Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.063
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Veritas et Justitia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC UIR LAW REVIEW Jurnal Selat Jurnal Bina Praja Jurnal Wawasan Yuridika Kemudi Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Leadership in Organizations Jurnal Abdi Insani Corruptio Journal La Sociale Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business Pancasila and Law Review Mimbar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Journal Research of Social Science, Economics, and Management Social Issues Quarterly Jurmas Azam Insan Cendikia Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Archipelago Indonesian Tourism Journal Khidmat: Journal Community Service Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Oksep Adhayanto
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016 Oksep Adhayanto; Nurhasanah Nurhasanah
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.114 KB) | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1664

Abstract

Evaluasi terhadap pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Permasalahan penelitian adalah bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dan bagaimana rekomendasi terkait dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga dari tahun 2013 s/d tahun 2015 dapat dikatakan sukses dengan rata-rata realisasi penerimaan sebesar 108.79%, namun jika dilihat dari rata-rata realisasi keseluruhan pertahun justru terjadi trend penurunan capaian realisasi. Jika dilihat trend realisasi penerimaan dari tahun 2013 s/d tahun 2015 secara lebih rinci hanya retribusi perizinan tertentu yang mengalami tren peningkatan, sedangkan pajak daerah mengalami tren peningkatan pada tahun 2014 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2015. Materi muatan perda pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lingga secara umum sudah baik. Beberapa masukan menginginkan agar besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati agar mudah ketika akan dilakukan perubahan dan penyesuaian besaran tarif.
HUKUM, MORAL, DAN KEKUASAAN DALAM TELAAH (Hukum adalah Alat Teknis Sosial) Fithriatus Shalihah; Oksep Adhayanto
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no4.735

Abstract

AbstractThe negative impact of the use of law as a means of changing society in authoritarian countries is seen already clear when in authority a regime that was decades on authority in Indonesia. The regime overcome all the forces that exist in society and the bureaucracy is crucial. Political parties in that era were not independent. The decisions in the field of legislation more influenced by the government's political vision. Here, the law has been used as synonymous with power, so that can not be distinguished more clearly, where the law where power, where “rechtsstaat” and where “machtstaat”, where state laws and which countries tyranny legitimized by law. The law should be given charges philosophical truth values are deduced from the principles of the law by the authorities, in fact the loaded power itself that must be regarded as truth. Manipulation of the truth that's going on here is misdirection logic through language games that the law is the same as the laws in the flow of positivism. Keywords: Legal, Moral and Authority AbstrakDampak negatif penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dalam negara otoriter terlihat sudah secara terang benderang ketika berkuasanya sebuah rezim yang puluhan tahun berkuasa di Indonesia. Rezim tersebut mengatasi semua kekuatan yang ada dalam masyarakat dan birokrasinya sangat menentukan. Partai-partai politik pada era itu tidak mandiri. Keputusan-keputusan di bidang legislasi lebih banyak diwarnai oleh visi politik pemerintah. Disini hukum telah dijadikan identik dengan kekuasaan, sehingga tidak dapat dibedakan lagi secara tegas, mana hukum mana kekuasaan, mana rechtsstaat dan mana machtstaat, mana negara hukum dan mana negara tirani yang dilegitimasi secara hukum. Hukum yang seharusnya diberi muatan-muatan nilai-nilai kebenaran filosofis yang dideduksi dari asas-asas hukum oleh kekuasaan, pada kenyataanya diberi muatan kekuasaan itu sendiri yang harus dipandang sebagai kebenaran. Manipulasi kebenaran yang terjadi disini berakar penyesatan logika melalui permainan bahasa (language of the game) bahwa hukum itu sama dengan undang-undang dalam aliran positivisme. Kata Kunci: Hukum, Moral, dan Kekuasaan 
Comparison of the President Prerogative Rights in Indonesia Constitutions Oksep Adhayanto; Irman Irman; Fithriatus Shalihah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v12no3.1329

Abstract

Prerogative rights can be interpreted as privileges or privileges, The Indonesian constitutional history that has used several constitutions indirectly has implications for the practice of the use of prerogative rights in Indonesia. This study research on the preogrative rights of the President in the Constitutions of Indonesia. The approach used in this study is normative juridical with the law approach model. It is concluded that the use of prerogative rights has ups and downs influenced by the concept of checks and balances and distribution of power. Therefore, the use of prerogative rights as in the previous constitution is more directed to heavy executives who do not require confirmation to other state institutions, now it has begun to be restricted so the use of the term prerogative privileges is no longer pure as before. Keyword: President, Prerogative Rights, Indonesia Constitution
ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Oksep Adhayanto; Irman Irman; Nurhasanah Nurhasanah
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.749 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.233-240

Abstract

Sebagai konstituen, rakyat tidak menginginkan anggota DPD yang terpilih bertindak dalam hubungan wakil sebagai partisan akan tetapi rakyat sangat mengharapkan anggota DPD yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan wakil sebagai utusan daerah. Terkait dengan unsur keterwakilan daerah dalam pengisian keanggotaan DPD menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta implikasi dari unsur keterwakilan daerah yang diisi oleh keterwakilan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa dalam pemilihan calon anggota DPD guna mewujudkan persaingan yang sehat antar calon perlu persyaratan pembatasan keterlibatan calon yang berasal dari partai politik. Calon anggota DPD yang berasal dari partai politik akan menghadapi conflict of interest dalam menjalankan tugas dan fungsinya disatu sisi terkait kepentingan daerah dan disisi lain terdapat kepentingan politik.
Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang Oksep Adhayanto; Irman Irman; Dwi Vita Lestari Soehardi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.754

Abstract

Kota Tanjungpinang merupakan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga yang dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan narapidana narkotika. Penelitian ini berupaya untuk melihat rekam jejak narapidana sebelum masuk ke lapas narkotika Tanjungpinang yang kemudian diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan kebijakan terkait dengan penanggulangan narkotika khususnya aspek pencegahan dengan melihat perilaku pengguna narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey yang melibatkan 258 responden dari 864 narapidana yang ada di lapas narkotika Kota Tanjungpinang. Pendekatan penelitian yang digunakan melalui sosiological approach dan statute approach. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Diketahui bahwa terdapat pengguna mayoritas narapidana narkotika dilapas Tanjungpinang berusia 16-40 tahun ketika pertama kali ditangkap dengan pasal mayoritas yang dikenakan adalah pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009. Rasa ingin tahu, ajakan teman dan faktor lingkungan yang menyebabkan narapidana dilapas narkotika Tanjungpinang terjerumus pada narkotika. Aktivitas lain yang dilakukan oleh responden selain mengkonsumsi narkotika adalah merokok, miras dan melakukan sek pra nikah. Mudahnya memperoleh narkotika jenis ganja dan sabu-sabu dikarenakan kedua jenis tersebut diedarkan sesuai dengan kemampuan keuangan pelaku. Upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dapat dilakukan melalui perbaikan dan pengawasan yang ketat terhadap lingkungan yang ada dimasyarakat serta edukasi dan sosialisasi akan ancaman yang berlaku didalam UU No. 35 Tahun 2009.
Rational Choice Institutionalism of Reclamation Permits at the Department of Marine and Fisheries Kepulauan Riau Province Fitri Kurnianingsih; Oksep Adhayanto; Mahadiansar Mahadiansar; Ramadhani Setiawan
ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Vol 9, No 2 (2022): ECSOFiM April 2022
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ecsofim.2022.009.02.11

Abstract

This study will analyze the modification of reclamation permits in the Riau Islands Province (Kepri) to overcome various reclamation difficulties that are local and national challenges. Based on Governor's Regulation Number 26 of 2017 concerning Procedures for Granting Reclamation Permits in Coastal Areas and Small Islands, reclamation permits are in the hands of the Governor. However, in 2018, Pergub Number 31 of 2018 concerning the Implementation of One-Stop Services for the Riau Islands Province in Article 8 states that the Governor delegates licensing and non-licensing authority which are the affairs of the Riau Islands Provincial Government to regional heads of the relevant services. Rational Choice Institutionalism will evaluate the interaction process of relevant agencies and other players in the reclamation permit procedure within the boundaries of institutions that control and limit the activities of policy actors. The study technique used is qualitative with an interpretive analysis of each actor to describe the motivation to employ institutions as a reasonable choice. The results show that the process that occurs in the reclamation permit in the Riau Islands Province is the rational choice of institutionalism, namely the link between actors and the surrounding institutions. The need for changes to the performance and behavior of good institutionalism towards cooperation between other stakeholder actors for changes to good reclamation permits on an ongoing basis by the Kepri Provincial Government.
Bureaucratic Reform Strategy Employee Performance in the Secretariat of DPRD Kepulauan Riau Province Fitri Kurnianingsih; Nazaki Nazaki; Oksep Adhayanto
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v4i2.1397

Abstract

Bureaucratic reform is part of the organization's strategy to improve the quality of the organization's performance. The purpose of this research is to analyze the bureaucratic reform strategy in the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Kepulauan Riau Province on performance during the COVID-19 pandemic. The method used is descriptive qualitative, where the researcher makes observations according to the phenomena that exist within Kepulauan Riau Provincial DPRD Secretariat. Then the data analysis technique uses a logical model in accordance with the concept of performance which is part of bureaucratic reform. The results show that there is a weakening of the supporting factors in public services so that there is a weakening of organizational performance in facilities that are part of the supporting factors for Kepulauan Riau Provincial DPRD Secretariat due to the COVID-19 pandemic, besides that in the bureaucratic reform strategy, preparation and anticipation are needed in involving stakeholders if the involvement of other parties is considered necessary to encourage the improvement of the performance quality of the DPRD Secretariat of Kepulauan Riau Province.
Strategic Study on The Business Development of Regional Owned Enterprises in Tanjungpinang City S. Suryadi; F. Fatahurazak; Oksep Adhayanto; Bismar Arianto
Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business Vol. 2 No. 2 (2022): February - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grmapb.v2i2.192

Abstract

PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (PT. TMB) is a Regional Owned Company in Tanjungpinang City; the company's current activities are: Running a business in the field of regional asset monitoring services in the form of leasing: stores and places of business by renting out to tenants as small entrepreneurs and traders of essential goods for the people of Tanjung City. This study aims to discover and explore the possibility of how BUMD can develop economic resources. This research focuses on identifying internal and external factors for what happened to PT. Tanjungpinang Makmur Bersama to be able to analyze the right business strategy to be implemented. The data collected in this study came from two sources: The primary data collection method was carried out by direct interviews with informants. The informants in this study are the management of PT. Tanjungpinang Makmur Bersama. Secondary data used in this research can be in the form of documents in the format of Financial Statements, Work Plans and Company Budgets, Company Business Plans. The results of the research are presented qualitatively and quantitatively in this study, while the managerial implications and suggestions are also explained in detail at the end of this study.
The Strategy of Strengthening Pancasila Ideology In The Digital Age Oksep Adhayanto; Nazaki Nazaki; Nanik Rahmawati; Dewi Haryanti; Nurhasanah Suwardi; Rilo Pambudi
Pancasila and Law Review Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (851.125 KB) | DOI: 10.25041/plr.v2i2.2396

Abstract

This research attempts to analyze the implementation of the Pancasila ideology amid current digitalization. One of the markers of this digital era is the erosion of space and national boundaries for every citizen. Indonesia's large population can be a strength or weakness of the Pancasila ideology. For this reason, systematic steps are needed to make the values of Pancasila remain as a way of life for the Indonesian. This type of research is normative research that uses literature as a primary data source. The presentation of the data is conveyed by a qualitative descriptive method. The conclusion of this study is the need to strengthen Pancasila ideology in the digital era through efforts to reaffirm the fundamental values of Pancasila to society in general and the younger generation in particular. To ground the values of Pancasila, it is deemed necessary to involve millennial participation through digital influencer programs and the development of digital literacy based on Pancasila values and the doctrine of national values.
Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman (Studi Pada Kabupaten Kepulauan Anambas) Arfandi Arfandi; Oksep Adhayanto
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.942 KB)

Abstract

Sebagai Negara, Indonesia terdiri atas daerah-daerah maritim yang salah satunya Kepulauan Anambas. Sebagai daerah maritim Anambas memiliki limpahan sumber daya alam pariwisata berbasis kemaritiman dengan di dukung letak strategis yang berada pada jalur pengembangan New Regional Cruise Corridors dari Singapura-Manila-Hongkong. Kondisi georgafis dengan dukungan letak yang strategis menempatkan peran pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah Kepulauan Anambas. Pariwisata sebagai industri multi sektoral melibatkan banyak unsur dan aspek di dalam pengembangannya, sehingga dengan demikian di dalam pengembangannya sangat dibutuhkan sebuah kebijakan sebab kebijakan merupakan dasar pijakan di dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman di lihat dari proses implementasi kebijakan Rencana Strategis Pariwisata. Proses implementasi di ukur melalui variabel yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn. Variabel-variabel di dalam proses implementasi yang belum saling mendukung serta tidak jelasnya standar dan sasaran dari kebijakan itu sendiri mengakibatkan kurang tersedianya atau terciptanya prasarana kepariwisataan sehingga mengahambat tumbuh kembangnya industri kepariwisataan maritim di Kepulauan Anambas. Harapan kedepannya Pemerintah Kepulauan Anambas lebih sensitif dalam melihat peluang dari sumber daya alam laut sektor pariwisata yang lebih berpotensi di dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan ekonomi masyarakat daerah. Berbagai hal tersebut akan terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berfokuskepada penembangan pariwisata berbasis kemaritiman.
Co-Authors Agnes Rosalia Amru Reza ARDIANSYAH, ACHMAD Arfandi Arfandi Arfandi Arfandi, Arfandi Arjuna, Hendra Asmaul Husna Audina, Aida Ayu Efritadewi Azwan Ar Azwan Ar, Azwan Benny Asrianto Bismar Arianto Dewi Haryanti Dian Mustika Intan Dian Putri Patrecia Lubis Dwi Vita Lestari Soehardi Elwi Danil Endri Endri F. Fatahurazak Falmi Yandri Fatahurrazak Fihtriatus Shalihah Fithriatus Shalihah Fitri Kurnianingsih Handrisal Hanum, Athiifa Hanum, Atiikah HARIYANTO HARIYANTO Hariyanto Hariyanto Heni Widiyani Imam Yudhi Prastya, Imam Yudhi Inda Santi Indra Bastian Tahir Intan Kumala Dewi Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irwandi Syahputra, Irwandi Lamidi Lamidi Lamidi, Lamidi Mahadiansar Mahadiansar Mahadiansar, Mahadiansar Marisa Elsera Maulana, Rio Yusri Muzahar Nanik Rahmawati Nanik Rahmawati Nazaki Nazaki Nazaki Nazaki Nikodemus Niko, Nikodemus Nur Fajarriah Indah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Pery Rehendra Sucipta Rahmawati, Nanik rani safitri Reza, Amru Rilo Pambudi. S Rudi Subiyakto, Rudi Rumzi Samin safitri, rani sandra dewi Sari, Rany Kartika Setiawan, Ramadhani Shalihah, Fihtriatus Sihombing, Sebastian Alboen Sukiman Sukiman Sulastri, Tia Suradji Suradji Suradji Suradji, Suradji Suryadi Suryadi Suryadi Suryadi Suyono Suyono Thahira, Atika Waode Nurmulyani Fitri Winatawira, Winatawira Wira, Winata Yudhanto Satyagraha A Yudhanto Satyagraha Adiputra