Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.314
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Mahupiki Jurnal Hukum Novelty Jurnal Penelitian Hukum De Jure DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Eksekusi : Journal Of Law NOMOI Law Review Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Locus Journal of Academic Literature Review Acta Law Journal Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Batavia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues IJLSH Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Jurnal Legislasi Indonesia
Budi Bahreisy
Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE) Azhawa, Vina; Bahreisy, Budi; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23144

Abstract

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan khusus. Anak sebagai pelaku kejahatan tidak dapat disamakan perlakuannya dengan orang dewasa, mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan mental, emosional, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh penyidik Polres Kota Lhokseumawe terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Kota Lhokseumawe, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengedepankan prinsip restorative justice melalui upaya diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaannya, penyidik menjalankan proses penyidikan sesuai dengan KUHAP, memperhatikan hak-hak anak, serta melibatkan pihak keluarga, BAPAS, dan lembaga terkait dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan. Jika diversi berhasil, kasus tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan; namun jika gagal, proses hukum akan berlanjut ke pengadilan.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENYUAP BUPATI DALAM KASUS PROYEK PEMERINTAH (Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn) Narayana, Suwandi; Bahreisy, Budi; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23204

Abstract

suap menyuap menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih terus ada, yang bahkan dianggap seperti budaya dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Apabila ditarik ke masa yang lalu, fakta menunjukan bahwasannya terjadi banyak kasus penyuapan yang dilakukan oleh pejabat negara, pada prakteknya yang menjadi bahan suap yaitu berupa uang. Sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana suap menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyuapan terhadap bupati dalam kasus proyek pemerintah berdasarkan putusan .nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn dan Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku penyuap bupati dalam kasus proyek pemerintah.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn masih terdapat kekurangan dan pertimbangan hakim terhadap terdakwa dan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana yang tegas dan mempertimbangkan dari segala aspek. Termasuk mempertimbangkan terdakwa pernah dihukum dengan kasus tindak pidana suap terhadap bupati sebelumnya. Saran dari penulis diperlukan adanya penguatan penegakkan hukum oleh lembaga penegak hukum, khususnya dalam hal mempersiapkan hakim yang memiliki integritas moral dalam memutus suatu perkara Tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang tegas dapat mempengaruhi penerapan hukum yang lebih maksimal.
EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS Tanjung, Yogi Fahri; Nasir, Muhammad; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19334

Abstract

Perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap aktivitas manusia, termasuk dalam pengelolaan pelanggaran lalu lintas. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum dalam lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan ETLE, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian kendala tersebut di Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan kuesioner, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat dari 5.419 pelanggar pada tahun 2022 menjadi 13.566 pelanggar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ETLE di Kota Medan belum sepenuhnya efektif. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya jumlah kamera ETLE di persimpangan, faktor cuaca, pemahaman masyarakat yang terbatas, adanya kendaraan dengan plat palsu, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya penyelesaian yang disarankan meliputi peningkatan jumlah kamera ETLE, perbaikan dan perluasan jaringan sistem, sosialisasi kepada masyarakat, pengenaan biaya tambahan saat pembayaran pajak bagi pelanggar, pengecekan plat kendaraan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penambahan anggaran untuk program ETLE. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi dan perbaikan sistem ETLE agar dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menegakkan hukum lalu lintas di Kota Medan. 
PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KEBUN WARGA (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen) ANZIKRI, WILLY; NASIR, MUHAMMAD; BAHREISY, BUDI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19532

Abstract

ABSTRACKCustomary dispute resolution is a traditional system used to resolve conflicts and maintain stability in society and is generally carried out through deliberation or kinship. Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the development of traditional life and customs in article 13 letter j, then if there is a dispute over customary violations regarding pets, then the solution in the community uses customary law. The purpose of this research is to find out about the regulation of controlling livestock according to the Law, the Aceh Qanun, the Bireuen Regency Qanun, and the Qanun in Gampong Term Alue, the obstacles faced in implementing compensation and the efforts made to resolve them.This research uses an empirical juridical approach, qualitative methods with field data collection techniques, namely observation, interviews and documentation with sampling using purposive sampling techniques. The results of this research indicate that unlawful acts committed by pet owners that cause harm to other people must be held accountable in accordance with the traditional regulations of the Panjang Alue gampong. Victims lack of understanding in obtaining legal protection is a problem that must be faced, so it is recommended that village officials increase public awareness about the responsibilities of pet owners through socialization and education programs about the responsibilities of livestock owners so that it can help prevent conflicts and increase mutual understanding among public.Keywords : Dispute Resolution, Customary Law, Pet.AbstrakPenyelesaian sengketa adat merupakan sistem tradisional yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga stabilitas dalam masyarakat dan pada umumnya dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam pasal 13 huruf j maka apabila terjadi sengketa pelanggaran adat tentang hewan peliharaan, maka penyelesaian di masyarakat menggunakan hukum Adat. Tujuan penelitian untuk mengetahui mengenai pengaturan penertiban hewan ternak menurut Undang-Undang, Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Bireuen, serta Qanun yang ada di Gampong Jangka Alue, kendala yang dihadapi dalam pemberian ganti rugi terhadap pemilik hewan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adat terhadap pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pada kebun warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sempling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik hewan peliharaan sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain harus dipertanggung jawabkan sesuai peraturan adat gampong Jangka Alue. Ketidakpahaman korban dalam mendapatkan perlindungan hukum menjadi suatu masalah yang harus dihadapi, sehingga disarankan agar perangkat desameningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab melalui program sosialisasi dan edukasi tentang tanggung jawabpemilik hewan ternak sehingga dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan pemahaman bersama di antara masyarakat.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat, Hewan Peliharaan.
Resolution of the Jiwasraya insurance case: Government perspective on ensuring legal certainty and justice Saputra, Ferdy; Yusrizal; Bahreisy, Budi; Rasyid, Laila Muhammad
Jurnal Hukum Novelty Vol. 16 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jhn.v16i2.29448

Abstract

Introduction to the Problem: The Jiwasraya insurance scandal exposed major weaknesses in Indonesia’s legal oversight of state-owned enterprises, particularly in corporate governance, fiduciary responsibility, and regulatory enforcement. Despite multiple government interventions, the lack of accountability and transparency eroded public trust and questioned the integrity of legal policy. Purpose/Objective of Study: This article examines the government’s legal and policy measures in addressing the Jiwasraya crisis, focusing on how these efforts align with the principles of legal certainty, justice, and Good Corporate Governance (GCG). Design/Methodology/Approach: Employing a normative juridical method with statute and comparative approaches, the study analyzes statutory frameworks, court decisions, and administrative responses, supported by comparative insights from China, Germany, and the United Kingdom. Findings: The findings reveal that government measures, such as corporate restructuring, the establishment of IFG Life, and criminal prosecution, remain largely reactive and lack structural reform. The study argues for the codification of fiduciary duties, strengthening corporate criminal liability, and the selective imposition of severe penalties in corruption cases causing extensive state losses. Furthermore, the absence of transitional legal norms and enforceable state guarantees leaves non-migrated policyholders without legal protection. These findings highlight the urgency of reforming Indonesia’s corporate and financial governance system to restore legal certainty and uphold justice. Paper Type: Research Article
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 ( Studi Putusan : No. 54/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Mdn) Khodijah Nasution, Fitri; Bahreisy, Budi; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16275

Abstract

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dengan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. Pokok permasalahannya bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan analisis putusan hakim pada  putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia, sudah tepat jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam analisis putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan hukuman yang ada pada Pasal 52 KUHP yang hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari vonis Majelis Hakim supaya memberikan efek jera.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK Prianto, Agil Dwimei; Bahreisy, Budi; Alfikri, Albert
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18204

Abstract

Kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan terrnak merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu. Perlu dipahami pemilik ternak sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh hewannya. Permasalahan dari penelitian ini adalah aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak dan pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak dan pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif-kompratif. Sumber hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi korban. Secara keseluruhan, pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak mencakup berbagai aspek dari hukum pidana, perdata, dan adat, yang masing-masing memiliki pendekatan dan prinsip tersendiri untuk menangani permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak sesuai dengan keadaan dan norma yang berlaku di masyarakat dan negara hukum. Tanggung jawab hukum pemilik hewan ternak yang lalai terhadap hewan peliharaannya sehingga mencelakai dan/atau menyebabkan kerugian yang nyata-nyata bagi orang lain, dalam perspektif hukum positif dapat dituntut secara pidana dan juga digugat perdata, atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dan dalam prespektif hukum adat pertanggungjawaban hukuman dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak adalah dengan ganti rugi. 
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND Anggreini, Rini; Bahreisy, Budi; Nurmalawaty
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 4 (2025): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i4.195

Abstract

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang lebih dan mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa termasuk juga pada anak yang melakukan pelanggaran hukum. Diperlukan sistem hukum untuk menanganinya dengan jelas dan adil, karna masa depan anak perlu diperhatikan. Anak berkonflik dengan hukum disebabkan oleh pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukannya. Pemahaman ini menunjukkan pentingnya peran nilai atau norma dalam masyarakat sebagai bagian dari hukum yang ditetapkan oleh negara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sistem hukum penanganan anak yang berkonflik dengan hukum antara Indonesia dan Thailand. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, historis, perbandingan hukum dan konseptual. Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum antara sistem hukum Indonesia dan Thailand, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori: 1) peraturan perundang-undangan yang mengatur; 2) batasan usia anak; 3) fasilitas yang berhubungan dengan anak yang berkonflik dengan hukum; dan 4) pelaksanaan diversi.
PENYULUHAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH UNTUK MENGURANGI PRAKTIK CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL Johari, Johari; Thani, Shira; Abidin, Zainal; Bahreisy, Budi; Kalsum, Ummi; Herinawati, Herinawati
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9, No 1 (2026): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v9i1.%p

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menguji efektivitas model penyuluhan hukum yang adaptif kepada mahasiswa semester I Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam upaya spesifik mengurangi praktik cyberbullying di media sosial, terutama yang terkait dengan delik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE (Pasal 27A dan 28 ayat (2)). Kegiatan ini didorong oleh data statistik yang menunjukkan bahwa cyberbullying mencapai 42% dari total kasus di media sosial dan Indonesia menduduki peringkat terendah dalam Indeks Kesopanan Digital se-Asia Tenggara. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung (direct counseling) melalui pemaparan materi mendalam dan diskusi interaktif selama satu hari. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan di kalangan peserta mengenai konsekuensi hukum dan dampak psikologis cyberbullying. Model penyuluhan interaktif terbukti efektif menstimulasi kesadaran hukum (sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto) dan berfungsi sebagai mekanisme deterensi preventif. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah penyuluhan hukum berbasis UU ITE terbaru merupakan intervensi yang strategis dan berhasil memberdayakan mahasiswa dengan pemahaman hukum yang kuat untuk membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab
Legal Professionals as Gatekeepers in Indonesia’s Anti–Money Laundering Regime: Balancing Reporting Duties and Professional Confidentiality Bahreisy, Budi; Nurmalawaty, Nurmalawaty; Saputra, Ferdy; Anggreini, Rini; Zhou, Weihuan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18629440

Abstract

Money laundering increasingly relies on “gatekeepers”—professional intermediaries who enable the creation of legal and financial structures that may obscure illicit proceeds. In Indonesia, the anti–money laundering framework largely concentrates reporting obligations on financial service providers, while the regulatory position of legal professionals (including lawyers, notaries, and land deed officials/PPAT) remains contested due to professional confidentiality duties. This article employs doctrinal (normative) legal research by analyzing Indonesia’s anti–money laundering legislation and implementing regulations and situating them against international standards promoted by Financial Action Task Force and guidance from United Nations Office on Drugs and Crime. The analysis identifies a regulatory gap in clarifying when and how legal professionals should function as reporting parties, particularly for high-risk activities such as establishing legal entities, handling client funds, and conducting property transactions. The article further examines the tension between suspicious transaction reporting and professional secrecy, arguing for a calibrated, risk-based approach that defines reportable activities, provides legal certainty and safe-harbor protections, strengthens supervision and compliance mechanisms, and enhances coordination with PPATK. These measures are proposed to reinforce integrity in Indonesia’s financial system while safeguarding legitimate professional confidentiality.
Co-Authors - Fakhrurrazi Abul Khair Albert Alfikri Andra Fanizha Mendrofa Anggreini, Rini ANZIKRI, WILLY Asrillah Asrillah Azhawa, Vina Azmi, Chairul Camelia Billah Puteri Ferdy Saputra Ferdy Saputra Firman Alfathy Fitri Maghfirah Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hapzi Ali Harahap, Mohammad Azmi Hasugian, Syarah Tilawah Herinawati, Herinawati Hidayat Hidayat Hidayat, Hidayat Hilda, Rauzana hilmi, fauzi Husni Husni Irawan, Yoga Harlis Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Johari Johari Juliadi Lingga Jusmadi Sikumbang Khodijah Nasution, Fitri Krisna, Romi Kurniadi Kurniadi, Kurniadi Lazuardi, Abit Mahmud Mulyadi Meliza, Richa Muh. fahrudin Alawi Muhammad Fadhil Muhammad Hamdan Muhammad Muthi Al zakawali Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Ridho Fadli Mutia, Salsabilla Narayana, Suwandi Nasrianti, Nasrianti Nirzalin Novia, Julia Putri Nuribadah, Nuribadah Nurmalawaty Nurmalawaty Nurmalawaty Praja, Tasya Wiraning Prianto, Agil Dwimei Ramziati Ramziati Ramziati Rasyid, Laila Muhammad redha maulana Riasni Bakkara Rizki Yunanda Romi Asmara Saputra, Ferdy Sastro, Marlia Sela Azkia Suadi Suadi Subaidi, Joelman Sulaiman Sulaiman Syafruddin Hasibuan Tanjung, Yogi Fahri Tarigan, Muhammad Azmi Thani, Shira Ummi Kalsum Wiranti Akmalasari, Nur Raihan Yusrizal Yusrizal Hasbi Yusrizal Yusrizal Zainal Abidin Zhou, Weihuan Zulfina, Zulfina Zulfiqri, Muhammad