Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.563
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual ARISTO Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURNAL MERCATORIA Journal Publicuho IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Pendidikan Multikultural Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Inovasi Penelitian Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan International Journal of Business, Law, and Education Journal Education Multicultural of Islamic Society Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) Jurnal Al-Qiyam Jurnal Tana Mana Jurnal Transformasi Administrasi SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Respon Publik Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Publicuho International Journal of Entrepreneur and Business Administration
Yaqub Cikusin
Universitas Islam Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 92 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 92 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
KEBIJAKAN DALAM TARIF PAJAK SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKAB) (Studi kasus penyelewengan tarif pajak Di Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang) Bahrul Ulum; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 5 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.535 KB)

Abstract

ABSTRAKPajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, kabupaten, kota) yang di atur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.Dan pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting,karena melalui sektor ini dapat di lihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pasal 1 UU Nomer 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah yang selanjutnya di sebut PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penelitian ini untuk bertujuan (1) penerapan tarif pajak SKAB di Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang (2) menfokuskan pada pajak daerah dan pendapatan asli daerah.(1) respon pemerintah desa mengenai tarif pajak yang tidak sesuai di Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.(2)Respon pemerintah Desa Pandan Arum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Kata Kunci:Kebiajakan dalam tarif pajak surat keterangan asal barang
GERAKAN PURITANISME DAN PELUANG PARIWISATA ISLAM DI KEPULAUAN SAPEKEN (Studi Pada Organisasi Persatuan Islam Di Sapeken Sumenep-Madura) Mohammad Rifyal Adam; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 3 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.807 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung gerakan Islam puritan Persis dalam mengembangkan wisata Islam di Kepulauan Sapeken, (2) untuk mengetahui apa peran pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata di kepulauan Sapeken, (3) untuk mengetahui Peran masyarakat desa dalam mengembangkan wisata Islam di kepulauan Sapeken. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan, pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa (1) faktor penghambat dan pendukung Islam puritan Persis dalam mengembangkan wisata Islam di kepualauan Sapeken adalah Persis menginginkan wisata berkonsep Islam bukan Sekuler, dibutuhkannya investor dalam mengembangkan wisata bernuansa Islam, tidak adanya dukungan pemerintah daerah; (2) masih kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata pulau Saur-Saibus, masih minimnya anggaran dan kurang lengkapnya fasilitas wisata, program visit sumenep 2020 yang tidak ada kontribusi pada pengembangan wisata di kepulauan Sapeken; (3) partisipasi masyarakat yang cukup baik namun butuh keseriusan berbagai pihak untuk mengembangkan wisata bernuansa Islam di Kepulauan Sapeken. Kata Kunci : Islam Puritan, Wisata Islam, PERSIS, Pemerintah Daerah
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT TANI DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO KABUPATEN JOMBANG Ana Silviana; Yaqub Cikusin; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 16, No 6 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.293 KB)

Abstract

Potensi lokal merupakan kekayaan alam, budaya dan sumber daya manusia yang dimiliki pada suatu daerah. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Banjarsari umumnya yaitu pada sektor pertanian dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Masyarakat tani merupakan masyarakat yang bergerak pada bidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan lahan atau sawah dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari yang ditanam tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan  Pendapatan Pada Masyarakat Tani Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Penelitian ini diangkat dari sebuah permasalahan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program untuk meningkatkan pendapatan  pada masyarakat tani, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran  pemerintahan desa dalam menangani permasalahan pada masyarakat tani.  Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan subjek pemerintah desa, masyarakat tani, dan gabungan kelompok tani, pengumpulan data dignakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan pada Masyarakat Tani Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Dalam meningkatkan pendapatan pada masyarakat tani pemerintah desa memiliki peranan yang cukup baik dengan memberikan beberepa solusi dalam menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat tani yaitu dengan memberikan wawasan pengetahuan berupa kuliah gratis bagi petani, memberikan motivasi kepada masyarakat tani, memberikan ilmu dalam pembuatan kompos organik dan memberikan kompos secara gratis dalam satu kali panen.  Kata kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pendapatan, Masyarakat Tani
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS E-SERVICE (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang) Lulu Shobihatun Naqibah; Yaqub Cikusin; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 15, No 9 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.668 KB)

Abstract

ABSTRAKPelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu produk layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat Dinas melakukan inovasi agar pelayanan lebih mudah dan cepat. Tujuan pelayanan online adalah mengurangi antrian dan memudahkan masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan (E-KTP) tanpa harus datang ke kantor dinas. Namun, masyarakat yang membutuhkan pelayanan masih banyak yang menggunakan cara konservatif, juga sosialisasi yang dilakukan Dinas mempengaruhi terlaksananya pelayanan online. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam baik implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan (E-KTP) berbasis e-service maupun faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan E-KTP berbasis e-service di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dalam mengkaji penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan memalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan sub fokus: Komunikasi: kebijakan disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi, Sumber daya: sumber daya manusia cukup mampu untuk melaksanakan pelayanan online dan sebagain implementor ada yang memiliki kemampuan pas-pasan, sumber daya financial tidak ada masalah, dan sumber daya pendukung ada beberapa yang harus di tambah seperti ADB, Sikap atau Disposisi: Karakteristik implementor belum menunjukkan komitmen pelaksanaan pelayanan online, Struktur Birokrasi: sudah memiliki SOP pelayanan online dan fragmentasi: koordinasi dilakukan dengan internal Dinas. Faktor Pendukung dan Penghambat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang: Unsur Kekuatan: Website Siap Digunakan, Masyarakat tidak perlu Datang ke Kantor. Unsur Kelemahan: Kurang Konsisten dalam Sosialisasi, Kurang Komitmen Dinas dalam Menjalankan Kebijakan. Faktor Pendukung dan Penghambat di Masyarakat yang Membutuhkan Pelayanan: Unsur Peluang: Pelayanan Menggunakan HP/Komputer yang terhubung Internet, Masyarakat tidak perlu Mengantri. Unsur Hambatan: Banyak Masyarakat tidak Mengetahui Pelayanan Online, Masyarakat masih Gagap Teknologi. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, E-KTP, E-Service
PERAN APARAT PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Kelurahan Sumbersari Kota Malang) Ruslan Putra; Yaqub Cikusin; Sunariyanto Sunariyanto
Respon Publik Vol 16, No 5 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.628 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aparat pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Sumbersari Kota Malang. Masalah pokoknya adalah mengenai pelayanan publik dalam pembuatan SKTM  masih belum maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran aparat pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Sumbersari Kota Malang masih kurang maksimal.  Kata kunci : Meningkatkan Pelayanan Publik
PERAN NOTARIS MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM INDONESIA MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA Mirin Primudyastutie; Shohib Muslim; Yaqub Cikusin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.099 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.18098

Abstract

Setiap manusia itu mempunyai sejumlah hak yang harus dilindungi oleh orang lain, termasuk para pihak yang berurusan dengan notaris. Dalam  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa   Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1). penulis menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. notaris dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) melalui perjanjian kerjasama kemitraan. Ketika seorang notaris memainkan peran keprofesiannya dengan tegas, apa yang dia lakukan secara otomatis setara dengan menegakkan atau menghormati hak asasi manusia.Kata-Kunci: Notaris, Peran, Hak Asasi Manusia Every human being has a number of rights that must be protected by others, including the parties dealing with a notary. In Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights it is stated that human rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, laws and regulations. Government, and everyone for the sake of honor and protection of human dignity (Article 1 point 1). the author uses this type of research is descriptive. A descriptive study is intended to provide data that is as accurate as possible about humans, conditions or other symptoms. Notary can be interpreted as respect for human rights (HAM) through a partnership agreement. When a notary plays his professional role firmly, what he does is automatically equivalent to upholding or respecting human rights.Keywords: Notary, Role, Human Rights
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERSOALAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Yaqub Cikusin
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8329

Abstract

The 2019 general election will be held simultaneously to elect the legislature and executive. In its implementation, it is possible that significant election problems (both violations and disputes) arise. The reality is that the resolution of election problems is resolved in several institutions, namely Bawaslu, the State Administrative Court (PTUN), the District Court (PN), the Supreme Court (MA). Using a doctrinal type of research with a normative approach. Sources of legal material come from primary, tertiary and secondary legal materials, with analytical methods of prescriptive and descriptive analysis. The results of the study that, the settlement in several institutions leaves new problems because each institution has a different pattern and system of authority. Of course, it takes a lot of time to resolve election problems in several different institutions. it is like the schedule for holding elections which have been rigidly scheduled. This will disrupt the stages of the election process. In the end, justice will be difficult to obtain for justice seekers. So to provide justice in resolving election problems, election issues should be resolved in one (1) institution authorized to resolve election problems (both violations and disputes). The institution has a settlement system, namely within the institution it has 2 rooms, namely the violation and dispute room, each room has ad hoc judges a maximum of 5 people (from academics, election officials/activists and taken from career judges), the nature of the final and appeal decisions. The settlement system has the principle of fast, easy and cheap.Keywords: election problems; settlement institutions; ineffective. ABSTRAKPelaksanaan pemilu 2019 dilakukan secara serentak untuk memilih legislatif dan eksekutif. Pada pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan muncul persoalan (baik pelanggaran dan sengketa) pemilu yang signifikan. Realitanya penyelesaian persoalan pemilu diselesaikan dibeberapa lembaga yaitu Bawaslu, pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA). Menggunakan jenis penelitian doctrinal dengan pendekatan normatif. Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer, tersier dan sekunder, dengan metode analisis preskriptif dan deskriptif analitik. Hasil penelitian bahwa, Penyelesaian di beberapa lembaga ini meninggalkan persoalan baru karena setiap lembaga memiliki pola dan sistem kewenangan yang berbeda beda, Tentunya diperlukan waktu yang tidak sedikit dalam menyelesaikan persoalan pemilu di beberapa lembaga yang berbeda. Tak ubahnya jadwal pelaksanaan pemilu yang telah terjadwal secara rigid. Hal ini akan menganggu tahapan pelaksanaan pemilu. Pada akhirnya keadilan akan sulit didapat oleh pencari keadilan. Maka untuk memberikan keadilan dalam menyelesaikan persoalan pemilu semestinya persolaan pemilu diselesaikan di satu (1) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan pemilu (baik pelanggaran maupun sengketa). Lembaga tersebut memiliki sistem penyelesaianya yaitu di dalam lembaga memiliki 2 kamar yaitu kamar pelanggaran dan sengketa,  setiap kamar memiliki hakim ad hoc maksimal 5 orang (dari akademisi, pegiat pemilu/aktivis serta diambil dari hakim karier), sifat putusan final dan banding. Sistem penyelesaian memiliki asas cepat, mudah dan murah.
The Influence Of Leadership Style And Work Motivation On Employee Performance In Lawang District Office Alfiana Rizky Ramadhany; Yaqub Cikusin; Hayat Hayat
SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muda (PDM) Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37638/sengkuni.3.1.1-8

Abstract

The Lawang District Office, Malang Regency is led by a sub-district head who is under and responsible to the Regent through the Regional Secretary. Lawang District Office which is located on Jl. Thamrin No. 2 Lawang District, Malang Regency 65211. This study aims to see whether there is an influence of Leadership Style and Work Motivation on Employee Performance at Lawang District Office. This research method uses quantitative methods. The data collection method is the distribution of questionnaires, documentation and interviews as complementary data. The analytical technique used is multiple linear regression analysis with SPSS 25 program. The results of this study indicate that partially leadership style has a significant and positive effect on employee performance. Work motivation partially has a significant and positive effect on employee performance. Meanwhile, simultaneously leadership style and work motivation have a significant effect on employee performance.
PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Pada Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi) Lathifaturrodiyah Lathifaturrodiyah; Yaqub Cikusin; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Pasal 3 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Lurah memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pokok permasalahannya yaitu bagaimana peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik analisis data dengan 3 tahapan yaitu  reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Teori yang dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam pembangunan ada beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap pembangunan di Kelurahan Gombengsari ada faktor pendukung dalam dalam setiap kegiatan yaitu adanya partisipasi masyarakat setempat. Namun dalam tahapan pembangunan infrastruktur ada beberapa kendala yaitu kendaraan yang memiliki muatan overload dan kurang perawatan pada pembangunan jalan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembangunan, Infrastruktur
PERAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO KABUPATEN JOMBANG Bachtiar Fachry Affandi; Yaqub Cikusin; Sunariyanto sun
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui Peran Manajemen Pelayanan Publik Dalam Efektivitas Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Manajemen Pelayanan Publik Dalam Efektivitas Pelayanan Pada Kantor Kecamatan, Faktor pendukung dan penghambat Peran Manajemen Pelayanan Publik Dalam Efektivitas Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian deskriptis kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara spesifik, rinci dan mendalam mengenai suatu permasalahan dengan mencari informasi sebanyak mungkin tentang “Peran Manajemen Pelayanan Publik Dalam Efektivitas Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang”. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tipe komponen yaitu antara lain : kondensasi data, tampilan data, menggambar dan memverifikasi kesimpulan. Kemudian teknik pemeriksaan peneliti menggunakan teknik keabsahan data. Berdasarkan dari uraian dan pembahasan mengenai Peran Manajemen Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksaan pelayanan publik di kantor kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten jombang menggunakan Fungsi manajemen mulai dari planning, Organizing, actuating maupun controling sudah berjalan dengan baik dan telah menerapkan pola manajemen yang baik terutama dalam pelayanan KK/KTP walaupun belum secara maksimal mengingat masih ada hal-hal dan faktor yang mesti dan harus di perbaiki. Walaupun secara sistem pelayanan telah berjalan dengan baik dengan penerapan pola manajemen yang ada pada Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo, namun masih ada banyak hal yangperlu diperhatikan dan diperbaiki. Menurut penulis sedikit menyarankan agar ditambahkan seksi pelayanan supaya pegawai yang bertugas diseksi-seksi lain tidak bergantian menjaga seksipelayanan sehingga pelayanan lebih efektif dan optimal. Kata Kunci: Manajemen, Pelayanan Publik.
Co-Authors Abdurrohman, Abdurrohman Adilah, Nandis Afifuddin Afifuddin Afifuddin Afifuddin, Afifuddin Afifudin Afifudin Agus Zainal Abidin Agus Zainal Abidin Aina Nafisatul Khilmiah Ainun Harir Ainun Nisa Kamila alfiana rizky ramadhany Alvin Nur Chahya Rahman Ana Silviana Andita Niken Anggraeni Anggraeni, Andita Niken Aniyatum Mashfiyah Armansyah Ghalib Muzakhi Aurellia Chintia Deby Ayu Aprilia Ayu Fajarwati Bachtiar Fachry Affandi Bahrul Ulum Citra Ayu Rahmanda Dadang Krisdianto, Dadang Deni Adi Burohman Djunaedy Ghony Elsa Maharani Emy Fatmawati Fita Mustafida Fitri Katri Nuryanti Ganis Anjar Cahyani Halim Arifin Harnadi, Alfianta Dwi Hasrilah Hasrillah Hasrillah Hasrillah Hasrillah Hasrillah Hayat Hayat Hendra Hafid Risalbi Hutama Taufiq Rizqi Igul Igul Ilham Satrio Aji Ilma Kholida Imam Bukhori Indri Dwi Cahyanti Intan Rizqita Ningtihana Iska Arina Khairina Nainggolan Khairina Nainggolan, Khairina Khoiron Khoiron khoiron khoiron Khoiron Khoiron Kikin Aviandani Kunti Fadaliyah Langgeng Rahmatullah Putra Lathifaturrodiyah Lathifaturrodiyah Lulu Shobihatun Naqibah Luluk Nur Faizah Lutfi Hilman Mangesti, Yovita Arie Maulidiyah, Risti Fitri Megawati Megawati Mirin Primudyastutie Moh. Ibrahim Mohammad Rifyal Adam Muhammad Tang Mukhamad Ifan Fauzi Nada, Fairoh Aida Qothrun Nandis Adilah Nur Syarifuddin Nuraehan Nuraehan Nuryana Visi Firdaus Pradila Agatha, Yoke Putra, Achmad Nowenta Rahmawati, Septina Dwi Ramadina, Savela Arthamevia Resti Ramadani Retno Wulan Retno Wulan Sekarsari Rizki Ahmad Fauzi Roni Pindahanto Widodo Roni Pindahanto Widodo Roni Pindahanto Widodo Rosichin Mansur Roudhotul Angelika Wibowo Rulam Ahmadi Ruslan Putra Rustam Dirgantara Putra Suharto S Endang Prasetyawati Safitri, Selvi Dian Saifuddin Saifuddin Selvi Dian Safitri Shohib Muslim Siti Latifatul Imama Slamet Hidayat Turohman Slamet Muchsin Slamet Slamet Slamet Slamet Slamet Suhartono Sunariyanto Sunariyanto Sunariyanto, Sunariyanto Suryani Suryani Taufiq Rahman Ilyas Tauhidiah Sinansari Tiffany Heruveradita Uyyun Regia Fatva Wandra Wandra Wandra Wandra Wandra, Wandra Yandri Radhi Anadi Yaqub Yesi Nur Agustina Yoke Pradila Agatha Zainal Abidin Zulfatul Arin