Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Jurnal Selat JURNAL CENDEKIA HUKUM Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM JURNAL MERCATORIA Unes Law Review PROGRESIF: Jurnal Hukum To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Abdi Insani Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Case Law Jurnal Interpretasi Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Social Issues Quarterly Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak Ethics and Law Journal: Business and Notary Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Ayu Efritadewi
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Talitha Nabila; Muhammad Iqbal; Abdurrahman Khalidy; Herry Rahma Cahyadi; Ayu Efritadewi
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.62

Abstract

Laundering is a serious crime that jeopardizes the financial system's integrity and can be used to conceal the origin of illicit funds. Law enforcement against money launderers has become a major priority for governments all over the world. Money laundering policies address a variety of issues, including identification, prevention, investigation, prosecution, and punishment.  Effective legal policies against money laundering are critical not only for protecting the country's financial system, but also for ensuring social justice and security. More research and the development of more sophisticated policies are still required to deal with the increasingly complex threat of money laundering in this globalized era. This study provides important insights for policymakers and legal practitioners to better understand. Abstrak Pencucian uang adalah kejahatan serius yang membahayakan integritas sistem keuangan dan dapat digunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Penegakan hukum terhadap para pelaku pencucian uang telah menjadi prioritas utama pemerintah di seluruh dunia. Kebijakan pencucian uang menangani berbagai masalah, termasuk identifikasi, pencegahan, investigasi, penuntutan, dan hukuman. Kebijakan hukum yang efektif terhadap pencucian uang sangat penting tidak hanya untuk melindungi sistem keuangan negara, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan keamanan sosial. Penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih canggih masih diperlukan untuk menghadapi ancaman pencucian uang yang semakin kompleks di era globalisasi ini. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk lebih memahami.
KERANGKA HUKUM PADA UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG : (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KALIMANTAN TENGAH) Ayu Efritadewi; Dea Ayu Putri; Elvira Clarista Faiqah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i4.422

Abstract

Perdagangan orang merupakan istilah untuk tindakan eksploitasi terhadap manusia yang mencakup merekrut, menjual, atau memanfaatkan individu dengan menggunakan kekerasan, penipuan atau paksaan. penelitian ini menggunakan strategi yuridis yang mengatur, dimana metodologinya bergantung pada materi hukum Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTPPO, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan. Terkait instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang, warga Indonesia memiliki hak-hak yang dijelaskan dalam pasal 20, 21 dan 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya terdapat didalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007, akan tetapi juga terdapat didalam pasal 5 ayat (1) Undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Terdapat beberapa pemicu timbulnya tindak pidana perdagangan orang, hal ini terlihat dari segi ekonomi, budaya patriarki, serta faktor pendidikan di Indonesia. Terdapat beberapa aspek perlindungan terhadap tindakan ini, yakni perlindungan dalam aspek yuridis serta non yuridis.
TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK Artauli. C. S; Cika Ratih Bunga Riski; Ayu Efritadewi; Henny Widiyani
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i4.471

Abstract

Penelitian ini mendalami berbagai tindak pidana terhadap perlindungan anak, dengan fokus pada pelecehan seksual, eksploitasi buruh, perdagangan anak, dan kekerasan fisik. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan mendalam terhadap kompleksitas masalah tersebut dan merinci upaya perlindungan yang dapat diimplementasikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan tercipta sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam merancang solusi yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kebijakan, pihak berkepentingan, dan masyarakat dalam menyusun strategi perlindungan yang responsif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara semua pihak terkait menjadi kunci keberhasilan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, memastikan perlindungan hak-hak mereka, dan memberikan fondasi kokoh untuk masa depan yang lebih baik.
ANALISIS BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR Handayani, Audypopy; Nurbetty; Efritadewi, Ayu; Widiyani, Heni
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i1.3764

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual dan melihat jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Pustaka dengan pendekatan kualitatif dan prosedur penelitian menggunakan data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelumnya.Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur melibatkan peran orang tua, kondisi lingkungan, pendidikan, dan ketidakmampuan penegakan hukum. Hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual melibatkan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta pendampingan selama proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan. Selain itu, korban berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis guna mengatasi dampak trauma yang mungkin timbul.
KERANGKA HUKUM PADA UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KALIMANTAN TENGAH) Efritadewi, Ayu; Ayu Putri, Dea; Clarista Faiqah, Elvira
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i1.3765

Abstract

Perdagangan orang merupakan istilah untuk tindakan eksploitasi terhadap manusia yang mencakup merekrut, menjual, atau memanfaatkan individu dengan menggunakan kekerasan, penipuan atau paksaan. penelitian ini menggunakan strategi yuridis yang mengatur, dimana metodologinya bergantung pada materi hukum Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTPPO, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan. Terkait instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang, warga Indonesia memiliki hak-hak yang dijelaskan dalam pasal 20, 21 dan 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya terdapat didalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007, akan tetapi juga terdapat didalam pasal 5 ayat (1) Undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Terdapat beberapa pemicu timbulnya tindak pidana perdagangan orang, hal ini terlihat dari segi ekonomi, budaya patriarki, serta faktor pendidikan di Indonesia. Terdapat beberapa aspek perlindungan terhadap tindakan ini, yakni perlindungan dalam aspek yuridis serta non yuridis.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan, Sumatera Utara Efritadewi, Ayu; Laia, Surya; Gorat, Cindy Verindica
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11606

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi di Kota Medan, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi di Kota Medan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan merinci norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan implementasinya di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Kota Medan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan, rendahnya integritas aparat, dan adanya celah hukum. Selain itu, penelitian ini membahas upaya penegakan hukum yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di tingkat kota.
Power Relations in Sexual Violence According to Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 30 0f 2021 Meliana, Sherly; Tria Anendri, Nesa; Corina Olga, Niken; Efritadewi, Ayu; Niko, Nikodemus
International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Vol. 4 No. 1 (2024): The International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)
Publisher : LPPPIPublishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52121/ijessm.v4i1.221

Abstract

The incidence of sexual violence is on the rise, impacting both adults and children, posing a significant societal threat. Rooted in power dynamics, this violence extends beyond educational campuses to various societal contexts. This study endeavors to investigate the influence of power dynamics on sexual violence. Utilizing normative legal research techniques and surveys, the study aims to yield insightful conclusions. It is evident that power dynamics often culminate in violent acts. Sexual violence within educational institutions has profound repercussions for both victims and the institutions themselves. Furthermore, power imbalances exacerbate the trauma experienced by victims. Implementing stringent regulations is essential for prosecuting perpetrators of sexual violence. Ultimately, this contributes to enhancing legal awareness regarding power dynamics in the context of sexual violence, fostering a safer environment for all individuals.
CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE CRIME OF ILLEGAL SOLAR SMUGGLING FOR FISHERMEN IN RIAU ISLANDS PROVINCE Widiyani, Heni; Farhan, Muhammad Idlal; Oktapi, Deric Ninelee; Purnomo, Armando Tri Cahyo; Suryani, Dewi Ervina; Efritadewi, Ayu
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 9, No 1 (2023): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i1.791

Abstract

The problem of illegal distribution of diesel fuel in the Riau Islands Province is something that is no longer commonplace, this is caused by several factors which will be explained by researchers from a criminological perspective. The aim of this research is to provide study material for academics, legal observers and students regarding the distribution of illegal diesel from a criminological perspective. This research uses a normative research method with a deductive approach, examining legal norms, principles and principles, as well as related statutory provisions. This research focuses on the phenomenon of illegal diesel smuggling in the Riau Islands Province, especially by fishermen. In his analysis, the author uses criminological factors that are behind this action, such as economic factors, social environment, possible places, and habits of imitating crime. The research results show that illegal diesel smuggling in the Riau Islands Province occurs due to economic disparities and psychological factors of the perpetrators. Law enforcement of this action requires the role of various factors, including law, law enforcement, supporting facilities, community participation, and culture.
Criminological Study of Traffic Violations on Numbing Island Widiyani, Heni; Purnomo, Armando Tri Cahyo; Marlina, Marlina; Efritadewi, Ayu; Susanti, Heni
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i1.10751

Abstract

Traffic violations are no longer commonplace among society. This often happens in the community, sometimes even causing economic and physical losses due to traffic accidents. Positive law in Indonesia has explicitly regulated traffic safety rules which are regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. To study this, researchers took the research location Numbing Island, which is one of the islands in the Riau Islands Province. And from a criminological perspective, researchers want to examine in more depth what is the basis for the perpetrator to commit this offense. The research method used is empirical juridical research. As support in building the arguments for this research, researchers used primary and secondary reference materials. Data collection techniques used by researchers include observation methods, interviews and literature review. The research data analysis technique was carried out using a qualitative method, then in developing a line of thinking, the researcher used a deductive method. The results of this research show that the level of traffic violations on Numbing Island is sociologically caused by a lack of public awareness on the grounds that the application of traffic laws in the island area is not necessary, in terms of law enforcement factors, supervision by Bhabinkamtibmas is still not strictly implemented so that there is a form of negligence on the part of the authorities. law enforcers to enforce traffic regulations.
PENGARUH KEBIJAKAN ANTI KORUPSI TERHADAP PETUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA INDONESIA Simanjuntak, Tiodorasi; Panjaitan, Dorti Pintauli; Efritadewi, Ayu
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i5.841

Abstract

Korupsi telah menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi di banyak negara, dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi subyek penelitian yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak korupsi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai cara korupsi menghambat kemajuan ekonomi dan mengkaji strategi potensial untuk mengurangi dampak buruknya.Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui research. Data primer dikumpulkan dari buku-buku dan jurnal terbaru tentang topik pancasila dalam kajian sejarah bangsa indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi korupsi karena beberapa hal, antara lain: lemahnya peraturan perundang-undangan,sikap mental dan perilaku masyarakat yang ingin cepat kaya tanpa berusaha yang substansial. Dampak yang timbul dari korupsi adalah terhambatnya Pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, mengembangkan etika dan etos kerja pejabat dan pegawai atas dasar nilai-nilai kejujuran. Secara represif, memberikan sanksi pidana yang berat kepada koruptor, dan pengenaan denda yang berlipat dari jumlah uang yang telah dikorupsi.
Co-Authors Abdurrahman Khalidy Ahmad Ansyari Siregar Aiswarya Rai Kanu Al Farizi, Farhan Alifiantri, Deswita Anandya, Shifra Sylvania Andi Najemi Andreani, Hidayah Arsih Zul Adha Artauli. C. S Astriyanti, Mery Pemilia Ayu Putri, Dea Bayu, Bayu Brilliant, Seila Beuty Candra, Jumi Chaereyranba Sholeh Chairin, Rizky Octa Putri Cika Ratih Bunga Riski Clarista Faiqah, Elvira Corina Olga, Niken Dea Ayu Putri Defril Hidayat Defril Dewi Ervina Suryani Dewi Ervina Suryani, Dewi Ervina Dewi Haryanti Dewi, Intan Kumala Dian Mustika Intan Edo Saputra Elfa Oprasmani Elvira Clarista Faiqah Elwi Danil ENDRI ENDRI Farhan, Muhammad Idlal Friendy Jaya putra Lase Gabriella Evita Sihombing Gorat, Cindy Verindica Gulo, Septi Puspitaria Handayani, Audypopy Hanum, Atiikah Heni Susanti, Heni Heni Widiyani Henny Widiyani Herry Rahma Cahyadi Hilmalia Sesy Riauroikha Indriani, Melisya Irfan Harmain Irwandi Syahputra, Irwandi Jeremia Sitohang Juniati, Rita Kaloko, Ilhamda Fattah Kartina Pakpahan Khairunnisa Khairunnisa La Ode Agung Laia, Surya Lia Nuraiani Lubis, Dara Akika Yuzani Lubis, Dian Putri Patrecia M. Ali Akbar Marisa Elsera Marlina Marlina Marnia, Rani Meliana, Sherly Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Muhammad Iqbal Muhammad Jova Febrianto Muhammad Syahrul Nahusona, Erick Suprianto Nikodemus Niko, Nikodemus Nur Fitra Wardana Nuraiani, Lia Nuraini, Lia Nurbetty Oksep Adhayanto Oktapi, Deric Ninelee Olyvia, Jessyola Panjaitan, Dorti Pintauli Pery Rahendra Sucipta Pratiwi, Windy Purnomo, Armando Tri Cahyo Putra, Candra Galang Gemilang Riauroikha, Hilmalia Sesy Rinaldy, Estabella Rita Juniati Riyadi, Sayed Fauzan SALSADILA, NURANNISA Sari, Nila Permata Simanjuntak, Tiodorasi Simanjuntak, Vincent Anderson Siregar, Ahmad Ansyari Sitohang, Jeremia Situmeang, Nova Sri Ramyanti Sucipta, Pery Rahendra Sunarto, Dea Ayu Putri Talitha Nabila Tammardhia, Rodhia Tri Novianti Tri Novianti, Tri Tria Anendri, Nesa Urai Vidia Vincent Anderson Simanjuntak Wan Jefrizal Wan Jefrizal, Wan Wisnu Aryadi Yehezkiel Imanuel Hasibuan