Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.314
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki Jurnal Hukum Novelty Jurnal Penelitian Hukum De Jure DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Eksekusi : Journal Of Law NOMOI Law Review Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Locus Journal of Academic Literature Review Acta Law Journal Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Batavia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues IJLSH Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Jurnal Legislasi Indonesia
Budi Bahreisy
Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT HAK MILIK (Studi Putusan No. 169/Pid.B/2022/PN Idi) Wiranti Akmalasari, Nur Raihan; Subaidi, Joelman; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13048

Abstract

AbstrakTindak pidana penggelapan yang di muat pada Pasal 372 KUHP termasuk salah satu jenis tindak pidana yang berupa perampasan hak milik seseorang dengan tidak sah. Pelanggaran ini tidak terbatas pada bidang tertentu dan dapat dilakukan oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat lapisan bawah hingga pemegang kekuasaan. Penggelapan terjadi ketika seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan kepada mereka, yang pada akhirnya mengarah pada pengkhianatan terhadap kepercayaan tersebut karena kurangnya kejujuran. Tujuan dari pengkajian ini yaitu guna mendalami kebijakan hukum seputar tindak pidana penggelapan dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atas individu yang melakukan penggelapan sertifikat hak milik yang bisa menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar.                Metode yang dipakai yaitu pengkajian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, kasus serta konseptual. Sumber data yang di pakai yakni bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Pada pengumpulan data dipakai teknik berdasarkan studi kepustakaan.                Hasil pengkajian memperlihatkan pada kasus No.169/Pid.B/2022/PN. Idi, diketahui bahwasanya yang bersangkutan telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang termuat pada pasal 372, sehingga merupakan delik penggelapan dan membuat pelakunya dikenakan akibat hukum. Pelaku diadili dengan pasal 372 KUHP dengan potensi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini telah mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dan mendasarkan putusannya pada bukti-bukti yang diajukan, antara lain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan. Diharapkan majelis hakim bisa menganalisis dengan cermat kenyataan-kenyataan yang terkuak selama persidangan dan menyimpulkan bahwa terdakwa memang mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan mempertimbangkan kondisi mental dan fisiknya pada saat pelanggaran dilakukan.Dalam mengadili orang-orang yang terlibat dalam penggelapan, penting bagi hakim untuk mengandalkan dakwaan jaksa dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Pendekatan ini memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak korban terlindungi. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi beratnya kejahatan dan hukuman yang tepat. Keputusan-keputusan ini harus diambil bukan hanya dalam ruang sidang; Hakim mempunyai kewenangan untuk mengusut tuntas dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kata kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Sertifikat Hak Milik
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Hasugian, Syarah Tilawah; Nasrianti, Nasrianti; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.8187

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak informasi terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online dan untuk menganalisis upaya hukum atas pelanggaran hak informasi terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum positif, dalam arti menghimpun memaparkan mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma dan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online. Hasil penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online dan upaya hukum atas pelanggaran hak informasi dalam transaksi jual beli online. Saran yang diberikan yaitu Pemerintah atau pihak yang berwenang agar melakukan sosialisasi terkait perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online agar konsumen dapat mengetahui langkah apa yang akan dilakukan ketika telah dirugikan mengingat Undang-Undang mengatur perlindungan konsumen namun masih banyak pelaku usaha melakukan kecurangan yang merugikan konsumen dan hendaknya calon konsumen lebih memperhatikan dan bijak dalam melakukan transaksi jual beli online. Kata Kunci: Informasi, Jual-Beli, Konsumen, Online, Perlindungan.
PENERAPAN RESTORATIVE JUCTICE DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN Mutia, Salsabilla; Bahreisy, Budi; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13727

Abstract

This study aims to examine the application of restorative justice in domestic violence cases at the Bireuen District Prosecutor's Office. This research uses qualitative research with an empirical juridical approach. Based on the results of the research, it is that the efforts made by the Prosecutor's Office in implementing mediation follow the Attorney General's regulations Number 15 of 2020 in article 5 paragraph 1 concerning Termination of Prosecutors Based on Restorative Justice which is carried out for 14 days from the time the letter is submitted by the investigator to the Prosecutor's Office. There is also an obstacle that occurs during the mediation settlement process, namely the difficulty of uniting the opinions of the victim and the perpetrator in order to reach a mutual agreement. Furthermore, the pattern of mediation carried out by the Bireuen District Prosecutor's Office is mediation in court in accordance with the JAMPIDUM circular (Junior Attorney General for General Crimes) starting from RJ.1 to RJ.16.Keywords: Restorative Justice, Violence, Domestic.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo) hilmi, fauzi; Johari, Johari; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15933

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat, khususnya masyarakat Karo dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Karo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian adalah Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yaitu di atur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan selain Pasal 303 KUHP (3) tentang perjudian, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 bis KUHP tentang pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Upaya penyidikan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis yaitu: melakukan penyelidikan dan mencari informasi terkait tindak pidana judi sabung ayam, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian menangkap tersangka dan menyita barang bukti, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, dan yang terakhir melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan/hobby,faktor lemahnya penghayatan terhadap agama, faktor Lingkungan, faktor ekonomi. faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
Penyuluhan Hukum Terkait Judi Online Bagi Generasi Milenial (Studi di Kota Banda Aceh) Iskandar, Hadi; Bahreisy, Budi; Saputra, Ferdy; Asmara, Romi; Yusrizal, Yusrizal; Hidayat, Hidayat
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 4, No 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v4i1.4488

Abstract

The development of technology and information in the form of the internet has grown rapidly. Not only for the elderly, but also for young people who use it, the increasingly easy use of the internet has been misused for gambling games. Initially people access online games, then out of curiosity and curiosity, people follow online gambling. Online games as an unreal virtual space make users free to do things that are prohibited in life, both in religious norms and prohibited by law, such as online gambling. Based on this background, the formulation of the problem from this legal counseling is how the criteria for online gambling criminal acts and how to sanction online gambling crimes in the perspective of Islamic law and national law. This legal counseling activity is carried out using lecture and discussion methods. Participants were given motivation and understanding about understanding online gambling in the perspective of Islamic criminal law and national criminal law. In addition, participants were given material on the importance of understanding the criteria for acts of online gambling and the sanctions of online gambling crimes. The objectives of the service to the millennial generation in Banda Aceh City are to: 1). Provide knowledge about the criteria for online gambling crimes and 2). Providing understanding to the millennial generation about online gambling criminal sanctions in the perspective of Islamic Law and National Law. this is also part of capturing problems that occur in society.
Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Fadhil, Muhammad; Yusrizal, Yusrizal; Bahreisy, Budi
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15198

Abstract

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana narkotika dengan syarat harus berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi terhadap narapidana ini sangat perlu dilakukannya pengawasan salah satunya pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, yang mana diketahui narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Bireuen dalam menjalani masa pemidanaannya sering melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap narapidana lain. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis regulasi yang mengatur tentang remisi di Lapas Narkotika Kelas IIB Bireuen, pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Bireuen, dan menganalisis faktor-faktor kendala apa yang mempengaruhi pengawasan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Bireuen. Hasil Penelitian didapatkan Regulasi yang mengatur tentang pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen merujuk pada Peraturan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pengawasan terhadap narapidana narkotika tentang berkelakuan baik masih terdapat kekurangan dalam hal pengamanan terhadap narapidana narkotika yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen masih terjadinya pelanggaran disiplin yaitu narapidana narkotika melakukan kekerasan atau penganiayaan pada narapidana narkotika lainnya sehingga pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan kekerasan dan penganiayaan tersebut tidak dapat diusulkan pemberian remisi. Kendala Pengawasan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yaitu disebabkan oleh Kurangnya Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, Kurangnya sarana pemantau (CCTV) untuk melihat perilaku narapidana narkotika, dan Faktor dari narapidana narkotika yang tidak berperilaku baik di Lembaga Pemasyarakatan.
Optimizing Aceh’s Traditional Institutions to Provide Legal Protection for Children in Legal Conflict Anggreini, Rini; Budi Bahreisy; Nurmalawaty
Acta Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): December 2024
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v3i1.18968

Abstract

Children as the next generation of our nation, play a crucial role in the development and sustainability of a country. Society aspires to have children who are healthy, intelligent, cheerful, and assured of their survival and growth. However, the social reality often tells a different story, as many children must navigate the legal system for various reasons. Law Number 11 of 2012, concerning the Juvenile Criminal Justice System, introduces the concept of diversion. This concept aims to protect Children in Legal Conflict by shifting the resolution of their cases from the judicial process to an alternative process outside the criminal justice system. In this juvenile justice framework, Traditional Institutions also play an essential role. The involvement of community leaders in the implementation of the diversion agreement demonstrates that "traditional law" is still recognized and applicable in resolving children's cases. Based on this context, the study formulates the following questions: Why do Children in Legal conflicts have the right to protection? And how Optimizing Aceh’s Traditional Institutions can Provide Legal Protection for Children in Legal Conflict? The purpose of this study is to raise awareness and understanding of the significance of providing protection to Children in Legal Conflict while enhancing the role of Traditional Institutions in this legal protection. This research is categorized as normative legal research, utilizing secondary data obtained from legal materials. Data collection techniques include library research with qualitative data analysis. The findings reveal that children in legal conflict have the right to protection because Indonesia's ratification of the Convention on the Rights of the Child mandates it. This international commitment underscores key principles such as the best interests of the child, non-discrimination, survival and development, and respect for the child's participation, which must be prioritized in ensuring their protection. In this regard, the Aceh’s Traditional Institution plays a vital role in realizing this legal protection by resolving cases with an emphasis on deliberation. Therefore, optimizing the function of the Aceh’s Traditional Institution is necessary to achieve effective legal protection for children in conflict with the law.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm) Azmi, Chairul; Jamaluddin, Jamaluddin; Bahreisy, Budi; Hamdani, Hamdani
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.13236

Abstract

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur tentang putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm. terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena telah berdamai. Hasil Penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, menentukan bahwa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana dinamakan alasan penghapus pidana, yaitu: Alasan pembenar dan Alasan pemaaf. Analisis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/Pn Skm, terhadap putusan Pengadilan menurut penulis Hakim keliru. Hal ini berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa, yang menyebabkan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
TANGGUNG JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMINJAM YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING LEGAL (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan) Tarigan, Muhammad Azmi; Sulaiman, Sulaiman; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18499

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan fungsi mengatur dan mengawasi penyelenggaraan di sektor jasa keuangan. Permasalah penelitian ini yaitu: bagaimana tanggungjawab hukum OJK terhadap peminjam yang dirugikan akibat klausula baku dalam perjanjian pinjaman online yang berizin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi hubungan antara masyarakat dengan pelaku usaha jasa keuangan, serta mengetahui hambatan OJK didalam lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan dianalisis secara deskriptif. Narasumber penelitian yaitu Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan. Sumber dan jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer (UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, dan peraturan terkait). Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK menyediakan layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk nasabah pinjaman online berizin. OJK secara berkala melakukan pengawasan tematik terhadap aplikasi pinjol berizin dan melakukan pemeriksaan khusus jika terjadi sengketa. Namun, OJK menghadapi hambatan seperti ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan hasil pemeriksaan serta kurangnya pengaduan masyarakat melalui APPK, yang mengakibatkan minimnya informasi mengenai praktik pinjaman online.
Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Praja, Tasya Wiraning; Nur, Muhammad; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19597

Abstract

Korupsi telah menjadi permasalahan yang meresahkan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang salah satunya ialah kasus korupsi yang terkait dengan proyek pembangunan Monumen Samudera Pasai. Penjatuhan putusan bebas ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan tentang sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa bentuk dakwaan jaksa pada pelaku tindak pidana korupsi dan faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Monumen Samudera Pasai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yang melibatkan analisis perpustakaan serta pengkajian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bentuk dakwaan jaksa yang diajukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait pembangunan Monumen Samudera Pasai terdiri dari dakwaan primer dan subsider. Adapun faktor Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yang membuat hakim yakin ialah pada saat dilaksanakan sidang lapangan, ketika dilakukan cross check dikatakan dalam dakwaan bahwa kubah pada Monumen Samudera Pasai itu kurang namun setelah dilakukan pemeriksaan kubahnya lengkap dan kualitas betonnya sudah memenuhi kualifikasi. Kesimpulan kasus tindak pidana korupsi, terutama dalam hal pembuktian pentingnya kesempurnaan dalam penyusunan dakwaan dan proses pembuktian untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus korupsi di masa mendatang.
Co-Authors - Fakhrurrazi Abul Khair Albert Alfikri Andra Fanizha Mendrofa Anggreini, Rini ANZIKRI, WILLY Asrillah Asrillah Azhawa, Vina Azmi, Chairul Camelia Billah Puteri Ferdy Saputra Ferdy Saputra Firman Alfathy Fitri Maghfirah Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hapzi Ali Harahap, Mohammad Azmi Hasugian, Syarah Tilawah Herinawati, Herinawati Hidayat Hidayat Hidayat, Hidayat Hilda, Rauzana hilmi, fauzi Husni Husni Irawan, Yoga Harlis Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Johari Johari Juliadi Lingga Jusmadi Sikumbang Khodijah Nasution, Fitri Krisna, Romi Kurniadi Kurniadi, Kurniadi Lazuardi, Abit Mahmud Mulyadi Meliza, Richa Muh. fahrudin Alawi Muhammad Fadhil Muhammad Hamdan Muhammad Muthi Al zakawali Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Ridho Fadli Mutia, Salsabilla Narayana, Suwandi Nasrianti, Nasrianti Nirzalin Novia, Julia Putri Nuribadah, Nuribadah Nurmalawaty Nurmalawaty Nurmalawaty Praja, Tasya Wiraning Prianto, Agil Dwimei Ramziati Ramziati Ramziati Rasyid, Laila Muhammad redha maulana Riasni Bakkara Rizki Yunanda Romi Asmara Saputra, Ferdy Sastro, Marlia Sela Azkia Suadi Suadi Subaidi, Joelman Sulaiman Sulaiman Syafruddin Hasibuan Tanjung, Yogi Fahri Tarigan, Muhammad Azmi Thani, Shira Ummi Kalsum Wiranti Akmalasari, Nur Raihan Yusrizal Yusrizal Hasbi Yusrizal Yusrizal Zainal Abidin Zhou, Weihuan Zulfina, Zulfina Zulfiqri, Muhammad