Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGENAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BIAS GENDER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Pratama, Galuh Prasetio; Purwanti, Ani; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.946 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2017.19780

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki otonomi khusus. Dimana otonomi khusus tersebut memberikan kewenangan suatu daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya, khususnya norma adat Kraton Yogyakarta yang menjadi corak tersendiri bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap harus tunduk pada hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia dan dasar negara. Dalam kebijakan yang mengatur mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dikatakan inkonstitusional dan menyimpang dari dasar negara. Hal ini dikarenakan adanya unsur diskriminatif gender dalam kebijakakan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada para sumber dan didukung oleh studi kepustakaan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa kebijakan yang mengatur mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai bias gender. Dimana suatu kebijakan seharusnya tidak boleh diskriminatif. Karena setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum.
PENYELENGGARAAN PEMULIHAN KORBAN KDRT KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH KOTA SEMARANG Murniati, Yunita; Purwanti, Ani; Indreswari, Tri Laksmi
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39539

Abstract

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi diantara jenis kekerasan lainnya di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 lalu dari total keseluruhan laporan kasus kekerasan yang masuk, 50% diantaranya merupakan laporan atas terjadinya kasus KDRT. Terjadinya KDRT tersebut menimbulkan kerugian diantaranya kerugian immaterill. Salah satu kerugian immateriil yang dialami korban KDRT adalah menurunnya kemampuan sosial. Kemampuan sosial yang menurun tersebut menghambat korban KDRT dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terkait dengan hal tersebut, maka menjadi suatu hal yang penting untuk korban KDRT mendapatkan keadilan atas kondisinya dengan adanya pemenuhan hak atas pemulihan dan rehabilitasi sosial bagi korban KDRT. Pemenuhan hak tersebut dalam konsep negara hukum seperti Indonesia, tentunya dilandasi oleh hukum tertulis yang berlaku.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak atas pemulihan dan rehabilitasi sosial telah diatur dan dijamin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hingga dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial Kota Semarang.
EFEKTIVITAS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN Rofifah, Salma Putri; Purwanti, Ani; Indreswari, Tri Laksmi
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.45563

Abstract

Kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat berimplikasi pada terhambatnya akses peserta didik terhadap pendidikan yang nyaman dan tidak diskriminatif. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 memandatkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) bagi masing-masing perguruan tinggi. Universitas Diponegoro membentuk Satgas PPKS sebagai upaya strategis mendorong terciptanya lingkungan Universitas Diponegoro yang aman dari kekerasan seksual. Penelitian ini menjabarkan mengenai regulasi perlindungan hukum nasional terhadap kekerasan seksual, implementasi pembentukan serta pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS Undip, serta menganalisis efektivitas kinerja Satgas PPKS Undip dalam tinjauan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masih diperlukan evaluasi dan perbaikan untuk mendorong kinerja Satgas PPKS Undip yang efektif dan sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 seperti perbaikan landasan hukum Satgas PPKS Undip, optimalisasi kinerja Satgas PPKS Undip dan penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana pendukung, serta peningkatan pengetahuan masyarakat.
Co-Authors A Halim Abdul Aziz Abdullah Dedi R Achmad Fauzi Achmad Thesa Widhaswara Ade Alvian A Ahmad Daudsyah Imami Anak Agung Putu Susastriawan Arbintarso, Ellyawan Setyo Azizah, Rifka Noor Bagoes Widjanarko Budi Ispriyarso Busro, Ahmad Dion Awfa Edo Barlian Eka Sulistyaningsih Eka Sulistyaningsih Emy Setyaningsih Endri Santoso Fauziah, Muna Fitri Riyadi Fitria, Laili FX Adji Samekto FX. Adji Samekto I Wayan Koko Suryawan Ikhwali, Muhammad Faisi Imami, Ahmad Daudsyah Istiqomah Shariati Zamani Janter Pangaduan Simanjuntak Jarot Wijayanto Kadek Cahya Susila Wibawa Khasanah, Rahayu Laksmi Indreswari Lusi Ariani Maria Egenia Vivian Eksi Putri Mispiyanti, Mispiyanti Moh Salimi Muchlis Muchlis mUH. Afif Mahfud Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf Mukasi Wahyu Kurniawati Muklis Muklis Murni Yuniwati, Murni Murniati, Yunita Nadia Alviyati Natalis, Aga Novita Setyawati Novrianty, Irma Nur Novilina Arifianingsih Nur Rochaeti, Nur Nur Rochaety, Nur Pangestu, Muhammad Puri Dwi Panjaitan, Nahesson Hotmarama Paparingan, Theodorus Cahyo Parjoko, Anom Pasaribu, Dony Syamsuddin Halomoan Permadi, Pongky Prabowo, Fajar Yulianto Pratama, Galuh Prasetio Prayogo, Wisnu Purnawan Purnawan Putri Lynna A. Luthan Putri, Fayreizqi Azellea Mashanda Qoyyim, Fatah Ibnul Rachmat Mulyana Rahayu Khasanah Ratna Hidayah Rian Adhivira Prabowo, Rian Adhivira Rifka Noor Azizah Rizki Putri Sekarini Rofifah, Salma Putri Salamor, Yonna Beatrix Septiariva, Iva Yenis Setiawan, Fajar Ahmad Siswandi Waluyo Sitepu Amrina Rosyada Sri Rahayu Gusmarwani, Sri Rahayu Sri Sunarsih Sri Sunarsih Subarkah Suci Musvita Ayu Sugiyanto - Sulistyaningsih, Eka Sumarni - Sumarni - Sumarni - Sumarni Sumarni Sumarni Sumarni Suparni Setyoawati Rahayu Suparni Setyowati Rahayu Suryawan, I Wayan Koko Teddy Asmara Tetty Br. Sitohang Tri Saptuti Susiani Triantono, Triantono Vemi Ridantam Wibowo, Ribut Hari Wijaningsih, Dyah Wisnu Prayogo Wisnu Prayogo Yudi Prayoga Yuli Purwanto, Yuli Zahroh Shaluhiyah