Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Jendela Hukum Jurnal Selat JURNAL CENDEKIA HUKUM Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM JURNAL MERCATORIA Unes Law Review PROGRESIF: Jurnal Hukum To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Abdi Insani JURNAL USM LAW REVIEW Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Case Law PETITA Jurnal Interpretasi Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Social Issues Quarterly Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak Ethics and Law Journal: Business and Notary Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Ayu Efritadewi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Edukasi Hukum Lingkungan dan Perlindungan Wilayah Pesisir di SMA 1 Singkep Barat dan Bakung Serumpun Widiyani, Heni; Endri, Endri; Efritadewi, Ayu; Syahputra, Irwandi; Intan, Dian Mustika
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.746

Abstract

Beberapa tahun terakhir, Lingga menghadapi degradasi ekologis akibat berbagai bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan, hal ini disebabkan oleh limbah domestik dan industri, perusakan ekosistem mangrove, serta praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) telah menurunkan kualitas lingkungan pesisir dan laut. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum lingkungan dan kesadaran generasi muda pesisir terhadap pentingnya menjaga kelestarian wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Lingga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan model Focus Group Discussion (FGD) sebagai metode utama yang menekankan pada partisipasi aktif peserta melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif ini, peserta memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai tindak pidana lingkungan, dasar hukum yang mengaturnya, serta peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran laut dan perusakan ekosistem pesisir. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil observasi, evaluasi pre-test dan post-test, serta respon peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman hukum lingkungan dan tumbuhnya kesadaran sosial siswa untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Program ini membuktikan bahwa model FGD efektif diterapkan sebagai sarana edukasi hukum lingkungan berbasis partisipatif di kawasan pesisir.
Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam Proses Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Dewi Ervina Suryani; Yehezkiel Imanuel Hasibuan; Friendy Jaya putra Lase; Aiswarya Rai Kanu; Ayu Efritadewi
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7323.233-239

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan kasus pelecahan seksual anak yang terjadi di Indonesia. Tercatat kejahatan pelecehan seksual ini menjadi angka tertinggi pada kasus kekerasan seksual khususnya anak. Peneliti melakukan penelitian di Yayasan Peran Kajian Perlindungan Anak. Adapun tujuan penelitian karena PKPA merupakan lembaga perlindungan anak. Dalam permasalahan ini PKPA berusaha melakukan advokasi dan inovasi layanan dalam menghadapi kasus pelecahan seksual anak. Metode penelitian kami ini merupakan metode empiris yuridis Peran dan upaya oleh PKPA dapat berpengaruh besar bagi kehidupan anak yang telah kehilangan hak nya dari manusia yang tidak bertanggungjawab sehingga anak dapat terlindungi atau dilindungi oleh hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur Perlindungan Anak menjadi dasar pertimbangan hakim, dan didasarkan pada banyak fakta yang terungkap di pengadilan yang berkaitan dengan putusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa peran PKPA dalam hak asasi manusia, khususnya bagi anak, sangatlah penting. PKPA menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka serius menangani masalah ini. PKPA juga bertujuan untuk memberikan advokasi dan dukungan hukum. PKPA berharap pemerintah memperhatikan dan bertanggung jawab penuh atas hak-hak anak.
Restorative Justice sebagai Penanggulangan Juvenile Delinquency di Kelurahan Kampung Bugis Ayu Efritadewi; Heni Widiyani; Andi Najemi; Gabriella Evita Sihombing
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8412.934-941

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perilaku menyimpang dari norma Masyarakat yang dilakukan oleh remaja, Dimana remaja melakukan tindak pidana, dan sangat disayangkan jika remaja langsung dimasukkan kedalam penjara. Karena, akan adanya dampak negatif yang akan menjadi penghambat terhadap tumbuh kembang dimasa yang akan datang. Dengan adanya UU SPPA upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan yang dilakukan oleh remaja yaitu Restorative Justice. Adapun tujuan penelitian untuk dapat mengevaluasi terhadap keefektivitasan Restorative Justice dalam menanggulangi Juvenile Deliquency terutama aktivitas mengelem terhadap remaja di Kampung Bugis. Metode penelitian ini merupakan metode empiris para penegak hukum dapat melakukan Restoratif justice dengan secara bersama-sama dalam menanggulangi Juvenile Deliquency terhadap remaja di Kampung Bugis. Sehingga, tidak ada lagi ketidakseragaman terhadap penanggulangan Juvenile Deliquency melalui restoratif justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa tingkatakan penegak hukum dapat dikatakan sudah efektif dilakukannya Restoratif justice untuk remaja yang melakukan aktifitas ngelem. Akan tetapi, terkadang remaja yang melakukan perbuatan yang melanggar norma tetap saja mengulangi perbuatan tersebut. Sehingga, menurut pihak Kelurahan Kampung Bugis pendekatan restoratif justice dianggap masih belum memberikan efek jera. Dan tujuan untuk dilakukannya restoratif justice belum sepenuhnya terpenuhi.
DIGITALIZATION OF THE COURT AS AN EFFORT TO REALIZE THE PRINCIPLES OF SIMPLE, FAST, AND LOW-COST COURT PROCEDURES Dahlan Dahlan; Dian Mustika Intan; Ayu Efritadewi; Taruna Prakarsa
PRANATA HUKUM Vol. 21 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v21i1.448

Abstract

The development of information technology has driven a transformation in the Indonesian justice system through the implementation of digitalization of judicial services. This study aims to analyze the extent of digitalization of the judiciary, particularly through the implementation of digitalization.e-Court And e-Litigation, capable of realizing the principles of simple, fast, and low-cost justice as mandated by Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and analytical approach. Data were obtained from laws and regulations, court decisions, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that the digitalization of justice has made a significant contribution to the efficiency of case administration, acceleration of trial processes, reduction of transportation and administrative costs, and increased public access to judicial services. However, its implementation still faces various obstacles, including the digital infrastructure gap, low technological literacy among some members of the public, and challenges related to security and personal data protection. Therefore, strengthening regulations, increasing human resource capacity, and equalizing technological infrastructure are needed to support the realization of an effective, inclusive, and equitable digital justice system.  
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN DIVERSI NOMOR 3/PEN.DIV/2025/PN. TBK) Dea Ayu Putri; Ayu Efritadewi; Dian Mustika Intan; Irfan Harmain
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9490

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kriminologis yang mendorong Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) melakukan tindak pidana pembuangan bayi, serta untuk menganalisis pelaksanaan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2025/PN Tbk di Polsek Kundur. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan Studi Kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polsek Kundur, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, Pekerja Sosial, serta pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan Penetapan Diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kriminologis utama yang melatarbelakangi perbuatan anak mencakup kumpulan tekanan strain (ketegangan sosial dan emosional), kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual, isolasi sosial, putus sekolah, serta tiadanya dukungan keluarga. Pelaksanaan diversi di Polsek Kundur yang menghasilkan kesepakatan Penyerahan Anak Kembali kepada Orang Tua (AKOT) telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala geografis, keterbatasan sarana rumah singgah, serta minimnya dukungan emosional dari keluarga angkat anak. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah Karimun dan UPTD PPA memprioritaskan penyediaan sarana Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Karimun. Instansi terkait diharapkan menguatkan pengawasan saat diversi dilaksanakan, serta masyarakat dan keluarga memberikan perlindungan moral tanpa stigma negatif bagi anak.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI KASUS DI KABUPATEN LINGGA) Khalaf Muzhaffar; Ayu Efritadewi; Irfan Harmain; Dian Mustika Intan
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9492

Abstract

Tindak pidana Illegal Logging di Kabupaten Lingga masih menjadi permasalahan karena praktik penebangan dan pemanfaatan hasil hutan secara ilegal masih terjadi meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap perusakan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap tindak pidana Illegal Logging serta mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Logging di Kabupaten Lingga. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum, serta didukung koordinasi antara kepolisian dan UPTD KPHP Unit III Lingga. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat tindak pidana Illegal Logging. Kesimpulannya, penegakan hukum belum dapat dikatakan efektif karena dipengaruhi keterbatasan personel, sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
Formalisasi Komunitas Pesisir Dan Penegakan Hukum Lingkungan: Studi Indonesia-Spanyol Endri Endri; Dian Mustika Intan; Ayu Efritadewi; Heni Widiyani; Irwandi Syahputra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.13178

Abstract

This article aims to analyze the legal framework and local wisdom constraints in addressing coastal environmental crimes in Lingga Regency, while examining the feasibility of transforming coastal communities into autonomous hybrid public-law institutions through a comparison with the Cofradías de Pescadores in Spain. This issue matters because Indonesia’s coastal governance remains trapped in institutional fragmentation among state agencies, while at the community level local wisdom can only rely on verbal warnings without binding legal force, leaving a persistent gap between state law and customary law that allows coastal environmental crimes to recur without adequate resolution. The urgency of this article lies in the absence of an institutional framework capable of uniting the strength of local wisdom with autonomous formal legal authority. The article is designed as empirical legal research within a socio-legal approach, combining statutory, conceptual, and comparative approaches through focus group discussions, participatory observation, and document study across four islands in Lingga Regency. The novelty of this article lies in treating the Cofradías experience as a conceptual reference rather than an institutional template for reading the transformation opportunities of Indonesian coastal communities. The findings show that the strength of coastal institutions lies not in the volume of formal regulation but in the alignment between formal rules and lived practice in the field, so that strengthening coastal governance should focus on recognizing and institutionalizing existing community structures rather than creating new authorities that risk undermining legitimacy built from below.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan kendala kearifan lokal dalam penanganan tindak pidana lingkungan pesisir di Kabupaten Lingga, sekaligus mengkaji kelayakan transformasi komunitas pesisir menjadi institusi hibrida berbadan hukum publik otonom melalui perbandingan dengan Cofradías de Pescadores di Spanyol. Persoalan ini penting untuk dikaji karena tata kelola pesisir Indonesia masih terjebak dalam fragmentasi kewenangan antarlembaga negara, sementara di tingkat komunitas kearifan lokal hanya mampu bertahan pada mekanisme teguran verbal tanpa daya paksa hukum yang mengikat, sehingga celah antara hukum negara dan hukum adat terus membiarkan kejahatan lingkungan pesisir berulang tanpa penyelesaian yang memadai. Urgensi penelitian ini terletak pada belum adanya kerangka kelembagaan yang menyatukan kekuatan kearifan lokal dengan kewenangan hukum formal secara mandiri. Penelitian dirancang sebagai penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal, memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui focus group discussion, observasi partisipatif, dan studi dokumen di empat pulau Kabupaten Lingga. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pengalaman Cofradías sebagai rujukan konseptual, bukan bentuk baku sebuah Lembaga, untuk membaca peluang transformasi komunitas pesisir Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan kelembagaan pesisir terletak pada keselarasan antara aturan formal dan praktik nyata di lapangan, sehingga penguatan tata kelola perlu diarahkan pada pengakuan dan pelembagaan struktur komunitas yang sudah ada, bukan menciptakan otoritas baru yang berisiko melemahkan legitimasi yang tumbuh dari bawah.
Co-Authors Abdurrahman Khalidy Ahmad Ansyari Siregar Aiswarya Rai Kanu Al Farizi, Farhan Alifiantri, Deswita Anandya, Shifra Sylvania Andi Najemi Andi Najemi Andreani, Hidayah Arsih Zul Adha Artauli. C. S Astriyanti, Mery Pemilia Ayu Putri, Dea Bayu, Bayu Brilliant, Seila Beuty Candra, Jumi Chaereyranba Sholeh Chairin, Rizky Octa Putri Cika Ratih Bunga Riski Clarista Faiqah, Elvira Corina Olga, Niken Dahlan Dahlan Dea Ayu Putri Defril Hidayat Defril Dewi Ervina Suryani Dewi Ervina Suryani, Dewi Ervina Dewi Haryanti Dewi, Intan Kumala Dian Mustika Intan Dian Mustika Intan Edo Saputra Elfa Oprasmani Elvira Clarista Faiqah Elwi Danil ENDRI ENDRI Endri Endri Farhan, Muhammad Idlal Friendy Jaya putra Lase Gabriella Evita Sihombing Gabriella Evita Sihombing Gorat, Cindy Verindica Gulo, Septi Puspitaria Handayani, Audypopy Hanum, Atiikah Heni Susanti, Heni Heni Widiyani Heni Widiyani Henny Widiyani Herry Rahma Cahyadi Hilmalia Sesy Riauroikha Indriani, Melisya Irfan Harmain Irfan Harmain Irwandi Syahputra, Irwandi Jeremia Sitohang Juniati, Rita Kaloko, Ilhamda Fattah Kartina Pakpahan Khairunnisa Khairunnisa Khalaf Muzhaffar La Ode Agung Laia, Surya Lia Nuraiani Lubis, Dara Akika Yuzani Lubis, Dian Putri Patrecia M. Ali Akbar Marisa Elsera Marlina Marlina Marnia, Rani Meliana, Sherly Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Muhammad Iqbal Muhammad Jova Febrianto Muhammad Syahrul Nahusona, Erick Suprianto Nikodemus Niko, Nikodemus Nur Fitra Wardana Nuraiani, Lia Nuraini, Lia Nurbetty Oksep Adhayanto Oktapi, Deric Ninelee Olyvia, Jessyola Panjaitan, Dorti Pintauli Pery Rahendra Sucipta Pratiwi, Windy Purnomo, Armando Tri Cahyo Putra, Candra Galang Gemilang Riauroikha, Hilmalia Sesy Rinaldy, Estabella Rita Juniati Riyadi, Sayed Fauzan SALSADILA, NURANNISA Sari, Nila Permata Simanjuntak, Tiodorasi Simanjuntak, Vincent Anderson Siregar, Ahmad Ansyari Sitohang, Jeremia Situmeang, Nova Sri Ramyanti Sucipta, Pery Rahendra Sunarto, Dea Ayu Putri Talitha Nabila Tammardhia, Rodhia Taruna Prakarsa Tri Novianti Tri Novianti, Tri Tria Anendri, Nesa Urai Vidia Vincent Anderson Simanjuntak Wan Jefrizal Wan Jefrizal, Wan Wisnu Aryadi Yehezkiel Imanuel Hasibuan