Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.306
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki Jurnal Hukum Novelty DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Eksekusi : Journal Of Law NOMOI Law Review Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh DEVELOPMENT : Journal of Community Engagement Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Locus Journal of Academic Literature Review Acta Law Journal Jurnal Malikussaleh Mengabdi Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues IJLSH Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Budi Bahreisy
Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN RESTORATIVE JUCTICE DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN Mutia, Salsabilla; Bahreisy, Budi; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13727

Abstract

This study aims to examine the application of restorative justice in domestic violence cases at the Bireuen District Prosecutor's Office. This research uses qualitative research with an empirical juridical approach. Based on the results of the research, it is that the efforts made by the Prosecutor's Office in implementing mediation follow the Attorney General's regulations Number 15 of 2020 in article 5 paragraph 1 concerning Termination of Prosecutors Based on Restorative Justice which is carried out for 14 days from the time the letter is submitted by the investigator to the Prosecutor's Office. There is also an obstacle that occurs during the mediation settlement process, namely the difficulty of uniting the opinions of the victim and the perpetrator in order to reach a mutual agreement. Furthermore, the pattern of mediation carried out by the Bireuen District Prosecutor's Office is mediation in court in accordance with the JAMPIDUM circular (Junior Attorney General for General Crimes) starting from RJ.1 to RJ.16.Keywords: Restorative Justice, Violence, Domestic.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo) hilmi, fauzi; Johari, Johari; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15933

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat, khususnya masyarakat Karo dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Karo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian adalah Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yaitu di atur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan selain Pasal 303 KUHP (3) tentang perjudian, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 bis KUHP tentang pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Upaya penyidikan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis yaitu: melakukan penyelidikan dan mencari informasi terkait tindak pidana judi sabung ayam, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian menangkap tersangka dan menyita barang bukti, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, dan yang terakhir melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan/hobby,faktor lemahnya penghayatan terhadap agama, faktor Lingkungan, faktor ekonomi. faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Fadhil, Muhammad; Yusrizal, Yusrizal; Bahreisy, Budi
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15198

Abstract

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana narkotika dengan syarat harus berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi terhadap narapidana ini sangat perlu dilakukannya pengawasan salah satunya pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, yang mana diketahui narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Bireuen dalam menjalani masa pemidanaannya sering melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap narapidana lain. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis regulasi yang mengatur tentang remisi di Lapas Narkotika Kelas IIB Bireuen, pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Bireuen, dan menganalisis faktor-faktor kendala apa yang mempengaruhi pengawasan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Bireuen. Hasil Penelitian didapatkan Regulasi yang mengatur tentang pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen merujuk pada Peraturan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pengawasan terhadap narapidana narkotika tentang berkelakuan baik masih terdapat kekurangan dalam hal pengamanan terhadap narapidana narkotika yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen masih terjadinya pelanggaran disiplin yaitu narapidana narkotika melakukan kekerasan atau penganiayaan pada narapidana narkotika lainnya sehingga pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan kekerasan dan penganiayaan tersebut tidak dapat diusulkan pemberian remisi. Kendala Pengawasan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yaitu disebabkan oleh Kurangnya Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Kurangnya sarana pemantau (CCTV) untuk melihat perilaku narapidana narkotika, dan Faktor dari narapidana narkotika yang tidak berperilaku baik di Lembaga Pemasyarakatan.
Optimizing Aceh’s Traditional Institutions to Provide Legal Protection for Children in Legal Conflict Anggreini, Rini; Budi Bahreisy; Nurmalawaty
Acta Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): December 2024
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v3i1.18968

Abstract

Children as the next generation of our nation, play a crucial role in the development and sustainability of a country. Society aspires to have children who are healthy, intelligent, cheerful, and assured of their survival and growth. However, the social reality often tells a different story, as many children must navigate the legal system for various reasons. Law Number 11 of 2012, concerning the Juvenile Criminal Justice System, introduces the concept of diversion. This concept aims to protect Children in Legal Conflict by shifting the resolution of their cases from the judicial process to an alternative process outside the criminal justice system. In this juvenile justice framework, Traditional Institutions also play an essential role. The involvement of community leaders in the implementation of the diversion agreement demonstrates that "traditional law" is still recognized and applicable in resolving children's cases. Based on this context, the study formulates the following questions: Why do Children in Legal conflicts have the right to protection? And how Optimizing Aceh’s Traditional Institutions can Provide Legal Protection for Children in Legal Conflict? The purpose of this study is to raise awareness and understanding of the significance of providing protection to Children in Legal Conflict while enhancing the role of Traditional Institutions in this legal protection. This research is categorized as normative legal research, utilizing secondary data obtained from legal materials. Data collection techniques include library research with qualitative data analysis. The findings reveal that children in legal conflict have the right to protection because Indonesia's ratification of the Convention on the Rights of the Child mandates it. This international commitment underscores key principles such as the best interests of the child, non-discrimination, survival and development, and respect for the child's participation, which must be prioritized in ensuring their protection. In this regard, the Aceh’s Traditional Institution plays a vital role in realizing this legal protection by resolving cases with an emphasis on deliberation. Therefore, optimizing the function of the Aceh’s Traditional Institution is necessary to achieve effective legal protection for children in conflict with the law.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm) Azmi, Chairul; Jamaluddin, Jamaluddin; Bahreisy, Budi; Hamdani, Hamdani
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.13236

Abstract

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur tentang putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm. terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena telah berdamai. Hasil Penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, menentukan bahwa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana dinamakan alasan penghapus pidana, yaitu: Alasan pembenar dan Alasan pemaaf. Analisis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/Pn Skm, terhadap putusan Pengadilan menurut penulis Hakim keliru. Hal ini berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa, yang menyebabkan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
TANGGUNG JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMINJAM YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING LEGAL (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan) Tarigan, Muhammad Azmi; Sulaiman, Sulaiman; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18499

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan fungsi mengatur dan mengawasi penyelenggaraan di sektor jasa keuangan. Permasalah penelitian ini yaitu: bagaimana tanggungjawab hukum OJK terhadap peminjam yang dirugikan akibat klausula baku dalam perjanjian pinjaman online yang berizin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi hubungan antara masyarakat dengan pelaku usaha jasa keuangan, serta mengetahui hambatan OJK didalam lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan dianalisis secara deskriptif. Narasumber penelitian yaitu Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan. Sumber dan jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer (UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, dan peraturan terkait). Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK menyediakan layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk nasabah pinjaman online berizin. OJK secara berkala melakukan pengawasan tematik terhadap aplikasi pinjol berizin dan melakukan pemeriksaan khusus jika terjadi sengketa. Namun, OJK menghadapi hambatan seperti ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan hasil pemeriksaan serta kurangnya pengaduan masyarakat melalui APPK, yang mengakibatkan minimnya informasi mengenai praktik pinjaman online.
Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Praja, Tasya Wiraning; Nur, Muhammad; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19597

Abstract

Korupsi telah menjadi permasalahan yang meresahkan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang salah satunya ialah kasus korupsi yang terkait dengan proyek pembangunan Monumen Samudera Pasai. Penjatuhan putusan bebas ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan tentang sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa bentuk dakwaan jaksa pada pelaku tindak pidana korupsi dan faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Monumen Samudera Pasai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yang melibatkan analisis perpustakaan serta pengkajian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bentuk dakwaan jaksa yang diajukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait pembangunan Monumen Samudera Pasai terdiri dari dakwaan primer dan subsider. Adapun faktor Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yang membuat hakim yakin ialah pada saat dilaksanakan sidang lapangan, ketika dilakukan cross check dikatakan dalam dakwaan bahwa kubah pada Monumen Samudera Pasai itu kurang namun setelah dilakukan pemeriksaan kubahnya lengkap dan kualitas betonnya sudah memenuhi kualifikasi. Kesimpulan kasus tindak pidana korupsi, terutama dalam hal pembuktian pentingnya kesempurnaan dalam penyusunan dakwaan dan proses pembuktian untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus korupsi di masa mendatang.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Krisna, Romi; Bahreisy, Budi; Alfikri, Albert
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18886

Abstract

Latar belakang ini membahas kekerasan di sekolah, termasuk penggunaan hukuman fisik untuk disiplin. Meskipun tujuan pendidikan adalah menciptakan lingkungan yang aman, kekerasan fisik dan verbal masih terjadi, berdampak negatif jangka panjang pada siswa. Perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang, seperti UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014, yang melarang kekerasan di lingkungan pendidikan. Pendekatan yang lebih manusiawi dan perlindungan hukum yang lebih kuat dibutuhkan untuk menciptakan pendidikan yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek yuridis mengenai kekerasan oleh guru terhadap siswa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta dampak kekerasan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang, dan analisis bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, kekerasan fisik dilarang. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan kasih sayang dalam pendidikan, sementara KUHP dan UU Perlindungan Anak mengatur sanksi untuk kekerasan oleh guru. Dampak kekerasan pada siswa meliputi fisik (rasa sakit), psikologis (emosi labil), dan sosial (isolasi). Hukuman fisik tidak efektif untuk disiplin dan justru merugikan perkembangan siswa. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya dilakukan dalam suasana ramah dan penuh cinta agar siswa merasa aman untuk belajar.
The Legal Position of Corporate Crime in Indonesia Joelman Subaidi; Budi Bahreisy
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 1 No. 1 (2024): IJLSH - July 2024
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v1i1.143

Abstract

In the context of Indonesian criminal law, legal subjects extend beyond humans or individuals to include legal entities or corporations. Corporations, as legal entities that can be held accountable for their actions, are subject to a range of legal frameworks, including those outlined in various laws such as Law No. 7 Drt. Year 1955 concerning Investigation, Prosecution and Trial of Economic Crimes, Law No. 31 Year 1999 as amended by Law No. 20 Year 2001 concerning Amendments to Law No. 31 Year 1999 concerning Eradication of Crimes, Law No. 9 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing, Law No. 31 Year 1999 concerning Corruption Eradication, Law No. 41 Year 1999 concerning Forestry and others. Criminalizing corporations differs from criminalizing individuals due to the inherently distinct nature of corporations, which is not subject to the same legal principles as individuals within the criminal law. While certain forms of punishment can be imposed upon people, they are not applicable to corporations; for example, imprisonment and death penalty. Therefore, it is necessary to impose an appropriate form of punishment on corporations in order to achieve the objectives of criminalization. Accordingly, a variety of sanctions exist that are regulated by several different laws, including probation sanctions, equity fines, diversion to alternative sanctions, supplemental sanctions, community service sanctions, the authority of external legal entities, and the requirement to purchase shares.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KERUGIAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI Bahreisy, Budi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i2.63

Abstract

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut denga memasukkannya kedalam banking system (sistem keuangan). Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana implementasi undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap kerugian negara dari tindak pidana korupsi pada putusan Mahkamah Agung No. 1605K/Pid.Sus/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010. Penerapan Undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No: 1605 K/Pid.Sus/ 2014 hakim Pengadilan Negeri menerapkan Undang-undang No. 8 tahun  2010 tehadap kasus korupsi tersebut, yaitu dengan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, denda, membayar uang pengganti, dan merampas aset yang dimiliki terdakwa dari hasil tindak pidana.
Co-Authors Abul Khair Albert Alfikri Andra Fanizha Mendrofa Anggreini, Rini ANZIKRI, WILLY Asrillah Asrillah Azhawa, Vina Azmi, Chairul Birrul Walidaini Camelia Billah Puteri Ferdy Saputra Ferdy Saputra Firman Alfathy Fitri Maghfirah Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hapzi Ali Harahap, Mohammad Azmi Hasugian, Syarah Tilawah Herinawati, Herinawati Hidayat Hidayat Hidayat, Hidayat hilmi, fauzi Husni Husni Irawan, Yoga Harlis Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Johari Johari Johari Juliadi Lingga Jusmadi Sikumbang Khodijah Nasution, Fitri Krisna, Romi Lazuardi, Abit Mahmud Mulyadi Muh. fahrudin Alawi Muhammad Fadhil Muhammad Fikry Muhammad Hamdan Muhammad Muthi Al zakawali Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Nur Muhammad Ridho Fadli Mutia, Salsabilla Narayana, Suwandi Nasrianti, Nasrianti Novia, Julia Putri Nuribadah, Nuribadah Nurmalawaty Praja, Tasya Wiraning Prianto, Agil Dwimei Ramziati Ramziati Ramziati Rasyid, Laila Muhammad redha maulana Riasni Bakkara Romi Asmara Saputra, Ferdy Sastro, Marlia Sela Azkia Shira Thani Subaidi, Joelman Sulaiman Sulaiman Sumiadi Sumiadi Syafruddin Hasibuan Tanjung, Yogi Fahri Tarigan, Muhammad Azmi Thani, Shira Wiranti Akmalasari, Nur Raihan Yusrizal Yusrizal Hasbi Zainal Abidin Zulfina, Zulfina Zulfiqri, Muhammad