Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.073
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Konstitusi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review GANEC SWARA Ilmu Hukum Prima Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes RIO LAW JURNAL Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi International Journal of Education and Social Science (IJESS) DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial LamLaj Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics Suara Edukasi Hukum
Fence M Wantu
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 117 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 117 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Tinjaun Hukum Pembuktian terhadap Visum rt Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan: Jurnal Alwin Hippy, Alwin; Fence M. Wantu; Avelia Rahmah Y. Mantali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Visum et Repertum (VeR) dalam pembuktian tindak pidana perkosaan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 802 K/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VeR memiliki kedudukan krusial sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli yang mampu memberikan bukti ilmiah mengenai adanya persetubuhan dan kekerasan. Dalam Putusan MA Nomor 802 K/Pid/2017, VeR menjadi instrumen kunci bagi hakim untuk membatalkan putusan bebas tingkat pertama dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan persetubuhan terhadap korban yang dalam keadaan tidak berdaya.
Reformulasi Penggantian Kerugian Negara Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Korupsi Abdullah, Nikmal A.; Wantu, Fence M.; Apripari, Apripari
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 1 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i1.1762

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus rasa keadilan masyarakat. Mekanisme penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi selama ini masih berorientasi pada pemidanaan, sehingga efektivitas pemulihan kerugian negara seringkali tidak optimal. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana merumuskan kembali konsep penggantian kerugian negara agar lebih menekankan pada pemulihan (restorasi) dibanding sekadar pembalasan (retribusi). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi serta menawarkan model yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi penggantian kerugian negara perlu diarahkan pada mekanisme yang menitikberatkan pada pemulihan keuangan negara melalui instrumen hukum yang lebih adaptif, misalnya dengan memperluas alternatif penyelesaian berbasis kesepakatan restoratif tanpa mengurangi aspek penegakan hukum. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif bagi negara dan masyarakat.
IMPLEMENTASI PEDOMAN TEKNIS PERADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN Hidayat, Muhammad Ibnu; Wantu, Fence M.; Kamba, Sri Nanang M.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.333

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan pedoman teknis peradilan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tilamuta. Permasalahan berangkat dari meningkatnya perkara perceraian serta kebutuhan penerapan standar pembuktian yang konsisten pasca-berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis cara hakim menilai alasan perceraian, menetapkan batasan pembuktian, dan mengevaluasi sejauh mana pedoman teknis tersebut berpengaruh terhadap kualitas serta konsistensi putusan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi persidangan, dan studi dokumen untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman teknis mampu memperkuat struktur pemeriksaan, meningkatkan kualitas pendalaman fakta, serta mendorong hakim lebih aktif menggali informasi relevan. Penerapan pedoman juga meningkatkan sensitivitas hakim terhadap aspek psikologis pihak berperkara, perlindungan anak, dan dinamika relasi rumah tangga yang tidak sehat. Namun, pedoman masih menimbulkan tantangan bagi pihak yang kesulitan memenuhi standar pembuktian formal, terutama dalam perkara kekerasan dan penelantaran. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pedoman teknis berperan penting dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan, serta memberi kontribusi signifikan bagi penguatan tata kelola pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan agama
HAMBATAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA Mokodompis, Mulia Putri; M. Wantu, Fence; Towadi, Melisa
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.362

Abstract

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan korupsi yang berkelanjutan. Namun demikian, pengaturan perampasan aset terpidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan normatif, struktural, dan politik hukum yang menghambat efektivitasnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hambatan pengaturan perampasan aset terpidana korupsi di Indonesia serta mengkaji urgensi pembaruan kebijakan hukum yang berorientasi pada pemulihan aset. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui kajian terhadap KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP Tahun 2023, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset masih bersifat terbatas dan terfragmentasi, ditandai oleh paradigma retributif, pembatasan penyitaan dalam KUHAP, beban pembuktian yang tinggi, serta ketidakharmonisan norma antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, resistensi politik dan kekhawatiran terhadap isu hak asasi manusia turut memperlambat pengesahan RUU Perampasan Aset. Temuan ini menegaskan bahwa pembaruan hukum perampasan aset yang komprehensif, berkeadilan, dan sejalan dengan standar internasional merupakan kebutuhan mendesak guna memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
KONSEKUENSI SOSIAL PRAKTIK INCEST DAN KETEGANGAN NORMATIF HUKUM PERKAWINAN SUKU POLAHI Tamu, Ainnur R.; M. Wantu, Fence; Elfikri, Nurul Fazri
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.425

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsekuensi sosial praktik incest serta ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum perkawinan nasional pada komunitas Suku Polahi di Gorontalo. Permasalahan utama terletak pada adanya praktik perkawinan sedarah dalam komunitas terisolasi yang secara normatif bertentangan dengan larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan konflik antara pluralisme hukum dan supremasi hukum nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial praktik tersebut serta memetakan intensitas ketegangan normatif yang muncul. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal) dengan pendekatan interdisipliner, melalui studi peraturan perundang-undangan, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik incest dipengaruhi oleh faktor isolasi geografis, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya administrasi kependudukan. Dampak yang muncul meliputi risiko kesehatan reproduktif, stigma sosial, invisibilitas hukum, serta kerentanan perempuan dan anak. Ketegangan normatif antara hukum negara dan hukum adat relatif tinggi, namun dikelola melalui pendekatan persuasif dan pemberdayaan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum memiliki batas ketika berhadapan dengan norma prohibitif yang bertujuan melindungi generasi dan hak fundamental, sehingga kebijakan intervensi harus bersifat humanis, partisipatif, dan berbasis perlindungan hak
Ius Contituedum Regulation of the Substance of Police Repressive Actions in Protests that Result in Riots Ryan Sukma Wibawa; Fence M. Wantu; Dian Ekawty Ismail
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 1 (2026): March : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i1.911

Abstract

The purpose of the study was to analyze the legality and limits of police repressive actions against protests that resulted in riots. This type of research is normative legal research with a legislative approach, a case approach and a conceptual approach. The analysis used in this study is an analytical descriptive technique. The results of the research show that the law is always used as a guideline in limiting all citizens' behavior to stay on the right path. Protests often lead to riots, destruction of public facilities, attacks on officers, and violations of public order, so that there is a criminal threat for protesters who do not maintain order and security. The regulation of police repressive actions in protests that result in chaos still needs special refinement in the context of protests, among which the substance of repressive actions must also harmonize technological developments and digitalization in security maintenance. The rules need to be updated by adding objective indicators of threats, public accountability mechanisms, transparent documentation obligations, measurable proportionality standards, and room for recovery for victims of abuse of power.
Legal Certainty Regarding the Inclusion of Unrecorded Marriages on Family Cards Sudarmo, Lulu Salsabila; Wantu, Fence M; Dungga, Weny Almoravid
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 11 No. 1 (2026): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v11i1.294

Abstract

This study examines the legal certainty of including the status of "unregistered marriage" in the Family Card from a normative juridical perspective with a statutory, conceptual, and casuistic approach, revealing fundamental inconsistencies between the substantive formalism of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which requires registration as an absolute requirement for the legal force of marriage (Article 2 paragraph 2) with the administrative descriptive approach of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration which accommodates the social reality of unregistered marriage through a Statement of Absolute Responsibility based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 109 of 2019. The results of the analysis show that this normative dualism gives rise to the ambiguity of the hierarchy of norms as stipulated in Article 7 of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, moral hazard in marriage registration practices, and permissive Dukcapil field practices with tens of thousands of families with this status every year. The legal implications for the protection of wives' civil rights include the vulnerability of the right to maintenance (Article 34 of the Marriage Law), joint property, and limited inheritance (KHI Article 171), while for children it creates weak legal filiation resulting in the status of "one mother's child", hampered education rights, and the risk of statelessness which is contrary to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention on the Rights of the Child 1989, and Articles 27-28 of the 1945 Constitution. Critical discussions through grammatical, systematic, teleological, and comparative interpretations confirm that the status of "unregistered marriage" violates the principle of rechtszekerheid, creates structural gender injustice, and institutionalizes administrative exploitation. As a novelty, the research proposes the concept of "integrated administrative itsbat" through a national digital platform that integrates the Population and Civil Registration Office-Religious Affairs Office-Religious Court with artificial intelligence-based validation of Absolute Responsibility Statements and a mandatory 90-day timeline, revolutionizing the protection of marginalized families through inclusive technology
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Rahman Toyi Abdullah, Nikmal A. Ahmad Agusanto Neu Ahmad Ahmad Akbar, Gitacitra Purnama Alti Mohamad Anatasya Awalia S. Hasan Andi Mirzan Doda Andini, Pretty Fabiola Angraini K. Baculu Anis H. Bajrektarevic Anisa R. Sunge Apripari, Apripari Arsyad, Yusna Asna Aneta Attamimi, Moh. Fahriansyah Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Bahutala, Andris E. Bajrektarevic, Anis H. Dama, Fatmawati Daud, Akbar H. Ahmad Defira Martina Adrian Dian Ekawaty Ismail Dian Ekawty Ismail Djaini, Alan Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny A Erman I. Rahim Fadhly Muhaimin Moyiu Fajrianty, Nurul Putri Fandaria Putri Yasin FATIN FATIN Fenty Puluhuwa Fenty Puluhuwa Fenty U. puluhulawa Firmansyah Umar Gitacitra Purnama Akbar Hidayat Hidayat Hidayat, Muhammad Ibnu Hiliwilo, Nijam Hippy, Alwin Hippy, Januar Husen, Yusuf Irlan Puluhulawa Jihan Akune, Sri Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kadek Wijayato KAMBA, SRI NANANG M. Kokalo, Milawati Laras Firman Harun Lusiana Margareth Tijow Lusiana Tijow Madina Mulia Ahmad Mahful, Aldy Mamu, Karlin Z Manopo, Jusril D. MASIONU, ABDUL RAHMAN Maya Lasena Mellisa Towadi Moh. Shafwan Saifullah Pakaya Moh. Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Qosim Thalib Mohamad Suarno Nur Mohamad Suarno Nur Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Fiqih Ashar Mohammad Rivaldi Lasulika Mokodompis, Mulia Putri Monoarfa, Parasya Aidilla Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhtar, Mohammad Hidayat Mutia Cherawaty Thalib Nasruddin Yusuf Ngabito, Rafyanka Ivana Putri Nirwan Junus Noholo, Rahmat Novendri M Nggilu Nur Moh. Kasim Nur Moh. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Valin Ismail Nurul Fazri Elfikri Nurul Putri Fajrianty Nur’ain Humolungo Nuvazria Achir Pelu, Febriyanti Potale, Mutiara Potale, Rilla Miftahuljannah Putri Amaliah Baderung Putri H. Yassin Putri, Viorizza Suciani Rahayu Budiiswanti, Srinorindra Rahim, Erman Rahmah Y. Mantali , Avelia Rahmah Y. Mantali, Avelia Rahmat Kokalo, Milawaty Rahmat Noholo Rahmat Teguh Santoso Gobel Rahmawati Putri Musa Rasyid, Usman Rein Devrizal Ibrahim Resti Riancana Resti Riancana Retno Risalatun Solekha Ria Beu Ricca Aditya Rinoldi Mantali Rintjap, Arianty Junita Rulan Pobi Ryan Sukma Wibawa Sapitri Nusi, Devi Sarson, Mohammad Taufik Zulfikar Sazpah, Wahana Shyandra Putri Buhang Sigit Pratama Maulu Siti Rahmawati Djula Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri rahayu Ningsih Pongolingo Srinorindra Rahayu Budiiswanti Suci Nabila Mustapa Sudarmo, Lulu Salsabila Suwitno Yutye Imran Tamu, Ainnur R. Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Umar, Firmansyah Vifi Swarianata Vivi Oktaviani Pulukadang Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Windrawati I. Abuba Windrawati I. Abuba Yanti Aneta Yasin, Husain N Yusuf, Arni Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad