Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.336
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies DE JURE Al-'Adalah Al-Ulum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam qolamuna : Jurnal studi islam Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Al-Akhbar JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Hikmah BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Al Tasyri'iyyah COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Kalosara: Family Law Review AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Venus Socius: Social Sciences Research Journal Anayasa International Journal of Islamic Studies Media Hukum Indonesia (MHI) HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Jurnal Cendekia Ilmiah Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Balance: Jurnal Ekonomi Lentera: Journal of Islamic Studies
Hamzah Hasan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Implementasi Kaidah Fikih al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr dalam Fikih Ibadah Lansia (Studi Kasus Balai Lansia Gau Mabaji Gowa): Implementation of Fiqh Rules of al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr in Fiqh Worship for the Elderly (Case Study of Gau Mabaji Gowa Elderly Center) Ali, Abdullah; Hamzah Hasan; Andi Muhammad Akmal
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5 No. 3 (2024): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v5i3.1735

Abstract

This research aims to find out the reality of elderly worship at the Gau Mabaji Gowa Elderly Center and to find out the implementation of the rules of jurisprudence for elderly worship at the Gowa Gau Mabaji Elderly Center. This type of research is field research. This research is a form of social research that uses a qualitative descriptive format. The type of approach used is a Normative Theological approach which is based on sharia elements from the Al-Qur'an and Hadith to be used as a reference related to the problem being studied. The results of this research show that 1) There are 22 elderly people at the Gau Mabaji Gowa Elderly Center and only 6 elderly people are still carrying out worship. 2) There are 3 elderly people who have applied the jurisprudence of elderly worship when performing prayers, in the form of which they pray while sitting on a chair because they are no longer able to stand for long, 3 people also apply the jurisprudence of elderly worship when purifying themselves, in the form of tayammum when they feel very cold and worried that if forced it would make them sick. The implication of this research is that it is hoped that the Government and Society will pay more attention to the needs of the elderly, not only for their clothing, food and shelter, but also for the worship needs of the elderly which are no less important. Providing an understanding of the jurisprudence of elderly worship for the elderly so that they can still carry out their worship optimally in limited circumstances.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Rifdah Nur Amalina; Hamzah Hasan; Achmad Musyahid Idrus
Jurnal Diskursus Islam Vol 13 No 2 (2025): Tafsir, Hadis, Syariah, Ekonomi Islam
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v13i2.61238

Abstract

Meningkatnya angka cerai gugat yang diajukan perempuan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika sosial sekaligus problem perlindungan hukum dalam praktik peradilan agama. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, implementasinya di lapangan masih sering mengalami kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian telah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A menerapkan strategi perlindungan melalui mekanisme penahanan akta cerai dan pemberian hak-hak seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah madliyah, mahar, dan hadanah. Putusan-putusan pengadilan, seperti perkara Nomor 1655/Pdt.G/2024/PA.Mks dan 760/Pdt.G/2023/PA.Mks, mencerminkan komitmen yudisial dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural, seperti rendahnya pemahaman hukum, minimnya penggunaan mekanisme eksekusi, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan literasi hukum, sosialisasi regulasi, dan pemberdayaan perempuan melalui sinergi antara lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil.
Analisis Status Anak Angkat dan Anak Temuan serta Implikasinya dalam Perspektif Hukum Islam Wati, Widya; Hasan, Hamzah; Shuhufi, Muhammad
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Kajian Interdisipliner Hukum dan Pemikiran Islam
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v2i1.10

Abstract

Regenerasi merupakan salah satu tujuan perkawinan, namun tidak semua pasangan dapat memiliki keturunan. Untuk mengatasinya, salah satu jalan yang ditempuh adalah mengangkat anak, baik anak angkat yang memiliki nasab jelas maupun anak temuan yang terlantar. Dalam praktiknya, sering terjadi penyamaan kedudukan anak angkat dan anak temuan dengan anak kandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum anak angkat dan anak temuan serta implikasinya dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelaah literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan hidup anak selama tidak memutus nasab dengan orang tua kandung. Sementara itu, memelihara anak temuan hukumnya fardhu kifayah, bahkan dapat menjadi fardhu ain jika kondisi anak membahayakan. Implikasi hukumnya terbatas pada hubungan pemeliharaan tanpa menciptakan hubungan nasab, kemahraman, maupun kewarisan.
Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Tammu Taung Pulau Pajenekang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Syahrul, Syahrul; Hasan, Hamzah; Mustafa, Zulhasari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11137

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji tradisi Tammu Taung di Pulau Pajenekang dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah pandangan ulama kontemporer serta relevansinya terhadap maqāṣid al-sharī‘ah dan konsep maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan teologis normatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder dihimpun dari literatur ilmiah relevan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Tammu Taung mengandung nilai ilahiyah, sosial, dan patriotisme, yang diekspresikan melalui ritual keagamaan, zikir, pembacaan barzanji, serta pemberian makanan manis sebagai simbol rasa syukur dan solidaritas. Tradisi ini berperan sebagai media pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas keislaman masyarakat pesisir. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sebab memenuhi unsur kemaslahatan dalam aspek jiwa, sosial, dan ekonomi. Secara ‘urf, praktik ini termasuk dalam kategori ‘urf sahih yang telah membudaya secara turun-temurun dan memberikan manfaat kolektif. Tradisi Tammu Taung mencerminkan sinkronisasi antara adat dan ajaran Islam, sekaligus menjadi strategi kultural dalam merawat spiritualitas komunitas. Kajian ini menegaskan bahwa pelestarian tradisi lokal dapat berjalan selaras dengan prinsip hukum Islam selama tidak mengandung unsur penyimpangan akidah dan syariah
Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Hasan, Hamzah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 1 No 1 (2012): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.1467

Abstract

According to Islamic Criminal Law, drug distributors and drug users including other drugs unless for medical reason are part of criminal offence which can be punished within a such law. This clasification is taken from Qiyas in which marijuana and drugs have similar factors as khamar that is “drunk”. For this reason, they have been categorized as “forbideen” (haram) whether a little or a lot because they can destroy people’s mind and phisics as well as other anatomy. 
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan) Hasan, Hamzah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 1 (2017): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4869

Abstract

Kasus pernikahan di bawah umur Lutviana Ulfa dengan Syeikh Puji yang menjadi bahan pemberitaan dan headline di sejumlah media cetak harian di semua kota juga memberikan sebuah gambaran dilematis lain dari kisah pernikahan di bawah umur lainnya di Indonesia. Begitu pula kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada pembuka tahun 2009 yang terjadi di kabupaten Maros, tepatnya di Desa Bonto Marannu yang melibatkan seorang kakek berumur 63 tahun yang bernama Daeng Naning dengan gadis 12 tahun bernama Nurlina dengan berbekal uang 5 juta rupiah dan beras 100 kilogram. Dalam kasus ini Nurlina dipaksa kawin dikarenakan Faktor ekonomi keluarganya. Demikian juga perkawinan yang terjadidi tahun 2017 peristiwa mutakhir yang menghebohkan antara nenek 75 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Pernikahan di bawah umur ini akan mengalami kendala yang berat, dan dipastikan akan terus terjadi sampai kapan dan dimanapun di negeri ini. Selain itu faktor-faktor lain semisal tidak adanya konsekuensi pidana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ketidaktegasan sejumlah Undang-Undang memberikan batasan umur tentang kedewasaan maupun anak-anak, serta ketidakjelasan rumusan pemidanaan dan efek delik aduan dalam KUHP (pasal 288 dan 290 ayat 2) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (pasal 82 dan 88) yang ditujukan pada pernikahan di bawah umur dapat menjadikan efektifitas pemidanaan tidak akan berjalan baik
DIAT DALAM PIDANA ISLAM (Antara Hukum Privat dan Publik) Hasan, Hamzah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 8 No 1 (2019): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.8028

Abstract

Diat menjadi tema yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Di samping diat menajdi alternatif sulusi penyelesaian hukum secara cepat dan adil di luar peradilan (non litigasi) dalam sistem peradilan pidana Islam. Diat juga dipandang oleh ahli hukum barat sebagai sistem hukum yang mencampuradukkan antara hokum privat dan hukum publik. Menurut kelompok ini, diat dalam hukum pidana Islam sama persis prakteknya dalam hukum perdata yakni ganti rugi.            Praktik dalam hukum pidana Islam, diat itu tetap merupakan satu jenis pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja  dan penganiayaan sengaja sebagai pidana pengganti, dan menjadi pidana pokok bagi kejahatan pembunuhan semi sengaja (al-qatl syibhul ‘amd) dan pembunuhan karena tersalah (al-khaṭa). Demikian juga pada penganiayaan tidak sengaja (al-Jarhul khatha’). Pidana seperti ini bermaksud agar pelaku tindak pidana tidak semena-mena bertindak yang dapat merugikan pihak lain. Proses diat tidak dapat dilakukan orang perorang antara korban atau keluarga korban dengan pelaku saja, tetapi harus dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak diperlakukan dengan tidak adil dan tidak manusiawi.
MARRIAGE ISBAT IN QIYAS PERSPECTIVE Achmad, Muhammad Thamrin Thamrin; Sultan, Lomba; Bakri, Muammar Muhammad; Hasan, Hamzah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 9 No 1 (2020): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i1.11360

Abstract

The main problem discussed in this dissertation is how the implementation of qiyas for marriage isbat (confirmation of marriage).This dissertation discusses about marriage isbat from qiyas perspective, analysing three sub-problems which are the focuses of this study; first, what factors that highly influence isbat of marriage in Makassar Religious Court. Second, how Judge's consideration in the case isbat of marriage, and third, how is the implementation of qiyas related to the case of marriage sibat in Makassar Religious Court.This research is a field study. Data sources were obtained during the field research at Makassar Religious Court by doing an interview with the judges. The data was analyzed by deductive method and presented descriptively using normative, juridical, sociological and philosophical approaches. Theories used in analyzing data were theories of justice, certainty and expediency, judges, existence, progressive law, in order to implement isbat of marriage in Makassar Religious Court.The results show that the number of marriage isbat is still high in Makassar Religious Court which is driven by some factors, for instance: the case of spouses asked for marriage certificate (Marriage contract), spouses who asked for jointed-property, children who need birth certificate, or inheritance purpose. Submission of marriage isbat application to religious court is in line with the law No. 1 of 1974, Article 2 Paragraphs (1) and (2) of Marriage Compilation of Islamic Law Article 7 Paragraph (3) letter d. The application for isbat of marriage which was filed with the court and consideration of the judge the judge's consideration in granting the divorce was not bound by positive law alone, but also the consideration of justice, the sociology of law and the public good.The implication of this study recommends the importance of strengthening regulations that can accommodate present and future problems to avoid greater harm so that the problem of "Sirri marriage" that increases can be avoided. The importance of tightening up the conditions in examining the Marriage isbat case and the need for a reconstruction of Law Number 1 of 1974 Article 2 paragraph (2), Regarding Marriage in conjunction with Presidential Instruction Number 1 of 1991 Article 7 Paragraph (3) letter d Regarding Compilation of Islamic Law.
Cadar di Era Kontemporer: Kajian Hukum Islam: The Veil in the Contemporary Era: a Study of Islamic Law Radhiah Tulhidayah; Hamzah Hasan; Muhammad Shuhufi
AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Vol. 3 No. 4 (2024): AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/qiblah.v3i4.1578

Abstract

The purpose of this research is to find out the view of Islamic law on the use of the veil in the contemporary era. This type of research is qualitative research in the form of literature (library research) with the approach used, namely the normative theological approach. The research data is obtained from various sources, such as the Qur'an, hadith, fiqh books and scientific journals. The research results of the discussion of the veil in the contemporary era, namely Islamic law guarantees individual rights to embrace and practice religious teachings, including wearing the veil for Muslim women without discrimination. The veil is a symbol of obedience and Muslim identity. However, it is often associated with discrimination and negative stigma. Veiled women must obey religious rules, maintain good manners, ethics in dressing according to sharia, and respect norms and culture, thus creating relevance between the wisdom and identity of Muslim women in the modern era. This research provides a new contribution in understanding the relevance of the veil in the contemporary era through the lens of Islamic law and its implications for women's rights and obligations. This research is expected to provide a more comprehensive and tolerant understanding of the veil issue for academics, legal practitioners, religious leaders, and society as a whole.
Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam Nugraha, Aliyyul Qayyuum; Hasan, Hamzah; Musyahid, Achmad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13629

Abstract

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina sangat tegas dan kejam. Hal ini tentunya untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina dan sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. Pembaharuan hukum khususnya dalam konteks pembaharuan hukum pidana perlu didasarkan pada jiwa nasional dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh guna mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan ada aturan baru di harap untuk mewujudkan suatu keadilan yang merupakan instrumen/alat bantu yang sangat berarti dalam implementasi aturan hukum. Berdasarakan permasalahan tersebut penulis mengkaji tiga pokok permasalahan, Yaitu: (1) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana Islam? (2) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam pasal 412 KUHP? (3) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang aturan tindak pidana perzinaan dalam pasal 412 KUHP? Berdasarkan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa hukum pidana Islam aturan tentang perbuatan zina ada di dalam Al-Quran dan Alhadis. Dimana tujuan sanksinya untuk memberi efek jera untuk yang melakukan dan belum melakukan, kemudian pasal 412 aturan terkait tndak pidana perzinaan terbilang ringan tidak mampu memberikan efek jera dan bisa berdampak pelaku melakukan perbuatan yang serupa setelah bebas dari hukuman penjara
Co-Authors Abd Halim Talli Abd. Qadir Gassing Abdul Wahid Haddade Abdullah, Fahri Achmad Musyahid Idrus Achmad, Almi Achmad, Muhammad Thamrin Thamrin Adil, Syafaat Muhammad Wildan Amal, Amalia Sururiah Amin, Astrid Amanda Putri Amin, Muhammadiyyah Anas, Muh Fauzi Andi Muhammad Akmal Andi Muhammad Akmal Andi Takdir Djufri Arfah Arni Arsyik Arsyik Ashari, Hardianti ASNI Astari, Alfira Nurfasihah Asti, Mulham Jaki Bakri, Muammar Muhammad D, Dliyauddin Dalle, Jumarni Darussalam Darussalam Fadhliah Mubakkirah Fatmawati Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fatra, Meyhira Fatrizia Fhara, Fhara Fitri, Nurul Amalia H, Herianti Haeni Mukti Halil, Abdul Halim, Patimah Hamsir Hamsir Hasriah Hasanuddin Heriana, Heriana Herman, Muhammad Akbar HM, Muhajir I Ketut Suada Idharulhaq Idharulhaq indah Irwan Jufri Juhasdi Susono Kasjim Salenda Kurniati Kurniati La Ode Ismail Ahmad La Ode Ismail Ahmad, La Ode Ismail Larissa, Dea Laura, Riska Islamia Lomba Sultan Marilang Marillang, Marillang Muammar Bakri Muh. Jamal Jamil Muh. NurTaslim Saleh Muh. Yusuf Muhammad Akbar Herman Muhammad Daud Muhammad Imam Maghudi Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shadiqul Mushaddiq Muhammad Shuhufi Muhammad, Mar'i Muis, Abdul Rinaldi Mukhtar Lutfi Mulasari, Mita Munir, Misbahul Munir Mursyid Fikri Musdalifah Musdalifah Musfikah Ilyas Mustafa, Zulhasari Mustafa, Zulhas’ari Mustaufiq, Mustaufiq Musyfikah Ilyas Mutmainna Najib, Muh Nasrah Hasmiati Attas Natzir, Firman Nofita Rukmawana, Andi Nugraha, Aliyyul Qayyuum Nur Julia Ningsi Nur Salam Nurekasari, Nurekasari Nurul Lutfiah Sultan Oktapiana, Adelia Patimah Putri Anisa R, Randy Raden Mohamad Herdian Bhakti Radhiah Tulhidayah Radhiah Tulhidayah Rahma Amir, Rahma Rahman, Nurfadillah Reskiani, Anugrah Ridwan, Mir’atul Mar’ah Rifdah Nur Amalina Risal, M. Chaerul RizaL, M. Chaerul Rohman, Baitur S, Samsidar Sabri Samin Saharuddin, Sri Rahayu Sakka, Abdul Rahman Sakti, Salwa Nurfauziyah selfiah febriani Shesa, Laras Siti Rahmawati Mega Tompunu Sitti Musdalifah Sohrah Soleh, Muhammad Ikhsan St Habibah St Halimang Suhaebatul Khaerah Supardin Suriyadi, Suriyadi Syahida Asia Syahrul Rizal Syahrul Syahrul Syamsuddin, Darussalam Syariful, Muh. Gazali Tahir Maloko Tantri, Tantri Indar Pratiwi Tarmizi Tarmizi Taudiyah, Nasya Tisfa Umar Laila Uswatunnisah Wahyuding Wahyuding Watowiti, Ardiansyah S. Widianti, Anyta Widya wati Wijaya, Febri Ainul Wulan Febriyanti Putri Suyanto Zulfahmi Zulfahmi Alwi