Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.07

P-Index

This Author published in this journals

Muhammad Arif Sahlepi

Universitas Pembangunan Panca Budi

Author-ID : 4008797

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP SINDIKAT PEMALSUAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Robet Padli; Marzuki; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan uang yang banyak ditemukan di lingkungan masyarakat. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat pemalsuan uang, bagaimana peran penyidik dalam mengungkap sindikat tindak pidana pemalsuan uang, bagaimana hambatan dan upaya penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam meminimalisir sindikat tindak pidana pemalsuan uang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri baik melalui pendekatan penal policy maupun non penal policy. Polri melakukan tindakan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah berupa penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan pemberkasan serta penyelesaian perkara. Pendekatan non penal policy yakni melaksanakan tindakan preemtif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LINTAS NEGARA (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim) Alpino Apriyanto Siahaan; muhammad Yamin Lubis; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Penulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang lintas negara dalam Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti sehingga terdakwa secara cah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan orang.

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JASTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Slw) Hendra Agustinus; Muhammad Yamin Lubis; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sistim peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP.

ANALISIS YURIDIS PERANAN TIM JATANRAS ELANG SAKTI SAT RESKRIM POLRES TEBING TINGGI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN UANG PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG RUPIAH Siswandi Perwira Negara Siregar; Muhammad Yamin Lubis; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak pidana pemalsuan uang sangat berdampak dengan ketidakpercayaan masyarakat dalam sistem pembayaran membuat masyarakat umum ragu dalam menerima uang tunai dalam transanksi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan uang sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang dan Pasal 244 KUHP. Hambatan pemberantasan peredaran uang palsu adalah masyarakat kurang konstruksif dalam merespon uang palsu, kurangnya kerja sama masyrakat terhadap aparat penegak hukum, kurangnya kerja sama masyrakat terhadap aparat penegak hukum, korban dari tindak pidana tidak melaporkan adanya penemuan uang palsu, faktor perekonomian faktor lingkungan

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MINIMUM OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pid.Sus/2020) Wibi Eka Prabowo; Muhammad Yamin Lubis; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak dapat dibenarkan berdasarkan keadilan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan penjatuhan pidana minimum/maksimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penjatuhan pidana dibawah batas sanksi pidana minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh Hakim, pada dasarnya tidak dibenarkan berdasarkan asas keadilan hukum (legal juctice),

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Lbp) Pandu Hikma Winata Batubara; Marzuki; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terus mengalami peningkatan tahun demi tahun, karena semakin kompleks faktor yang memicu terjadi KDRT diantaranya : faktor ekonomi, kemacetan lalu lintas yang menimbulkan kelelahan, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara Nomor 1631/Pid.Sus/2015/Pn.Lbp adalah Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGEMUDI BUS ANGKUTAN UMUM AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN YANG MENGAKIBATKAN PENUMPANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalung Febrina Safitri; Marzuki; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, meninggal dunia maka bagi pelaku bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Penerapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengendara yang lalai dalam mengemudi hingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta) rupiah. Menentukan kelalaian atas kesengajaan dalam tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan dapat diterapkan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS AKIBAT PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn) Patar Banjarnahor; Yamin Lubis; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Asas Ne bis in Idem artinya : orang tidak tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 76 KUHP dan perkara tersebut termasuk nebis in idem karena terjadi pengulangan perkara dengan obyek, subjek, dan kronologis yang sama, dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan ne bis in idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan yang sama.

SOSIALISASI PENYIMPANGAN SEKSUAL LGBT DALAM ASPEK AGAMA, HAM DAN HUKUM PIDANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA Tengku Mabar Ali; Muhammad Arif Sahlepi
PKM Maju UDA Vol 1 No 3 (2020): Edisi bulan DESEMBER 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Pengaturan hukum atau kebijakan hukum pidana terhadap penyimpangan seksual yang dilakukan lesbian, guy, biseksual dan transgender terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan aktivis pegiat HAM dan para komunitas gerakan lesbian, guy, biseksual dan transgender. Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Sosialisasi Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Aspek Agama, HAM Dan Hukum Pidana di Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Acara sosialisasi ini melibatkan mahasiswa di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk lebih memahamkan pentingnya Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Aspek Agama, HAM Dan Hukum Pidana. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Sosialisasi Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Aspek Agama, HAM Dan Hukum Pidana di Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan para mahasiswa untuk memahami tentang Sosialisasi Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Aspek Agama, HAM Dan Hukum Pidana di Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. (2) Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Aspek Agama, HAM Dan Hukum Pidana di Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Oleh Mantan Walikota Medan Tahun 2014-2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn) Fahmy Syaputra Harahap; Susilawati Susilawati; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i2.7161

Co-Authors , Rahul Ardian Fikri Abdul Rahman Maulana Siregar Ahmad Albar Alpino Apriyanto Siahaan Ardani, Syafira Christine Natalia Pangaribuan Daniel Edward Hernando Situmorang Deny Prabowo Dewa Sujira Emmeninta Florensia Surbakti Fahmy Syaputra Harahap Fazizullah Fazizullah Febrina Safitri Ferry Irmawan Firman Halawa Funna, Putri Khairani Habeahan, Delianto Halawa, Firman Hanifah Anas Hanifah Anas Harefa, Jesslyn Elisandra Hasibuan , Lidya Rahmadhani Hasiholan Simamora Hendra Agustinus Henry Aspan Hepy Krisman Laia Ismaidar Ismaidar , Ismaidar Ismaidar I, Ismaidar Jesslyn Elisandra Harefa Juni Hendrianto Karolus Agung Dery Rianto Kasim Kasim Ketaren, Eme Pepayosa Br Lailan Shafina Lubis, Hawani Mamanda Tarigan, Fitra Marlina, Marlina Marzuki Marzuki Marzuki Meliala, Nugraha Manuella MHD AZHALI Siregar Muhammad Azhali Siregar Muhammad Daud Tarigan Muhammad Fadhil Wibisana muhammad Yamin Lubis Mus Mulyadi Mustamam Mustamam Nasution, Chairuni Nelvita Purba Nugraha Manuella Meliala Nurita, Cut Pahala Raja Situmorang Pandu Hikma Winata Batubara Patar Banjarnahor Purba, Nelvita Purba, Nelvitia Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Rahmayanti Ramadani, Suci Rangkuti, Charles Redyanto Sidi Redyanto Sidi Restika Ndruru Ris Piere Handoko Robby Yusuf Syahputra Robet Padli Robet Padli Romy Maranatha Ginting Sakina, Putri Yosida Saptha Nugraha Isa Saragih, Elisabeth Sastra Wirawan Shafina, Lailan Sihombing, Yossri Mantaw Simamora, Elsa Khairani Br Simamora, Hasiholan sinergilp, Zufarnesia Siregar, Fitria Ramadhani Siregar, Muhammad Azhali Siswandi Perwira Negara Siregar Sri Sulistyawati SRI UTAMI Sry Ningsih Saragih Sumarno Susanti, Rulita Susilawati Susilawati Suwardana, Rudi Syarifuddin Syarifuddin Syavica, Zahrana T. Ikhsan Ansyari Husny Tengku Mabar Ali Tengku Riza Zarzani N Tonnes Gultom Tumiran Venny Zahara Wibi Eka Prabowo Wildan Fahriza Yamin Lubis Yasmirah Mandasari Saragih Yudhistira, Bonar Zamzam Mubarok

Title

Found 76 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 76 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 76 Documents
Search