Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja di PT Pertamina RU III Plaju dalam Proyek Kilang Minyak Nugraha, Abyan; Wardhana, Arief Wisnu; Kasra, Helwan; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3488

Abstract

The purpose of this article is to examine legal protection for the safety of PT Pertamina Refinery Unit III Plaju workers in the oil refinery project agreement and the legal consequences of termination of employment. The method is normative with secondary data as the main source. The results show that worker safety protection is in accordance with the law, including the provision of protective equipment such as protective clothing, safety shoes and head protection. However, its implementation is not optimal because many workers are not aware of the importance of safety. If employment is terminated, workers are entitled to compensation in accordance with article 165 of the Employment Law. They get severance pay, long service awards and other rights with a certain nominal value. Workers are also considered creditors whose payments take precedence, giving them a priority position in claims.
Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik Reza, Mehmed; Salia, Erli; Saptawan, Ardiyan; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3770

Abstract

The purpose of this paper is that Time Between Time Switching (PAW) is a mechanism in the representative system to replace board members who resign, die, or are dismissed. This research focuses on legal analysis of the PAW process of members of the Four Lawang Regency DPRD who are involved in violations of the Articles of Association / Bylaws (AD / ART) of political parties. The method used is normative legal research with a statutory and case approach. The results showed that the PAW process due to violations of political parties' AD/ART refers to applicable regulations but often causes controversy. This is due to the vagueness of the definition of "violation" in AD/ART and how it is enforced. In addition, the internal political dynamics of parties and the interests of various parties often influence the PAW process, which is supposed to be neutral and objective. In conclusion, there needs to be further revision and clarification regarding the definition of violations in AD/ART as well as a firmer and more transparent law enforcement mechanism to ensure the integrity and accountability of members of the Four Lawang Regency DPRD.
Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi Meria, Fatma; Holijah, Holijah; Tanzil, Mulyadi; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3831

Abstract

The purpose of the paper is to understand the legal responsibility faced by individuals or entities in the event of unlawful acts in the procurement of cattle. In the cattle procurement industry, there are often practices that are not in accordance with the law, such as falsification of documents, improper feeding, and fraud in transactions. This research method used is a normative juridical approach, this study examines various regulations, regulations, and legal cases relevant to illegal acts in the procurement of cattle. The results of this study show that there is a strict legal framework governing the responsibility of individuals or entities that commit unlawful acts in the procurement of cattle. Business actors are expected to understand and comply with applicable regulations to avoid sanctions and ensure the sustainability of their business in the cattle procurement industry.
Pertanggungjawaban Hukum Atas Kehilangan Barang Pengguna Jasa di PT. Pos Indonesia (Persero) Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Kota Kayuagung Putri, Tresyah Meyrinda; Emirzon, Joni; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3958

Abstract

The purpose of this article is to understand and analyze the legal liability of PT. Pos Indonesia (Persero) Sirah Pulau Padang District and Kayuagung City regarding loss of goods of service users. normative legal research, which focuses on the analysis of applicable legal theories and regulations. The research method used is empirical juridical with primary and secondary data sources. The research results showed that there were several cases of lost goods at PT. Pos Indonesia area. PT. Pos Indonesia, based on its internal regulations and policies, has an obligation to provide compensation to service users in the event of loss of goods. However, the compensation claim process often experiences obstacles and often causes customer dissatisfaction. The recommendation from this research is the need to improve the compensation claim mechanism and increase the quality of service so that public trust in PT. Pos Indonesia can be maintained.
Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso tanpa Dilakukan Otopsi Menyeluruh (Studi Putusan Nomor 498K/PID/ 2017) Muhammad Pasya Rahmatullah; Ruben Achmad; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso Tanpa Dilakukan Otopsi Menyeluruh (Studi Putusan Nomor 498K/PID/ 2017). Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   Meskipun otopsi menyeluruh adalah prosedur yang sangat penting dalam kasus kematian tidak wajar dan seharusnya tidak boleh dihindari tanpa alasan yang lebih kuat, karena tantangan dan sensitivitas yang dihadapi dalam kasus Mirna menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang antara kepentingan hukum dan sensitivitas budaya atau sosial. Ini mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum pidana yang melibatkan aspek forensik dan hak-hak individu. Belum lagi hal ini di dukung oleh proses kematian Mirna yang diindikasikan terkena racun sianida, tentu sudah seharusnya dilakukan otopsi tidak hanya visum saja. Seharusnya dalam kasus ini pihak keluarga tidak menghalangi dilakukannya otopsi secara menyeluruh, untuk mengetahui penyebab kematian yang lebih komprehensif, bukan hanya bagian tertentu saja, dimana hasilnya tentu masih bisa diperdebatkan. Pendekatan sosiologis dalam menganalisis vonis Jessica Kumala Wongso membantu memahami bagaimana keadilan diterima dan dipersepsikan dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini melibatkan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial membentuk pandangan terhadap keputusan hukum, serta bagaimana status sosial dan media mempengaruhi persepsi publik. Dengan melihat semua faktor ini secara bersamaan, tinjauan sosiologi memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak dari kasus ini pada individu dan komunitas yang terlibat. Media dan opini publik sangat berperan besar dalam mempengaruhi keputusan hakim sebagaimana di ketahui di awal putusan media dan publik menggiring opini Jesicalah pelakunya dengan berbagai alasan yang sifatnya subjektif. Namun setelah beberapa tahun Jesica dihukum dan munculnya film dokumenter tentang Jesica, pola pikir publik jadi berubah dan menginginkan Jesica bebas dan menginginkan peninjauan kembali.
Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia Muhamad Novrianto; Ruben Achmad; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4249

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam dasar pertimbangannya memberikan hukuman tambahan kebiri kimia terhadap terdakwa hanya berdasarkan atas keterangan terdakwa sendiri yang mengakui telah melakukan perbuatan tersebut terhadap 9 (sembilan) korban anak yang berbeda. Namun, keterangan ini tidak ditindaklanjuti oleh majelis hakim untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna mencari dan menggali kebenaran materiil sesuai dengan ketentuan dan aturan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian putusan majelis hakim dengan syarat-syarat pemidanaan hukuman kebiri kimia yang seharusnya diterapkan, serta tidak memenuhi standar yang tepat dalam menjatuhkan pemberatan hukuman kepada terdakwa. Pemberlakuan hukuman kebiri dan/atau pemasangan chip secara selektif bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang.
The Authority of the Selection Working Group in the Implementation of the Direct Appointment Method in the Procurement of Consulting Services: A Legal Perspective at the Palembang Aviation Polytechnic Abdul Latif Mahfuz; Dedy Aryanto; Romli SA; Saparyanto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6466

Abstract

Procurement of goods and services in the public sector requires special attention to compliance with applicable laws and regulations, especially in terms of implementing procurement methods. One method used is direct appointment, which allows the Selection Working Group to appoint service providers without going through an open auction, with certain conditions. This study aims to analyze the authority of the Selection Working Group in implementing direct appointment in the procurement of consulting services at the Palembang Aviation Polytechnic, as well as to examine its implementation from the perspective of applicable law. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case studies, involving an analysis of related laws and regulations, procurement documents, and interviews with related parties. The results of the study indicate that although direct appointment can be applied under certain conditions, its implementation at the Palembang Aviation Polytechnic often experiences obstacles in terms of transparency and accountability. This study also found that the authority of the Selection Working Group needs to be strengthened with stricter supervision to ensure that legal principles are maintained. The recommendations put forward are the need to improve understanding and training for members of the Selection Working Group and improvements in internal oversight mechanisms to optimize the implementation of procurement in accordance with legal provisions.
Penyalahgunaan Wewenang dalam Program PTSL: Studi Normatif atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tipikor Palembang Tahun 2024 Linda; Saipuddin Zahri; Abdul Latif Mahfuz
Intelektualita Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v14i2.31490

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg pada Pengadilan Tipikor Palembang terkait penyalahgunaan Program PTSL di Kota Pagaralam oleh pejabat pertanahan yang didakwa alternatif Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 serta subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU 31/1999 jo UU 20/2001, KUHP, serta salinan putusan pengadilan, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumentasi resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran sistematis terhadap norma dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor karena terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan, sementara unsur Pasal 2 tidak terbukti, dengan pertimbangan yang sejalan dengan asas pembuktian Pasal 183 KUHAP dan prinsip due process of law. Namun, vonis yang dijatuhkan dinilai relatif ringan sehingga kurang mencerminkan karakteristik korupsi sebagai extra ordinary crime dan berpotensi menurunkan efek jera serta melemahkan legitimasi peradilan. Putusan ini di satu sisi memperkuat kepastian hukum melalui pembedaan yang tegas antara penerapan Pasal 2 dan Pasal 3, tetapi di sisi lain mengindikasikan perlunya arah pembaruan hukum pidana korupsi yang mencakup reformulasi pemidanaan yang lebih tegas, konsistensi penerapan norma, penguatan mekanisme perhitungan kerugian negara yang transparan, serta integrasi hukum administrasi dan pidana guna mewujudkan keseimbangan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK: STUDI KASUS TAWURAN DI KOTA PALEMBANG Diki Vinal; Ardiyan Saptawan; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.18737

Abstract

Penanganan tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak, khususnya dalam kasus tawuran, memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus tawuran yang melibatkan anak-anak di Kota Palembang. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi peran RJ dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pelaku dan korban, serta dampaknya terhadap perubahan perilaku anak sebagai pelaku tindak kekerasan. Metode penelitian yang digunakan mencakup wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam implementasi RJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RJ memberikan peluang bagi pelaku untuk memahami akibat dari tindakannya serta memperbaiki hubungan dengan korban, namun dihadapkan pada tantangan dalam hal penerimaan masyarakat dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini menyarankan agar strategi RJ lebih dipromosikan dan dilengkapi dengan pelatihan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat untuk mendukung implementasinya secara efektif dalam konteks penanganan tawuran oleh anak-anak
TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Irawan Adi Chandra; Saipuddin Zahri; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21496

Abstract

Penambangan ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus meningkat dan banyak melibatkan korporasi sebagai pelaku utama. Fenomena ini menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penambangan tanpa izin (ilegal), serta meninjau efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian di wilayah tersebut. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penegakan hukumnya masih menemui berbagai kendala, seperti pembuktian keterlibatan direksi, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, serta pengaruh kekuasaan dan ekonomi dari korporasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum pidana korporasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum untuk menekan angka penambangan ilegal secara signifikan.
Co-Authors ABADI Afianto, Vicky Afriansyah, Iwan Agum Marenra Albert Agus Topan Ananda Hakikie Andriani*, Shelvita Apriadi, Ruly Ardiyan Saptawan Ardiyan Saptawan Ari Juliansyah Arief Wisnu Wardhana Baranika, Millen Nagasti Cholidi Zainuddin Darmadi Djufri Darmadi, Listiono Heri Dedy Aryanto Defriansyah*, Andrie Desrina Desrina Devi Iriansyah Dian Yuni Astuti Diki Vinal Dimas Arbianto Ardinur Efendi, Novrizal Eko Purwoko Erli Salia Febri Yanto Feramarta, Putri Alda Hady, Erfan Hambali Yusuf Hambali Yusuf Handy Soesanto Harri Putra Makmur Hasan, KN, Sofyan Hasan Helwan Kasra Hendri Permana Heni Pujiastuti Holijah Holijah Irawan Adi Chandra Isisu, Septika Intan Islami, Muhammad Zhamir Ismail Pettanase Joni Emirzon Joni Emirzon Joni Emirzon Khalisah Hayatuddin Linda Lusi Hertina M. Novrianto Mahendra Mahendra Marlin, Marlin Mayangsari*, Riska Meria, Fatma Mowafg Abrahem Masuwd Muhamad Sadi Is Muhammad Feryal Kautsar Muhammad Pasya Rahmatullah Muhammad Pasya Rahmatullah Muhammad Yahya Selma Muhammad Zulchoir Rangkuti Mursyid Mursyid Novrianto, Muhamad Nugraha, Abyan Purnomo Putri, Tresyah Meyrinda Reza, Mehmed Rillo Waskitha Sandi Wiyata Riza Faisal Ismed Romli SA Romli SA Rosalina Rosalina Ruben Achmad Ruben Achmad Ruben Achmad Ruben Achmad SA, Ramli Saipuddin Zahri Saipuddin Zahri Salia, Erli Sanjaya Putra Saparyanto Sastro, Harmonis Serlika Aprita Sri Suatmiati, Sri Syamsul Syamsul Tanzil, Mulyadi Widiarta, Kadek Agus Yusuf, Hambali Zahri, Saefuddin Zahri, Saepuddin Zahri, Saipuddin Zainuddin, Cholidi