Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.228
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Abadimas Adi Buana Yurispruden Awang Long Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pendidikan Multikultural Jurnal Abdi Insani Indonesia Berdaya Journal Education Multicultural of Islamic Society YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Ekonomi TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Jurnal Hukum Sehasen International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Lex Publica Eduvest - Journal of Universal Studies JUDGE: Jurnal Hukum Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Constitution Journal Journal of International Multidisciplinary Research Journal of Law and Social Politics Rechtsvinding Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Ragam Pengabdian PESHUM PALAR : Pakuan Law Review
Siti Marwiyah
Fakultas Hukum Dr. Soetomo
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Akhmad Rezaldi Fahd Abdillah; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesti; Yustino Aribawa
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8517

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang merugikan masyarakat dan mencerminkan lemahnya efektivitas penegakan hukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta upaya pencegahannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Pasal 378 KUHP belum optimal dan dipengaruhi faktor sosial serta rendahnya literasi hukum. Temuan ini memperkuat perlunya pembaruan hukum dan peningkatan pengawasan. Kesimpulan menegaskan pentingnya sinergi penegakan hukum dan edukasi publik.
Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa Terhadap Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan oleh Dalmas Polda Jawa Timur di Kota Surabaya Arifin Mustofa; Siti Marwiyah
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8519

Abstract

Pengendalian massa dalam negara hukum demokratis menghadapi ketegangan antara kewenangan aparat dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga memerlukan evaluasi empiris terhadap implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2006 serta faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan implementasi berjalan normatif, namun terkendala sumber daya, dinamika massa, dan diskresi aparat. Temuan ini memperkaya kajian hukum empiris dan praktik kepolisian. Kesimpulan menegaskan perlunya penguatan profesionalisme dan pembaruan regulasi adaptif.
Legal Protection for Healthcare Workers in The Management of Infectious Diseases Under Health Laws and Regulations Ago Harlim; Sri Astutik; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 7 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i7.53308

Abstract

In medical emergencies, healthcare workers play a vital role in controlling infectious diseases, despite facing serious social, legal, and occupational health risks. During such situations, they often cope with extreme stress, social isolation, and potential legal claims arising from the care they provide. Therefore, ensuring legal protection for healthcare providers is a fundamental element in maintaining the continuity of high-quality and balanced health services. The purpose of this paper is to examine the forms of legal protection for medical workers in managing infectious disease outbreaks as regulated under the Health Quarantine Law. This study, entitled Legal Protection for Healthcare Workers in the Management of Infectious Diseases Under Health Laws and Regulations, highlights the framework of rights and obligations for healthcare personnel, as well as the state’s responsibility in providing legal safeguards during quarantine-related interventions. The research adopts a normative legal research design, applying both statutory and conceptual approaches. Data were collected from primary legal sources, such as relevant health quarantine regulations and legislation governing medical personnel, as well as secondary sources including academic literature, scholarly journals, and expert commentaries, along with tertiary sources for supplementary context. The analysis was conducted qualitatively to provide a comprehensive understanding of how legal instruments protect healthcare workers during infectious disease outbreaks.
Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Secara Online Melalui Media Virtual Meeting Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Abu Darda; Siti Marwiyah; Ernu Widodo
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11317

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara online melalui media virtual meeting serta tanggung jawab hukum notaris dalam konteks tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana keabsahan akta notaris digital yang dibuat secara online dan bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta digital tersebut. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual, serta pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris digital yang dibuat melalui media virtual meeting dapat diakui sebagai bukti otentik di pengadilan, meskipun terdapat kekosongan hukum terkait prosedur verifikasi tanda tangan elektronik dan prosedur pembuatan akta digital. Hal ini menunjukkan bahwa akta digital perlu memenuhi persyaratan yang sama dengan akta konvensional agar diakui secara sah di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas terkait dengan keabsahan akta digital dan penggunaan tanda tangan elektronik, guna memastikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris digital.
Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Penggelapan Dokumen Berharga Teguh Santoso; Siti Marwiyah; Sri Sukmana Damayanti
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11331

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana notaris yang terlibat dalam penggelapan dokumen berharga serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap notaris yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Penggelapan dokumen berharga oleh seorang notaris dapat menimbulkan kerugian finansial dan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang terbukti melakukan penggelapan dokumen berharga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi bukti yang terungkap di persidangan, kerugian yang dialami oleh korban, penyalahgunaan kewenangan oleh notaris, serta adanya niat jahat dari pelaku. Penjatuhan sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera serta menjaga integritas profesi notaris dalam sistem hukum Indonesia.
THE NEW PARADIGM FOR JUDGES IN DECIDING CRIMINAL CASES: BALANCING LEGAL CERTAINTY AND SUBSTANTIVE JUSTICE Suviana Suwoto Mulyosudarmo; Vieta Imelda Cornelis; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 4 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i4.2172

Abstract

The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) marks a fundamental transformation in Indonesia’s criminal justice system, shifting the paradigm from retributive justice toward corrective, rehabilitative, and restorative justice. This research aims to analyze the transformation of the judge’s role from being a mere “mouthpiece of the law” (la bouche de la loi) to becoming a progressive legal finder (rechtsvinding), while examining the balancing mechanism between formal legal certainty and substantive justice. Using a normative legal research method with conceptual and statutory approaches, this study finds that the new Criminal Code grants broad humanistic discretionary power to judges. This is reflected in Article 12 regarding the recognition of living law, Article 51 concerning holistic sentencing guidelines, and Article 54 regarding judicial pardon. The research findings emphasize that this new role requires judges to perform individualized sentencing that considers the subjective condition of the perpetrator and the restoration of the victim. However, the flexibility of this discretion brings consequences regarding the urgency of moral integrity and the accountability of legal reasoning (ratio decidendi). Without solid ethical standards, discretion risks falling into judicial arbitrariness. This research concludes that the success of national criminal law reform depends heavily on the intellectual readiness of judges to harmonize statutory texts with the sense of justice embedded within society.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR YANG MENGETAHUI PERISTIWA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Pidie Agung Prabowo; Sri Astutik; Subekti; Siti Marwiyah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1607

Abstract

Abstract This study aims to examine the legal protection provided to whistleblowers who know about narcotics abuse crimes in Indonesia, in accordance with the provisions of the Witness and Victim Protection Law. The method used is a normative juridical approach by analyzing related legal materials, including legislation and legal literature. The results of the study indicate that legal protection for whistleblowers is very important to encourage the public's courage in reporting narcotics crimes. This protection includes confidentiality of the reporter's identity, physical security, and legal protection from retaliation. The obstacles faced are still non-compliance by officials in implementing optimal protection procedures. It is recommended that law enforcement be more serious in providing protection and socializing the rights of whistleblowers so that their data remains safe and secure
KEWENANGAN PROFESI DAN KEAMANAN (PROPAM)DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PENINDAKAN PROPAM TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU PEMERKOSAAN) Oktavian Brian Firmansyah; Subekti; Siti Marwiyah; Sri Astutik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1616

Abstract

Abstract This study examines the authority of the Indonesian National Police’s Division of Profession and Security (PROPAM) in enforcing law and the professional code of ethics, focusing on a case involving disciplinary action against a police officer who committed rape. Using a normative juridical approach, the research collects data through literature review, documentation, and analysis of relevant regulations such as Police Regulation No. 7 of 2022 and Law No. 2 of 2002. Findings indicate that PROPAM plays a strategic role in maintaining the integrity of the police institution, with powers including conducting internal investigations, seizing evidence, and recommending administrative sanctions up to dishonorable discharge. However, weaknesses remain in transparency, structural independence, and openness to external oversight. While PROPAM’s handling of the rape case demonstrates serious ethical enforcement, systemic reforms are necessary to strengthen accountability and professionalism within the police force
Perlindungan Hukum Bagi Talent Dalam Bisnis Jasa Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agensi Riska Anggraeni Riska Anggraeni; Sri Astutik; Subekti Subekti; Siti Marwiyah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1617

Abstract

The phenomenon of the rental partner service business in major cities of Indonesia has created complex legal dynamics, particularly concerning the legal protection of talents who are part of agencies. This practice is generally carried out informally without written agreements, making talents vulnerable to exploitation, breach of contract, and even harassment. This study aims to analyze the legal relationship between talents, agencies, and clients in the rental partner service business and to examine the forms of legal protection available to talents from the perspective of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the Job Creation Law. The research applies an empirical legal method with statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings reveal that, although this legal relationship can be categorized as a service agreement, the absence of written contracts and specific regulations results in a lack of legal certainty and adequate protection for talents. Therefore, more specific legal regulations and the implementation of formal work contracts are necessary to ensure the rights of talents in performing their profession safely and with dignity.
Implementation of Justice Collaborators’ Rights in Obtaining Reduced Sentences in Murder Cases Dany Ardiansah Putra; Siti Marwiyah; Sukmana Dumayanti; Hartoyo; Bachrul Amiq
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 4 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1458

Abstract

The rights of justice collaborators (JCs) to obtain sentence reductions in murder cases remain inconsistently applied within Indonesia’s criminal justice system. This research addresses three core issues: the normative legal basis for JC rights, the consistency of judicial decisions in granting those rights, and the necessity for legal reform. Using a normative juridical approach supported by document analysis and expert interviews, the study examines Law No. 31/2014, SEMA No. 4/2011, and recent judicial decisions, including the high-profile cases of Richard Eliezer and Abdul Khoir. Findings reveal that while legal provisions exist, the absence of detailed indicators, formal mechanisms for status determination, and binding multi-institutional coordination leads to implementation gaps. Judicial discretion remains unchecked, resulting in unequal treatment of justice collaborators with similar contributions. The study concludes that a lex specialis law is urgently needed to standardize definitions, evaluation mechanisms, and inter-agency protection schemes. Recommendations include harmonization of technical norms, incorporation of JC recognition in verdicts, and alignment with UNCAC and UNTOC standards. This would strengthen legal certainty, uphold the principle of nulla poena sine lege, and enhance the effectiveness of the criminal justice system in addressing serious crimes through systemic cooperation.
Co-Authors Abdul Wahid Abdul wahid Abu Darda Ach. Rubaie Achmad Muzakki Achmad Rubaie Achmad Sanusi Ady Kriesna Ago Harlim Agustiawan Djoko Baruno Ahnaf Vansya Akhmad Rezaldi Fahd Abdillah Albert Berry Kurniawan Alfi Syahrin Aminullah Aminullah Aprilian Siswanto Putra Arifin Mustofa Aris Rahmawan Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bachrul Amiq Bahrul Amiq Dany Ardiansah Putra Dedi Wardana Nasution Deta Dudik Djaja Sidarta Dwi Ari Kurniawati Ernu Widodo Fathul Hamdani Fathul Hamdani Fedianty Augustinah Fitri Ayuningtyas hairus hairus Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hendra Vranata Heru Herlambang Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah Kacung, Akhmad Lina Setio Rahayu Liong Tai Fa Liosten Rianna Roosida Ully Tampubolon M. Syahrul Borman M. Syahrul Borman M. Yustino Aribawa Mirin Primudyastutie Moch Ridwan Affandi Moch. Bakhrul Ilmi Mochamad Chotib Mochamad Chotib Moh. Khoiron Moh. Taufik Muhammad Yustino Aribawa Muhammad Yustino Aribawa Muharrom Muharrom Nadya Nadzifatur Rahma Noenik Soekorini Noenik Soekorini Nur Handayati Nur Sayidah Nur Sayidah Nurul Leny Setiana Ogi Prasetia Oktavian Brian Firmansyah Pidie Agung Prabowo Puput Maya Sari Riska Anggraeni Riska Anggraeni Santika Aprilia Selvy Devita Anggeraini Septian Dwi Putranto Septiani Tiara Puspita Sari Slamet Riyadi Sri Astutik Sri Astutik Sri Sukmana Damayanti Sri Sukmana Damayanti Subekti Subekti . Subekti Subekti Sukesi Sukesi Sukmana Dumayanti Sunardi Sunardi Supana Supana Suviana Suwoto Mulyosudarmo Suyanto Suyanto Syahrul Borman Teguh Santoso Tjoeng Sinta Pertiwi Sandjaja Vallencia Nandya Paramitha Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesti Yuliansyah Yuliansyah Yustino Aribawa Zulfan Noor Mahazalien Zulfatun Naimah