Articles
<![CDATA[Penerapan Hak Cipta Bundle of Rights dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Mengenai Pelanggaran Hak Cipta atas Cover Lagu “Lagi Syantik” antara Nagaswara dan Gen Halilintar ]]>
<![CDATA[Andrie Ayuni Naqsyabandi]]>;
<![CDATA[Muhamad Amirulloh]]>;
<![CDATA[Tasya Safiranita Ramli]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2136
<![CDATA[Hak cipta merupakan sekumpulan hak (bundle of rights) yang memberikan ekslusivitas bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam memanfatkan ciptaannya. Seiring dengan perkembangan internet, terjadi digitalisasi musik menjadi bentuk digital berupa audio atau video yang dapat diakses melalui media digital seperti YouTube, Spotify, dan sebagainya. Salah satu bentuk konten musik yang banyak digemari adalah cover lagu melalui YouTube. Akan tetapi, marak terjadi pelanggaran hak cipta pada cover lagu. Penelitian ini hendak mengkaji mengenai sengketa pelanggaran hak cipta/hak moral pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 atas cover lagu “Lagi Syantik” antara Pihak Nagaswara melawan Pihak Gen Halilintar dengan menitikberatkan kepada Pasal 98 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengutamakan bahan-bahan kepustakaan berupa hukum positif sebagai dasar sumbernya. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan hasil penelitian diuraikan Penulis secara deskriptif. Melalui hasil Penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa lebih tepat untuk menggunakan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pertimbangan hakim. Penulis juga berpendapat bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali perlu untuk mempertimbangkan aspek tidak dicantumkannya nama pencipta sebagai pelanggaran hak moral. Selain itu, Penulis juga menghubungkan kepada Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia dalam hal Majelis Hakim melakukan penyelarasan hukum guna mengikuti pertimbangan zaman.]]>
<![CDATA[HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN LOGO MENURUT HUKUM MEREK DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN THAILAND ]]>
<![CDATA[Ika Citra Dewi]]>;
<![CDATA[Miranda Risang Ayu Palar]]>;
<![CDATA[Muhammad Amirulloh Amirulloh]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v15i2.8257
<![CDATA[Artikel ini menganalisis tentang harmonisasi hukum terkait perlindungan logo sebagai suatu karya intelektual menurut hukum merek dan hak cipta dalam perspektif perbandingan dengan hukum di thailand. Banyaknya kesalahpahaman terhadap tumpang tindih terkait pengaturan logo dalam perspektif rezim hukum merek dan hak cipta di Indonesia dan Thailand sehingga diperlukan penelitian mendalam yang mengkaji bagaimana pengaturan logo dalam perspektif hukum merek dan hak cipta di negara Indonesia dan Thailand serta bagaimana pengaturan kasus logo “MIFFY” di Thailand dalam perspektif hukum di Indonesia sebagai salah satu representasi dari kasus logo/lukisan hak cipta yang dicatatkan atas dasar tiruan/jiplakan dari lukisan yang dilindungi dalam merek dagang. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data yang akan diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-kualitatif. Dari contoh kasus-kasus merek dalam penelitian ini, benang merah atas pengaturan perlindungan logo ditinjau dari hukum merek dan hak cipta di Indonesia dan Thailand adalah, dapat dilindungi oleh hukum hak merek dan hak cipta di masing-masing negara. Namun, masih memerlukan adanya harmonisasi pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan makna logo dalam kedua rezim hukum tersebut.]]>
<![CDATA[Harmonization of Notary Office Law With ITE Law Related to Electronic Notary Protocol ]]>
<![CDATA[Syarifa Yasmin Datau]]>;
<![CDATA[Ranti Fauza Mayana]]>;
<![CDATA[Muhamad Amirulloh]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 3 (2023): August: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/legal.v12i3.830
<![CDATA[This article examines the implementation of the principle of legal certainty in the regulation of electronic notary protocols through harmonization of the UUJN with the ITE Law in the framework of digital transformation and what legal theory is most appropriate to use to renew the UUJN regarding the electronic notary protocol. The research method used is normative juridical using a statutory approach with descriptive analytical research specifications and qualitative juridical data analysis methods. Based on the results of the research, the implementation of the principle of legal certainty in the regulation of electronic Notary protocols through harmonization of the UUJN with the ITE Law has not been implemented properly, this can be initiated by specifically and formally accommodating the electronic Notary protocol in the UUJN when the electronic Notary protocol has been regulated in the UUJN then harmony with the ITE Law will be realized so that the principle of legal certainty can be realized. The most appropriate legal theory to use in the context of updating UUJN related to electronic notary protocols to provide more benefits to society 5.0 in the digital transformation era is Constitutional Theory, Developmental Law Theory, and Lex Informatica]]>
<![CDATA[SERTIFIKAT KEANDALAN PRIVASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Denisa, Adinda Putri]]>;
<![CDATA[Amirulloh, Muhamad]]>;
<![CDATA[Muchtar, Helitha Novianty]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i2.1286
<![CDATA[AbstrakPenggunaan e-commerce di Indoenesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dimana tidak luput dari permasalahan kebocoran data pribadi konsumen. UU PDP dan PP PMSE telah mewajibkan secara implisit kepada seluruh pelaku usaha e-commerce untuk menggunakan Sertifikat Keandalan Privasi sebagai bentuk pencegahan dan penanganan pengaksesan data pribadi secara tidak sah. Sayangnya, tidak semua pelaku usaha mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana diwajibkan UU PDP dan PP PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban penggunaan Sertifikat Keandalan Privasi oleh pelaku usaha e-commerce di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokopedia merupakan satu-satunya platform yang telah menggunakan Sertifikat Keandalan Privasi ISO/IEC 27701, mengenai kewajiban penggunaan Sertifikat Keandalan serta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kebocoran data pribadi sejatinya belum diatur secara eksplisit oleh hukum positif di Indonesia, sehingga perlunya pengaturan secara tegas agar lebih menjamin pelindungan terhadap konsumen.]]>
<![CDATA[Fungsi Sertifikat Keandalan Registrasi Bagi Donation Based Crowdfunding Berdasarkan Hukum Cyber Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nizda Azzima Fauzianti]]>;
<![CDATA[Muhamad Amirulloh]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 5 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i5.969
<![CDATA[Pengaturan hukum mengenai kewajiban untuk mencantumkan Sertifikat Keandalan Registrasi bagi Lembaga PUB secara elektronik (donation based crowdfunding) masih belum diatur secara jelas dan tegas oleh Kementrian Sosial yang menyebabkan adanya rechtsvacuum atau kekosongan hukum yang dapat membingungkan masyarakat. Regulasi mengenai donation based crowdfunding di Indonesia berbasis pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang PUB serta Peraturan Menteri Sosial. Penelitian ini mendasari analisanya pada teori hukum pembangunan, Undang-Undang ITE, dan “The Pathetic Dot Theory” yang menghubungkan hukum dan teknologi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan dan teori hukum yang berkaitan dengan penerapan sertifikat keandalan registrasi dalam donation-based crowdfunding. Tujuan dari penelitian ini adalah guna menentukan implementasi keamanan dan keandalan sistem elektronik pada Penyelenggara PUB secara elektronik (donation based crowdfunding) dan menentukan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelenggara donation based crowdfunding dalam rangka pemberdayaan sosial apabila tidak menerapkan / mengimplementasikan sertifikat keandalan berdasarkan Hukum Cyber.]]>
<![CDATA[Legal Protection Of Bank Financial Institution Brand Against Username Squatting Through Twitter Accounts Based On The Trademark Law And The Electronic Information And Transaction Law ]]>
<![CDATA[Rizka Alifia Zahra]]>;
<![CDATA[Muhamad Amirulloh]]>;
<![CDATA[Laina Rafianti]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i06.1026
<![CDATA[The use of a brand as a Twitter social media account is one way for brand owners to introduce their goods and/or services as well as a guarantee for their quality. The rise of fake Twitter accounts on behalf of the financial institution Bank Mandiri proves that trademark infringement does not only occur conventionally, but also through the scope of cyberspace. Writing this normative law aims to determine the qualifications for the act of using a bank's financial institution brand as a Twitter social media account and to determine what legal action should be taken by Bank Mandiri against those who use its brand without rights and permission. This research is a legal study employing the normative juridical approach method, a type of legal writing that is conducted by examining library data. The study applies a qualitative analysis method, connecting legal principles, norms, and theories to determine legal qualifications and consequences. The results show that using trademarks as social media accounts should be based on principles, including legal certainty, good faith, and neutrality within technology. Civil law measures offer a proportional legal remedy, seeking compensation for economic harm suffered. This study suggests the need for specific regulations to prohibit the registration and use of trademarks as social media accounts in the virtual space. This research contributes to the understanding of trademark protection in cyberspace, and provides legal guidance for financial institutions to address trademark misuse on social media platforms.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Atas Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan Waralaba Terkenal yang Membocorkan Resep Rahasia Perusahaan ]]>
<![CDATA[Ahmad Aulia]]>;
<![CDATA[Muhamad Amirulloh]]>;
<![CDATA[Sudaryat Sudaryat]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1146
<![CDATA[Rahasia Dagang atau bisnisnya sangat rentan mengalami risiko terjadinya pembocoran atau pencurian terhadap antara lain resep makanan maupun minuman sebagaimana yang telah disepakati untuk tidak boleh dibocorkan. Dari uraian ini sebagai latar belakang masalah diidentifikasi masalah untuk dijadikan kajian secara yuridis yakni terkait perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukumnya ditinjau menurut Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini meneliti atau membahas perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba (franchise). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Mengingat pentingnya perlindungan Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan Rahasia Dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Selanjutnya dalam penelitian ini juga untuk mengkaji tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran Rahasia Dagang dalam usaha waralaba. Hasil penelitian atau kajian ini menunjukkan bahwa Rahasia Dagang dalam usaha di bidang makanan dan minuman mendapatkan perlindungan yang resepnya tidak boleh diketahui oleh umum tanpa adanya perjanjian lisensi didalamnya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam Upaya penegakan hukum dan atau sanksi hukum bagi pihak yang telah membocorkan Rahasia Dagang adalah dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.]]>
<![CDATA[FILLING THE LEGAL VACUUM OF INDONESIAN MARKS LAW: THE LEGAL STANDING OF A FAMOUS PERSON IN SUING MARKS INFRINGEMENT ]]>
<![CDATA[Amirulloh, Muhamad]]>;
<![CDATA[Novianty Muchtar, Helitha]]>;
<![CDATA[Muhtadin, Didin]]>
<![CDATA[ Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jbmh.v7i2.951
<![CDATA[Indonesian Marks Law in Article 21 paragraph (2) letter a has protected famous people from using their names or abbreviations as marks by other parties without permission. However, that law has not protected famous people from suing for cancellation and/or compensation against a party using the name and/or abbreviation of his name as a mark. Using the normative juridical method, the provisions on the legal basis for famous people to sue other parties who use their names or their abbreviations as marks are analyzed. This article examines legal principles and legal theories that can be used to resolve that. The results of the study conclude that the legal principles that can be used to provide a legal basis for famous people in suing other parties without permission to use their names or abbreviations as marks are the principle of good faith, the principle of legal certainty, the principle of point d' interest, point d' action, and the principle of legitima persona stands in judicio. Legal theories that can provide a legal basis for famous people in suing other parties without permission to use their names or abbreviations as marks are the welfare state theory, development law theory, and the theory of intellectual property protection from Robert M. Sherwood.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman HKI Guru dan Siswa SMAN 13: Suatu Pengalaman Perdana Sivitas Akademika SMAN 13 Bandung ]]>
<![CDATA[Amirulloh, Muhamad]]>;
<![CDATA[Muchtar, Helitha Novianty]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v6i2.43390
<![CDATA[Guru dan siswa SMA Negeri 13 Bandung belum pernah mengikuti sosialisasi HKI, sehingga belum pernah dilakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman HKI mereka. Sementara dalam berbagai kegiatan sekolah, guru dan siswa terlibt aktif dalam penciptaan suatu karya intelektual, seperti lagu Hymne SMAN 13, desain sepatu serta merek sepatu. Sangat menarik melihat reaksi mereka terhadap sesuatu yang baru yang belum pernah mereka lakukan, dan sangat menantang untuk mengukur pemahaman awal (baseline) mereka tentang HKI serta peningkatan pemahamannya melalui sosialisasi HKI.Berdasarkan metode partisipatif pada kegiatan sosialisasi HKI dengan melibatkan responden 4 (empat) orang guru dan 15 (lima belas) orang siswa-siswi SMAN 13 Bandung, diperoleh hasil adanya peningkatan pemahaman HKI guru dan siswa SMAN 13 Bandung sebesar 22%, dari semula 51% menjadi 73% berdasarkan test yang dilakukan melalui media quizizz.com.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN PATEN OLEH KARYAWAN BUMN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kaulica, Valerie Vanya]]>;
<![CDATA[Amirulloh, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v21i1.5683
<![CDATA[ABSTRAK Pada invensi paten, kegiatan penelitian dan pengembangan pada umumnya dilakukan oleh tenaga-tenaga peneliti yang ahli dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak jarang mengerjakan penelitian dan pengembangan berdasarkan ide atau rencana kerja hasil pemikiran mereka secara individual atau kelompok, bukan berdasarkan ide atau rencana kerja yang dibuat oleh perusahaan atau pihak pemberi kerja. Termasuk dalam halnya perusahaan-perusahaan BUMN yang melakukan proses produksi seperti Kimia Farma dan PT. Pindad, tentunya invensi yang dihasilkan perusahaan tersebut adalah hasil kerja keras para karyawannya. Namun pengaturan mengenai kepemilikan paten oleh karyawan di Indonesia dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai bagi karyawan inventor. Pasal 12 ayat (1) UU Paten mengatakan bahwa selama dalam hubungan kerja pemegang paten adalah yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini ialah untuk menentukan kualifikasi hukum perbuatan perusahaan dalam pendaftaran paten yang dihasilkan oleh karyawan inventor serta menentukan tindakan hukum yang sebaiknya dilakukan oleh karyawan inventor terhadap perusahaan yang mendaftarkan paten tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji dan dianalisis bagaimanakah perlindungan terhadap hak paten atas hasil invensi karyawan inventor pada perusahaan BUMN. Ternyata pada praktiknya perusahaan-perusahan BUMN tersebut kurang menghargai invensi karyawan, dan hak paten atas hasil invensi karyawan tersebut belum terlindungi dengan baik. Pengaturan Pasal 12 UU Paten pun dinilai belum melindungi hak karyawan atas invensinya yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip alter ego yang ada pada paten. Kata Kunci : Paten, Invensi, Karyawan Inventor, BUMN, Prinsip Alter Ego]]>
