Claim Missing Document
Check
Articles

Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Jeane Neltje Saly; Lubna Tabriz Sulthanah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5413

Abstract

Abstrak Pesatnya pemanfaatan TIK dan tanpa batas bisa memberikan kemudahan atau bisa menjadi sarana dilakukannya cybercrime khususnya doxing. Doxing dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyebarluaskan data pribadi tanpa persetujuan. Dilakukannya penelitian ini untuk menjawab bagaimana langkah pemerintah dalam menangani doxing data pribadi dan bagaimana sanksi yang diterapkan. Metode penelitian menggunakan yuridis-normatif dengan teknis analisis data deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif terhadap permasalahan yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat logis dan efektif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dalam menangani doxing yaitu dengan diundangkannya UU PDP dimana bagi yang mengumpulkan dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa persetujuan yang mengakibatkan kerugian, maka akan dikenakan sanksi. Kata Kunci: Data Pribadi, Doxing, Undang-Undang Pelindung Data Pribadi
The Role of the Constitutional Court in Impeachment and the Differences in Impeachment Procedures in Indonesia and the United States Jeane Neltje Saly; Vanessa Wijaya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5416

Abstract

Abstract This research aims to study the impeachment of the president and/or vice president comparatively. The countries compared are countries that adhere to a presidential system, namely Indonesia and the United States. Issues that upbring by this research are how is the role of constitutional court in terms of impeachment and how significant differences in impeachment procedures both in Indonesia and United States. Using normative legal research or library research methods. This research only discusses written regulations, so this research is closely related to libraries because it will require additional data in the library. The results of research, scientific works, statutory regulations, legal theories, and opinions of scholars or doctrine. The power to proselytize the President and/or Vice President is vested in representative bodies, namely the People's Representative Council in the Indonesian Constitutional System and the People's Representative Council in the American Constitutional System. Keywords: Impeachment, President, Vice President; Indonesia; United States.
Asas Primum Remedium pada Pasal Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Huruf C dan D UU KUP Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945 Jeane Neltje Saly; Vaudy Starworld
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5419

Abstract

Abstrak Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui Asas Primum Remedium pada Pasal Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Huruf C dan D UU KUP Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945. Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-undang KUP harus mengatur terlebih dahulu terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan sehingga Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Tanpa pengaturan ini menunjukkan terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapan UU KUP. Bilamana hal ini dibiarkan terus menerut dapat menyebabkan kesewenang-wenangan apparat pajak dalam menindak Wajib Pajak. Kata Kunci: Primum Remedium, Undang Undang KUP, UUD 1945
Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang Nurijlal Hafizh Syah; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5420

Abstract

Abstrak Perkembangan perekonomian Riau tidak lepas dari dua pilar yaitu minyak dan perkebunan kelapa sawit. Dampak ekspansi perkebunan kepala sawit sebagai potensi konflik pada masyarakat di wilayah Riau memiliki karakter tersendiri dimana Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Permintaan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit di Provinsi Riau terus meningkat sehingga telah memicu tingginya angka konversi lahan atau hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Pelalawan, Riau dan menganalisis dampak dari ekspansi tersebut sebagai potensi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai kejadian atau situasi. Narasumber utama dalam penelitian ini yakni Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan Riau seperti Kepala Kesbangpol Provinsi Riau dan Kapolda Riau. Hasil dari penelitian ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit bisa berdampak positif pada kondisi peningkatan perekonomian masyarakat dan mempercepat pembangunan suatu wilayah, namun ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali juga bisa berdampak negatif sebagai potensi konflik yang dapat memicu konflik kekerasan baik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat maupun antar masyarakat itu sendiri. Pemerintah Pusat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Riau telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir potensi konflik yang ada di wilayah Riau sehingga tidak berubah menjadi konflik kekerasan. Kata Kunci: Standar Ganda, International Criminal Court
Analisis Putusan Pengadilan Agama pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah Jeane Neltje Saly; Zildjian Aditya Muda
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5421

Abstract

Abstrak Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk kasus-kasus yang melibatkan akad murabahah. Artikel ini menganalisis pengaruh dan implementasi akad murabahah dalam kasus-kasus sengketa ekonomi syariah dengan mengacu pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah. Selain itu, artikel ini membahas peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Artikel ini juga membahas beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus murabahah dan bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum ekonomi syariah dapat membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Murabahah, Fatwa MUI
Tanggung Jawab Hukum E-Commerce Bhineka Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Brandon Christoper Kantong; Jeane Neltje Saly
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5761

Abstract

Abstract Kebocoran data pribadi pengguna e-commerce Bhineka berpotensi merugikan dan melanggar hak pemilik data pribadi/ pengguna, terlebih jika data tersebut jatuh kepada seseorang yang menyalahgunakannya untuk tujuan yang buruk. Belum ada tindakan pemberian sanksi dan belum ada tindakan pertanggungjawaban dari e-commerce Bhineka terhadap pengguna aplikasi yang datanya telah dicuri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah tanggung jawab hukum e-commerce Bhineka terhadap kebocoran data tersebut. Penelitian ini berjenis normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder tang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dikelolah dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa E-commerce Bhineka sebagai penyelenggara sistem elektronik seharusnya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebocoran data pribadi penggunanya dengan memohon maaf atas kelalaiannya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, hingga mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil berdasarkan gugatan yang diajukan dalam peradilan perdata. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban e-commerce Bhineka yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pengumuman di situs jaringan, dan/atau dikeluarkan dari daftar. Keywords: Tanggung Jawab Hukum, e-commerce, Kebocoran Data Pribadi
Challenges in the Implementation of Judges' Professional Ethics and Conflicts of Interest that Affect Integrity Anthonio Bimo; Cathleen Lie; Vivian Clarosa; Juttah Christian; Hanz Bryan; Jeane Neltje Saly
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.821

Abstract

The judicial profession is a profession that has a very important role in carrying out the law enforcement process. To enforce the law, a judge is required to make a decision that will be the settlement of a case that occurs. In its implementation, the judge upholds the code of ethics that is owned to carry out a fair and correct judicial power. The implementation of professional ethics as a judge is certainly faced with many challenges. Not a few members of the judges are unsteady in upholding the code of ethics that should be followed. Integrity is needed so that there is no violation of the code of ethics.
Legal Protection of Consumers for Cosmetic Products in Container Packaging (Share In Jar) Aimmatul Khoiroh; Audrey Bintang Silado; Metta Valoka; Jeane Neltje Saly
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.826

Abstract

Container packaging (share in jar) is dividing the contents of a product into several small packages. The system in this share in jar is that you have to remove the product to be removed from the original packaging and transferred to another, smaller package. The issues that will be discussed in this journal are how is legal protection for consumers who experience losses as a result of the sale of share in jar cosmetic products and what is the responsibility of business actors for losses experienced by consumers who use share in jar cosmetic products. The purpose of writing this journal is to understand the forms and efforts to protect the law against consumers for the use of cosmetic products with share in jar packaging and to find out the responsibility of business actors for losses suffered by consumers who use cosmetic products with share in jar packaging. The type of research method used in this journal is normative juridical. Based on the journals made by the authors, this journal tells about legal protection for consumers and the responsibility of business actors for losses experienced by consumers who use cosmetic products in the form of container packaging (share in jar).
Legal Review of Producers' Liability for Trademarks Incompatible with Product Advertisements in the Perspective of Consumer Protection Law Alfredo Juniotama Arifin; Riska Aulia; Jerica April; Jeane Neltje Saly
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.828

Abstract

People's lives in the digitalization era are heavily influenced by online activities. This online activity reflects cultural changes and digital transformation that is happening in society. The internet has become an integral part of everyday life, facilitating convenience, global connectedness and greater accessibility in various aspects of our lives. Advances in technology and the development of the internet have changed the way we interact, work, shop, communicate and access information. Online shopping has become very popular in recent years. Consumers only need to use gadgets to find the items they need, therefore it is not uncommon for manufacturers to create attractive advertisements to market their products in e-commerce. However, behind these attractive advertisements, there are not a few manufacturers who advertise their products excessively and do not match the trademarks they market, so that consumers are deceived by these attractive advertisements. This research involves collecting data through searching and analyzing literature such as journal articles, books and other resources relevant to the research topic through academic databases and digital libraries. The results of the study show that business actors must be responsible for the advertisements they create if they are not in accordance with the trademarks they market.
The Existence of the National Social Security System as a Form of Fulfillment of Welfare to the Constitutional Rights of the Community Edmund Lo; Ibrahagi Rahmadhano; Davina Chiesa; Jeane Neltje Saly
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.829

Abstract

At this time the Social Security System is expected to make a positive contribution to improving people's rights. Therefore, the community is expected to be actively involved in development activities, especially in social security. The contents of this journal aim to recommend efforts that can be made to maximize the existence of improving the community's economy, analyzing social changes that occur in society. And provide information regarding factual conditions of activities in the form of fulfillment of welfare and steps that can be taken to encourage improvement.
Co-Authors Ade Nugraha Salim Adelia Nindya Kirana Aflah Noval Ramadhan Agnes Sri Fortuna Nainggolan Aimmatul Khoiroh Alexander Kevin Gorga Alfredo Juniotama Arifin Angeline Wellvy Santoso Anthonio Bimo Arya Sulistiawan Audrey Bintang Silado Aufa Fakhrana Rizky Aurelia Jessica Mavelynn Aurelius Steven Beale Auzan Wafi Brandon Christoper Kantong Caroline Tresnoputri Cathleen Lie Cherlyne Baby Florencia Cherya Metriska Christian Bellarminus Fradinata Christine Octavia S Cindy Laurencia Clarissa Mayella Darius Nayoltama Darren Patrick Fortino Davina Chiesa Deco Hosenio Dicki Candra Ambarita Donabella Juventia Edmund Lo Edward Jonathan Egieta Christy Tarigan Eileen Carsnelly Elviro Bintang Ermita Ekalia Fatima Azzahra Febrayen Valde Mandry Fico Acchedya Wijaya Frangky Jonatan Gabriel Yericho Damanik Gavriele Liberty Grace Mercy Dina Manoppo Hafidz Indra Pratama Hanz Bryan Helen Setia Budi Ibrahagi Rahmadhano Indri Elena Suni Indy Kanaishia Irene Mariboto Sitanggang Irene Patricia Margaretha Irwandhy Idrus Ivan Priyanto Ivana Trixie Jason Nikola Saputra Jedyzha Azzariel Priliska Jennifer Claudia Jerica April Jessica Chandra Jessica Zelma Adriela Joshua Anggie Bobby Juan Benedict Chandra Juttah Christian Kaniko Dyon Kayla Zendy Alfanny Hayfa Kevin Noble Effendi Khanifa Fauziah Laurene Patricia Lenny Sriwijaya Lisentia Putri Lubna Tabriz Sulthanah Margaretha Putri Maria Adelweys Niken Aprilia Sinaga Marsel Mulyadi Maurend Benaya Immanuel S Maximillian Ivander Kiyoshi Metta Valoka Michael Kalep Simarmata Mishael Joshua Mochammad Raka Arkeisya Monica Wijaya Muhammad Faidhil Iman Muhammad Lutfi Pratama Nada Dwi Azhari Nadiaintanceria Nadiaintanceria Natashya Natashya Nathanael Ferdinandus Noel Sinurat Nurijlal Hafizh Syah Pricillia Imanuela Puja Ayu Purwanti Rasji Reva Naira Reynaldi Hartman Riska Aulia Rivat Maliqisyah Abror Rizq Rafi Rabbani Roland Nofenick Salma Aisha Shafaa Alaadini Yuan Shahrazad Elmaniz Shavira Ardita Shelly Adisti Setiawati Silvia Cahyadi Sky Leonardo Yeo Sonya Davinia Sthasia Lintong Syafira Aulia Deswita Tanjung Pamungkas Tiffany Setiawaty Tundjung Herning Sitabuana Valentina Febriyanti Vanessa Wijaya Vaudy Starworld Vennia Neshya Rusli Virginia Tjendra Vivian Clarosa Zahran Rahmat Syauqi Zildjian Aditya Muda