Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Kepegawaian Afifa Cusnulia; Siti Marwiyah; Dedi Wardana Nasution; Muhammad Yustino Aribawa
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12675

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan, data dihimpun melalui kajian dokumen regulasi, literatur hukum, serta putusan PTUN terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PTUN dipengaruhi secara signifikan oleh kewajiban menempuh upaya administratif sebelum gugatan diajukan, serta pembagian kompetensi peradilan. Dalam praktiknya, PTUN tidak hanya menilai keabsahan formal kewenangan dan prosedur, tetapi juga menguji substansi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan prinsip legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan perlindungan hak pegawai. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, kejelasan kompetensi peradilan, dan penguatan mekanisme eksekusi putusan PTUN agar perlindungan hukum ASN lebih efektif dan berdaya guna.
Hak Waris Suami atau Istri terhadap Harta Bawaan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Miguel Leonardo Sudjana; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; M. Taufik
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12697

Abstract

Pembagian harta warisan dalam praktik tidak selalu berjalan dengan baik dan sering menimbulkan sengketa, terutama mengenai status harta yang diwariskan serta pihak yang berhak mewarisinya. Salah satu persoalan yang masih menimbulkan perbedaan penafsiran yakni hak waris suami atau istri terhadap harta bawaan pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun Pasal 852a KUHPerdata menempatkan suami atau istri sebagai ahli waris yang kedudukannya dipersamakan dengan seorang anak sah, KUHPerdata tidak mengatur secara tegas apakah status harta sebagai harta bawaan memengaruhi hak suami atau istri dalam pewarisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengaturan harta bawaan dalam hukum perkawinan dan ketentuan pewarisan masih menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum harta bawaan pewaris dalam sistem pewarisan serta hak waris suami atau istri terhadap harta bawaan pewaris berlandaskan KUHPerdata. Penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak terbukanya pewarisan berlandaskan Pasal 830 KUHPerdata, harta bawaan tidak lagi hanya berkedudukan sebagai harta pribadi menurut hukum perkawinan, melainkan menjadi bagian dari boedel waris yang pembagiannya tunduk pada ketentuan hukum waris. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hak waris suami atau istri terhadap harta bawaan ditentukan berlandaskan kedudukannya sebagai ahli waris menurut Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852a KUHPerdata, bukan berlandaskan asal-usul harta tersebut. Berlandaskan hasil penelitian tersebut, status suatu harta sebagai harta bawaan tidak memengaruhi hak waris suami atau istri sebagai ahli waris menurut undang-undang, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2024.
Perlindungan Hukum Bagi Pelaut Indonesia Ditinjau dari Maritime Labour Convention (MLC) 2006 863/PID.SUS/2025/PN BTM Fadlilah Mursid; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi; Sri Astutik
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12705

Abstract

Penelitian ini menganalisis status dan perlindungan hukum Fandi Ramadhan sebagai pelaut sekaligus terdakwa dalam Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2025/Pn Btm berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fandi tetap berstatus sebagai pelaut secara materiil karena bekerja sebagai ABK bagian mesin, meskipun terdapat ketidaksesuaian perekrutan, identitas kapal dalam Perjanjian Kerja Laut, dan pengesahan dokumen kepelautan. Kekurangan administratif tersebut tidak menghapus haknya, tetapi menunjukkan lemahnya pengawasan agen, operator, dan negara. Putusan pidana lima tahun mencerminkan individualisasi pertanggungjawaban dibandingkan terdakwa lain, tetapi pertimbangan hakim belum mengintegrasikan prinsip MLC 2006 secara memadai. Penguatan perlindungan memerlukan verifikasi perekrutan, integrasi pengawasan, dan penggunaan konteks hubungan kerja maritim dalam pemeriksaan pidana.
Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Situasi Darurat Kesehatan Publik Arthur Daniel Thomas Betlehem Lapian; Sri Astutik; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12708

Abstract

Situasi darurat kesehatan publik, seperti pandemi, wabah penyakit menular, dan bencana, menempatkan tenaga medis pada posisi yang rentan karena harus memberikan pelayanan secara cepat di tengah keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya, sekaligus menghadapi potensi risiko hukum atas tindakan medis yang dilakukan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang menjamin kepastian hukum tanpa mengurangi hak pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam situasi darurat kesehatan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban hukum tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan terkait, yang didukung literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga medis telah diatur melalui jaminan hak, perlindungan profesi, keselamatan kerja, dan kepastian hukum. Pertanggungjawaban hukum tetap didasarkan pada standar profesi, standar pelayanan, profesionalitas, dan itikad baik, sehingga tenaga medis memperoleh perlindungan hukum sepanjang tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat.
Analisis Yuridis Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Muhammad Yunus; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq; Moh. Taufik
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12760

Abstract

Penyelenggaraan rumah singgah merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2018 sebagai payung hukum pelaksanaannya, namun efektivitas dan kesesuaian substansinya dengan prinsip hukum administrasi negara perlu diuji secara yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penyelenggaraan rumah singgah serta mengkaji substansi regulasi tersebut berdasarkan Teori Efektivitas Hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dianalisis secara kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pisau analisis Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum, dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbup Berau No. 16/2018 secara normatif telah memenuhi kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan sosial. Namun, regulasi ini belum optimal dalam menunjang efektivitas hukum karena minimnya pengaturan terkait standar operasional prosedur (SOP), indikator kinerja, pengawasan, evaluasi, dan kanal pengaduan masyarakat. Selain itu, aspek struktur hukum memerlukan penegasan koordinasi antarlembaga, sementara sarana dan budaya hukum memerlukan penguatan regulasi. Disimpulkan bahwa Perbup Berau No. 16/2018 memerlukan revisi substansi agar lebih menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan dalam perlindungan sosial PMKS di Kabupaten Berau.
Analisa Proses Penyelesaian Wanprestasi Klaim Performance Bond pada Proyek APBD Zosa Mei Arisandi; Siti Marwiyah; Vieta Imelda Cornelis
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.13988

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis studi kasus penyelesaian klaim wanprestasi performance bond pada proyek APBD. Permasalahan penelitian difokuskan pada proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam klaim performance bond berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada principal yang melakukan wanprestasi terhadap klaim performance bond pada proyek APBD. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian menggunakan teori tanggung jawab, teori wanprestasi, performance bond, dan proyek APBD sebagai landasan konseptual. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji dan memecahkan permasalahan hukum secara kritis, sistematis, dan mendalam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pihak yang mengalami kerugian dalam kasus wanprestasi terhadap klaim pencairan performance bond adalah obligee. Dalam kondisi tersebut, perusahaan asuransi sebagai surety company memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada obligee sebesar nilai klaim sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian performance bond. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi administratif secara bertahap kepada pihak yang melanggar sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) POJK No. 2/POJK.05/2017. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Adapun perlindungan hukum represif bagi pihak yang dirugikan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian secara nonlitigasi dan penyelesaian melalui jalur litigasi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Kedua mekanisme tersebut dapat digunakan sesuai karakteristik sengketa dan kepentingan hukum pihak yang dirugikan.
Criminal Liability of Offenders in Village Fund Corruption Cases under the Indonesian Anti-Corruption Law Ogi Prasetia; Siti Marwiyah; Bahrul Amiq
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2026): July
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v6i1.6833

Abstract

Purpose: This study examines the criminal accountability of Village Fund corruption perpetrators under Indonesia's AntiCorruption Law, with focus on the legal elements of authority misuse, state financial loss, and criminal intent (mens rea) within the governance framework of Law Number 6 of 2014 on Villages.Research Methodology: A qualitative normative juridical design was employed, supplemented by an empirical review of 15 court verdicts on Village Fund corruption issued between 2019 and 2024. Data were collected through library research and systematic analysis of statutory instruments, court rulings, and peer-reviewed publications.Results: Criminal accountability predominantly arises from village heads' misuse of their position as custodians of village finances, with most prosecutions grounded in Article 3 of the Anti-Corruption Law. Establishing state financial loss and demonstrating criminal intent were the decisive factors in securing conviction. Structural deficiencies in internal oversight and insufficient administrative competence at the village level were identified as key drivers of corruption vulnerability. Limitations: This study is limited to 15 purposively selected court decisions and does not address the liability of third parties such as vendors or contractors. Access to complete investigative audit records was also restricted, as such documents frequently remain confidential during the investigative phase.Conclusions: Criminal enforcement under the Anti-Corruption Law must be accompanied by governance reform and clearer normative boundaries between administrative errors and criminal conduct to uphold legal certainty and justice.Contributions: This research contributes to criminal law scholarship and provides practical recommendations for improving Village Fund governance and law enforcement consistency.
The Application of Restorative Justice in Violence Against Children in Schools Cimarga Banten Dwi Mulya Safitri; Noenik Soekorini; Renda Aranggraeni; Syahrul Borman; Siti Marwiyah
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i1.1429

Abstract

This study analyzes the gap between normative recognition and operational implementation of restorative justice in addressing violence against children in Indonesian educational settings. It focuses on three issues: the legal position of restorative justice, its application in the SMAN 1 Cimarga case, and the need for normative reconstruction to ensure legal certainty and child protection. Using a normative legal approach with statutory, case, conceptual, and comparative analyses, the study finds that although restorative justice is supported by Law No. 11 of 2012 and Law No. 35 of 2014, its implementation remains weak. Institutional barriers include fragmented regulations, lack of clear procedures, and ambiguous authority. The Cimarga case reflects a dominant retributive approach that neglects dialogue and victim recovery. The study concludes that reconstruction is required through integrated regulation, school-based mechanisms, and stronger institutional accountability, including regulatory revision, restorative units in schools, and improved inter-agency coordination.
Co-Authors Abdul Wahid Abdul wahid Abu Darda Ach. Rubaie Achmad Muzakki Achmad Rubaie Achmad Sanusi Ady Kriesna Afifa Cusnulia Agustiawan Djoko Baruno Ahnaf Vansya Akhmad Rezaldi Fahd Abdillah Albert Berry Kurniawan Alfi Syahrin Aminullah Aminullah Aprilian Siswanto Putra Arifin Mustofa Aris Rahmawan Arthur Daniel Thomas Betlehem Lapian Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bahrul Amiq Dany Ardiansah Putra Dedi Wardana Nasution Dedi Wardana Nasution Deta Dudik Djaja Sidarta Dwi Ari Kurniawati Dwi Mulya Safitri Ernu Widodo Fadlilah Mursid Fathul Hamdani Fathul Hamdani Fedianty Augustinah Fitri Ayuningtyas hairus hairus Harlim, Ago Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hendra Vranata Heru Herlambang Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah Kacung, Akhmad Lina Setio Rahayu Liong Tai Fa Liosten Rianna Roosida Ully Tampubolon M. Syahrul Borman M. Syahrul Borman M. Taufik M. Yustino Aribawa Miguel Leonardo Sudjana Mirin Primudyastutie Moch Ridwan Affandi Moch. Bakhrul Ilmi Mochamad Chotib Mochamad Chotib Moh. Khoiron Moh. Taufik Moh. Taufik Muhammad Yunus Muhammad Yustino Aribawa Muhammad Yustino Aribawa Muhammad Yustino Aribawa Muharrom Muharrom Nadya Nadzifatur Rahma Noenik Soekorini Noenik Soekorini Noenik Soekorini Nur Handayati Nur Sayidah Nur Sayidah Nurul Leny Setiana Ogi Prasetia Oktavian Brian Firmansyah Pidie Agung Prabowo Puput Maya Sari Renda Aranggraeni Riska Anggraeni Riska Anggraeni Santika Aprilia Selvy Devita Anggeraini Septian Dwi Putranto Septiani Tiara Puspita Sari Slamet Riyadi Sri Astutik Sri Astutik Sri Astutik Sri Sukmana Damayanti Sri Sukmana Damayanti Subekti Subekti . Subekti Subekti Sukesi Sukesi Sukmana Dumayanti Sulhendar Sunardi Sunardi Supana Supana Suviana Suwoto Mulyosudarmo Suyanto Suyanto Syahrul Borman Syahrul Borman Teguh Santoso Tjoeng Sinta Pertiwi Sandjaja Vallencia Nandya Paramitha Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesti Yuliansyah Yuliansyah Yustino Aribawa Zosa Mei Arisandi Zulfan Noor Mahazalien Zulfatun Naimah