Claim Missing Document
Check
Articles

LEGAL PROTECTION OF CUSTODY RIGHTS FOR DUAL CITIZENSHIP CHILDREN AFTER THE DISSOLUTION OF MARRIAGE Wicaksana, Agus Arief; Astutik, Sri; Prawesthi, Wahyu; Hartoyo
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1165

Abstract

The purpose of this research is first to determine the legal consequences of the breakup of mixed marriage on the custody of dual citizenship children and second, to understand the judge's considerations in handing down a decision as legal protection of child custody after the breakup of mixed marriage normative legal research methods. In the era of growing globalization, population mobility between countries has become increasingly common. This often causes mixed marriages between Indonesian citizens and foreigners to occur. Obstacles for people carrying out marriages of different nationalities, both within and outside the country, are regarding legal protection for children if in a marriage in Indonesia, for example, there is a divorce which has an impact on the division of assets, child custody, and so on. The most prominent impact of this kind of marriage is the birth of children with dual citizenship or dual citizenship. These children are citizens of more than one country at birth, and this presents unique challenges regarding their custody when parents divorce. An issue that is vulnerable and often arises in mixed marriages is the issue of the child's citizenship. Even though there are several legal regulations governing child custody, disputes over child custody often become disputes in court that require fair handling by judges. In this research, the judge decided that custody of a dual-citizen child would be given to the biological mother by applying the principle of the best interests of the child.
SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Perdana, Dary Iqbal Putra; Prawesthi, Wahyu
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 24 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10429056

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena penurunan peran hukum dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks meningkatnya korupsi yang merajalela. Korupsi mengancam stabilitas keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis fenomena Obstruction of Justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku Obstruction of Justice dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku dengan ancaman denda dan hukuman kurungan penjara.
Sengketa Hak Milik Tanah Sawah Akibat Kegiatan Jual Beli Yang Tidak Sah Febriyanto, Mohammad Dwi; Prawesthi, Wahyu
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10521672

Abstract

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran serta untuk menunjang kehidupan. Pemanfaatan tanah sawah sebagai tempat menanam padi dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pangan. Maka perlu perlindungan atas besarnya manfaat tersebut, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hak atas tanah sebagaimana tertulis dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut merupakan landasan hukum dalam penguasaan bumi, air dan ruang angkasa oleh negara. Kemudian diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA). UUPA mengatur tanah bukan dalam segala aspek, melainkan hanya diatur mengenai hak-hak atas tanah. Sehingga akan di bahas bagaimana pengaturan hak milik atas tanah sawah dan bagaimana jual beli tanah sawah yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka sebagai pendukung bahan hukum primer. Akan dideskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh dalam sebuah kata untuk menafsirkan sebuah kesimpulan penyelesaian masalah. Pengaturan hak milik tanah sawah termasuk objek yang diatur dalam UUPA yang tidak perlu diatur khusus. Mengingat istilah tanah sawah merupakan istilah umum. Kaslan Tohir menggolongkan tanah sawah sebagai tanah pertanian yang dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam padi dan palawija. Jual beli atas tanah sawah dalam UUPA bersifat tunai, terang, riil yang oleh dasarkan Hukum Adat, memenuhi syarat formil dan materiil, serta perlu mengingat ketentuan PP No 56 Tahun 1960 tentang pembatasan hak atas tanah pertanian.
MEKANISME PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Bahri, Muhammad Syamsul; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i2.8916

Abstract

Corruption is a despicable act that occurs every year. Corruption is classified as a heinous act and has a major impact on state finances, causing harm to many parties. Investigation, prosecution and court hearings in corruption cases must take priority over other cases in order to resolve them as quickly as possible. The aim of this research is to understand and analyze law enforcement for criminal acts of corruption in Indonesia and to understand and analyze the mechanism for returning state assets resulting from criminal acts of corruption. The method used in this research is a normative research method. It is a legal research which places the law as a building system of norms. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes regulates mechanisms or procedures that can be used to return assets through criminal and civil channels. The mechanism for returning state assets resulting from criminal acts of corruption can be carried out using two mechanisms, which is criminal route as regulated in UNCAC and the civil route (civil forfeiture). The criminal route is intended to provide a deterrent effect to corruptors so that they do not repeat criminal acts of corruption. Civil forfeiture is intended to return state assets resulting from criminal acts of corruption with evidence obtained from the criminal process, namely tracing and freezing assets. The key to success lies with each country, so it cannot be determined which mechanism is the best. Elements of success in efforts to return assets resulting from criminal acts of corruption must take into account several factors, one of which is the perspective that the law enforcement approach in Indonesia still focuses on punishing perpetrators (in personam), not confiscating assets resulting from crime.
Kajian Hukum Pemalsuan Tanda Tangan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Rohman, Ainur; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50339

Abstract

Dalam penerbitan sertifikat sebagai produk pendaftaran tanah sering terjadi kejahatan pemalsuan surat atau dokumen, dengan memalsukan salah satu dokumen persyaratan dalam penerbitan sertifikat. Oknum-oknum yang ikut serta dalam memalsukan surat atau dokumen harus dapat dimintai pertanggungjawbana pidananya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Terhadap pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yakni monistis dan dualistis. Pertanggungjawaban dalam penulisan ini mengikuti pandangan dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Tindak Pidana menunjukkan perbuatannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana mencakup dapat atau tidaknya dipidana si pembuat atau si pelaku kesalahan menunjukkan sifat pembuatannya. Dalam sistem hukum pidana KUHP, dapat dipidananya suatu perbuatan pidana apabila terdapat kesalahan baik dolus maupun culpa. Dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, sementara dasar pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine schuld. Asas yang digunakan untuk dapat dipertanggungjawabkan pembuatnya adalah asas kesalahan, unsur-unsurnya yakni : kesalahan, kesengajan, kelalaian. bahwa secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. kemudian syarat pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah dapat dilakukan dengan mendatangi kantor BPN terdekat, atau mengajukan permohonan secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku. bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertifikat tanah dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi: ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".
Analisis Penanganan Tindak Pidana Perjudian Melalui Game Online "Slot" (Studi Kasus pada Polres Lamongan) Zulfikar, Achmad Setio; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50350

Abstract

Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan mengunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian online saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Permainan judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Pemain dapat bermain tanpa harus mengungkapkan identitas mereka. anyak situs judi online menawarkan bonus dan promosi menarik untuk menarik pemain baru. drenalin yang dirasakan saat bermain judi dapat memberikan kepuasan tersendiri. Lamongan sendiri tidak sedikit masyarakat yang bermain atau menggunakan judi online. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penanganan tindak pidana perjudian melalui game slot. dan Faktor penghambat Kepolisian Polres Kota Lamongan dalam penanganan tindak pidana perjudian slot. Menggunakan metode Hukum Empiris. Di Lamongan sendiri masih terdapat kasus judi online. Polres Lamongan berupaya menangani kasus tersebut dan terus memperbaiki sehingga lebih optimal dalam pemberantasan judi online
Analisis Hukum terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perdana, Dary Iqbal Putra; Prawesthi, Wahyu; Handayati, Nur
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50347

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan Obstruction of Justic dalam perkara tindak pidana korupsi dan untutuk mengetahui Putusat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.P terkait Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Putusat Hakim Terkait Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi dapat diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Su TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang menguatkan Putusat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut yang menyatakan Terdakwa Dr. Fredric Yunadi, SH, LLM, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama- sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
Misuse of Residence Permits by Foreign Citizens in the Perspective Law Concerning Immigration Amirullah, Trisakti Rizky; Handayati, Nur; Prawesthi, Wahyu
Global Education Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Global Education Journal (GEJ)
Publisher : Civiliza Publishing, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/gej.v3i1.791

Abstract

The misuse of residence permits by foreign nationals (WNA) in Indonesia is a critical issue that impacts public order and national sovereignty. This study aims to analyze the forms of residence permit abuse by foreign nationals from an immigration law perspective, and the legal actions imposed under Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. This study uses a normative legal research type. Normative legal research focuses on the study of legal principles, norms, and applicable laws and regulations. The results show that misuse of residence permits includes overstaying, working without permission, document falsification, and fake marriages. Legal actions include administrative sanctions such as deportation and fines, as well as criminal sanctions for serious violations. Although regulations are adequate, law enforcement is not optimal due to weak inter-agency coordination and a lack of deterrent effect. Therefore, strengthened supervision, firm criminal enforcement, and cross-sectoral cooperation are needed.
Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan Rahmawan, Aris; Marwiyah, Siti; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
Begawan Abioso Vol. 16 No. 2 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i2.1232

Abstract

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) mengatur bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Angka kecelakaan yang terus meningkat memperburuk penanganan perkara ini, yang berdampak pada kesulitan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus dan memastikan pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini, yang bersifat hukum normatif, fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan asas-asas yang terkandung dalam UULAJ. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) oleh penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, serta untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan restorative justice dengan prinsip hukum positif Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, sekaligus mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah.
Impact of Legal Regulations on Innovation in Digital Donation Platforms for Youtube Streamers Wardhono, Agus; Prawesthi, Wahyu; Borman, M Syahrul; Sam, Toong Hai; Syahmi, Taffy Faiq
RechtIdee Vol 20, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v20i2.30065

Abstract

This study investigates the regulatory implications for the development of digital donation platforms in Indonesia, with a particular focus on Saweria, which is widely utilized by YouTube content creators. The advancement of digital technology has facilitated innovative fundraising through donation-based crowdfunding, yet it simultaneously generates potential risks of misuse. Employing a normative juridical research approach, this study examines the vulnerability of digital donation platforms—initially intended to serve as financial support mechanisms—to exploitation for unlawful purposes, notably the dissemination and promotion of online gambling activities. The findings indicate that although the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), particularly Article 27 paragraph (2) jo. Article 45 as amended by Law No. 1 of 2024, stipulates prohibitions on gambling-related content with sanctions of up to six years imprisonment and/or administrative fines of IDR 1 billion, its enforcement continues to encounter evidentiary and procedural constraints. The study emphasizes the necessity for more specific regulatory frameworks, enhanced platform security, increased awareness among content creators, and coordinated multi-stakeholder collaboration to develop adaptive safeguards against digital criminality.
Co-Authors Abidin, Bakti Abrahams, Deny Agus Wardhono Agustina Ekasari Amiq, Bahrul Amirullah, Trisakti Rizky Anriz, Revianto Ardan, Lukman Hakim Ardyan, Nafid Dwi Aribawa, Mohammad Yustino Aribawa, Muhammad Yustino Aries, Aries Astika, Mariana Astutik, M. Sri Ayuningtiyas, Fitri Bachrul Amiq Bahri, Muhammad Syamsul Bayu Sangaji, Dimas Begishev, Ildar Borman, M Syahrul Borman, M. Syahrul Borman, M.Syahrul Borman, Syahrul Carlos, Christcarsel Brandlay Theolvano Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri Sukmana Diah Putri Meitasari Dian Ety Mayasari Diana Diana Dipo Wahjoeono, Dipo Dwi Azizah, Moza Aprilya Erlando, Angga Riki Argo Ernu Widodo, Ernu Fachria Febriyanto, Mohammad Dwi Fritz Edward Siregar gandis, ajeng Gautama, Elly Christanty Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hardianto, Yoyok Hariyono, Dipo Wahjoeono Hartoyo Hermanto, Ilham Anggi Hidayat, Toriqul K.Mahalieng, Abdul Kadek Kamal, Galang Mustofa Khoidin Kibiantoro, Miraj Laksono, Dedi Dwi M. Khoidin, M. Mansyuri, Zaqiya Alfi Mariyah, Nofi Muhammad Erfan, Muhammad Mulyosudarmo, Suviana Suwoto Nasoetion, Dedi Wardana Ndraha, Abdian Berkat P, Siti Marwiyah Paramitha, Vallencia Nandya Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel Perdana, Dary Iqbal Putra Praditya, Zonehara Bima Pramananda, Aditya Riza Pratama, Alfin Daniel Putra, Dany Ardiansah Putra, Januanwar Reza Yudhitya Putra, Muchammad Ferdin Fauzi Rahmawan, Aris Ramadhan, Muhammad Erdiansyah Ceisar Ramadhanty, Venta Ananda Ramba, Yunan Yunus Rohman, Ainur Rosiyanda Putra, Helvin Sam, Toong Hai Sasongko, Roby Shalasa, Idham Malik Sidarta, Dudik Djaja Sitepu, Anak Agung Gede Wibowo Siti Marwiyah Siwalette, Nona D. Sonya, Ega Bella SRI ASTUTIK Subekti Subekti Subekti Subketi, Subketi Sukarian, Trisutan Sukma Riyanti Ningsih, Hana Cindar Sulfiarini, Wiwin Sunarto Sunarto Suryani, Larastati Putri Suyono, Yoyok Ucuk Syahmi, Taffy Faiq Tejakusuma, Jonathan Tober, Daud Tri Muryani, Imelda Tri Wahyudi Tri Waluyo UCUK SUYONO, YOYOK Utami, Rahayu Sri Utomo, Yusa Shabri Wahono, Eddy Wahyudin, Hari Wardantik, Yuli Endah Wibowo, Marji Wicaksana, Agus Arief Widodo, Dieno Hendro Wildan Irhansyah , Muhammad Ardi Winarno, Hadi Zulfikar, Achmad Setio