Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.239
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lingua Cultura JURNAL KONFIKS Res Judicata AL-TANZIM : JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika Cakrawala Indonesia Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Nuances of Indonesian Language WAHANA LITERASI: Journal of Language, Literature, and Linguistics Journal of Technology Research in Information System and Engineering Neologia: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS Jurnal Restorative Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Humanities and Social Studies Asian Journal of Social and Humanities Journal Studies in Indonesian Language and Literature MANIFESTASI : Jurnal Pendidikan dan Pengajaran English and Tourism Studies
Anshari Anshari, Anshari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat) Anshari, Anshari; Fajrin, M.
Res Judicata Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.255 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i2.1237

Abstract

Di tengah lajunya jaringan komunikasi di dunia, segala macam bentuk informasi demikian cepat, mudah, atau gambang didapatkan. Kurangnya filter terhadap informasi yang berkembang mengakibatkan kecemasan masal akan dampak dari benturan-benturan kepentingan (conflict of interest) pada masyarakat dunia (international community). Dampak konkrit dari benturan tersebut adalah stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di suatu Negara, yang mana salah satu penyebabnya adalah Ujaran Kebencian (Hate Speech). Hal ini patut menjadi perhatian serius oleh Pemerintah (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) sebagai penjaga pilar demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Diskursus soal ujaran kebencian yang menjadi perhatian di Indonesia beberapa tahun belakangan ini semakin krusial, seiring berjalannya penegakan hukum dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan komitmen bersama rakyat Indonesia kepada dunia. Semua pihak sepakat bahwa ujaran kebencian memiliki dampak terhadap harkat dan martabat manusia serta dalam aspek kemanusiaan. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan adalah pemusnahan atau pembantaian terhadap suatu kelompok baik itu dalam aspek budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Dalam beberapa tahun terakhir (2015-2017) telah terjadi banyak pelaporan terhadap kasus ujaran kebencian, baik di Indonesia secara umum, maupun di Kalimantan Barat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penegak hukum di Indonesia yang berkomitmen untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap aspek ujaran kebencian ini. Komitmen tersebut diejawantahkan melalui Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Namun, dalam penegakan hukum seringkali ditemukan ketidakseimbangan dalam penanganan sebuah perkara oleh Penyidik/Penyelidik di Institusi Kepolisian. Beberapa kasus yang menjadi konsumsi publik, seringkali ditemukan berhenti di tengah jalan terhadap kasus-kasus tersebut. Tidak lagi terdengar tindak lanjut sampai dengan tahap ajudikasi. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian terhadap bagaimana proses penetapan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia, khususnya d Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian di Polda Kalimantan Barat, dengan terpublikasinya beberapa kasus pelaporan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat socio-legal research, dengan menggunakan dan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.
URGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA) Anshari, Anshari; Fajrin, M
Res Judicata Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.609 KB) | DOI: 10.29406/rj.v3i1.2101

Abstract

Diskursus tentang hukuman mati selalu menjadi bahan diskusi yang hangat di berbagai kalangan masyarakat. Adanya permintaan untuk menerapkan hukuman atau sanksi pidana mati dalam beberapa penanganan kasus seperti Tindak Pidana Korupsi, illegal logging, serta kasus-kasus narkotika dan psiktropika, terus bergulir. Di samping itu dalam Rancangan (RUU) KUHP yang terbaru, walaupun lebih selektif dan terbatas hukuman ini masih dipergunakan. Pidana mati merupakan pidana yang banyak menimbulkan pertentangan pendapat, baik pro maupun kontra. Dewasa ini ada negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya dan melaksanakannya, tetapi ada negara yang sama sekali menghapuskannya dari undang-undangnya, dan ada negara yang di dalam undang-undangnya masih menyebut adanya pidana tersebut, akan tetapi secara de facto tidak pernah melaksanakan.Dalam kodifikasi hukum pidana Indonesia yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, terdapat beberapa ketentuan tentang kejahatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman mati atau pidana mati. Tak terkecuali di luar kodifikasi, atau kualifikasi tindak pidana khusus seperti tindak pidana di bidang narkotika dan psikotropika; kejahatan terhadap kemanusiaan; tindak pidana terorisme; dan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, tindak pidana korupsi berkembang sangat pesat, korupsi meluas ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Fakta dengan meningkatnya kasus-kasus Korupsi pejabat negara seakan membangun paradigma lama masyarakat bahwa korupsi tidak akan pernah selesai di Negara ini. Wacana permintaan masyarakat agar pemerintah menerapkan pidana mati terhadap koruptor kembali mencuat, namun tentang sanksi pidana mati tetap menjadi kontroversial atas pelaksanaannya.Ancaman hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hingga hari ini tidak seorangpun warga negara Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dikenakan hukuman mati yang sudah diatur tersebut. Di sisi lain, angka korupsi di Negara ini semakin meningkat, meresahkan dan membuat semakin terpuruknya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian ini, agar diketahui efektivitas dan fungsi, serta dapat mengukur tafsiran dan/atau rumusan yang tegas dalam kebijakan formulasi hukum pidana (penal policy) terhadap ancaman hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi.
EFEKTIVITAS PENERAPAN KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (TELAAH YURIDIS EMPIRIK TERHADAP KASUS DELINKUENSI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK) Anshari, Anshari; Lestari, Nina Niken; Agustina, Anisa
Res Judicata Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2501

Abstract

Delinkuensi atau kenakalan dari kelompok anak dan remaja kian marak dan berkembang, dengan berbagai jenis perilaku menyimpang yang dilakukan. Anak yang berkonflik hukum (Juvenile Deliquency) biasanya masih duduk di bangku tingkat sekolah ataupun sudah mulai mencari pekerjaan. Sedangkan sekolah atau lembaga pendidikan merupakan ujung tombak penyelesaian konflik anak tanpa kekerasan, atau lingkungan pembentuk budaya dan moralitas. Di sisi lain, pengangguran dan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan keahlian merupakan masalah lain dari kelompok remaja dan kelompok dewasa-muda. Perilaku menyimpang (pelanggaran aturan hukum pidana) adalah antara lain karena tidak terpenuhinya “rising expectations” mereka yang timbul karena meningkatnya perkembangan ekonomi. Penerapan aturan-hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dikenal adanya konsep Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan tujuan dari Diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Semua proses Diversi tersebut dilakukan dengan melakukan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Namun, keberhasilan dan kegagalan proses diversi dapat dilihat dari proses dan hasil musyawarah yang dilakukan, begitupula hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (pidana). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, disertai dengan kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan diversi dan keadilan restoratif. Maka dari itu urgensi dari penelitian ini, pentingnya untuk mengetahui  “Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak)”.
Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kawasan Ekoregion Danau Lindung Di Desa Nanga Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kalimantan Barat Lestari, Nina Niken; Anshari, Anshari
Res Judicata Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.4681

Abstract

Interaksi manusia dengan alam sekitar seringkali mengorbankan alam itu sendiri. Sebagai penopang kehidupan manusia, kekayaan alam baik sumber-sumber daya alam dimanfaatkan sebebas-bebasnya dan sebesar-besarnya. Seakan tak memiliki aturan yang membatasi perlakuan manusia terhadap sumber daya alam tersebut, manusia berlomba-lomba membangun infrastruktur wilayah namun abai terhadap eksistensi keberadaan kekayaan alam. Beruntung masih ada segelintir masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan akses sumber daya alam tersebut memiliki kesadaran terhadap pelestarian Kawasan sumber daya alam dengan melahirkan aturan-aturan yang bersifat kearifan local guna mengendalika interaksi perilaku manusia terhadap alam lingkungan sekitar guna keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri agar tertib dan ramah dalam mengelola sumber daya alam maupun menjaga dan melestarikan alam sebagai makhluk hidup yang perlu dirawat keberadaannya.
Penerapan Sanksi Tindak Pidana Asusila Oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak (Putusan Nomor 53-K/Pm.I-05/Ad/Ix/2017) Anshari, Anshari; Tupan, Azzahra Lalili Firdaus; Lestari, Nina Niken
Res Judicata Vol 6 No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v6i1.5953

Abstract

ABSTRACKThe military has privileges in the field of law by having its own legal rules, one of which is the Military Criminal Law as a material law that is stipulated and enforced against the Indonesian National Armed Forces (TNI). At the formal level, the Military Criminal Code (KUHPM) is used. The proceedings in the Military Court are regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. There are also criminal cases where the perpetrator is a soldier, one of which is immoral crime which in this study is used in decision number 53-K/PM.I-05/AD/IX/2017 to critically explain the procession of first-level military court proceedings. The purpose of this study is to find out the procedures for criminalizing TNI Soldiers according to Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. The settlement process was carried out at the 1-05 Pontianak Military Court. In order to find out the settlement process carried out at the Pontianak 1-05 Military Court. This type of research is empirical research, using a qualitative approach, data collection techniques used by interviews, data analysis techniques with qualitative analysis. The results of this study, the State will provide sanctions to any perpetrators of violations such as criminal acts, the Military Court also has a criminal and criminal system that is guided by the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. There are differences in the process of criminal proceedings in the General Court and the Military Court which perhaps many civil society do not know about. In decision number 53-K/PM-I.05/AD/IX/2017 it explains the process of settling an immoral crime case committed by a TNI soldier and the settlement is in accordance with the rules that apply to Law number 31 of 1997 concerning Justice Military.
The Effectiveness of Podcasts in Improving High School Students' Speaking and News Text Writing Skills Aulia AM, Magfirah; Anshari, Anshari; Sultan, Sultan; AM, Magfirah Aulia. AM
Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika Vol. 9 No. 2 (2025): July
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/e-saintika.v9i2.3020

Abstract

Traditional textbook-based language instruction in Indonesian secondary education shows limited effectiveness in developing integrated speaking and writing competencies, particularly in news text production. While previous research examined podcast effectiveness in single-skill development, a significant gap exists in understanding how podcast-based instruction simultaneously enhances both abilities through unified pedagogical approaches. This study investigates podcast media effectiveness in developing integrated language skills among Indonesian high school students, addressing the theoretical void in cross-modal transfer research. The research employed pure experimental design with randomized pretest-posttest control group methodology, involving 72 Grade XI students from SMAN 19 Gowa randomly assigned to experimental (podcast-based) and control (textbook-based) groups. Data collection utilized validated rubrics with inter-rater reliability coefficients of 0.85 and 0.82 respectively. Results demonstrated significant improvements in both skill domains following podcast intervention. Speaking skills showed substantial enhancement in the experimental group (M = 47.00 to 80.22, t = 16.092, p < 0.001) compared to control group gains (M = 46.22 to 60.00). Writing competencies similarly improved significantly (M = 43.81 to 69.53, t = 6.963, p < 0.001) versus control group progress (M = 44.89 to 61.94). The findings reveal that podcast-based instruction facilitates cross-modal transfer mechanisms, where auditory input enhances written production through schema activation and cognitive load optimization. Educational implications include curriculum integration recommendations for technology-enhanced language learning and teacher training program development for multimedia pedagogy implementation.
Co-Authors A. Nurhayati Abdul Azis afandi, iswan Agussalim AJ Agussalim AJ, Andi Altri Wahida AM, Magfirah Aulia. AM Amriani, Rini Andi Cudai Nur Andi Nurhayati Anisa Agustina, Anisa Asia M Asis Nojeng Aslan Abidin, Aslan Astriana Astriana, Astriana Aulia AM, Magfirah Azis Azis, Azis Chen Ching Yang Darwana, Siti Dedi Gunawan Saputra Djamaluddin, Musdalifah Faisal Faisal Fajrin, M Fathiyah Fathiyah Firdayani, Firdayani Gabril, Agnes Gunawas, Risal Haedar Akib Haerul, Haerul Hajrah Hajrah, Hajrah Harmita Sari Harmita Sari, Harmita HASNAWI HARIS, HASNAWI Hera Fasirah Juanda Juanda Lestari, Nina Niken M. Fachmy Achdan Kadir M. Fajrin, M. Made, Ashar Mahfud, Mahmudah Mahfuzhah, Hannah Mahmudah Mahmudah Mardiana Mardiana Ming-Chou Liu Muhammad Rapi Musdalifah, Siti NFH, Alifya Nur Fajriani R Nurhusna Nurinayah, Nurinayah Nurul Khusnul Khotimah Pahar, Usman Papilon, Anthonius Laru Prasetiyo, Wisnu Aji Rahayuninsi, Dwi Rahmat Kamaruddin S.S., S.Pd., M.Pd., Dr. Sakaria, Sakaria Samsinar Samsinar Shafariana Shafariana Suhermanto, Suhermanto Sulastriningsih Djumingin Sultan Sultan Syaiful Rahman Syamsul Bahri Tupan, Azzahra Lalili Firdaus Usman Usman Wahyuni S, Atma Sri Warda, Firda Yusrin, Yusrin