Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.313
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan RIO LAW JURNAL terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
Jeane Neltje Saly
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Jeane Neltje Saly; Lubna Tabriz Sulthanah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5413

Abstract

Abstrak Pesatnya pemanfaatan TIK dan tanpa batas bisa memberikan kemudahan atau bisa menjadi sarana dilakukannya cybercrime khususnya doxing. Doxing dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyebarluaskan data pribadi tanpa persetujuan. Dilakukannya penelitian ini untuk menjawab bagaimana langkah pemerintah dalam menangani doxing data pribadi dan bagaimana sanksi yang diterapkan. Metode penelitian menggunakan yuridis-normatif dengan teknis analisis data deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif terhadap permasalahan yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat logis dan efektif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dalam menangani doxing yaitu dengan diundangkannya UU PDP dimana bagi yang mengumpulkan dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa persetujuan yang mengakibatkan kerugian, maka akan dikenakan sanksi. Kata Kunci: Data Pribadi, Doxing, Undang-Undang Pelindung Data Pribadi
The Role of the Constitutional Court in Impeachment and the Differences in Impeachment Procedures in Indonesia and the United States Jeane Neltje Saly; Vanessa Wijaya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5416

Abstract

Abstract This research aims to study the impeachment of the president and/or vice president comparatively. The countries compared are countries that adhere to a presidential system, namely Indonesia and the United States. Issues that upbring by this research are how is the role of constitutional court in terms of impeachment and how significant differences in impeachment procedures both in Indonesia and United States. Using normative legal research or library research methods. This research only discusses written regulations, so this research is closely related to libraries because it will require additional data in the library. The results of research, scientific works, statutory regulations, legal theories, and opinions of scholars or doctrine. The power to proselytize the President and/or Vice President is vested in representative bodies, namely the People's Representative Council in the Indonesian Constitutional System and the People's Representative Council in the American Constitutional System. Keywords: Impeachment, President, Vice President; Indonesia; United States.
Asas Primum Remedium pada Pasal Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Huruf C dan D UU KUP Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945 Jeane Neltje Saly; Vaudy Starworld
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5419

Abstract

Abstrak Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui Asas Primum Remedium pada Pasal Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Huruf C dan D UU KUP Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945. Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-undang KUP harus mengatur terlebih dahulu terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan sehingga Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Tanpa pengaturan ini menunjukkan terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapan UU KUP. Bilamana hal ini dibiarkan terus menerut dapat menyebabkan kesewenang-wenangan apparat pajak dalam menindak Wajib Pajak. Kata Kunci: Primum Remedium, Undang Undang KUP, UUD 1945
Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang Nurijlal Hafizh Syah; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5420

Abstract

Abstrak Perkembangan perekonomian Riau tidak lepas dari dua pilar yaitu minyak dan perkebunan kelapa sawit. Dampak ekspansi perkebunan kepala sawit sebagai potensi konflik pada masyarakat di wilayah Riau memiliki karakter tersendiri dimana Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Permintaan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit di Provinsi Riau terus meningkat sehingga telah memicu tingginya angka konversi lahan atau hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Pelalawan, Riau dan menganalisis dampak dari ekspansi tersebut sebagai potensi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai kejadian atau situasi. Narasumber utama dalam penelitian ini yakni Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan Riau seperti Kepala Kesbangpol Provinsi Riau dan Kapolda Riau. Hasil dari penelitian ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit bisa berdampak positif pada kondisi peningkatan perekonomian masyarakat dan mempercepat pembangunan suatu wilayah, namun ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali juga bisa berdampak negatif sebagai potensi konflik yang dapat memicu konflik kekerasan baik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat maupun antar masyarakat itu sendiri. Pemerintah Pusat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Riau telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir potensi konflik yang ada di wilayah Riau sehingga tidak berubah menjadi konflik kekerasan. Kata Kunci: Standar Ganda, International Criminal Court
Analisis Putusan Pengadilan Agama pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah Jeane Neltje Saly; Zildjian Aditya Muda
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5421

Abstract

Abstrak Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk kasus-kasus yang melibatkan akad murabahah. Artikel ini menganalisis pengaruh dan implementasi akad murabahah dalam kasus-kasus sengketa ekonomi syariah dengan mengacu pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah. Selain itu, artikel ini membahas peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Artikel ini juga membahas beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus murabahah dan bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum ekonomi syariah dapat membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Murabahah, Fatwa MUI
Tanggung Jawab Hukum E-Commerce Bhineka Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Brandon Christoper Kantong; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5761

Abstract

Abstract Kebocoran data pribadi pengguna e-commerce Bhineka berpotensi merugikan dan melanggar hak pemilik data pribadi/ pengguna, terlebih jika data tersebut jatuh kepada seseorang yang menyalahgunakannya untuk tujuan yang buruk. Belum ada tindakan pemberian sanksi dan belum ada tindakan pertanggungjawaban dari e-commerce Bhineka terhadap pengguna aplikasi yang datanya telah dicuri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah tanggung jawab hukum e-commerce Bhineka terhadap kebocoran data tersebut. Penelitian ini berjenis normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder tang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dikelolah dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa E-commerce Bhineka sebagai penyelenggara sistem elektronik seharusnya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebocoran data pribadi penggunanya dengan memohon maaf atas kelalaiannya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, hingga mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil berdasarkan gugatan yang diajukan dalam peradilan perdata. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban e-commerce Bhineka yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pengumuman di situs jaringan, dan/atau dikeluarkan dari daftar. Keywords: Tanggung Jawab Hukum, e-commerce, Kebocoran Data Pribadi
Co-Authors Agnes Sri Fortuna Nainggolan Angeline Wellvy Santoso Aufa Fakhrana Rizky Aurelia Jessica Mavelynn Brandon Christoper Kantong Caroline Tresnoputri Cherlyne Baby Florencia Cherya Metriska Christian Bellarminus Fradinata Cindy Laurencia Clarissa Mayella Darren Patrick Fortino Deco Hosenio Dicki Candra Ambarita Edward Jonathan Eileen Carsnelly Ermita Ekalia Fatima Azzahra Fico Acchedya Wijaya Frangky Jonatan Gabriel Yericho Damanik Gavriele Liberty Grace Mercy Dina Manoppo Hafidz Indra Pratama Helen Setia Budi Indri Elena Suni Indy Kanaishia Irene Mariboto Sitanggang Irwandhy Idrus Ivana Trixie Jedyzha Azzariel Priliska Jennifer Claudia Jessica Chandra Jessica Zelma Adriela Joshua Anggie Bobby Kaniko Dyon Kayla Zendy Alfanny Hayfa Khanifa Fauziah Lenny Sriwijaya Lisentia Putri Lubna Tabriz Sulthanah Margaretha Putri Maria Adelweys Niken Aprilia Sinaga Maximillian Ivander Kiyoshi Muhammad Faidhil Iman Muhammad Lutfi Pratama Nada Dwi Azhari Nadiaintanceria Nadiaintanceria Natashya Natashya Noel Sinurat Nurijlal Hafizh Syah Pricillia Imanuela Puja Ayu Purwanti Rasji Reva Naira Roland Nofenick Shahrazad Elmaniz Shavira Ardita Shelly Adisti Setiawati Sthasia Lintong Syafira Aulia Deswita Tanjung Pamungkas Tiffany Setiawaty Tundjung Herning Sitabuana Vanessa Wijaya Vaudy Starworld Vennia Neshya Rusli Zildjian Aditya Muda