Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.228
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Abadimas Adi Buana Yurispruden Awang Long Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pendidikan Multikultural Jurnal Abdi Insani Indonesia Berdaya Journal Education Multicultural of Islamic Society YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Ekonomi TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Jurnal Hukum Sehasen International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Lex Publica Eduvest - Journal of Universal Studies JUDGE: Jurnal Hukum Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Constitution Journal Journal of International Multidisciplinary Research Journal of Law and Social Politics Rechtsvinding Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Ragam Pengabdian PESHUM PALAR : Pakuan Law Review
Siti Marwiyah
Fakultas Hukum Dr. Soetomo
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
DAMPAK REVOLUSI GAYA KORUPSI TERHADAP KONSTRUKSI NEGARA HUKUM INDONESIA Siti Marwiyah
Lex Publica Vol. 2 No. 2 (2016)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.088 KB)

Abstract

Setiap kejahatan tentulah berdampak negatif, apalagi korupsi. Lebih makro lagi dampak korupsi itu, bilamana korupsinya semakin revolutif. Perubahan pola atau gaya berkorupsi dapat mengakibatkan rapuhnya bangunan negara hukum, apalagi jika pelakunya berasal dari kalangan aparat penegak hukum. Kuat tidaknya bangunan negara hukum sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku aparat penegak hukum, bukan hanya ketika aparat ini menangani perkara korupsi, tetapi juga sikap dan perilaku konsistennya yang terjaga dari keterjerumusan tergoda melakukan korupsi. Tidak sedikitnya aparat penegak hukum yang terjerumus melakukan korupsi merupakan ancaman seiius, baik sekarang maupun ke depan terhadap konstruksi Indonesia ebagai negara hukum.
LEGAL PROTECTION IN BANKS FOR DISCLOSING BANK CONFIDENTIALITY RELATED TO THE CRIME OF MONEY LAUNDERING Tjoeng Sinta Pertiwi Sandjaja; Siti Marwiyah; Subekti Subekti
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 02 (2023): Jurnal Ekonomi, Perode April - Juni 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank runs business with fiduciary principle, prudential, know your customer and bank secrecy. The money laundering criminal can use bank to save fund. Bank as a financial institute must implements prudential and must keep customer personal information has polemic and must open bank secrecy if money laundering occurred. That’s matter become problem is regulation and impelementation of regulation about bank secrecy and law protection for banking and customer because open customer personal information because of money laundering. This riset use normative law riset with statue approach use law material source. Statue approach use with study all regulation. The type of data used is in the form of data obtained from laws and regulations, books, journals, library materials and other written sources related to the problem to be studied. To analyze the data collected from literature search, this research uses qualitative analysis techniques.
Pelatihan Pengembangan Karakter Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Pada Siswa SMA Dr. Soetomo Vieta Imelda Cornelis; Siti Marwiyah; Fedianty Augustinah; Agustiawan Djoko Baruno
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 3, No 1 (2023): April
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/transformasi.v3i1.13104

Abstract

Upaya pemberantasan korupsi  tidak bisa dengan memangkas  yang terlihat saja, melainkan harus dengan gerakan sosial, mendalam dan mengarah kepada  perubahan sosial budaya. Berbicara soal sikap antikorupsi tidak terlepas dari kata "integritas". Seseorang yang menjaga integritas akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah, nilai-nilai integritas menjadi salah satu hal penting dalam pencegahan korupsi. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan.Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Untuk itu melihat prestasi prestasi anak didik SMA Dr. Soetomo yang banyak maka perlu terus dibekali dengan sembilan nilai sehingga dalam kehidupan sehari hari siswa tetap tercermin nilai-nilai yang sejalan dengan visi misi dan tujuan dari SMA Dr. Soetomo, sehingga tercermin generasi mudah yang diharapkan,
THE ACT OF JIHAD ON HIGHER EDUCATION INSTITUTION AGAINST CORRUPTION Abdul Wahid; Siti Marwiyah; Sunardi Sunardi
Journal Education Multicultural of Islamic Society Vol. 1 No. 2 (2021): Journal Education Multicultural of Islamic Society
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jemois.v1i2.12509

Abstract

There is a paradoxical condition which afflicts higher education institution. On the one hand, higher education institution has proven itself as an educational institution which generates several knowledgeable and great people for the interest of Indonesian society and global community. However, another side of university is considered being affected by serious problems in relation with corruption in the state. Lots of notorious corruptors have already corrupted trillions of rupiahs from the state’s assets whereas these corruptors are higher education institution graduates. Moreover, there are many higher education institution elites who deal with law enforcement officials because they are alleged of doing corruption. A number of educational subjects in higher education institution were arrested by the Corruption Eradication Commission (KPK) because of their findings which indicate the misuse of government funds. Not only has it been regarded to physical construction of the higher education institution, but also the procurement of goods and services. Due to this condition, time has come for universities to promote educational jihad for the sake of corruption eradication in higher education institution.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah; Nur Handayati; Siti Marwiyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana persetubuhan, dengan penekanan pada penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dipandang sebagai subjek yang memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas hukum dan pemahaman terhadap konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun           2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memberikan landasan bagi perlindungan hukum dan pemulihan anak dalam proses peradilan. Pendekatan normatif dengan analisis terhadap putusan pengadilan, serta wawancara dengan praktisi hukum digunakan untuk memahami penerapan prinsip restorative justice dalam kasus-kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengakomodasi prinsip- prinsip keadilan restoratif, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum dan stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penyuluhan kepada masyarakat untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak dalam masyarakat.
TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Moh. Khoiron; Siti Marwiyah; Vieta Imelda Cornelis; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 11 (2026): April 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dapat merusak reputasi dan integritas seseorang melalui penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam konteks hukum di Indonesia, pencemaran nama baik diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dalam kasus pengaduan yang menyebabkan pencemaran nama baik, serta proses hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menjerat seseorang dengan pasal pencemaran nama baik, yaitu adanya pernyataan yang disampaikan, pernyataan tersebut disampaikan kepada pihak ketiga, pernyataan tersebut dapat merusak reputasi atau nama baik, dan adanya niat buruk atau kesengajaan. Selain itu, proses hukum pencemaran nama baik melibatkan tahapan pengaduan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik, namun implementasi dan penegakan hukumnya perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi korban. Artikel ini juga memberikan rekomendasi bagi penegak hukum untuk lebih cermat dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik, khususnya yang melibatkan media sosial sebagai platform penyebaran informasi.
Kepastian Hukum Terhadap Ancaman Non-Verbal Sebagai Tindak Pidana kekerasan Dalam Pasal 335 KUHP (Studi Kasus Putusan 1035/PID.B/2024/PN SBY) Heru Herlambang; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15991

Abstract

This research examines legal certainty regarding non-verbal threats as a criminal act of violence under Article 335 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) by analyzing Decision Number 1035/Pid.B/2024/PN Sby as a case study. The issue arises from the absence of a clear normative definition of non-verbal threats, such as body gestures or movements that appear intimidating without physical contact. In judicial practice, such actions are often interpreted as threats of violence, raising concerns related to legal certainty, the principle of legality, the doctrine of lex certa, and the protection of the defendant’s rights. This study aims to analyze whether Indonesian criminal law provides clear legal guidelines for determining when non-verbal conduct can be classified as a threat of violence under Article 335 of the Criminal Code. It also examines the implications of this normative ambiguity on legal certainty and the protection of defendants’ rights within judicial practice. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through normative interpretation and jurisprudential examination. The results show that Article 335 of the Criminal Code does not provide clear parameters for assessing non-verbal threats as threats of violence. This lack of clarity creates broad interpretative discretion for law enforcement and potentially leads to subjective judgments and overcriminalization. Criminalizing gestures without physical contact may also contradict the principle of legality, the doctrine of lex certa, and the principle of ultimum remedium in criminal law. Therefore, clearer legal formulations regarding the classification of non-verbal threats are necessary to ensure legal certainty and proportional protection of defendants’ rights in the criminal justice system.
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Yang Melibatkan Artificial Intelligence Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Lina Setio Rahayu; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15994

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) technology has created a new paradigm in the spectrum of crime that challenges the existing criminal law framework. This study examines the concept of criminal liability in crimes involving Artificial Intelligence within the Indonesian criminal law system and explores the harmonization of criminal liability doctrines with the juridical complexities arising from AI technology. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches by analyzing relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is grounded in the theories of criminal liability and progressive law. The findings indicate that the Indonesian criminal law system faces significant paradigmatic challenges in constructing criminal liability for AI-related crimes. Traditional criminal liability principles based on the doctrine of geen straf zonder schuld (no punishment without fault) encounter difficulties when applied to AI systems characterized by autonomous learning, autonomous decision-making, and the black-box problem. Therefore, an effective legal response requires a paradigmatic transformation from a positivist-legalistic approach toward a progressive legal framework. Such transformation includes the reconstruction of the concept of mens rea, adaptation of causality theories, and the development of negligence doctrines specifically tailored to AI technologies. Furthermore, the proposed harmonization model should incorporate cascading liability, the principle of meaningful human control, restorative justice, and proportional criminal sanctions while maintaining the fundamental principles of Indonesian criminal law.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA PHK DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Albert Berry Kurniawan; Wahyu Prawesthi; M. Syahrul Borman; Siti Marwiyah
COURT REVIEW Vol 6 No 02 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i02.2724

Abstract

Perselisihan sering terjadi, perselisihan sering terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Maka pemerintah membentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga pertama yang menrampungkan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yang bersifat bebas sering disebut liberal. Jalannya masalah sepenuhnya ditangan para pihak yang berperkara. Maka tujuan utama penelitian ini adalah agar pekerja atau buruh/serikat pekerja, dan pengusaha mengetahui perbedaan dari kebijakan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara tepat dan dapat mengikat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perubahan norma yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelesaian hubungan industrial, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada studi kasus ini penulis Menyusun judul yang cukup dinamis terkait Hak Karyawan pasca PHK Sepihak karena Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan menjawab isu berdasarkan dari sisi keilmuan melalui pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini peneliti menawarkan hasil bagi pekerja/buruh berupa perlindungan hukum dari sistem ketenagakerjaan yang meliputi: 1) perlindungan tentang upah, 2) perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja, dan 3) perlindungan atas hak-hak dasar buruh. Dengan adanya perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial. Kesimpulan dalam Tesis ini Dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya ketenagakerjaan yang adil karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda dengan sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai karena pihak yang kuat akan selalu ingin mengusai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah ikut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.  
Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan Aris Rahmawan; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; Wahyu Prawesthi
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/bc7z2059

Abstract

The Road Traffic and Transportation Law (UULAJ) states that traffic accidents as one of the criminal cases, the case must receive special attention by all parties, along with the increasing number of accidents so that there are more and more cases and make it difficult for law enforcement officials in handling and fulfilling the rights of victims. Related to this research, normative legal research focuses on the analysis of laws and regulations, court decisions, and legal principles; How is Restorative Justice applied by law enforcement in the settlement of traffic accident criminal cases and is Restorative Justice in handling traffic accident cases (KLL) in accordance with Restorative Justice according to positive Indonesian law? This study shows that restorative justice in traffic accident cases has great potential to create more humane justice and support the principle of fast, simple, and inexpensive justice.
Co-Authors Abdul Wahid Abdul wahid Abu Darda Ach. Rubaie Achmad Muzakki Achmad Rubaie Achmad Sanusi Ady Kriesna Ago Harlim Agustiawan Djoko Baruno Ahnaf Vansya Akhmad Rezaldi Fahd Abdillah Albert Berry Kurniawan Alfi Syahrin Aminullah Aminullah Aprilian Siswanto Putra Arifin Mustofa Aris Rahmawan Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bahrul Amiq Dany Ardiansah Putra Dedi Wardana Nasution Deta Dudik Djaja Sidarta Dwi Ari Kurniawati Ernu Widodo Fathul Hamdani Fathul Hamdani Fedianty Augustinah Fitri Ayuningtyas hairus hairus Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hendra Vranata Heru Herlambang Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah Kacung, Akhmad Lina Setio Rahayu Liong Tai Fa Liosten Rianna Roosida Ully Tampubolon M. Syahrul Borman M. Syahrul Borman M. Yustino Aribawa Mirin Primudyastutie Moch Ridwan Affandi Moch. Bakhrul Ilmi Mochamad Chotib Mochamad Chotib Moh. Khoiron Moh. Taufik Muhammad Yustino Aribawa Muhammad Yustino Aribawa Muharrom Muharrom Nadya Nadzifatur Rahma Noenik Soekorini Noenik Soekorini Nur Handayati Nur Sayidah Nur Sayidah Nurul Leny Setiana Ogi Prasetia Oktavian Brian Firmansyah Pidie Agung Prabowo Puput Maya Sari Riska Anggraeni Riska Anggraeni Santika Aprilia Selvy Devita Anggeraini Septian Dwi Putranto Septiani Tiara Puspita Sari Slamet Riyadi Sri Astutik Sri Astutik Sri Sukmana Damayanti Sri Sukmana Damayanti Subekti Subekti . Subekti Subekti Sukesi Sukesi Sukmana Dumayanti Sunardi Sunardi Supana Supana Suviana Suwoto Mulyosudarmo Suyanto Suyanto Syahrul Borman Teguh Santoso Tjoeng Sinta Pertiwi Sandjaja Vallencia Nandya Paramitha Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesti Yuliansyah Yuliansyah Yustino Aribawa Zulfan Noor Mahazalien Zulfatun Naimah