Articles
<![CDATA[PERAN ADVOKAT ALUMNI FAKULTAS SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DIPERADILAN UMUM MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Salam, Nur]]>;
<![CDATA[Marillang, Marillang]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.12699
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara di Peradilan Umum Makassar. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran advokat alumni fakultas syariah dalam menyelesaikan perkara di peradilan umu Makassar?. Untuk menjawab terhadap permasalahan tersebut maka, penulis menggunakan empat metode pengumpulan data; observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Pada Field research penulis menguunakan instrument observasi dan wawancara. Pengolahan datanya secara kualitatif serta teknik analisis data yang penulis gunakan dale; Editing, koding, tabulasi data, analisis data dan interpretasi data. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Advokat Alumni Fakultas Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat alumni fakultas syariah, tidak berbeda jauh dengan advokat lulusan hukum umum yang mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat profesional, hal tersebut diliahat dari jumlah perkara yang diselesaikan oleh advokat alumni syariah di peradilan umum makassar. Proses menjadi advokat yang dilewati oleh alumni fakultas syariah memenuhi syarat sebagai advokat dan advokat yang alumni fakultas syariah sudah banyak dan tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Sikap masyarakat terhadap advokat alumni fakultas syariah menerima dan mngapresiasi atas kapasitas dan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara diperadilan umum, masyarakat beranggapan peran advokat alumni fakultas syariah sangat dirasakan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat khususnya di Makassar.]]>
<![CDATA[Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone) ]]>
<![CDATA[Laura, Riska Islamia]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>;
<![CDATA[Kurniati, Kurniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 10 No 1 (2023): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v10i1.35327
<![CDATA[This study discusses the maqāṣid al-syarī'ah perspective on the views of religious leaders and the government regarding the performance of transgender women in the public space of the Bone district which is already at the banal stage (considered normal, normalized). This type of research uses descriptive qualitative field research with two approaches, namely normative theology (syar'ī) and phenomenology. The main data source was obtained from interviews with religious leaders and the government of Bone district. Observation, interview, and document study techniques are the data collection techniques used. The research results obtained from the interview session found that there were two main factors causing the banality of transgender performance in the public spaces of Bone district. First, the human rights factor. Second, the existence of the Bissu culture (transgender) as part of the Bugis history of Bone which has long been accepted by society. Based on the analysis of maqāṣid al-syarī'ah, these two factors are contrary to sharia (Islamic law). The position of human rights is not higher than the position of Shari'a, this is based on the order of al-ḍarūriyāt al-khams where the order of hifz al-nafs (care of the soul) is in second place under hifz al-din (maintenance of religion). Furthermore, the reason that the acceptance of transgender women that has been taking place for a long time, like acceptance of Bissu, cannot be accepted based on maqāṣid al-syarī'ah. Because it is clear in the Shari'a that harm cannot be allowed to go unpunished even though it is considered to have happened for a long time by most people. As the law of fiqh rules الضَّرَرُلاَيَكُونُ قَدِ يمً. Keywords: Banality, Transgender, Maqāṣid Al-Syarī'ah]]>
<![CDATA[Siyāsah Shar'iyyah Insights into MUI Fatwa on Beggars' Exploitation in Public Spaces in South Sulawesi Province ]]>
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>;
<![CDATA[Ridwan, Mir’atul Mar’ah]]>;
<![CDATA[Anas, Muh Fauzi]]>
<![CDATA[ Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Vol. 2 No. 1 (2023): Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review ]]>
Publisher : <![CDATA[MUI Sulawesi Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64016/parewasaraq.v2i1.16
<![CDATA[This study aims to describe the views of the Mui Fatwa Authority of South Sulawesi Province Number 1 of 2021 concerning the Exploitation and Activities of Beggars on the Streets to Public Spaces from the Siyāsah Shar'iyah Perspective. In answering this problem, the author uses a normative shar`i approach and an empirical juridical approach. The method of data collection is done by way of interviews, observation, documentation, and literature study. The results of the research show that MUI Fatwa Number 1 of 2021 provides guidelines for Muslims regarding procedures for providing assistance to beggars that are more useful and encourage them to get out of the poverty cycle independently and with justice. Furthermore, the exploitation of street begging activities involving violations of laws is not recommended in Islam. From the perspective of Siyāsah Shar'iyah, the MUI fatwa regarding the prohibition of providing assistance to beggars on the streets can be seen from legal and political aspects. Basically, we as citizens who are good and obedient to religious rules should carry out the fatwa rules that have been issued by the Indonesian Ulema Council and should socialize more to the whole community so that the fatwas that have been issued are better understood and implemented in accordance with the regulations that have been made.]]>
<![CDATA[Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota Berdasarkan Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 (Telaah Ketatanegaraan Islam) ]]>
<![CDATA[Halil, Abdul]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Timbulnya sengketa kewenangan lembaga negara antara Mahkamah Agung dan Mendagri atas wewenang untuk membatalkan Perda membuat penulis berusaha untuk memahami konsep kewenangan dalam ketatanegaraan Islam dan untuk mengetahui pandangan ketatanegaraan Islam terhadap kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda Kabupaten/kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan syar‟i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Konsep kewenangan dalam ketatanegaraan Islam juga memberikan batasan batasan atau ruang lingkup terhadap lembaga-lembaga negara baik itu eksekutif, legislative dan yudikatif, 2) Terhadap kewenangan menteri dalam negeri membatalkan perda berdasarkan konsep pemerintahan yang baik adalah hal yang bertentangan dikarenakan dalam ketatanegaraan Islam juga menerapkan hirarki dalam peraturannya, sehingga peraturan yang dibuat oleh lembaga legislative tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Hadis. Namun apabila melihat dari konsep maslahah mursalah hal tersebut bisa saja dilakukan apabila berkaitan dengan asas kemanfaatan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan adanya check and balance antara lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Kepada lembaga eksekutif dan legislative dalam proses menciptakan hukum, haruslah tetap berpegang pada konstitusi yang merupakan Perundang-undangan tertinggi. Sama halnya dalam ketatanegaraan Islam yang menjadikan Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai pegangan dalam menciptakan hukum yang baru.]]>
<![CDATA[TINJAUAN NORMATIF ETIKA SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Syariful, Muh. Gazali]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengkaji konsep umum insting seksual yang dimiliki manusia dan mengetahui batasan-batasan interaksi manusia melalui etika seksual serta membahas urgenaitas etika seksual dalam mengurangi seks bebas. Dalam menjawab permasalahan tersebut maka penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika seksual merupakan etika yang paling integral dalam kehidupan manusia karena memberikan pengaruh besar dalam mengurangi tindakan seks pranikah.Islam telah memberikan kejelasan lewat aturan sebagai pedoman bagi manusia.Sebab, pola interaksi manusia diatur dengan sedemikian ketat untuk menghasilkan relasi yang terjaga, penataan atas kenderungan seksual sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengimplementasikan kecenderungan dengan memahami dan mengadopsi aturan-aturan yang ada dalam etika seksual dalam Islam. Etika seksual adalah kebiasaan personal, norma sosial, dan pola-pola perilaku yang secara langsung berhubungan dengan insting atau naluri seksual manusia. Etika seksual sangat prinsip sebab akan menghadirkan pola interaksi yang seimbang, masyarakat harus mampu untuk mengadopsi dan menerapkan etika ini dalam pergaulannya serta hukum Islam harus senantiasa dikembangkan dengan menyelaraskan perilaku manusia modern agar mampu menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah.Kata Kunci : Tinjauan Normatif; Etika seksual; Hukum IslamAbstractThis study aims to examine the general concepts of sexual instincts possessed by humans and determine the limits of human interaction through sexual ethics and discuss the urgency of sexual ethics in reducing free sex. In answering these problems, the writing of this thesis uses data collection methods in the form of library research. The results showed that sexual ethics is the most integral ethics in human life because it provides a major influence in reducing premarital sex acts. Islam has provided clarity through rules as a guide for humans. Because, the pattern of human interaction is regulated in such a strict way to produce a relationship that is maintained, structuring of sexual tendencies as a form of caution in implementing tendencies by understanding and adopting existing rules in sexual ethics in Islam. Sexual ethics are personal habits, social norms, and patterns of behavior that are directly related to human sexual instincts or instincts. Sexual ethics is a principle because it will present a balanced pattern of interaction, the community must be able to adopt and apply this ethic in their relationships and Islamic law must always be developed by harmonizing the behavior of modern humans in order to be able to face the challenges of the ever changing times.Keywords: Normative Review; Sexual ethics; Islamic law]]>
<![CDATA[PUNGUTAN LIAR DI DESA BATUGANDA KABUPATEN KOLAKA UTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Ratih]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara, dan bagaimana padangan hukum Islam terhadap praktik Pungli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pungli yang terjadi di Desa Batuganda merupakan kasus pertama di Kabupaten Kolaka Utara, yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa Batuganda dengan memungut biaya atas pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap warga Desa Batuganda sebesar Rp. 300.000 pada Tahun 2018; 2) Bupati Kolaka Utara telah melakukan upaya penanggulangan Pungli dengan membentuk Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 700/28 Tahun 2018; 3) Faktor yang menyebabkan terjadinya Pungli, diantaranya sifat tamak, malas, tidak mau bekerja, ajaran agama yang kurang diterapkan, kebiasaan masyarakat yang suka memberi suap, dan kurangnya pengawasan; 4) Ajaran Islam secara tegas melarang praktik Pungli, bahkan termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur kezaliman.Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Pungli; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah]]>
<![CDATA[TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA LEGISLATIF SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI ]]>
<![CDATA[Nurekasari, Nurekasari]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lembaga legislatif memegang peran dan fungsi yang sangat strategis dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dimiliki merupakan instrumen check and balances dalam sebuah negara demokarsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi lembaga legislatif sebelum dan sesudah reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Eksistensi lembaga legislatif sebelum reformasi dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan dan penganggaran. Pada masa Orde baru muncul stigma lembaga legislatif hanya sebagai lembaga stempel terhadap kebijakan preside. Jika kondisi lembaga legislatif tersebut dihubungkan dengan fungsi ahl al-hall wa al-‘aqd, maka keberadaan lembaga legislatif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Sementara kondisi lembaga legislatif setelah reformasi jauh lebih baik dan berfungsi bila dibandingkan sebelum reformasi. Legislatif memiliki kedudukan yang sejajar dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, prinsip check and balances antar cabang kekuasaan berjalan dengan baik, meskipun akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Tetapi paling tidak, “perselingkuhan” antar cabang kekuasaan tidak separah sebelum reformasi.Kata Kunci: Eksistensi; Lembaga Legislatif; Reformasi; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Muis, Abdul Rinaldi]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>;
<![CDATA[Halimang, Halimang]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Metode yang digunakan, penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bentuk pengawasan pemerintahan Kota Makassar dalam penegakan hukum, yaitu adanya lembaga pengawas internal (Inspektorat), yang melakukan pemeriksaan secara rutin dan hasil temuan yang diperoleh di lapangan dilakukan perbandingan data yang sebelumnya. Kerja sama dengan kepolisian, yaitu untuk mencegah dan memerangi maupun mendeteksi kejahatan merugikan negara maupun masyarakat. Adanya pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membantu pemerintah daerah dalam memerangi pelanggaran yang disebabkan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Sedangkan dalam siyasah syar’iyyah pengawasan terbagi atas dua, yaitu pengawasan oleh diri sendiri dan pengawasan oleh pemimpin. Faktor penghambat pemerintah Kota Makassar dalam penegakan hukum yaitu: faktor undang-undang, Peraturan perundang-undangan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan dalam pembuatannya masih dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. faktor aparat penegak hukum, dalam melaksanakan hukum di lapangan terkadang melakukan pelanggaran, faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan masyarakat bersifat apatis dalam penegakan hukum.Kata Kunci: Pemerintah; Penegak Hukum; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI DESA PARINDING KABUPATEN ENREKANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Oktapiana, Adelia]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to find out how the background of land conflicts and the authority of the Head of Parinding Village, Enrekang Regency, in resolving these conflicts and how siyasah syar'iyyah views land conflicts and their resolution mechanisms. The research method used is field research with syar'i, juridical, and sociological approaches, data sources in the form of primary data and secondary data. The results showed that one of the causes of land conflicts was the absence of evidence of ownership of land controlled by the citizens of the community and based only on oral messages from each heir. The mechanism for resolving conflicts that occur can be carried out through mediation by the village head as a mediator and the results are stated in the minutes signed by the conflicting party. The conflict resolution mechanism carried out by the village head is in accordance with the principles of conflict resolution in Islam, known as Ash shulhu, which is the resolution of conflicts by peaceful means through deliberation.]]>
<![CDATA[PUNGUTAN LIAR DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Nofita Rukmawana, Andi]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>;
<![CDATA[Hamsir, Hamsir]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu praktik koruptif dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pungutan liar. Pemerintah telah merumuskan pelbagai kebijakan untuk meminimalisir praktik-praktik tersebut, tetapi faktanya, pungutan liar masih terus terjadi secara massif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pungutan liar, dengan mengangkat dua permasalahan, yaitu, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pungutan liar dan bagaimana penerapan sanksi bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelusuri dalil-dalil dalam al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, pungutan liar dipersamakan dengan risywah, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan ghulul atau al-maksu, khususnya jika pungutan tersebut bersifat memaksa dan dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan. Baik riyswah, ghulul maupun al-maksu ketiganya termasuk perbuatan haram yang sangat dilarang, bahkan Nabi Muhammad saw telah memastikan pelakunya akan masuk neraka. Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar, jenis dan berat-ringannya sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku risywah, ghulul atau al-maksu termasuk dalam kategori sanksi ta’zir yang kompetensinya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga peradilan yang otoritatif.Kata Kunci: Hukum Islam; Pelayanan Publik; Pungutan Liar]]>
