Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.313
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan RIO LAW JURNAL terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
Jeane Neltje Saly
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Jeane Neltje Saly; Lubna Tabriz Sulthanah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5413

Abstract

Abstrak Pesatnya pemanfaatan TIK dan tanpa batas bisa memberikan kemudahan atau bisa menjadi sarana dilakukannya cybercrime khususnya doxing. Doxing dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyebarluaskan data pribadi tanpa persetujuan. Dilakukannya penelitian ini untuk menjawab bagaimana langkah pemerintah dalam menangani doxing data pribadi dan bagaimana sanksi yang diterapkan. Metode penelitian menggunakan yuridis-normatif dengan teknis analisis data deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif terhadap permasalahan yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat logis dan efektif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dalam menangani doxing yaitu dengan diundangkannya UU PDP dimana bagi yang mengumpulkan dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa persetujuan yang mengakibatkan kerugian, maka akan dikenakan sanksi. Kata Kunci: Data Pribadi, Doxing, Undang-Undang Pelindung Data Pribadi
The Role of the Constitutional Court in Impeachment and the Differences in Impeachment Procedures in Indonesia and the United States Jeane Neltje Saly; Vanessa Wijaya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5416

Abstract

Abstract This research aims to study the impeachment of the president and/or vice president comparatively. The countries compared are countries that adhere to a presidential system, namely Indonesia and the United States. Issues that upbring by this research are how is the role of constitutional court in terms of impeachment and how significant differences in impeachment procedures both in Indonesia and United States. Using normative legal research or library research methods. This research only discusses written regulations, so this research is closely related to libraries because it will require additional data in the library. The results of research, scientific works, statutory regulations, legal theories, and opinions of scholars or doctrine. The power to proselytize the President and/or Vice President is vested in representative bodies, namely the People's Representative Council in the Indonesian Constitutional System and the People's Representative Council in the American Constitutional System. Keywords: Impeachment, President, Vice President; Indonesia; United States.
Asas Primum Remedium pada Pasal Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Huruf C dan D UU KUP Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945 Jeane Neltje Saly; Vaudy Starworld
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5419

Abstract

Abstrak Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui Asas Primum Remedium pada Pasal Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Huruf C dan D UU KUP Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945. Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-undang KUP harus mengatur terlebih dahulu terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan sehingga Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Tanpa pengaturan ini menunjukkan terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapan UU KUP. Bilamana hal ini dibiarkan terus menerut dapat menyebabkan kesewenang-wenangan apparat pajak dalam menindak Wajib Pajak. Kata Kunci: Primum Remedium, Undang Undang KUP, UUD 1945
Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang Nurijlal Hafizh Syah; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5420

Abstract

Abstrak Perkembangan perekonomian Riau tidak lepas dari dua pilar yaitu minyak dan perkebunan kelapa sawit. Dampak ekspansi perkebunan kepala sawit sebagai potensi konflik pada masyarakat di wilayah Riau memiliki karakter tersendiri dimana Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Permintaan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit di Provinsi Riau terus meningkat sehingga telah memicu tingginya angka konversi lahan atau hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Pelalawan, Riau dan menganalisis dampak dari ekspansi tersebut sebagai potensi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai kejadian atau situasi. Narasumber utama dalam penelitian ini yakni Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan Riau seperti Kepala Kesbangpol Provinsi Riau dan Kapolda Riau. Hasil dari penelitian ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit bisa berdampak positif pada kondisi peningkatan perekonomian masyarakat dan mempercepat pembangunan suatu wilayah, namun ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali juga bisa berdampak negatif sebagai potensi konflik yang dapat memicu konflik kekerasan baik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat maupun antar masyarakat itu sendiri. Pemerintah Pusat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Riau telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir potensi konflik yang ada di wilayah Riau sehingga tidak berubah menjadi konflik kekerasan. Kata Kunci: Standar Ganda, International Criminal Court
Analisis Putusan Pengadilan Agama pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah Jeane Neltje Saly; Zildjian Aditya Muda
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5421

Abstract

Abstrak Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk kasus-kasus yang melibatkan akad murabahah. Artikel ini menganalisis pengaruh dan implementasi akad murabahah dalam kasus-kasus sengketa ekonomi syariah dengan mengacu pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah. Selain itu, artikel ini membahas peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Artikel ini juga membahas beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus murabahah dan bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum ekonomi syariah dapat membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Murabahah, Fatwa MUI
Pelanggaran Prosedur Penangkapan Tak Bersurat Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Jeane Neltje Saly; Darren Patrick Fortino; Maximillian Ivander Kiyoshi; Muhammad Faidhil Iman; Noel Sinurat; Tanjung Pamungkas
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1270

Abstract

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dirancang untuk memastikan bahwa penangkapan tersangka atau terdakwa dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, penangkapan yang dilakukan tanpa surat atau tidak sah melanggar Undang-Undang ini dan hak asasi individu. Kasus ini membahas sebuah insiden penangkapan pada tanggal 7 Juni 2020, di mana dua anggota Kepolisian dari Polsek Lape (Termohon) melakukan penangkapan terhadap pemohon tanpa surat perintah, tanpa menjelaskan alasan yang jelas, dan tanpa melakukan pemeriksaan sebelumnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses penangkapan yang tidak sah dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk ketidakpahaman penegak hukum terhadap undang-undang yang berlaku. prosedur penangkapan yang benar melibatkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh penegak hukum, seperti memiliki surat perintah penangkapan yang sah, memberikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, dan memastikan bahwa penangkapan dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penting bagi pihak penegak hukum untuk selalu mematuhi ketentuan Undang-Undang KUHAP dalam setiap tindakan penangkapan yang dilakukan.
Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek PS Glow dan MS Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Jeane Neltje Saly; Kaniko Dyon; Indri Elena Suni; Irene Mariboto Sitanggang; Nadiaintanceria Nadiaintanceria; Dicki Candra Ambarita
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1271

Abstract

Perkembangan zaman yang memaksa manusia berpikir kritis dan menciptakan terobosan-terobosan baru tentunya telah kita rasakan sekarang, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terkait hasil pikir dari setiap orang maupun individu. Sama halnya dengan merek yang tentumya merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual manusia yang diatur dalam hak kekayaan intelektual sehingga perlu dilindungi. Namun, saat ini adanya sengketa mengenai plagiarisme yang terjadi antara MS GLOW dan PS GLOW. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana sengketa mengenai permasalahan MS GLOW dan PS GLOW juga bagaimana kesesuaian antara UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan putusan pengadilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Niaga medan. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif dimana melihat pada UU yang terkait dengan sengketa tersebut serta perbandingan antara UU dan putusan pengadilan. Dimana pada putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan yang menyimpulkan lewat prinsip First to File yang dianut oleh Indonesia. Dimana prinsip First to File merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pihak mana yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka ia dikatakan sebagai pemilik atau pemegang merek. Namun, hal yang penting juga perlu dianalisis apakah merek yang didaftarkan sesuai atau tidak sehingga tidak terjadinya kekeliruan. Ini menjadi pembelajaran bagi lembaga penegak hukum, pemohon merek, serta kementrian yang memberikan izin kepemilikan merek, terlebih pembelajarah bagi konsumen agar lebih teliti dalam memastikan apakah merek telah sesuai dengan ketentuan hukumnya atau tidak
Kajian Hukum Merek sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus No. 57/pdt.sus-HKI/2019/PN niaga.jkt.pst) Jeane Neltje Saly; Aurelia Jessica Mavelynn; Eileen Carsnelly; Jedyzha Azzariel Priliska; Puja Ayu Purwanti; Grace Mercy Dina Manoppo
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1272

Abstract

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih efisien terhadap perlindungan hukum terkait merek dagangan. Dalam dunia perdagangan, merek merupakan suatu identitas suatu produk yang menjadi suatu tanda sehingga dapat dikenali dalam suatu kegiatan perdagangan yang juga menjadi jaminan mutu dari suatu produk apabila dibandingkan dengan produk sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Di era sekarang, masih cukup banyak oknum yang belum mendaftarkan merek dagangannya dengan faktor seperti minimnya pemahaman terkait pentingnya pendaftaran suatu merek dagang serta manfaat dari pendaftaran merek tersebut. Sehingga oknum yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tersebut tentu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa demi menjamin suatu perlindungan hukum atas merek dagangannya maka diharapakan untuk melakukan pendaftaran merek suatu dagangan guna memperoleh kepastian hukum.
Tanggung Jawab Hukum E-Commerce Bhineka Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Brandon Christoper Kantong; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5761

Abstract

Abstract Kebocoran data pribadi pengguna e-commerce Bhineka berpotensi merugikan dan melanggar hak pemilik data pribadi/ pengguna, terlebih jika data tersebut jatuh kepada seseorang yang menyalahgunakannya untuk tujuan yang buruk. Belum ada tindakan pemberian sanksi dan belum ada tindakan pertanggungjawaban dari e-commerce Bhineka terhadap pengguna aplikasi yang datanya telah dicuri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah tanggung jawab hukum e-commerce Bhineka terhadap kebocoran data tersebut. Penelitian ini berjenis normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder tang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dikelolah dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa E-commerce Bhineka sebagai penyelenggara sistem elektronik seharusnya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebocoran data pribadi penggunanya dengan memohon maaf atas kelalaiannya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, hingga mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil berdasarkan gugatan yang diajukan dalam peradilan perdata. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban e-commerce Bhineka yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pengumuman di situs jaringan, dan/atau dikeluarkan dari daftar. Keywords: Tanggung Jawab Hukum, e-commerce, Kebocoran Data Pribadi
Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Dengan Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHpidana Jeane Neltje Saly; Aufa Fakhrana Rizky; Helen Setia Budi; Shahrazad Elmaniz; Sthasia Lintong; Syafira Aulia Deswita; Vennia Neshya Rusli
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5393

Abstract

Abstrak Tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan pembunuhan, kasus pembunuhan anak terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar UU Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHPidana dan sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus ini terjadi serta mengetahui hambatan dalam penegakkan hukum dalam kasus ini. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini ialah. kualitatif dan teknik analisis studi literatur, dengan mengumpulkan data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa secara hukum saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana, nilai sila kedua pancasila, dan nilai agama. Penyelesaian kasus ini adalah ayah dan keluarga pelaku sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan anaknya, tetapi pelaku pembunuhan tetap dipidana dengan Pasal 340 KUHPidana dengan sanksi berupa hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia golongan berat karena telah dilakukannya perampasan nyawa orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 104 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku seperti yang diatur dalam Pasal 458 Ayat 1 yang menyatakan siapapun yang mengambil nyawa orang lain, dipidana akibat pembunuhan, dengan sanksi penjara paling lama 15 tahun. Agar penegakkan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya penindakan tegas terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pelanggaran; Pembunuhan; Pancasila; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana; Hambatan dalam penegakkan hukum Abstract Actions that take someone's life are called murder. The case of child murder of the biological mother carried out by Rifki Aziz Ramadhan's brother violates Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the second principle of Pancasila. This research aims to find out how this case occurred and find out the obstacles to law enforcement in this case. The research method used in this journal is. qualitative and literature study analysis techniques, by collecting secondary data such as books, scientific journals and scientific works. Based on the results in this case, it shows that legally, Rifki Aziz Ramadhan's brother has violated Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the second principle of Pancasila, and religious values. The resolution of this case is that the perpetrator's father and family have forgiven and accepted their son's actions, but the perpetrator of the murder is still punished under Article 340 of the Criminal Code with sanctions in the form of the death penalty or life imprisonment. This act is also included in one of the serious human rights violations because it has committed the taking of another person's life as regulated in Article 104 Paragraph 1 of Law no. 39 of 1999. The sanctions that can be imposed on the perpetrator are as regulated in Article 458 Paragraph 1 which states that anyone who takes another person's life will be punished with murder, with a maximum prison sentence of 15 years. In order for law enforcement in Indonesia to run well, it is necessary to take firm action against perpetrators of murder in accordance with applicable law. Keywords: Violation; Murder; Pancasila; Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; Obstacles in law enforcement
Co-Authors Agnes Sri Fortuna Nainggolan Angeline Wellvy Santoso Aufa Fakhrana Rizky Aurelia Jessica Mavelynn Brandon Christoper Kantong Caroline Tresnoputri Cherlyne Baby Florencia Cherya Metriska Christian Bellarminus Fradinata Cindy Laurencia Clarissa Mayella Darren Patrick Fortino Deco Hosenio Dicki Candra Ambarita Edward Jonathan Eileen Carsnelly Ermita Ekalia Fatima Azzahra Fico Acchedya Wijaya Frangky Jonatan Gabriel Yericho Damanik Gavriele Liberty Grace Mercy Dina Manoppo Hafidz Indra Pratama Helen Setia Budi Indri Elena Suni Indy Kanaishia Irene Mariboto Sitanggang Irwandhy Idrus Ivana Trixie Jedyzha Azzariel Priliska Jennifer Claudia Jessica Chandra Jessica Zelma Adriela Joshua Anggie Bobby Kaniko Dyon Kayla Zendy Alfanny Hayfa Khanifa Fauziah Lenny Sriwijaya Lisentia Putri Lubna Tabriz Sulthanah Margaretha Putri Maria Adelweys Niken Aprilia Sinaga Maximillian Ivander Kiyoshi Muhammad Faidhil Iman Muhammad Lutfi Pratama Nada Dwi Azhari Nadiaintanceria Nadiaintanceria Natashya Natashya Noel Sinurat Nurijlal Hafizh Syah Pricillia Imanuela Puja Ayu Purwanti Rasji Reva Naira Roland Nofenick Shahrazad Elmaniz Shavira Ardita Shelly Adisti Setiawati Sthasia Lintong Syafira Aulia Deswita Tanjung Pamungkas Tiffany Setiawaty Tundjung Herning Sitabuana Vanessa Wijaya Vaudy Starworld Vennia Neshya Rusli Zildjian Aditya Muda