p-Index From 2021 - 2026
6.106
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ilmiah Administrasi Publik JURNAL KOLABORASI JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Policy & Governance Review Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Etika Demokrasi International Journal of Community Service Learning El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Jurnal Riset Pembangunan : Media Hasil Penelitian dan Kajian Pembangunan Daerah Jurnal Administrative Reform Jurnal Paradigma Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Government and Politics (JGOP) Buletin Poltanesa Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP) JPBM - Journal of Policy and Bureaucracy Management BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Action Research Literate (ARL) Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Indonesian Research Journal on Education Innovative: Journal Of Social Science Research JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
Claim Missing Document
Check
Articles

Strategi Komunikasi Disperindagkop Ukm Provinsi Kalimantan Timur Kepada Pelaku Umkm Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Pembayaran Digital Ri’fat, Andi; Apriani, Fajar
Action Research Literate Vol. 8 No. 4 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i4.335

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Disperindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur kepada pelaku UMKM Kota Samarinda dalam pelaksanaan pembayaran digital yang merupakan bentuk transformasi digital dalam kegiatan ekonomi saat ini, yang dikenal dengan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, strategi komunikasi Disperindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur dianalisis berdasarkan aspek pengenalan khalayak, penyusunan pesan, penetapan metode pelaksanaan, seleksi dan penggunaan media serta faktor penghambatnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui analisis data dengan mempergunakan model interaktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Disperindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur kepada pelaku UMKM Kota Samarinda dalam pelaksanaan pembayaran digital sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini disebabkan masih adanya sebagian pelaku UMKM yang belum mendapatkan sosialisasi pelaksanaan pembayaran digital dan belum mengadopsi penggunaan pembayaran digital QRIS, khususnya di Kota Samarinda. Pelaksanaan strategi komunikasi Disperindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur kepada pelaku UMKM Kota Samarinda dalam pelaksanaan pembayaran digital juga masih terhambat oleh terbatasnya sumberdaya yang dimiliki Disperindagkop, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang literasi digital hingga tidak mau mengikuti program pelaksanaan pembayaran digital yang telah disosialisasikan Disperindagkop, serta faktor konsumen yang sebagian besar masih menggunakan pembayaran secara tunai dalam bertransaksi.
Penerapan Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) Dalam Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Untuk Kabupaten/Kota Apriani, Fajar; Paliran, Anastasia; Karmilasari , Vina
Action Research Literate Vol. 9 No. 2 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i2.2825

Abstract

Pemajuan kebudayaan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal pendataan dan pengelolaan informasi budaya yang terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) sebagai platform utama dalam pencatatan dan dokumentasi objek pemajuan kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Dapobud dalam mendukung implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan di tingkat kabupaten/kota, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi sistem ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi berdasarkan studi dokumen kebijakan terkait, seperti Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2021, serta hasil kajian akademik dan laporan implementasi dari berbagai daerah. Analisis dilakukan terhadap kebijakan, struktur data, serta hambatan dalam penerapan Dapobud, baik dari segi teknis maupun administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dapobud telah menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan pemajuan kebudayaan. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman di tingkat daerah, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sistem ini. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya strategi penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola Dapobud, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan sistem yang lebih fleksibel dan adaptif agar kebudayaan dapat didokumentasikan dengan lebih baik dan dimanfaatkan secara optimal.
Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sungai Kapih Pasca Pembangunan Jembatan Mahkota II Kota Samarinda Apriani, Fajar; Setiawan, Rivan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i7.13690

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dampak sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih pasca pembangunan Jembatan Mahkota II Kota Samarinda, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian mencakup aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang meliputi kondisi budaya dan norma sekitar, ketersediaan sarana- prasarana, terbukanya akses transportasi antar daerah, perkembangan struktur ekonomi serta pendapatan masyarakat dan perubahan lapangan pekerjaan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Jembatan Mahkota II Kota Samarinda membawa dampak yang berpengaruh dalam aspek sosial dan ekonomi, baik dampak positif maupun negatif. Secara sosial, pembangunan jembatan menghidupkan daerah Sungai Kapih yang sebelumnya adalah pelosok. Akan tetapi, kemunculan aktivitas ekonomi di sekitar jembatan ternyata menimbulkan masalah kebersihan serta keamanan karena ketidakpedulian pengunjung. Kendati demikian, keterbukaan akses jalan penghubung memicu pembangunan infrastruktur lain yang memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Selain itu, pasca pembangunan juga memperlancar jalinan serta pertumbuhan aspek sosial ekonomi karena kemudahan akses antardaerah, dimana struktur ekonomi masyarakat tampak bertumbuh dan meningkatkan kesejahteraan dengan kemunculan beragam aktivitas ekonomi yang berkembang. Hal ini terlihat dari ramainya usaha-usaha baru di daerah sekitar jembatan, sehingga meningkatkan antusiasme masyarakat menjadi pelaku ekonomi. Dari segi pendapatan masyarakat pun mengalami perkembangan yang memicu peningkatan perolehan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan pula karena lebarnya peluang usaha yang terbuka oleh kedatangan penduduk di luar daerah Sungai Kapih.
Inhibiting Factors for Agents of Change in Promoting Organizational Culture Transformation in the Balikpapan City Government Aditya, Dina Yuni; Apriani, Fajar; Indarto, Kus
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i2.56927

Abstract

The government faces complex challenges in achieving development targets amidst the digital era and disruption. Bureaucratic reform serves as the primary strategy for establishing adaptive, clean, and public service-oriented governance. One of the central focuses is the transformation of organizational culture, which involves changing mindsets and work cultures. Within the Balikpapan City Government, agents of changes have been appointed to act as catalysts in implementing organizational culture transformation. However, evaluation results reveal that the existing agents of changes have not yet achieved tangible results in mobilizing changes in organizational culture, and thus, no concrete changes are evident in the implementation of bureaucratic reform. This study aims to analyze the factors that inhibit agents of changes from driving organizational culture transformation. Utilizing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with relevant officials and agents of changes, as well as official documents. The research identifies the primary inhibiting factors as a conservative organizational culture, resistance to change, lack of leadership support, limited resources, and restricted authority. These findings indicate the need for strengthened leadership, strategies to overcome resistance, additional resources, enhanced capacities and authority of agents of changes, and more targeted organizational culture reform to support the success of bureaucratic transformation.
The Subdistrict Head Duties and the Delegation of Some of the Regent’s Authority Implementation at Sangasanga Subdistrict, Kutai Kartanegara Regency Sugiansyah, Muliady; Apriani, Fajar; Susilo Utomo , Heryono
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i5.1726

Abstract

The delegation of the Regent’s authority to Subdistrict Heads under Law No. 23/2014 and Regent’s Decree No. 247/2021 aims to enhance local governance and public service efficiency in Kutai Kartanegara Regency. However, implementation challenges persist. This study examines the execution of delegated authority in Sangasanga Subdistrict, identifying supporting and inhibiting factors. A qualitative case study was conducted using Edwards III’s policy implementation model (communication, resources, disposition, bureaucratic structure). Data were collected via interviews, observation, and documentation from Subdistrict officials and village heads, analyzed through interactive qualitative analysis. While communication and coordination were effective, key obstacles included inadequate human resources (e.g., untrained staff), delayed infrastructure (e.g., ID card printers), limited budgets, and complex administrative procedures. Supporting factors included strong inter-governmental collaboration and administrative streamlining. The study underscores the need for targeted capacity-building, budget reallocation, and simplified procedures to optimize decentralization. It contributes to the discourse on local governance by highlighting the gap between policy design and grassroots implementation.
Inovasi Pelayanan Publik Diskominfo Kota Samarinda di Era Disrupsi: Studi Implementasi Layanan Samarinda Siaga 112 dan Panic Button Apriani, Fajar; Rahma, Ukik Aisya; Yusuf, Muhammad; Hayati, Sri; Jubaidah, Jubaidah; Suraya, Rizky
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 24, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.5053

Abstract

In the current era of disruption, the implementation of the Samarinda Siaga 112 Service and the panic button developed by the Samarinda City Communication and Information Service are available as a forum for optimizing public services in terms of handling electronic-based emergencies. Through a qualitative descriptive approach, this research examines the implementation of the Samarinda Siaga 112 and panic button services which refer to Samarinda Mayor Regulation Number 52 of 2019 concerning the Implementation of a Single Emergency Call Number 112 and Panic Button, by focusing on aspects of communication, resources, disposition, bureaucratic structure and the obstacles. This research found that the Samarinda Siaga 112 and panic button services have been implemented well even though there was a decrease in the number of complaint channels after Covid-19 ended because the Samarinda Siaga 112 and panic button services were much more needed during the past Covid-19 pandemic. The operational functioning of this service is reduced andi s still hampered by other obstacles related to technical matters and the characterictics of the population of Samarinda City with the finding that 75,54 percent of incoming callas to Emergency Call 112 are fake calls. However, this service can still be implemented effectively by optimizing existing resources, and contuining to be committed to improving information technology-based public services for the communication in handling various emergency incidents. The role of emergency volunteers is also very significant in implementing this service and better empowerment efforts need to be carried out by the Samarinda City Government. More massive educational efforts are also needed for the people of Samarinda City regarding the urgency of caring and being alert to emergency condotions as well as using media in public service communication wisely and beneficially for others.
UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO MAKANAN RINGAN MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM Ningsih, Julia; Apriani, Fajar
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 23 No 3 (2025): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jiana.v23i3.8309

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting perekonomian Indonesia dengan kontribusi 61 persen terhadap PDB nasional dan penyerapan 97 persen tenaga kerja pada tahun 2023. Di Kota Samarinda, peningkatan daya saing usaha mikro, khususnya sektor makanan ringan, perlu didorong melalui program pemberdayaan agar mampu beradaptasi dengan dinamika pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya peningkatan daya saing usaha mikro makanan ringan serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, meliputi pelatihan, fasilitasi perizinan, pendampingan usaha, penguatan permodalan, pemasaran, dan fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan tersebut memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro makanan ringan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar, dan penguatan legalitas. Namun demikian, peningkatan daya saing masih terhambat oleh faktor internal seperti keterbatasan informasi program dan minimnya inovasi pelatihan, serta faktor eksternal berupa rendahnya partisipasi pelaku usaha, keterbatasan bahan baku, dan modal.
Eskalasi Anak Berhadapan dengan Hukum Akibat Bullying di Indonesia: Sebuah Integrative Literature Review Apriani, Fajar; Afrianti, Pipit; Situmorang, Aryanti
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.8838

Abstract

Bullying pada anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga dapat berkembang menjadi rangkaian eskalasi kekerasan yang berujung pada keterlibatan anak dalam tindak pidana atau menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini menggunakan pendekatan integrative literature review dengan menelaah berbagai studi nasional dan internasional periode 2020–2025 untuk mengidentifikasi pola eskalasi dan faktor-faktor yang memperkuat risiko keterlibatan anak dalam tindak kriminal setelah mengalami atau melakukan bullying. Metodologi ini memperkuat validitas temuan melalui triangulasi data dari jurnal ilmiah, laporan resmi KPAI, BPHN, JPPI, SIMFONI PPA, dan pemberitaan nasional terpercaya yang dianalisis menggunakan teknik thematic analysis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme eskalasi kekerasan.  Hasil kajian mengungkap dua jalur utama eskalasi. Pertama, korban bullying berpotensi berubah menjadi pelaku kekerasan melalui mekanisme trauma aggression, yaitu akumulasi rasa takut, marah, dan tekanan emosional yang tidak tersalurkan sehingga memunculkan perilaku agresif sebagai bentuk kompensasi atas pengalaman traumatis. Kedua, anak yang sejak awal menjadi pelaku bullying menunjukkan pola agresi proaktif yang semakin menguat ketika lingkungan keluarga dan sekolah gagal memberikan batasan atau intervensi yang efektif. Faktor keluarga, dinamika sekolah, paparan konten kekerasan di ruang digital, serta normalisasi agresi dalam lingkungan sosial memainkan peran penting dalam mempercepat kedua jalur eskalasi tersebut. Kajian ini menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana bukanlah fenomena instan, melainkan hasil dari kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan emosional, pendampingan psikososial, dan pengawasan perilaku sejak fase awal bullying. Temuan ini menekankan pentingnya intervensi terpadu berbasis keluarga, sekolah, pekerja sosial, dan literasi digital untuk memutus rantai eskalasi kekerasan pada anak
PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BIDANG KEILMUAN (KBK) PADA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN Dyah Kuntorini Dwi Angreni; Fajar Apriani
As-Sidanah Vol 7 No 1 (2025): APRIL
Publisher : LP2M Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/assidanah.v7i1.243-270

Abstract

There is still a need for a higher level of participation from lecturers in implementing the Tridharma of Higher Education to produce scholarly publications. One solution is to initiate the Public Administration Research and Development Team (TERPADU) to enhance scholarly publications, particularly for lecturers in the Public Administration study program at FISIP. The approach method used in this community partnership program includes AKPL Criteria, USG Analysis, and Fishbone Analysis to determine the priority issues and root causes of problems. Thus, TERPADU can become the smallest unit in the technical implementation and substance of research activities. Based on the research plan targets for new Public Administration (AP) lecturers over the next five years, there are three main focuses that reflect a commitment to the development of public administration knowledge.One lecturer plans to develop a theory in this field, which is essential to strengthen the academic foundation and contribute to the literature. Second, seven lecturers target publications in reputable international journals, reflecting an awareness of the importance of global visibility and credibility in the academic community; support from the institution through writing training and access to resources is crucial. Overall, the lecturers expect the institution to be more active in supporting research and community service activities, not only with proportional funding but also by creating a collaborative and innovative academic environment. With the right support, the Public Administration Study Program is expected to produce high-quality research and community service, relevant to the needs of society, and provide a significant contribution to social development and public policy.
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA SAMARINDA Apriani, Fajar; Nurrahman, Muhammad Arif; Hariati, Hariati; Aini, Ina Yatul; Habhibulla, Asmara
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.22675

Abstract

Akses terhadap keadilan sangat penting bagi seluruh warga negara, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas yang seringkali terpinggirkan dari kehidupan bermasyarakat sehingga akses mereka dalam berbagai bidang terbatas. Keterbatasan mereka seringkali menimbulkan keraguan untuk dapat secara mandiri mengakses fasilitas publik yang disediakan pemerintah pada unit penyelenggara pelayanan publik, termasuk unit bidang peradilan di Pengadilan Negeri. Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Kehakiman Umum Nomor 1692 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan pedoman pelaksanaan pelayanan penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam pelayanan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan fokus penelitian berdasarkan teori model implementasi kebijakan publik dari Edward III yang terdiri dari empat parameter: komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi. Teknik observasi dan dokumentasi pada lokasi penelitian digunakan untuk memperoleh data, serta wawancara terhadap Kepala Subbagian Umum dan staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) layanan prioritas Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Kota Samarinda bisa diakses dan dipergunakan seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, yang meliputi penyediaan infrastruktur, prosedur hukum dan paradigma aparatur pengadilan yang responsif, aman dan dapat mendukung kemandirian penyandang disabilitas.Kata Kunci : Penyandang disabilitas; Difabel; Disabilitas; Pelayanan inklusif; Layanan pengadilan.
Co-Authors Abdiaswari, Nooranam Assri Adam Idris Aditya, Dina Yuni Afrianti, Pipit Ahmad Luthfi Aini, Ina Yatul Alamsyah, Andi Alaydrus, Anwar Ali, Zezen Zainul Andi Rifat Andi Tenri Rawe Andini, Puspa Angreni, Dyah Kuntorini Dwi Ansyari, Herry Aulia Suhesty Bambang Irawan Bayu Febrianto Cathas Teguh Prakoso, Cathas Christin Elisabeth Simorangkir Dan Buntu Paranoan Darmawan, Ady Dini Zulfiani Djumadi . Ema Karisma Wati Erhandi, Trisna Fagbamila, Akinwumi Samuel Fatmala, Andi Nur Pratiwi Fitri Adi Ghazlina, Sonya Soraya Habhibulla, Asmara Hariati, Hariati Herdawati, Herdawati Hilwa, Nur Iman Surya Indarto, Kus Islamiawan, M Izar, Miftahul Izhar, Fahri Haqqani Al Jannah, Rodiatul Jubaidah, Jubaidah Juleha, Titin Junaidy Junaidy juraidah, juraidah Karmilasari , Vina Karmilasari, Vina Muhammad Ardi, Muhammad Muhammad Yusuf Muhtadi, Rizal Ningrum, Erna Yulia Ningsih, Julia Noor, Muhadjir Nurani, Juli Nurhayati Nurhayati Nurrahman, Muhammad Arif Nurul Ramdanis, Sapril Octavianne, Helena Oktovianus Kondorura Paliran, Anastasia Parintik, Yan Parizudin, Parizudin Permata, Cindera Pramono, Hoky Dwi Pratiwi Fatmala, Andi Nur Rahayu, Diah Rahma, Ukik Aisya Rahmah Daniah Rahman, Ramadhan Aunur Raihani, Shafia Ramly, Ramly Rande, Santi Regina . Rinaldy, Muhammad Rizka, Romy Ri’fat, Andi Rohmadi Rohmadi RR. Ella Evrita Hestiandari Sabaria, Sabaria Saidi, Arbainah Sandy Dwi Prasetyo Saprudin Saida Panda Saputri, Annisa Saskia Sari, Eka Nofia Sari, Novalin Delvia Selamet, Sutrimo Selviana Selviana Setiawan, Rivan Situmorang, Aryanti Sri Hayati, Sri Sugiansyah, Muliady Supriadi Supriadi Suraya, Rizky Suryadi Suryadi Susi Ratnawati Susilo Utomo , Heryono Sutadji Sutadji Thalita Rifda Khaerani Widiarsih, Sunyk widya astuti Yan Malissa, Alfius Yulita Kusuma Lestari Yusuf Yusuf