Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.708
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Yustisia JURNAL LITIGASI (e-Journal) Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Suara Keadilan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SIGn Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) JURNAL USM LAW REVIEW Cakrawala Repositori Imwi Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah LEGAL BRIEF Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Jurnal Fundamental Justice Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Transnational Business Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Inovasi Global Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH)
Muhamad Amirulloh, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pelindungan Hukum Bagi Merek Scopus dari Penggunaan Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan UU Merek dan Peraturan Pelaksanaannya Narassati, Dinda Ayu; Amirulloh, Muhamad; Permata, Rika Ratna
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10539748

Abstract

Scopus merupakan merek terkenal milik Elsevier B.V., yang bergerak di bidang abstraksi, publisitas karya tulis akademis dan konten ilmiah. Di Indonesia, hingga saat ini merek Scopus belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek di DJKI sehingga merek tersebut belum memiliki kepastian hukum yang kuat mengenai pelindungannya sebagai kekayaan intelektual, mengingat Indonesia menerapkan stelsel pelindungan konstitutif yang mewajibkan pendaftaran sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak di Indonesia dengan menggunakan merek yang memiliki unsur “Scopus” padahal tidak memiliki lisensi dari Elsevier B.V. selaku pemilik sah merek terkenal “Scopus”. Beberapa di antaranya adalah Rumah Scopus dan Mount Scopus Group. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelindungan hukum terhadap merek terkenal tidak terdaftar Scopus dari penggunaan persamaan pada pokoknya oleh Rumah Scopus dan Mount Scopus Group berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan pelaksanaannya, serta tindakan hukum apa yang sebaiknya dilakukan oleh Elsevier B.V. selaku pemilik merek terkenal tidak terdaftar Scopus. Metode penelitian yang digunakan adalah pada pendekatan yuridis-normatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga teori serta doktrin hukum. Dengan demikian, tahapan penelitian ini lebih berfokus pada studi kepustakaan melalui penggunaan sumber bahan hukum baik tersier, sekunder, maupun primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Scopus sebagai merek terkenal meskipun belum terdaftar tetap dilindungi haknya di Indonesia dengan memberikan kewenangan untuk mengajukan upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap pihak yang menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. 
Pemanfaatan Skema Common Criteria Indonesia Terhadap Produk TIK Berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 15 Tahun 2019 dengan Perbandingan Implementing Regulation (EU) 2024/482 Nur Gayatri, Siti Nahrisya; Amirulloh, Muhamad; Haffas, Mustofa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15380

Abstract

Indonesia dan Uni Eropa memiliki perbedaan dalam melindungi keamanan produk TIK melalui sertifikat common criteria yang dilandasi pada ISO/IEC 15408 dan ISO/IEC 18045. Perbedaan tersebut dilihat dari prosedur sertifikasi, tingkat jaminan keamanan, dan pemeliharaan jaminan keamanan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelindungan hukum dan bentuk pelindungan hukum yang efektif di Indonesia terhadap produk TIK dalam pemanfaatan sertifikat common criteria. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu yuridis komparatif antara Indonesia dan Uni Eropa. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelindungan hukum Indonesia lebih rendah daripada Uni Eropa melihat keamanan produk TIK diatur secara komprehensif serta bentuk pelindungan hukum yang tepat dan dapat diadopsi dari Uni Eropa dengan memperhatikan empat unsur pelindungan hukum. Kata Kunci: Common Criteria, Kemanan Produk TIK, Jaminan Keamanan
STRATEGI MANAJEMEN USAHA SMKN 6 BANDUNG MENYONGSONG PENETAPANNYA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MELALUI PENDAFTARAN MEREK PRODUK PENCACAH SAMPAH: STRATEGI MANAJEMEN USAHA SMKN 6 BANDUNG MENYONGSONG PENETAPANNYA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MELALUI PENDAFTARAN MEREK PRODUK PENCACAH SAMPAH Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Juni 2022
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v4i2.17

Abstract

SMKN 6 Bandung tengah bersiap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memerlukan kreativitas perolehan pendapatan dari usaha untuk menjalankan dan meningkatkan pelayanan umumnya. Dengan demikian, peningkatan manajemen usaha terhadap karya yang dihasilkan oleh sivitas akademika SMKN 6 Bandung menjadi produk-produk yang layak dipasarkan, sangatlah tepat dan dibutuhkan. SMKN 6 Bandung memiliki beberapa produk unggulan yang dibuat oleh siswa siswinya, salah satunya adalah mesin pencacah sampah. Namun demikian, produk tersebut belum memiliki merek sehingga menjadi kendala dalam melakukan promosi dan pemasaran guna menjadi salah satu sumber penghasilan SMKN 6 Bandung. PPM-KKN Integratif dengan judul “Peningkatan Manajemen Usaha Melalui Penaftaran Merek Produk Pencacah Sampah SMKN 6 Bandung” ini berupaya membantu SMKN 6 Bandung dalam meningkatkan manajeman usaha melalui pendaftaran merek produk pencacah sampah. Di sisi lain, kegiatan pemanfaatan media digital dalam promosi dan pemasaran produk serta peningkatan pemahaman HKI bagi sivitas akademika SMKN 6 Bandung juga dilakukan sebagai strategi manajemen untuk meningkatkan usahanya. Kegiatan PPM-KKN Hybrid terintegrasi ini telah berhasil mengkoordinir mahasiswa KKN dan pihak SMKN 6 Bandung untuk membuat merek bagi produk pencacah sampahnya, membuat akun shopee dan tokopedia untuk meningkatkan promosi dan pemasaran, serta meningkatkan pemahaman HKI sivitas akademika SMKN 6 Bandung dari 50% menjadi 70% berdasarkan ukuran hasil quiz yang dilakukan.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK CIPTA DAN PENDAMPINGAN PENCATATAN CIPTAAN KARYA SENI BATIK BAGI PENGRAJIN BATIK CIREBONAN TRUSMI: PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK CIPTA DAN PENDAMPINGAN PENCATATAN CIPTAAN KARYA SENI BATIK BAGI PENGRAJIN BATIK CIREBONAN TRUSMI Suparman, Eman; Soerjati , Enni; Amirulloh, Muhamad; Rahmawati, Ema
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 4 No 3 (2022): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Oktober, 2022
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v4i3.63

Abstract

Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta atas karya motif batik Cirebonan Trusmi merupakan hal penting sebagai upaya perlindungan karya cipta motif dari penggunaannya oleh pihak lain secara tidak sah dan melanggar hak pengrajin. Pengrajin tersebut telah menghasilkan kreasi seni batik yang baru, namun belum semua dicatatkan hak ciptanya dan belum menggunakan QR Code untuk dicetak pada produk batiknya sebagai identitas dan pencegah penjiplakan/pelanggaran hak cipta kreasi seni batiknya. Adapun tujuan PPM ini adalah memberikan pemahaman pengrajin Batik Cirebonan Trusmi terhadap hak cipta, memberikan pemahaman pengrajin Batik Cirebonan Trusmi tentang perlindungan karya batik yang berteknologi serta mendorong penciptaan karya seni batik lainnya. Metode PPM dilakukan melalui sosialisasi Hak Cipta, sosialisasi QR Code, pencatatan Hak Cipta dan penggunaan QR Code pada produk batik kepada para pengrajin batik Cirebonan Trusmi yang berada di daerah di Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan hasil PPM, pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi terhadap hak cipta dan bentuk Kekayaan Intelektual lainnya sebelum dilakukan kegiatan PPM ini masih minim, akan tetapi peningkatan pemahaman terjadi setelah kegiatan sosisalisasi dan diskusi sehingga para pengrajin memahami bahwa karya cipta batik yang dibuat perlu memperoleh perlindungan hukum dengan cara didaftarkan. Pemahaman para pengrajin Batik Cirebonan Trusmi tentang perlindungan karya batik yang berteknologi belum begitu baik, akan tetapi ketika telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan QR Code dan batik QR Code, para pengrajin mulai paham bahwa terdapat teknologi yang dapat dikolaborasikan dalam karya seni batik yang mendorong penciptaan karya seni batik cirebonan lainnya.
Partisipasi Siswa dan Guru SMAN 13 Bandung Dalam Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Amirulloh, Muhamad; Novianty , Helitha
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Februari, 2023
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v5i1.91

Abstract

Teachers and students of SMAN 13 Bandung have a poor level of understanding of Intellectual Property Rights (IPR) because they have only received the IPR socialization once. PPM Unpad activities aim to improve the understanding of IPR of students and teachers to be motivated in creating intellectual work. With a participatory method, IPR briefing for teachers and students of SMAN 13 was carried out in the subject of Entrepreneurship Education, for 4 weeks. As a result, there was an increase in teacher and student understanding of IPR by an average of 17%, from the pre-test quiz score of 42% to 59% in the post-test quiz.
The Urgency of Implementing Patent Commercialization Regulations Based on the Patents Law No. 13 of 2016 in Comparison with the South Korean Invention Promotion Act No. 19495 of 2023 Danastri, Aprilia; Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2543

Abstract

Patent commercialization in Indonesia currently faces challenges due to the lack of clear regulation in the existing Patent Law. Addressing this gap presents a valuable opportunity for enhancing the growth of domestic patents and increasing Indonesia’s economic value. There is an urgent need to establish regulations governing patent commercialization, especially in light of South Korea's Invention Promotion Act No. 19495 of 2023, which enhances the protection of inventors' economic rights and promotes economic growth through effective intellectual property development. This study utilizes a normative juridical approach and comparative law to evaluate existing regulatory frameworks and the potential impacts of new patent commercialization regulations on industrial development and innovation. Currently, Indonesia ranks among the countries with the lowest intellectual property indicators in the world. Therefore, it is crucial to implement specific regulations through Government Regulations and Ministerial Regulations that align with the Patent Law to govern patent commercialization. This research highlights the significance of effective law enforcement in promoting patent commercialization as a vital component of national economic development. By applying incentive theory and economic growth stimulus theory, and utilizing economic analysis of law to evaluate policies that promote certainty, equity, and socio-economic benefits for society and the country.
The Urgency of Implementing Patent Commercialization Regulations Based on the Patents Law No. 13 of 2016 in Comparison with the South Korean Invention Promotion Act No. 19495 of 2023 Danastri, Aprilia; Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2543

Abstract

Patent commercialization in Indonesia currently faces challenges due to the lack of clear regulation in the existing Patent Law. Addressing this gap presents a valuable opportunity for enhancing the growth of domestic patents and increasing Indonesia’s economic value. There is an urgent need to establish regulations governing patent commercialization, especially in light of South Korea's Invention Promotion Act No. 19495 of 2023, which enhances the protection of inventors' economic rights and promotes economic growth through effective intellectual property development. This study utilizes a normative juridical approach and comparative law to evaluate existing regulatory frameworks and the potential impacts of new patent commercialization regulations on industrial development and innovation. Currently, Indonesia ranks among the countries with the lowest intellectual property indicators in the world. Therefore, it is crucial to implement specific regulations through Government Regulations and Ministerial Regulations that align with the Patent Law to govern patent commercialization. This research highlights the significance of effective law enforcement in promoting patent commercialization as a vital component of national economic development. By applying incentive theory and economic growth stimulus theory, and utilizing economic analysis of law to evaluate policies that promote certainty, equity, and socio-economic benefits for society and the country.
Status Hak Kebendaan Atas Virtual Property Serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Mobile Legends Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Cyber Law Indonesia Sitorus, Febriella Martinez; Amirulloh, Muhamad; Djukardi, Etty Haryati
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.29002

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman yang didukung dengan perkembanganteknologi informasi, benda tidak hanya ada sebatas di dunia nyata namun juga di duniavirtual, atau dikenal juga dengan virtual property. Virtual property sangat marakditemukan dalam permainan daring, di mana dalam permainan ini virtual propertydalam bentuk item tersebut diciptakan selayaknya benda pada dunia nyata. Namun,para pemain kerap salah memahami bahwa virtual property yang pada akunnya adalahsepenuhnya miliknya, sehingga para pemain bebas untuk melakukan transaksi atasvirtual property tersebut. Hal ini tentu berdampak pada pihak developer permainandaring selaku Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas permainan daring termasuksegala virtual property di dalamnya. Hingga saat ini Virtual property belum memilikiaturan yang jelas dan hanya berpatokan pada End User License Agreement (EULA)yang dibuat oleh pengembang permainan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukanuntuk memahami mengenai kedudukan hukum dan legalitas transaksi atas virtualproperty dalam permainan daring di Indonesia. Metode yang digunakan padapenelitian ini adalah yuridis normatif yang dititikberatkan pada data sekunder berupabahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang erat kaitannya dengan permasalahanyang dikaji, yakni KUH Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikBerdasarkan hasil penelitian ini dapatdiperoleh bahwa apabila tidak diatur lain dalam EULA maka pemegang hak milik atasvirtual property dalam permainan dari hanyalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta,sementara pemain hanya memilik hak untuk menguasai virtual property tersebut.Selaras dengan hal tersebut, maka dalam hal transaksi atas virtual property antarpemain dalam permainan daring tidak dapat dibenarkan karena bertentangan denganPasal 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang ITE.
Legal Study of The Cancellation of Registration of Creations Constituting Investment in A Limited Liability Company Based on The Copyright Law and The Limited Liability Company Law Riki Muhammad Firdaus; Nyulistiowati Suryanti; Muhamad Amirulloh
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6130

Abstract

Capital invested in a company can be in the form of money or other forms, as regulated in Article 34 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007. Other forms (inbreng) include tangible and intangible assets that can be valued in money. Song Copyright is Intellectual Property and an intangible asset. This article describes the potential cancellation of copyright inbreng by a third party. The main issues are the status of shareholders whose copyright inbreng is revoked by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) and legal protection for the company as the recipient of the revoked copyright inbreng, reviewed under the Copyright Law and the Limited Liability Company Law. The research method used is a normative juridical approach, referring to Indonesian laws and regulations and societal norms. The research results are presented descriptively-analytically and analyzed qualitatively to provide a detailed and systematic overview. The conclusion shows that the inbreng agreement is null and void because the song copyright was proven unoriginal and copied from Jimmy Carter's work, the original singer of "Secarik Kertas Pelangi," as evidenced by the originality requirements. With the cancellation of copyright registration, the inbreng becomes void. According to Article 1341 paragraph (2) of the Civil Code, the company as a third party must be respected for acting in good faith in accepting the song copyright inbreng. Therefore, legal protection allows the company to maintain its rights to the asset.
URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN LISENSI RAHASIA DAGANG SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK Ferdiana, Herdy Ryzkyta; Amirulloh, Muhamad; Saleh, Kilkoda Agus
LITIGASI Vol. 22 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v22i1.3883

Abstract

Confidential information or trade secrets of a company is very important for business actors, since the development of information-based business. Information has economic values and concerns the quality of the goods and services produced. If the transfer of trade secrets does not explicitly mention the existence of a connection with a Notary Deed, the interests of the parties in an agreement for the transfer of rights and trade secret licenses will lack of legal protection and ultimately create legal uncertainty. The notary deed serves as a means of proof in the event of a trade secret dispute for the parties involved. The power of proof of a notary deed as evidence is a perfect power of proof which then the notary deed must be recorded at the Directorate General of IPR. Keywords: legal certainty; trade secret; deed.
Co-Authors Aam Suryamah Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Ahmad Zuhairi Alwafi Ridho Subarkah Ananda Fersa Dharmawan Andini Islamiati Salsabilla Andrie Ayuni Naqsyabandi Aneke Putri Kusmawati Aneke Putri Kusmawati, Aneke Putri Anita Afriana Arini Yunia Pratiwi Artha Liurencia Azriel Viero Sadam Bio Bintang Gidete Charles Amirul Hanif Cita Rucitawati Dadang Epi Sukarsa Danastri, Aprilia Dea Rahmawaty Ruhiat Denisa, Adinda Putri Desiani, Amila Deviana Yuanitasari Djukardi, Etty Haryati Ebenezer Hutagalung Eddy Damian Elisatris Gultom Eman Suparman Etty Haryati Djukardi Febriella Martinez Sitorus Ferdiana, Herdy Ryzkyta Haffas, Mustofa Hasanah, Hetty Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Hendri Sita Ambar Kumalawati Herda Mardiana Ika Citra Dewi Kaulica, Valerie Vanya Kelvin Adytia Pratama Kemala Megahayati Khairunnisa Rahimah Kilkoda Agus Saleh Laina Rafianti M Riadhussyah Mahadiena Fatmashara Mei Susanto Miranda Risang Ayu Palar Moza Ramadhani Muchtar, Helitha Novianty Muhammad Akbar Kadapi Muhtadin, Didin Mustofa Haffas Nabilah Gunawan Narassati, Dinda Ayu Nizda Azzima Fauzianti Noverina Alicia Putri Novianty , Helitha Nur Gayatri, Siti Nahrisya Nursyafia Nursyafia Nyulistiowati Suryanti Pratama, Kelvin Adytia Pupung Faisal Rafan Darodjat Ramadavin, Muhammad Ramlah Puji Astuti Ranti Fauza Mayana Ranti Fauza Mayana Rika Ratna Permata Riki Muhammad Firdaus Rizka Alifia Zahra Shellma Riyaadhotunnisa Sinta Dewi Siti Nabila Salmaa Sitorus, Febriella Martinez Soerjati , Enni Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat - Syafira Aisya Kamila Syarifa Yasmin Datau Syukur, Gibran Fatahillah Tamara Putri Berliani Tanjung, Stephanie Regina Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Tri Handayani U. Sudjana, Sudjana Wulan Chorry Shafira1 Yasmina Fayza Zahra Cintana Zainal Mutaqqin Zandra Azelia Savitri