Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.708
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Yustisia JURNAL LITIGASI (e-Journal) Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Suara Keadilan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SIGn Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) JURNAL USM LAW REVIEW Cakrawala Repositori Imwi Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah LEGAL BRIEF Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Jurnal Fundamental Justice Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Transnational Business Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Inovasi Global Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH)
Muhamad Amirulloh, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
TANGGUNG JAWAB ATAS PENJUALAN METERAI PALSU PADA PLATFORM MARKETPLACE DIGITAL TOKOPEDIA Pratama, Kelvin Adytia; Amirulloh, Muhammad; Somawijaya, Somawijaya
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5690

Abstract

ABSTRAK Dewasa ini internet secara dramatis mempengaruhi perilaku bisnis dengan menawarkan peluang untuk melakukan penjualan produk kebutuhan hidup sehari-hari secara langsung kepada pelanggan. Dalam perkembangannya pemanfaatan teknologi ini terkadang cenderung mengarah ke hal negatif pula. Salah satunya adalah kasus faktual penjualan meterai palsu di platform digital Tokopedia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai; Pertama, mengenai kualifikasi hukum dari penjualan meterai palsu pada platform digital Tokopedia. Kedua, terkait tanggung jawab penjual dan platform terkait penjualan meterai palsu di marketplace digital Tokopedia. Keduanya berdasarkan UU ITE dan UU Bea MeteraiPenelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan mengkaji literatur serta peraturan perundang-undangan terkait penjualan meterai palsu dan korelasinya dengan hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dan bea meterai.Dengan menawarkan meterai palsu pada platform marketplace, penjual (merchant) dan penyedia e-commerce yaitu platform marketplace pada dasarnya telah melanggar hukum. Lewat ketentuan hukum pidana yang ada, penjual/pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan sanksi yang berlaku. Dari sisi platform, berbagai kewajiban yang tidak dilakukan oleh Tokopedia dalam melakukan kegiatan jual beli menimbulkan permasalahan diantaranya adalah peredaran barang illegal pada platform, sehingga terhadap hal itu Tokopedia diharuskan untuk bertanggung jawab. Kata Kunci : E-Commerce, Platform, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bea Meterai.
VALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY ON NFT TRANSACTION FOR NFT PLATFORM IN INDONESIAN PERSPECTIVES Novianty Muchtar, Helitha; Risang Ayu, Miranda; Amirulloh, Muhamad
Transnational Business Law Journal Vol. 3 No. 2 (2022): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 3, Number 2, August 2022
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v3i2.1395

Abstract

Recently, NFT enable its owner to sell and buy intellectual properties. The research result shows that an NFT transaction process – such as in the sale and purchase of intellectual property-requires a determined price valuation. The authors consider that it is necessary to determine a clear valuation to predict the exact price of the intellectual property digitally transacted on NFT. The price database on NFT can be used to determine the price by first collecting the NFT and the price database can also calculate the value of the NFT in the future.
Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Proses Pengadilan Tertutup Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Tanjung, Stephanie Regina; Amirulloh, Muhamad
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakata dan Riset Pendidikan Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v2i1.133

Abstract

Intellectual Property is a right that arises from the results of thought that produce a product or process that is useful for humans. One form of Intellectual Property is Trade Secret. Trade Secrets are recognized and protected under Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The purpose of this study is to determine the legal certainty of conducting closed hearings against trade secret violations in the UURD and its comparison with regulations of other countries, as well as determining the legal actions that should be taken by the owner of a trade secret in facing court proceedings to protect trade secrets in relation to the UURD and its comparison with other countries. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The comparison method used is the method of comparison of legal instruments, especially comparison of legislation. Data collection techniques used in this study were literature studies and interviews. Based on the research conducted, it can be concluded that the provisions in Article 18 of the Trade Secret Law do not provide legal certainty regarding how trade secrets can be protected in the trial process. The condition in which both parties must request to close the trial is not in line with the Judge's obligation to protect Trade Secrets. The legal remedy that can be taken by the Trade Secret Owner is to request that the trial of the Trade Secret case be held behind closed doors. This application is made not because of the conditions contained in Article 18 UURD, but based on the obligation of the Trade Secret Owner to make all proper efforts to safeguard the Trade Secret. An application to close the trial should not be rejected by the Judge, because refusal is a violation of the Owner's right to maintain a Trade Secret.
Tinjauan Hukum Terhadap Imbalan yang Wajar Bagi Inventor Paten Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) dalam Pelaksanaan Oleh Pemerintah di Indonesia Ramadavin, Muhammad; Amirulloh, Muhamad; Haffas, Mustofa
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13885786

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan imbalan yang wajar bagi inventor paten Alpanhankam yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah ketentuan yang ada sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hak ekonomi bagi para inventor, terutama terkait dengan mekanisme kompensasi yang adil dan proporsional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus implementasi paten oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur imbalan, masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapannya, khususnya dalam aspek penentuan nilai kompensasi yang dianggap wajar bagi inventor. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan terkait perlindungan hak ekonomi inventor di Indonesia.
Penggunaan Nama Tiktok pada Aplikasi Tiktok Cash Secara Melawan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pelaksanaanya Syafira Aisya Kamila; Muhamad Amirulloh; Elisatris Gultom
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 1 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i1.229

Abstract

Tort against the use of the application name in the Tiktok Cash application is one of the negative impacts of information technology-oriented social and economic activities. This study aims to find the legal responsibility of Tiktok Cash as the administrator of the electronic system operator and government responsibility. The approach method used in this study is the normative juridical research method approach with descriptive-analytical research specifications, mainly describing the laws and regulations associated with legal theories related to the problem of using the name Tiktok in the Tiktok Cash application. The results of the study concluded that the actions carried out by Tiktok Cash application were tort acts stipulated in Article 28 paragraph (1) EIT LAW. In line with Article 15 EIT LAW, Tiktok Cash provider is fault liability for the loss of its users, while the celebrities involved are responsible based on the element of limitation of liability. Furthermore, the form of government responsibility for the practice of using application names is by carrying out cyber patrols and blocking as stipulated in Article 40 of the EIT LAW and Article 97 paragraph (2) Government Regulation No. 71 Year 2019.
Opportunities for Implementing Alternative Dispute Resolution (ADR) in Settlement of Tax Disputes in Indonesia Ebenezer Hutagalung; Zainal Mutaqqin; Muhamad Amirulloh
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1572

Abstract

The emergence of tax disputes as a consequence of differences in interests between tax authorities and taxpayers is a normal thing to happen. However, if an excessive number of tax disputes occur, this has the potential to create legal uncertainty, both for taxpayers and tax authorities. In theory and practice, a dispute resolution mechanism has developed as an implementation of law enforcement outside of court (non-litigation), namely a form of dispute resolution using the services of a neutral third party without going through a court process agreed upon by the parties. Indonesia already has provisions regarding dispute resolution outside of court, as stated in Law Number 30 of 1999, concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, but this is only limited to civil and business cases or disputes. However, there is an opportunity to apply ADR in resolving public disputes, especially tax disputes, provided that ADR is limited to administrative efforts and does not conflict with legislation, as well as legal updates at the level of the Act regarding the implementation of ADR. The opportunity to apply ADR to tax (administrative) disputes can be carried out during the discussion of audit results by the Quality Assurance (QA) team when there is no common ground between the tax auditor and the Taxpayer. The QA team can act as an independent and impartial mediator whose decisions are binding. The decision of the QA team as a mediator is also a preventive effort to prevent tax disputes from arising.
Impact of Service Quality, Product Excellence, and Timely Delivery on Customer Satisfaction in Lazada’s E-Commerce Platform Muhamad Amirulloh; Muhammad Akbar Kadapi; Ramlah Puji Astuti
Indonesian Journal of Business Analytics Vol. 5 No. 3 (2025): June 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijba.v5i3.14511

Abstract

This study investigates the impact of service quality, product quality, and delivery punctuality on customer satisfaction in Lazada’s e-commerce platform. Using a quantitative approach with purposive sampling, data were collected from 333 Lazada users. Validity, reliability, and multiple linear regression analyses were applied. Results show that service quality and product quality significantly influence customer satisfaction (p = 0.001), while delivery punctuality does not (p = 0.778). Simultaneous testing indicates a significant combined effect of all variables (p = 0.000). The R² value of 0.139 suggests that 13.9% of satisfaction variance is explained by the studied variables. The study highlights the importance of service and product quality, and recommends further exploration of other influencing factors such as pricing and user experience.
Implementation of Economic Rights Protection for Broadcast Right Holders of Football Matches Through the Consolidation of Compensation Claims in Criminal Cases Based on Law No. 28 of 2014 on Copyright and Article 98 of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Noverina Alicia Putri; Muhamad Amirulloh; Aam Suryamah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.879

Abstract

The development of information technology has influenced various sectors, including cinematography, which is protected by copyright law, especially in the context of broadcasting football matches. Despite copyright protection, many parties engage in unauthorized rebroadcasting, causing a breach of economic rights for the relevant rights holders. This research analyzes the legislative regulations protecting football broadcasting rights in Indonesia and the financial rights protection related to rebroadcasting. This research aims to understand the legal rules about football broadcasting rights and the safety of economic rights for broadcasting rights holders. A mixed legal study method combines normative and empirical legal research. The research results indicate that the Copyright Law provides adequate protection for the economic rights of football broadcasting rights holders. These exclusive rights are acquired by legal entities authorized to broadcast audiovisual works through radio media. Although criminal judgments cannot fully restore economic losses, mainly because they are penal, further steps are necessary to ensure compliance with these exclusive rights
Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Penghapusan Merek Non Use Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Hasya, Shofiyyah Mardiyyah; Amirulloh, Muhamad; Safiranita, Tasya
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15573767

Abstract

Penghapusan merek yang sudah tidak digunakan (merek non use) dapat direalisasikan berdasarkan putusan hakim atas dasar gugatan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Akan tetapi, terdapat kekosongan hukum mengingat pasal tersebut belum mengatur  definisi atau kriteria pihak ketiga yang berkepentingan. Adapun metode penelitian yang diimplementasikan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan menganalisis bahan hukum yang mencakup regulasi dan bahan hukum tertulis lainnya. Lebih lanjut, penulis menemukan bahwa pemilik merek terkenal asing belum terdaftar sejatinya memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Faktor utama yang dapat dinilai adalah iktikad baik dari pemilik merek untuk menggunakan mereknya dalam perdagangan di Indonesia. Adapun kedudukan pemilik merek ini juga dapat didukung dengan teori penafsiran hukum teleologis, asas droit de suite dan teori utilitas. Kemudian, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik merek terkenal asing belum terdaftar adalah mengajukan gugatan penghapusan merek non use sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Akan tetapi, tindakan yang sebaiknya dilakukan sebelumnya adalah mengajukan pendaftaran merek dan  menginstruksikan lembaga survei pasar yang profesional
Tanggung Jawab Penyanyi sebagai Penampil Karya terhadap Pencipta dalam Komersialisasi Lagu pada Konser Musik yang Diadakan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Siti Nabila Salmaa; Muhamad Amirulloh; Tasya Safiranita
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i4.2410

Abstract

The commercialization of songs through music concerts organized by third parties is a form of commercial exploitation of works. However, this practice often harms creators because songs are used without the payment of royalties. The case of Agnez Mo against Ari Bias is a clear example of the neglect of copyright as the exclusive right of the creator, while singers only have a position through related rights. This study aims to analyze the legal status and relationship between creators and singers, including the responsibilities of singers in music concerts based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The methods used are normative and empirical legal methods, with data collection from primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as interviews, which are then analyzed normatively and qualitatively. The results of the study show that the legal relationship between creators and singers is reciprocal, but creators have a higher position in accordance with the alter ego principle and personality theory. Singers, based on the principle of good faith, the theory of responsibility, and the principle of suum cuique tribuere, are obliged to respect the rights of creators.
Co-Authors Aam Suryamah Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Ahmad Zuhairi Alwafi Ridho Subarkah Ananda Fersa Dharmawan Andini Islamiati Salsabilla Andrie Ayuni Naqsyabandi Aneke Putri Kusmawati Aneke Putri Kusmawati, Aneke Putri Anita Afriana Arini Yunia Pratiwi Artha Liurencia Azriel Viero Sadam Bio Bintang Gidete Charles Amirul Hanif Cita Rucitawati Dadang Epi Sukarsa Danastri, Aprilia Dea Rahmawaty Ruhiat Denisa, Adinda Putri Desiani, Amila Deviana Yuanitasari Djukardi, Etty Haryati Ebenezer Hutagalung Eddy Damian Elisatris Gultom Eman Suparman Etty Haryati Djukardi Febriella Martinez Sitorus Ferdiana, Herdy Ryzkyta Haffas, Mustofa Hasanah, Hetty Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Hendri Sita Ambar Kumalawati Herda Mardiana Ika Citra Dewi Kaulica, Valerie Vanya Kelvin Adytia Pratama Kemala Megahayati Khairunnisa Rahimah Kilkoda Agus Saleh Laina Rafianti M Riadhussyah Mahadiena Fatmashara Mei Susanto Miranda Risang Ayu Palar Moza Ramadhani Muchtar, Helitha Novianty Muhammad Akbar Kadapi Muhtadin, Didin Mustofa Haffas Nabilah Gunawan Narassati, Dinda Ayu Nizda Azzima Fauzianti Noverina Alicia Putri Novianty , Helitha Nur Gayatri, Siti Nahrisya Nursyafia Nursyafia Nyulistiowati Suryanti Pratama, Kelvin Adytia Pupung Faisal Rafan Darodjat Ramadavin, Muhammad Ramlah Puji Astuti Ranti Fauza Mayana Ranti Fauza Mayana Rika Ratna Permata Riki Muhammad Firdaus Rizka Alifia Zahra Shellma Riyaadhotunnisa Sinta Dewi Siti Nabila Salmaa Sitorus, Febriella Martinez Soerjati , Enni Somawijaya -, Somawijaya Sudaryat Sudaryat - Syafira Aisya Kamila Syarifa Yasmin Datau Syukur, Gibran Fatahillah Tamara Putri Berliani Tanjung, Stephanie Regina Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Tri Handayani U. Sudjana, Sudjana Wulan Chorry Shafira1 Yasmina Fayza Zahra Cintana Zainal Mutaqqin Zandra Azelia Savitri