p-Index From 2021 - 2026
14.417
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Konstitusi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review GANEC SWARA Jurnal Public Policy Ilmu Hukum Prima Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes RIO LAW JURNAL Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi International Journal of Education and Social Science (IJESS) DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Sanskara Hukum dan HAM Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Suara Edukasi Hukum Jurnal Begawan Hukum Nusantara: Journal Law and Islamic Law Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Testing the Effectiveness of Law Enforcement and Analyzing Obstacles in Document Forgery Investigations: A Critical Study at the Gorontalo Police Resort Arianty Junita Rintjap; Fence M. Wantu; Nuvazria Achir
Damhil Law Journal Volume 5 Issue 1 2025: May-October
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.2930

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement and identify obstacles in investigating document forgery cases at the Gorontalo Police Resort. The research method used is juridical-empirical with a qualitative approach, combining literature study on regulations and empirical data through interviews and case documentation. The results show that the effectiveness of law enforcement is still not optimal, reflected in the low case resolution rate compared to the number of incoming reports. The main obstacles include the limited number and competence of investigators, lack of forensic laboratory facilities, and high administrative burdens. Additionally, external factors such as low public legal awareness, witness reluctance, and poor coordination among law enforcement agencies slow down the investigation process. Improvement efforts focus on enhancing human resource capacity, strengthening coordination, legal education for the public, and utilizing technology in the investigation process. This study recommends the need for cross-sector synergy and strengthening monitoring systems to improve the effectiveness of law enforcement against document forgery crimes at the local level.
IMPLEMENTASI PEDOMAN TEKNIS PERADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN Muhammad Ibnu Hidayat; Fence M. Wantu; Sri Nanang M. Kamba
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.333

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan pedoman teknis peradilan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tilamuta. Permasalahan berangkat dari meningkatnya perkara perceraian serta kebutuhan penerapan standar pembuktian yang konsisten pasca-berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis cara hakim menilai alasan perceraian, menetapkan batasan pembuktian, dan mengevaluasi sejauh mana pedoman teknis tersebut berpengaruh terhadap kualitas serta konsistensi putusan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi persidangan, dan studi dokumen untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman teknis mampu memperkuat struktur pemeriksaan, meningkatkan kualitas pendalaman fakta, serta mendorong hakim lebih aktif menggali informasi relevan. Penerapan pedoman juga meningkatkan sensitivitas hakim terhadap aspek psikologis pihak berperkara, perlindungan anak, dan dinamika relasi rumah tangga yang tidak sehat. Namun, pedoman masih menimbulkan tantangan bagi pihak yang kesulitan memenuhi standar pembuktian formal, terutama dalam perkara kekerasan dan penelantaran. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pedoman teknis berperan penting dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan, serta memberi kontribusi signifikan bagi penguatan tata kelola pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan agama
HAMBATAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA Mulia Putri Mokodompis; Fence M. Wantu; Melisa Towadi
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.362

Abstract

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan korupsi yang berkelanjutan. Namun demikian, pengaturan perampasan aset terpidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan normatif, struktural, dan politik hukum yang menghambat efektivitasnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hambatan pengaturan perampasan aset terpidana korupsi di Indonesia serta mengkaji urgensi pembaruan kebijakan hukum yang berorientasi pada pemulihan aset. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui kajian terhadap KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP Tahun 2023, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset masih bersifat terbatas dan terfragmentasi, ditandai oleh paradigma retributif, pembatasan penyitaan dalam KUHAP, beban pembuktian yang tinggi, serta ketidakharmonisan norma antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, resistensi politik dan kekhawatiran terhadap isu hak asasi manusia turut memperlambat pengesahan RUU Perampasan Aset. Temuan ini menegaskan bahwa pembaruan hukum perampasan aset yang komprehensif, berkeadilan, dan sejalan dengan standar internasional merupakan kebutuhan mendesak guna memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
KONSEKUENSI SOSIAL PRAKTIK INCEST DAN KETEGANGAN NORMATIF HUKUM PERKAWINAN SUKU POLAHI Ainnur R. Tamu; Fence M. Wantu; Nurul Fazri Elfikri
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.425

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsekuensi sosial praktik incest serta ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum perkawinan nasional pada komunitas Suku Polahi di Gorontalo. Permasalahan utama terletak pada adanya praktik perkawinan sedarah dalam komunitas terisolasi yang secara normatif bertentangan dengan larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan konflik antara pluralisme hukum dan supremasi hukum nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial praktik tersebut serta memetakan intensitas ketegangan normatif yang muncul. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal) dengan pendekatan interdisipliner, melalui studi peraturan perundang-undangan, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik incest dipengaruhi oleh faktor isolasi geografis, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya administrasi kependudukan. Dampak yang muncul meliputi risiko kesehatan reproduktif, stigma sosial, invisibilitas hukum, serta kerentanan perempuan dan anak. Ketegangan normatif antara hukum negara dan hukum adat relatif tinggi, namun dikelola melalui pendekatan persuasif dan pemberdayaan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum memiliki batas ketika berhadapan dengan norma prohibitif yang bertujuan melindungi generasi dan hak fundamental, sehingga kebijakan intervensi harus bersifat humanis, partisipatif, dan berbasis perlindungan hak
ACTORI INCUMBIT PROBATIO IN CIVIL DISPUTES: LEGAL CONSEQUENCES OF FAILURE TO PROVE A CLAIM Gavinna Mantali; Fence M. Wantu
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 3 (2026): Law Journal (LAJOUR) September 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i3.484

Abstract

The principle of actori incumbit probatio requires parties asserting claims in civil litigation to establish the facts supporting them. This normative legal study examines its application and the consequences of evidentiary failure through statutory, conceptual, and case approaches. The analysis identifies a persistent emphasis on formal proof, which may disadvantage litigants with limited access to documents, witnesses, and legal assistance. Failure to prove a claim may result in dismissal even when the underlying entitlement remains disputed. Electronic evidence creates additional questions of authenticity and judicial assessment. The study argues that procedural certainty must be balanced against substantive justice through more context-sensitive judicial reasoning, accessible legal assistance, and appropriate evidentiary adjustments. Any reversal of the burden of proof requires a clear legal basis and adequate safeguards.
COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION ON SOCIAL MEDIA FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE Abd. Rahman Saidi; Fence M. Wantu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 3 (2026): Law Journal (LAJOUR) September 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i3.497

Abstract

This study examines commercial sexual exploitation on social media from an Indonesian criminal law perspective. It evaluates regulatory limitations, enforcement practices, and the responsibilities of public authorities and digital platforms. Using normative legal research supported by a socio-legal approach, the study analyzes legislation, judicial decisions, and secondary literature. The findings indicate that criminal law enforcement often emphasizes the circulation of indecent electronic content rather than the exploitative relationships affecting victims. Digital anonymity, evidentiary difficulties, fragmented institutional coordination, and unequal economic power further complicate effective protection. The article argues for harmonizing criminal legislation, strengthening electronic evidence capabilities, improving victim recovery mechanisms, and developing proportionate platform accountability. An integrated preventive and punitive response is essential to address exploitation within contemporary digital environments while protecting fundamental rights
Co-Authors Abd. Rahman Saidi Abdul Hamid Tome Abdul Rahman Toyi Ahmad Agusanto Neu Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ainnur R. Tamu Akbar, Gitacitra Purnama Alan Djaini Alti Mohamad Anatasya Awalia S. Hasan Andi Mirzan Doda Andris E. Bahutala Angraini K. Baculu Anis H. Bajrektarevic Anisa R. Sunge Apripari, Apripari Arianty Junita Rintjap Arsyad, Yusna Ashwad Ashwad Asna Aneta Attamimi, Moh. Fahriansyah Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Bajrektarevic, Anis H. Dama, Fatmawati Daud, Akbar H. Ahmad Defira Martina Adrian Dian Ekawaty Ismail Dian Ekawty Ismail Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny A Erman I. Rahim Fadhly Muhaimin Moyiu Fajrianty, Nurul Putri Fandaria Putri Yasin FATIN FATIN Fenty Puluhuwa Fenty Puluhuwa Fenty U. puluhulawa Firmansyah Umar Gavinna Mantali Gitacitra Purnama Akbar Gustiyanti Tangahu Hardini Hidayat Hidayat Hippy, Alwin Hippy, Januar Irlan Puluhulawa Iyut Paputungan Jihan Akune, Sri Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kadek Wijayato Kokalo, Milawati Laras Firman Harun Lusiana Margareth Tijow Lusiana Tijow Madina Mulia Ahmad Mahful, Aldy Mamu, Karlin Z Manopo, Jusril D. MASIONU, ABDUL RAHMAN Maya Lasena Melisa Towadi Mellisa Towadi Meyko Panigoro Mizan, Mizan Moh. Shafwan Saifullah Pakaya Moh. Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Alim Rifay Thalib Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Qosim Thalib Mohamad Suarno Nur Mohamad Suarno Nur Mohamad Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Fiqih Ashar Mohammad Rivaldi Lasulika Monoarfa, Parasya Aidilla Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Ibnu Hidayat Muhtar, Mohammad Hidayat Mulia Putri Mokodompis Mutia Cherawaty Thalib Nasruddin Yusuf Ngabito, Rafyanka Ivana Putri Nijam Hiliwilo Nirwan Junus Noholo, Rahmat Novendri M Nggilu Nur Moh. Kasim Nur Moh. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Valin Ismail Nurul Fazri Elfikri Nurul Putri Fajrianty Nur’ain Humolungo Nuvazria Achir Pelu, Febriyanti Potale, Mutiara Pretty Fabiola Andini Putri Amaliah Baderung Putri H. Yassin Putri, Viorizza Suciani Rahayu Budiiswanti, Srinorindra Rahim, Erman Rahma Ayu Arief Rahmah Y. Mantali , Avelia Rahmah Y. Mantali, Avelia Rahmat Kokalo, Milawaty Rahmat Noholo Rahmat Teguh Santoso Gobel Rahmawati Putri Musa Rasyid, Usman Rein Devrizal Ibrahim Resti Riancana Resti Riancana Retno Risalatun Solekha Ria Beu Ricca Aditya Rilla Miftahuljannah Potale Rinoldi Mantali Rulan Pobi Ryan Sukma Wibawa Sapitri Nusi, Devi Sarson, Mohammad Taufik Zulfikar Sazpah, Wahana Shyandra Putri Buhang Sigit Pratama Maulu Siti Rahmawati Djula Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri rahayu Ningsih Pongolingo Srinorindra Rahayu Budiiswanti Subari Subari Suci Nabila Mustapa Supriyadi A Arief Suwitno Yutye Imran Umar, Firmansyah Vifi Swarianata Vivi Oktaviani Pulukadang Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Windrawati I. Abuba Windrawati I. Abuba Yanti Aneta Yasin, Husain N Yusuf Husen Yusuf, Arni Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zulkarnain Pantoli