Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.708
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Yustisia JURNAL LITIGASI (e-Journal) Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Suara Keadilan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SIGn Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) JURNAL USM LAW REVIEW Cakrawala Repositori Imwi Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah LEGAL BRIEF Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Jurnal Fundamental Justice Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Transnational Business Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Inovasi Global Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH)
Muhamad Amirulloh, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Legal Basis and Readiness of the Banking Sector in Implementing Privacy Reliability Certification Amirulloh, Muhamad; suparman, Eman; Novianty Muchtar, Helitha; Hasanah, Hetty
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i3.1777

Abstract

There is a disharmony between PBI PKBI and PADG PKBI with the PDP Law, P2SK Law, SPK Law and PBSSN Common Criteria in terms of regulating the obligation to use privacy reliability certificates by financial sector business actors under BI, so that there are many cases of customer personal data breaches. By using normative and empirical juridical methods, this study analyzes efforts to harmonize the regulations related to privacy certification obligations in the financial sector under BI. The results of the study show that with grammatical, systematic, and teleological legal interpretation, PBI PKBI and PADG PKBI can be harmonized regarding the privacy reliability certificate as the legal object in question and the nature of the regulatory norms, but it is not harmonized regarding the status of the privacy reliability certificate as a mandatory SNI, because both PBI PKBI and PADG PKBI as technical regulations in the perspective of the SPK Law have not stipulated SNI ISO 15408-2, 15408-3, or 15408-5 as the referenced standard.
Keamanan Siber (Cybersecurity) pada Sistem Perbankan Digital di Indonesia Berdasarkan Hukum Siber Indonesia Muhamad Amirulloh; Tri Handayani; Azriel Viero Sadam
Jurnal Inovasi Global Vol. 3 No. 5 (2025): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v3i5.323

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam sistem perbankan di Indonesia, dengan semakin banyaknya layanan perbankan berbasis digital. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, khususnya dalam aspek keamanan siber (cybersecurity). Ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan serangan siber lainnya semakin meningkat, sehingga menuntut adanya regulasi yang efektif untuk melindungi data nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keamanan siber pada sistem perbankan digital di Indonesia berdasarkan hukum siber yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kebijakan terkait lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengkaji implementasi regulasi keamanan siber serta tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan dalam menerapkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber, keterbatasan teknologi pengamanan, serta meningkatnya kompleksitas serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas teknologi, serta kolaborasi antara regulator, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan keamanan sistem perbankan digital di Indonesia.
Integrating Domain Governance into Copyright Law: Enhancing Legal Certainty and Regulatory Efficiency in Indonesia Andini Islamiati Salsabilla; Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2026): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i1.12799

Abstract

The rapid advancement of information and communication technology has transformed the creation, access, and distribution of copyrighted works in the digital environment. However, this development has simultaneously intensified online copyright infringement, particularly through illegal websites operating under registered domain names. This study examines the regulatory role of the Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) in preventing and combating copyright infringement on the Internet, focusing on domain name governance within the Indonesian legal system. Although PANDI is authorized to administer domain name registration, its involvement in copyright enforcement lacks explicit statutory recognition, resulting in legal uncertainty and normative gaps. Employing a normative juridical method, this research applies Gustav Radbruch’s Theory of Legal Certainty and the Economic Analysis of Law to assess both the doctrinal coherence and the efficiency of existing enforcement mechanisms. The findings indicate that integrating PANDI’s authority into the Copyright Law framework could strengthen legal certainty and establish a more effective and economically efficient preventive system against domain-based digital copyright infringement. This study contributes to the discourse by proposing a model of administrative reinforcement grounded in legal certainty and regulatory efficiency.
PERLINDUNGAN MEREK TERKAIT PENGGUNAANNYA DALAM BROSUR DAN KEMASAN PRODUK OLEH PIHAK LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Cita Rucitawati; Muhammad Amirulloh; Kilkoda Agus Saleh
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.225-236

Abstract

Merek ialah suatu bentuk hukum kekayaan intelektual yang sangat penting bagi dunia perdagangan, hal ini terjadi karena dengan adanya merek maka konsumen dapat mengetahui produk yang diproduksi oleh suatu produsen dan dapat membandingkan kualitas produk tersebut dengan produk lain dari merek yang berbeda. Pemilik merek yang sudah melakukan pendaftaran akan mendapatkan hak eksklusif berupa hak atas merek untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap merek sangat penting karena pada prakteknya terjadi banyak pelanggaran hak atas merek yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang tidak memiliki izin contohnya pada kasus antara Kusnadi Rahardja dan Boga Group melawan PT. Sushi Tei. Kusnadi Rahardja dan Boga Group digugat karena dianggap melakukan pelanggaran hak atas merek karena menggunakan merek terkenal yakni Sushi Tei secara tanpa izin pada kemasan sushi miliknya sehingga dapat menyesatkan atau mengecoh konsumen dan memiliki itikad yang tidak baik yaitu ikut memboncengi reputasi Sushi Tei yang sudah terkenal. Riset ini disusun dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merek yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berdasarkan hasil dari riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kusnadi Rahardja dan Boga Group telah melakukan pelanggaran hak atas merek berdasarkan pada bukti-bukti  yang ada dan juga melanggar pasal 21 ayat 1 huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena diketahui bahwa Boga group menggunakan merek Sushi Tei yang merupakan merek terdaftar dan terkenal dalam konsep kemasan, brosur dan kartu nama dengan itikad tidak baik dan merugikan bagi PT. Sushi Tei sebagai pemilik merek terdaftar tersebut. Dengan adanya hal itu maka Sushi Tei dapat menggugat Kusnadi Rahardja dan Boga Group berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam hal ini adalah Sushi Tei yang mereknya digunakan oleh pihak lain atau terjadi pelanggaran hak atas merek seperti yang dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan Boga Group diatur dalam ketentuan pidana pada pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
From Public Assets to Corporate Capital: Rethinking the Legal Status of Regional Assets Used as Capital and Collateral in Regional State-Owned Enterprises (BUMD) Ahmad Zuhairi; M Riadhussyah; Alwafi Ridho Subarkah; Eman Suparman; Muhamad Amirulloh
Yustisia Vol 15, No 1: April 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v15i1.108383

Abstract

The legal position of regional assets utilised as capital participation in Regional State-Owned Enterprises (BUMD) engenders legal ambiguity, especially concerning their categorisation as state finances and their application as collateral in collaboration with third parties. This problem is crucial because different interpretations could make BUMD management criminally responsible if company losses are seen as state losses. This study investigates the status of regional assets designated for capital involvement within state finances and their potential use as collateral. The study utilises a normative legal methodology encompassing legislative, conceptual, and analytical frameworks. The findings indicate that regional assets conveyed as capital participation represent a legitimate transfer to the business as an independent legal entity and ought not to be regarded as state losses. However, assets that are classified as usage rights are still regional property and cannot be used as collateral. This study suggests that the laws of state finance, corporate law, and anti-corruption law should all be made to work together. It also states that clearer legal regulations should be established on the management of regional assets in BUMD to ensure the law is unambiguous.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR KARYAWAN DALAM PERJANJIAN BERSYARAT KEPEMILIKAN PATEN DENGAN PERUSAHAAN Aam Suryamah; Muhamad Amirulloh; Rafan Darodjat
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4668

Abstract

Aset utama perusahaan adalah karyawan, sebagai pelaksana roda indutri untuk mendapatkan profit. Karyawan yang terlibat dalam pengembangan produk berpartisipasi untuk membuat invensi yang didanai perusahaan. Hasil invensi pada industri dapat menjadi paten yang memiliki nilai ekonomis. Sumber daya manusia yang terlibat dalam invensi paten dapat membuat perjanjian bersyarat untuk kepemilikan paten, sehingga dapat memiliki hak ekonomi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, mengenai perjanjian bersyarat antara karyawan dengan perusahaan untuk mendapatkan hak ekonomis atas paten yang dibuat. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan perlindungan hukum bagi inventor karyawan melalui perjanjian bersyarat kepemilikan paten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pendekatan menggunakan statute approach untuk memahami konsistensi peraturan perundang-undangan dengan soft law hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini, berdampak meningkatkan partisipasi karyawan untuk berkontribusi pada perusahaan melalui temuannya dan invensi karyawan sebagai aset yang dapat menjadi passive income. Dimungkinkannya inventor mendapatkan imbalan dari penjualan (komersialisasi) hasil invensinya oleh investor (perusahaan) dan besaran imbalan harus dibuat dan diatur dalam suatu bentuk perjanjian bersyarat  secara terperinci baik  penetapan jumlah imbalan (royalti) yang layak, dan juga isinya antara lain agar inventor tetap  mendapatkan hak ekonomi dari hasil invesinya,  selain itu perlindungan inventor sebagai pemilik hak paten yang dihasilkannya.
Urgensi Sertifikat Keandalan Privasi Dalam Menghadapi Kebocoran Data Pribadi Zandra Azelia Savitri; Muhamad Amirulloh; Mei Susanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11385

Abstract

This study examines the urgency of privacy reliability certificates in addressing the increasing prevalence of personal data breaches due to the rapid advancement of information and communication technology. In Indonesia, data breaches have significantly increased, with nearly 160 million personal data records exposed since 2004. These breaches have severe consequences, including identity theft and declining public trust in electronic systems. Although Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection has been enacted, its implementation and data security mechanisms remain suboptimal. This research adopts a normative juridical approach to analyze the legal standing of privacy reliability certificates under Law No. 20 of 2014 on Standardization and Conformity Assessment, as well as the legal obligations of electronic system operators in ensuring data security. The findings reveal that privacy reliability certificates are not yet mandatory for non-strategic electronic system operators in Indonesia, unlike in developed countries where similar certifications are required to enhance cybersecurity. The government should accelerate the adoption of privacy reliability certificates as a national standard (SNI) to strengthen personal data protection, increase transparency, and provide legal certainty for electronic system operators and users. Penelitian ini mengkaji urgensi sertifikat keandalan privasi dalam mengatasi kebocoran data pribadi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, kasus kebocoran data telah meningkat secara signifikan, dengan hampir 160 juta data pribadi terekspos sejak 2004. Hal ini berdampak serius terhadap individu dan bisnis, termasuk risiko pencurian identitas dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem elektronik. Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diberlakukan, implementasi regulasi dan mekanisme perlindungan masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kedudukan hukum sertifikat keandalan privasi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta kewajiban hukum penyelenggara sistem elektronik dalam menerapkan standar keamanan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat keandalan privasi belum menjadi persyaratan wajib bagi operator sistem elektronik non-strategis di Indonesia, berbeda dengan praktik di negara-negara maju yang telah mewajibkan sertifikasi serupa untuk meningkatkan keamanan siber. Diperlukan percepatan adopsi sertifikat keandalan privasi sebagai standar nasional (SNI) untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih kuat, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara sistem elektronik dan pengguna.
Pengaruh Disrupsi Teknologi Digital terhadap Press Publisher Right pada Platform Digital di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Nabilah Gunawan; Rika Ratna Permata; Muhamad Amirulloh
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.4569

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia hal ini disebut dengan disrupsi. Perubahan ini memberikan kemudahan salah satunya dalam mengakses berita secara elektronik. Berita merupakan objek dari hak cipta yang harus dilindungi (press publisher right). Walaupun saat ini sudah ada regulasi yang mengatur, tetapi masih terdapat pelanggaran terhadap suatu berita. Hal ini dikarenakan pasal yang mengatur mengenai berita belum memadai dan merugikan pemilik hak cipta sehingga perlu diketahui mengenai teori dan asas hukum apa yang sesuai. Teori hukum yang sesuai adalah teori yang dikemukakan oleh R.C Sherwood, bahwa berita yang diterbitkan harus diberikan penghargaan yaitu hak eksklusif mengingat dalam pembuatannya memerlukan waktu, biaya, serta kreativitas sehingga perusahaan pers berhak mendapatkan hak eksklusif sepenuhnya. Selain itu didukung denngan teori code version. 2.0 serta lex digitalis. Asas hukum yang sesuai adalah prinsip keseimbangan hak dan kewajiban bahwa perlu adanya keseimbangan   yang adil sehingga tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya, prinsip pelindungan ekonomi dan moral bahwa dalam pembuatan suatu berita tidaklah mudah sehingga perlu diperolehnya hak ekslusif secara utuh didapatkan oleh perusahaan pers. Agar kedepannya press publisher right dilindungi secara penuh maka diharapkan adanya aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas kepastian hukum press publisher right.
Implementasi Asas Alter Ego, Teori Personality Dan Teori Labour Terkait Kepemilikan Desain Industri Oleh Asn Di Indonesia Zahra Cintana; Muhamad Amirulloh; Sudaryat -
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.4956

Abstract

Pengaturan terkait dengan kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia yang digeneralisir menjadi milik instansi tempat ia bekerja tanpa didahului dengan adanya pengklasifikasian kepemilikan melalui penguraian fakta-fakta merupakan pintu dari ketidakadilan. Penelitian ini diharapkan dapat lebih mewujudkan tujuan-tujuan dari keberadaan hukum dalam aturan kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia yang meliputi keadilan hukum, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan kepemilikan terhadap para pihak dalam penciptaan suatu Desain Industri. Kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia yang cenderung menganut kepemilikan absolute ownership dapat disinergikan menjadi kepemilikan bersama sehingga dapat memberikan recovery maupun reward yang adil bagi ASN selaku Pendesain maupun instansi tempat ia bekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri berdasarkan asas Alter Ego, Teori Personality dan Teori Labour
Co-Authors Aam Suryamah Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Ahmad Zuhairi Alwafi Ridho Subarkah Ananda Fersa Dharmawan Andini Islamiati Salsabilla Andrie Ayuni Naqsyabandi Aneke Putri Kusmawati Aneke Putri Kusmawati, Aneke Putri Anita Afriana Arini Yunia Pratiwi Artha Liurencia Azriel Viero Sadam Bio Bintang Gidete Charles Amirul Hanif Cita Rucitawati Dadang Epi Sukarsa Danastri, Aprilia Dea Rahmawaty Ruhiat Denisa, Adinda Putri Desiani, Amila Deviana Yuanitasari Djukardi, Etty Haryati Ebenezer Hutagalung Eddy Damian Elisatris Gultom Eman Suparman Etty Haryati Djukardi Febriella Martinez Sitorus Ferdiana, Herdy Ryzkyta Haffas, Mustofa Hasanah, Hetty Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Hendri Sita Ambar Kumalawati Herda Mardiana Ika Citra Dewi Kaulica, Valerie Vanya Kelvin Adytia Pratama Kemala Megahayati Khairunnisa Rahimah Kilkoda Agus Saleh Laina Rafianti M Riadhussyah Mahadiena Fatmashara Mei Susanto Miranda Risang Ayu Palar Moza Ramadhani Muchtar, Helitha Novianty Muhammad Akbar Kadapi Muhtadin, Didin Mustofa Haffas Nabilah Gunawan Narassati, Dinda Ayu Nizda Azzima Fauzianti Noverina Alicia Putri Novianty , Helitha Nur Gayatri, Siti Nahrisya Nursyafia Nursyafia Nyulistiowati Suryanti Pratama, Kelvin Adytia Pupung Faisal Rafan Darodjat Ramadavin, Muhammad Ramlah Puji Astuti Ranti Fauza Mayana Ranti Fauza Mayana Rika Ratna Permata Riki Muhammad Firdaus Rizka Alifia Zahra Shellma Riyaadhotunnisa Sinta Dewi Siti Nabila Salmaa Sitorus, Febriella Martinez Soerjati , Enni Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat - Syafira Aisya Kamila Syarifa Yasmin Datau Syukur, Gibran Fatahillah Tamara Putri Berliani Tanjung, Stephanie Regina Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Tri Handayani U. Sudjana, Sudjana Wulan Chorry Shafira1 Yasmina Fayza Zahra Cintana Zainal Mutaqqin Zandra Azelia Savitri