Claim Missing Document
Check
Articles

KESESUAIAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA TANJUNG PREPAT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 190/PMK.07 TAHUN 2021 Herdawati, Herdawati; Apriani, Fajar
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 22 No 2 (2024): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jiana.v22i3.8220

Abstract

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020, pengelolaan dana desa ditata kembali oleh pemerintah dengan mengedepankan kebutuhan atas penanganan Covid-19. Hal ini melatarbelakangi munculnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang mengatur tentang perubahan prioritas dana desa menjadi minimal 40 persen dana desa digunakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), 8 persen paling sedikit untuk penanganan Covid-19, 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewan serta sisanya dialokasikan untuk program prioritas desa lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian pada kesesuaian pengelolaan dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Tanjung Prepat dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021, yang meliputi empat hal yaitu kesesuaian kebijakan, pelaksanaan, target dan lingkungan. Sumber data primer ditentukan secara purposive sampling dengan menempatkan Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintah Desa sebagai informan kunci dan masyarakat Desa Tanjung Prepat sebagai informan pendukung. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada masa Covid-19 di Desa Tanjung Prepat pada aspek kebijakan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 32 Ayat (1) karena dana yang dianggarkan melebihi anggaran maksimal yang diberikan pada Peraturan Menteri Keuangan. Namun demikian, proses pelaksanaan serta target dana desanya sudah sangat sesuai, dimana masyarakat Desa Tanjung Prepat mendapat bantuan yang merata dan dirasakan manfaatnya serta berdampak pada perekonomian masyarakat yang stabil selama Covid-19. Penganggaran dan penanggulangan yang baik diwujudkan dalam bentuk bantuan bagi masyarakat berupa dana atau uang serta Sembako yang memang diperlukan masyarakat. Implementasi pengelolaan dana desa tersebut juga didukung oleh lingkungan kebijakan maupun lingkungan eksternal yang baik. Adapun kesesuaian dan capaian target ini tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran agar terpenuhi segala kebutuhannya sebagai masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Tanjung Prepat telah melakukan alokasi anggaran dana desa pada masa Covid-19 secara tepat dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
ANALISIS KEBIJAKAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BONTANG Apriani, Fajar; Suryadi, Suryadi; Noor, Muhadjir; Parintik, Yan; Alamsyah, Andi; Yan Malissa, Alfius
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 22 No 2 (2024): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kualitas lingkungan hidup perlu dijaga dan ditingkatkan agar manusia memiliki jaminan atas keberlanjutan hidupnya. Pemerintah memiliki peran utama untuk hal tersebut melalui penerapan regulasi lingkungan, salah satunya dengan melakukan evaluasi dan pemantauan kualitas lingkungan dari pengukuran kinerja program pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup dinilai secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur nilai IKLH masing-masing Kelurahan di Kota Bontang dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bontang dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian IKLH yang ideal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data dianalisis dengan metode kuantitatif melalui analisis data sekunder terhadap hasil sampling yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Kemudian dilakukan pemodelan spasial Sistem Informasi Geografi untuk mengetahui sebaran masing-masing titik sampling IKA, IKU dan IKL untuk memperoleh nilai IKLH tiap Kelurahan di Kota Bontang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 15 Kelurahan di Kota Bontang, nilai IKLH terendah adalah pada Kelurahan Berbas Tengah dengan nilai 62,04 dalam kriteria sedang. Kelurahan di Kota Bontang yang memiliki nilai IKLH terbaik adalah Kelurahan Belimbing dengan nilai IKLH 77,90 dalam kriteria baik. IKLH Kota Bontang Tahun 2023 sebesar 66,81 atau dalam kategori Sedang, lebih rendah daripada IKLH Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 75,47 atau termasuk dalam kategori Baik. Berdasarkan temuan tersebut, Kota Bontang perlu berupaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerahnya. Direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Bontang untuk memperbanyak aksi terkait peningkatan kualitas lingkungan yang diprioritaskan pada Kelurahan dengan nilai IKLH yang rendah, khususnya pada Kelurahan Berbas Tengah, Berbas Pantai, Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah dalam hal pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tutupan vegetasi.
MENSUKSESKAN MITIGASI BENCANA COVID-19: Analisis Kepercayaan Masyarakat pada Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda Apriani, Fajar; Saidi, Arbainah; Darmawan, Ady; Rahman, Ramadhan Aunur
Journal of Policy & Bureaucracy Management Vol 2 No 2 (2021): Journal of Policy and Bureaucracy Management
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/jpbm.v2i2.25

Abstract

Local governments play an important role in disaster response, namely before, during and after the disaster. However, society has an attitude towards policies, which are formed the basis of the existence of trust values to further lead to self-acceptance of the policies carried out by the government. This study focuses on examining the important value of public trust in government policies in overcoming the Covid-19 pandemic in Samarinda City. This research is descriptive analythical using a mixed approach. Quantitative data collected through survey method, while qualitative data were collected from observation, documentation and literature study techniques. The population in this study were all residents of Samarinda City with a sample size of 193 respondents. Data were collected for two weeks using an online questionnaire that had been tested for reliability. Research result shows that the people of Samarinda City have good trust in government in mitigating the Covid-19 disaster as outlined in the health protocol implementation policy, Covid-19 vaccination and trust the seriousness of the government’s actions for the public. Public trust in various government actions in mitigating the Covid-19 disaster is one of the things that can affect the success of joint disaster management.
EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA SWARGA BARA MITRA MANDIRI DALAM MEMPERKUAT EKONOMI DESA SWARGA BARA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR Izhar, Fahri Haqqani Al; Apriani, Fajar
Jurnal Paradigma Vol 14, No 1 (2025): JURNAL PARADIGMA
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v14i1.19860

Abstract

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Swarga Bara Mitra Mandiri diharapkan mampu memperkuat perekonomian Desa Swarga Bara dengan memanfaatkan potensi desa. Namun, sejak dibentuk pada tahun 2018 BUMDes Swarga Bara Mitra Mandiri belum mampu mencapai tujuan tersebut meskipun memiliki potensi yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana BUMDes Swarga Bara Mitra Mandiri berperan dalam memperkuat ekonomi desa serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Melalui pendekatan kualitatif dan fokus penelitian yang mengacu pada teori efektivitas organisasi dari Steers, penelitian ini menemukan bahwa untuk memperkuat ekonomi desa, dibutuhkan upaya-upaya memperkuat kerjasama dan membangun kebersamaan pada seluruh lapisan masyarakat desa sebagai pendorong terbukanya akses pasar yang lebih baik untuk unit-unit usaha BUMDes Swarga Bara Mitra Mandiri. Sebab meskipun telah melakukan upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengelolaan usaha berbasis potensi lokal, jumlah jenis usaha desa masih terbatas dan kontinuitas usahanya belum terjamin. Keterbatasan modal usaha, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan usaha, kurang memadainya infrastruktur bidang transportasi, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran strategis BUMDes, menjadi hambatan dalam efektivitas BUMDes Swarga Bara Mitra Mandiri.
Upaya Pemajuan Kebudayaan Kalimantan Timur Oleh Pemerintah Daerah dan Pelaku Pemajuan Kebudayaan Lainnya Apriani, Fajar; Irawan, Bambang; Fatmala, Andi Nur Pratiwi; Saputri, Annisa Saskia; Jannah, Rodiatul
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 5 (2025): Indonesian Impression Journal (JII)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i5.6528

Abstract

Pemajuan kebudayaan adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Kebijakan promosi budaya yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah regional dan nasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan memperkuat pondasi budaya lokal. Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya, memiliki berbagai bentuk unik ekspresi budaya yang mencerminkan keharmonisan antara alam dan manusia, tradisi dan modernisasi. Upaya pemajuan kebudayaan Kalimantan Timur masih belum optimal dalam pelindungan dan pembinaan kebudayaan akibat belum adanya kolaborasi yang terjalin antar pihak secara sinergis. Pengembangan kebudayaan telah cukup terlaksana dengan baik, terkecuali pada pengayaan dimana belum adanya pelibatan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan yang sesungguhnya bukan mustahil untuk dilakukan. Selain itu, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah. Pemajuan kebudayaan Kalimantan Timur seharusnya dilakukan melalui penguatan ekosistem pemajuan kebudayaan yang membutuhkan kolaborasi harmonis yang lebih baik antara Pemerintah Daerah dan non pemerintah, terutama para budayawan, seniman dan lembaga-lembaga kebudayaan. Hal itu dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan lebih memperhatikan dan melaksanakan tugas-tugasnya dalam bidang kebudayaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022.
The Subdistrict Head Duties and the Delegation of Some of the Regent’s Authority Implementation at Sangasanga Subdistrict, Kutai Kartanegara Regency Sugiansyah, Muliady; Apriani, Fajar; Susilo Utomo , Heryono
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i5.1726

Abstract

The delegation of the Regent’s authority to Subdistrict Heads under Law No. 23/2014 and Regent’s Decree No. 247/2021 aims to enhance local governance and public service efficiency in Kutai Kartanegara Regency. However, implementation challenges persist. This study examines the execution of delegated authority in Sangasanga Subdistrict, identifying supporting and inhibiting factors. A qualitative case study was conducted using Edwards III’s policy implementation model (communication, resources, disposition, bureaucratic structure). Data were collected via interviews, observation, and documentation from Subdistrict officials and village heads, analyzed through interactive qualitative analysis. While communication and coordination were effective, key obstacles included inadequate human resources (e.g., untrained staff), delayed infrastructure (e.g., ID card printers), limited budgets, and complex administrative procedures. Supporting factors included strong inter-governmental collaboration and administrative streamlining. The study underscores the need for targeted capacity-building, budget reallocation, and simplified procedures to optimize decentralization. It contributes to the discourse on local governance by highlighting the gap between policy design and grassroots implementation.
KONFLIK ANTAR NILAI BAGI SUKSESI PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI Apriani, Fajar
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 1, Juni 2019
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v5i1.7791

Abstract

Besides the allocation of various resources, the allocation of values to manage various interests through public policy is the background of the emergence of conflict. The high potential of conflict requires the presence of a policy maker who can be in a neutral position. But in the reality of organizational life, the resulting public policy often triggers conflict itself. The cause of conflict is the variation and conflict of values or interests held by each actor. In general, such conditions are further exacerbated by the way public policy is managed which tends to ignore values and value conflicts as well as elitist-technocratic managed policy processes that limit or minimize the space of reasoning between interest actors. This condition becomes an obstacle in policy succession as part of policy changes for organizational development. Then a leader of an organization must be able to identify the orientation dimensions of conflict handling and be aware of the right conditions or situations to do so because understanding and decision making regarding appropriate conflict handling steps will be able to bring the organization to the use of functional conflicts for organizational development.
FORMULASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK PEMANFAATAN POTENSI DESA DI DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Selviana, Selviana; Apriani, Fajar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.549

Abstract

Village-Owned Enterprises are business entitles who entire or most of their capital is owned by the village, managed by the Village Government and the village community, and aims to improve the welfare of the village community through the management of village potentials and assets. Then the Village-Owned Enterprise has an important role in managing the economic potential of the village, both natural resources and human resources, for the benefit of the village. The purpose of this study is to describe and analyze the policy formulation of Village-Owned Enterprise for the utilization of village potentials in Batuah Village, as well as identifying inhibiting factors. This study uses a qualitative descriptive method with the focus of research on the stages of policy formulation of Village-Owned Enterprise which includes the formulation of the problem, the preparation of the policy agenda, alternative selection and policy determination, as well as its inhibiting factors. The data sources come from the primary data, such as the Head of the Batuah Village, the Head and the Secretary of Village-Owned Enterprise as the key informant, and Batuah community as informants. This research also uses secondary data from reports, archives/report documents sources from the Batuah Village-Owned Enterprise. Data collection was carried out using interviews techniques, observations, and documents study. Data analysis using an interactive model. The results of this study concluded that the formulation of the Village-Owned Enterprise policy for the utilization of village potentials in Batuah Village had been carried out by involving various stakeholders, such as Village Government, Manager of Village-Owned Enterprises, and village communities. But in the policy formulation until its implementation there are still inhibiting factors including the limitations of human resources management of the Village-Owned Enterprises and village officials, low innovations in program management. This study recommends that there needs to be efforts to increase the capacity of human resources to optimize community participation and the need for innovative strategies in managing village potential so that local economic development in Batuah Village can be carried out sustainably.
Analisis Risiko Budidaya dan Kelayakan Pengembangan Usaha Ternak Domba di Kota Bontang: Bagaimana Pemerintah Perlu Berperan Apriani, Fajar; Yusuf, Yusuf; Ramly, Ramly; Parizudin, Parizudin; Muhtadi, Rizal
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.3003

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor risiko yang mempengaruhi keberhasilan budidaya usaha peternakan domba di Kota Bontang untuk merekomendasikan strategi mitigasi risikonya. Hasil analisis risiko dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan peternakan domba di Kota Bontang memiliki potensi yang baik dan layak. Meskipun demikian, sebagaimana usaha budidaya lainnya, pengembangan peternakan domba di Kota Bontang dihadapkan pada beberapa kendala dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan budidayanya. Faktor risiko internal yang mempengaruhi antara lain praktik manajemen kesehatan dan kesejahteraan hewan, praktik genetik dan pembiakan, infrastruktur dan peralatan peternakan, pengelolaan keuangan yang buruk, kekurangan tenaga kerja dan keterampilannya, serta skala dan kapasitas operasional. Sedangkan faktor risiko eksternal meliputi risiko lingkungan, kesehatan, ekonomi, pasar, sosial dan budaya, serta regulasi. Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan terdapat beberapa faktor yang timbul dan menjadi perhatian untuk kelayakan usaha, antara lain aspek teknis, biaya investasi, kondisi pasar dan titik kritis lingkungan yang perlu diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan usaha dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Strategi branding dan diferensiasi produk, pengembangan produk olahan serta penerapan strategi harga dapat diterapkan untuk pengembangan usaha ternak domba, namun juga membutuhkan dukungan dari berbagai sektor seperti pemerintah, lembaga sertifikasi dan koperasi tani untuk membantu memperluas penerapan praktik yang sama secara komprehensif dan berkelanjutan.
Study Of Strategic Fast-Growing Areas (KSCT) In Developing Micro, Small And Medium Enterprises (MSMES) In Gresik Regency Nurani, Juli; Ratnawati, Susi; Apriani, fajar; Indarto, Kus
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13567

Abstract

Program Kawasan Berkembang Cepat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2008 tentang pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan kawasan cepat berkembang. Landasan hukum lain dari program pembangunan daerah cepat berkembang adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, proses menganalisis dan menafsirkan data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, tetapi secara bersamaan juga dilakukan pada saat pengumpulan data lapangan, sehingga dalam penelitian kualitatif sering kali dilakukan. dikenal sebagai proses siklus. Hasil penelitian adalah perencanaan ini mencakup wilayah yang termasuk dalam Perencanaan Penyusunan Masterplan Pembangunan Daerah Kawasan Strategis Berkembang Cepat (KSCT). Fokus utama KSCT adalah mendorong pengembangan daerah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan daerah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dan mendorong tumbuhnya daerah tertinggal dan perbatasan. Selain itu, produk unggulan daerah dan daya tarik daerah di pasar domestik dan internasional harus dimaksimalkan dalam pengembangan kawasan strategis.