Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Jurnal Selat JURNAL CENDEKIA HUKUM Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM JURNAL MERCATORIA Unes Law Review PROGRESIF: Jurnal Hukum To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Abdi Insani Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Case Law Jurnal Interpretasi Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Social Issues Quarterly Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak Ethics and Law Journal: Business and Notary Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Ayu Efritadewi
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyelesaian Tindak Pidana Ilegal Fishing: Asas Manfaat Diwilayah Hukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang Efritadewi, Ayu; Syahputra, Irwandi; Novianti, Tri; Nuraiani, Lia; Widiyani, Heni
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2022): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2931

Abstract

The status of fish evidence resulting from the crime of illegal fishing in the last three years At the Tanjungpinang District Court, it was destroyed during the investigation stage. The purpose of this research is to find out the obstacles and legal settlement of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing in a review of the principle of benefit. The research method to be carried out is empirical juridical research. Juridical settlement of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing in the review of the principle of benefit at the Tanjungpinang Fisheries Court can actually be carried out through auctions and grants. Barriers to the use of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing at the Tanjungpinang Fisheries Court, namely the caught fish are mostly rotten before the legal case is completed or a court order is issued, The next problem is if the fish are auctioned, most of the fish are not sold, Another obstacle PSDKP Batam does not have a place frozen freezer storage for the fish. Another way to store the caught fish is to rent a place to the private sector, but the price associated with the rental will be of high value and will be detrimental to the State.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN DUGONG SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS KAMPUNG KELAM PAGI) Widiyani, Heni; Efritadewi, Ayu; Pakpahan, Kartina; Khairunnisa, Khairunnisa
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 2, Februari 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.289 KB)

Abstract

Dugong merupakan hewan dilindungi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Jika terjadi penangkapan dan pembunuhan dugong dengan sengaja maka akan mengacu pada sanksi pidana pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dan melakukan wawancara. Dengan pendekatan masalah peraturan Hukum dan Sosial Masyarakat. Kampung Kelam Pagi bukan merupakan habitat dari dugong sehingga tidak dijadikan daerah konservasi dugong. Dengan rumusan masalah Penegakan hukum Terhadap Masyarakat Kampung Kelam Pagi sudah tepat, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang banyak terhadap dugong dan sanksi apa yang akan mereka terima jika melakukan tindakan penjualan dugong. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) sudah melakukan langkah tepat dengan melaporkan tindakan penjualan dugong yang dilakukan kepada polisi sehingga memberikan efek jera bagi masyarakat. Penanggulangan terjadinya pembunuhan satwa yang dilindungi di masa yang akan datang perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan pembuatan peraturan daerah tentang satwa yang dilindungi tentang jenis hewan yang dilindungi kepada masyarakat pesisir Kepulaun Riau sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana penjualan hewan yang dilindungi.
Power Relations in Sexual Violence According to Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 30 0f 2021 Meliana, Sherly; Tria Anendri, Nesa; Corina Olga, Niken; Efritadewi, Ayu; Niko, Nikodemus
International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Vol. 4 No. 1 (2024): The International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)
Publisher : LPPPIPublishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52121/ijessm.v4i1.221

Abstract

The incidence of sexual violence is on the rise, impacting both adults and children, posing a significant societal threat. Rooted in power dynamics, this violence extends beyond educational campuses to various societal contexts. This study endeavors to investigate the influence of power dynamics on sexual violence. Utilizing normative legal research techniques and surveys, the study aims to yield insightful conclusions. It is evident that power dynamics often culminate in violent acts. Sexual violence within educational institutions has profound repercussions for both victims and the institutions themselves. Furthermore, power imbalances exacerbate the trauma experienced by victims. Implementing stringent regulations is essential for prosecuting perpetrators of sexual violence. Ultimately, this contributes to enhancing legal awareness regarding power dynamics in the context of sexual violence, fostering a safer environment for all individuals.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN DUGONG SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS KAMPUNG KELAM PAGI) Widiyani, Heni; Efritadewi, Ayu; Pakpahan, Kartina; Khairunnisa, Khairunnisa
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 2, Februari 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dugong merupakan hewan dilindungi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Jika terjadi penangkapan dan pembunuhan dugong dengan sengaja maka akan mengacu pada sanksi pidana pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dan melakukan wawancara. Dengan pendekatan masalah peraturan Hukum dan Sosial Masyarakat. Kampung Kelam Pagi bukan merupakan habitat dari dugong sehingga tidak dijadikan daerah konservasi dugong. Dengan rumusan masalah Penegakan hukum Terhadap Masyarakat Kampung Kelam Pagi sudah tepat, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang banyak terhadap dugong dan sanksi apa yang akan mereka terima jika melakukan tindakan penjualan dugong. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) sudah melakukan langkah tepat dengan melaporkan tindakan penjualan dugong yang dilakukan kepada polisi sehingga memberikan efek jera bagi masyarakat. Penanggulangan terjadinya pembunuhan satwa yang dilindungi di masa yang akan datang perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan pembuatan peraturan daerah tentang satwa yang dilindungi tentang jenis hewan yang dilindungi kepada masyarakat pesisir Kepulaun Riau sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana penjualan hewan yang dilindungi.
Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Tanjungpinang Widiyani, Heni; Dewi, Intan Kumala; Alifiantri, Deswita; Lubis, Dian Putri Patrecia; Rinaldy, Estabella; Lubis, Dara Akika Yuzani; Purnomo, Armando Tri Cahyo; Efritadewi, Ayu
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1349

Abstract

Children are buds, as well as the next generation of young people who have special positions, characteristics and dispositions that ensure the continuity of the nation's existence in the future. Protection efforts are needed to realize children's welfare by distributing guarantees for the fulfillment of their rights and treatment without discrimination. This study aims to describe how legal protection for children as victims of trafficking is based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and how sanctions are imposed on perpetrators of child trafficking crimes. The research method used in this study is normative juridical research. The results of this study show the legal protection of children as victims of trafficking based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and dignity, and recognition of human rights owned by children. Not only that, sanctions against child trafficking offenders are regulated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons.
Pengelolaan, Pemahaman dan Perlindungan Masyarakat, Serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengenai Ilegal Fishing Astriyanti, Mery Pemilia; Efritadewi, Ayu
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 10 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11447187

Abstract

Penelitian ini didasari oleh keprihatinan akan dampak serius ilegal fishing terhadap sumber daya perikanan global dan ekosistem laut. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis beragam aspek yang terkait dengan ilegal fishing, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan, pemahaman masyarakat terhadap dampak sosial dan ekonomi, serta penegakan hukum terhadap praktik ilegal ini. Metode penelitian ini mencakup analisis literatur, data lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait, menekankan pada kerangka hukum yang mengatur kegiatan perikanan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hasil penelitian menyoroti kerentanan sumber daya perikanan terhadap aktivitas ilegal yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan lingkungan, serta menekankan perlunya perlindungan nelayan yang menjadi korban ilegal fishing. Lebih lanjut, hasil penelitian menyoroti perlunya penegakan hukum yang efektif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta mengurangi praktik ilegal fishing. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan urgensi pemahaman yang mendalam dan penerapan hukum yang kuat sebagai langkah penting dalam upaya mencegah dan menindak praktik ilegal fishing demi menjaga keseimbangan lingkungan laut dan kelangsungan hidup masyarakat pesisir.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Putra, Candra Galang Gemilang; Brilliant, Seila Beuty; Andreani, Hidayah; Efritadewi, Ayu
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 10 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11502733

Abstract

Majelis sidang perkara tindak pidana pencucian uang memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan pencucian uang dari tindak pidana narkoba, sehingga menjatuhkan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara kepada terdakwa. Dasar hakim mempertimbangkan pidana bagi pelaku pencucian uang ada pada Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP – TPPU). Risiko pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, yakni pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. Majelis hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang akan bertindak tegas dalam memberikan sanksi, apalagi proses penyidikannya seringkali menarik perhatian masyarakat, seperti pencucian uang, uang hasil kejahatan narkoba dan korupsi.
Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Pratiwi, Windy; Olyvia, Jessyola; Efritadewi, Ayu; Widiyani, Heni
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 13 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12820171

Abstract

Jurnal ini menyelidiki problematika dalam pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi, yang berfokus pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Analisis mendalam dilakukan terhadap hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses penegakan hukum, termasuk kendala hukum, administratif, dan sosial. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi, dengan mempertimbangkan aspek-aspek perundang-undangan yang relevan, agar tidak terdapat multitafsir dalam penegakan hukumnya.
Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Sektor Swasta dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Studi Perbandingan Malaysia) Riauroikha, Hilmalia Sesy; Juniati, Rita; Simanjuntak, Vincent Anderson; Sitohang, Jeremia; Efritadewi, Ayu
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1084

Abstract

Corruption is a serious problem that harms state finances, the social and economic rights of the people, and hampers development. Corruption in the private sector has also become a serious threat to the economies of countries such as Indonesia and Malaysia. This article discusses the approaches taken by Indonesia and Malaysia in addressing corruption involving the private sector.Indonesia recognizes that corruption in the private sector is a serious threat and has strengthened rules and regulations related to corporate transparency and accountability. Laws governing corruption prevention cover the private sector, and the government encourages ethical business practices. Indonesia also strengthens international cooperation and takes decisive action through independent law enforcement agencies.In Malaysia, corruption in the private sector also receives serious attention. Malaysia has strong laws against corruption, including in the private sector. The country has successfully uncovered and prosecuted corruption cases involving private companies in a transparent and decisive manner. Malaysia is also active in international cooperation and has an effective anti-corruption agency.While both countries have taken concrete steps to fight corruption in the private sector, there are still challenges to overcome, such as the involvement of powerful actors and the complexity of corruption cases. However, by strengthening rules, strict law enforcement, enhancing international cooperation, and involving the public and international institutions, Indonesia and Malaysia can continue to effectively combat corruption involving the private sector.
ANALISIS FAKTOR PENDORONG PERDAGANGAN PEREMPUAN INDONESIA KE KAMBOJA DAN STRATEGI PEMULANGAN YANG EFEKTIF (STUDI KASUS TPPO DI KABUPATEN KARIMUN) Efritadewi, Ayu; Sunarto, Dea Ayu Putri
Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak Vol 4 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Pusat Penelitian Pemberdayaan Perempuan, Gender, dan Anak UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/8mfyyj77

Abstract

Human Trafficking Crimes (TPPO) are transnational crimes that violate human rights and have serious impacts on victims, especially women. This article aims to analyze the driving factors behind TPPO against Indonesian women to Cambodia, as well as to formulate effective strategies for the repatriation of victims. The study uses a normative legal approach by analyzing Law Number 21 of 2007 on the Eradication of TPPO and examining real cases involving a woman from Karimun Regency, Riau Islands. The findings indicate that the perpetrators' modus operandi has become increasingly sophisticated, utilizing social media to ensnare victims with promises of high-paying jobs. Vulnerability factors such as poverty, lack of information, and the weak socio-economic position of women are exploited by perpetrators through deception, forced labor, debt bondage, and communication cut-offs. This study highlights how the exploitation process is carried out systematically, from recruitment to being sent abroad, indicating the involvement of an organized human trafficking network. The strategy for repatriating victims of human trafficking cannot rely solely on logistical aspects but must include legal protection, psychological recovery, and social and economic reintegration. Challenges in repatriation include cross-border bureaucracy, victim identification, and the risk of revictimization if victims do not receive comprehensive support.This article recommends the need enhancing the capacity of families and communities in preventing human trafficking. This research is expected to contribute to the development of policies for the protection of female victims of human trafficking in Indonesia, particularly in the context of border areas and cross-border migration.
Co-Authors Abdurrahman Khalidy Ahmad Ansyari Siregar Aiswarya Rai Kanu Al Farizi, Farhan Alifiantri, Deswita Anandya, Shifra Sylvania Andi Najemi Andreani, Hidayah Arsih Zul Adha Artauli. C. S Astriyanti, Mery Pemilia Ayu Putri, Dea Bayu, Bayu Brilliant, Seila Beuty Candra, Jumi Chaereyranba Sholeh Chairin, Rizky Octa Putri Cika Ratih Bunga Riski Clarista Faiqah, Elvira Corina Olga, Niken Dea Ayu Putri Defril Hidayat Defril Dewi Ervina Suryani Dewi Ervina Suryani, Dewi Ervina Dewi Haryanti Dewi, Intan Kumala Dian Mustika Intan Edo Saputra Elfa Oprasmani Elvira Clarista Faiqah Elwi Danil ENDRI ENDRI Farhan, Muhammad Idlal Friendy Jaya putra Lase Gabriella Evita Sihombing Gorat, Cindy Verindica Gulo, Septi Puspitaria Handayani, Audypopy Hanum, Atiikah Heni Susanti, Heni Heni Widiyani Henny Widiyani Herry Rahma Cahyadi Hilmalia Sesy Riauroikha Indriani, Melisya Irfan Harmain Irwandi Syahputra, Irwandi Jeremia Sitohang Juniati, Rita Kaloko, Ilhamda Fattah Kartina Pakpahan Khairunnisa Khairunnisa La Ode Agung Laia, Surya Lia Nuraiani Lubis, Dara Akika Yuzani Lubis, Dian Putri Patrecia M. Ali Akbar Marisa Elsera Marlina Marlina Marnia, Rani Meliana, Sherly Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Muhammad Iqbal Muhammad Jova Febrianto Muhammad Syahrul Nahusona, Erick Suprianto Nikodemus Niko, Nikodemus Nur Fitra Wardana Nuraiani, Lia Nuraini, Lia Nurbetty Oksep Adhayanto Oktapi, Deric Ninelee Olyvia, Jessyola Panjaitan, Dorti Pintauli Pery Rahendra Sucipta Pratiwi, Windy Purnomo, Armando Tri Cahyo Putra, Candra Galang Gemilang Riauroikha, Hilmalia Sesy Rinaldy, Estabella Rita Juniati Riyadi, Sayed Fauzan SALSADILA, NURANNISA Sari, Nila Permata Simanjuntak, Tiodorasi Simanjuntak, Vincent Anderson Siregar, Ahmad Ansyari Sitohang, Jeremia Situmeang, Nova Sri Ramyanti Sucipta, Pery Rahendra Sunarto, Dea Ayu Putri Talitha Nabila Tammardhia, Rodhia Tri Novianti Tri Novianti, Tri Tria Anendri, Nesa Urai Vidia Vincent Anderson Simanjuntak Wan Jefrizal Wan Jefrizal, Wan Wisnu Aryadi Yehezkiel Imanuel Hasibuan