Pahala Raja Situmorang Pandu Hikma Winata Batubara Patar Banjarnahor Purba, Nelvita Purba, Nelvitia Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Ramadani, Suci Redyanto Sidi Redyanto Sidi Restika Ndruru Ris Piere Handoko Robby Yusuf Syahputra Robet Padli Robet Padli Romy Maranatha Ginting Sakina, Putri Yosida Saptha Nugraha Isa Saragih, Elisabeth Sastra Wirawan Shafina, Lailan Sihombing, Yossri Mantaw Simamora, Elsa Khairani Br Simamora, Hasiholan sinergilp, Zufarnesia Siregar, Fitria Ramadhani Siregar, Muhammad Azhali Siswandi Perwira Negara Siregar Sri Sulistyawati SRI UTAMI Sry Ningsih Saragih Sumarno Susanti, Rulita Susilawati Susilawati Suwardana, Rudi syafira ardani Syarifuddin Syarifuddin Syavica, Zahrana T. Ikhsan Ansyari Husny Tengku Mabar Ali Tengku Riza Zarzani N Tonnes Gultom Tumiran Tumiran Venny Zahara Wibi Eka Prabowo Wildan Fahriza Yamin Lubis Yasmirah Mandasari Saragih Yudhistira, Bonar Zamzam Mubarok

Title

Found 76 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 76 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 76 Documents
Search