Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Henry Arianto; Muhammad Hardy Azahary Aly Husein
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14823

Abstract

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda reformasi dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan dari masa ke masa mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diaturnya korupsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan sendiri terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua instrumen tersebut telah mampu menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, perlu dipikirkan kembali instrumen lain yang dapat menjadi peluang dalam mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sebagai peluang dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan yuridis normatif, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dengan ditunjang oleh teori-teori hukum yang ada. Hasil penelitian yang didapat bahwa rancangan undang-undang perampasan aset memiliki mekanisme khusus dalam pengembalian aset negara akibat dari korupsi tanpa adanya putusan pengadilan yang dapat membuat efek jera kepada para pelaku korupsi. Namun, tidak dipungkiri bahwa pemberlakuan perampasan aset masih mengalami stagnasi karena rendahnya political will dari para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk dapat mendorong pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset segera.
Penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Beras Tidak Layak Konsumsi Evinda Nolinia Gulo; Henry Arianto
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.4325

Abstract

The impelemetation of Article 8 of Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection (UUPK) with relation to subpar circulation in Indonesia is examined in this paper. Rice adulteration persists despite legal bans, causing conflict between das sollen and das sein. This study looks at five documented cases (2022-2025) using normative legal research with statutory, consequential and case-based techniques. Results show that inadequate distribution control and scattered sanctions after the Job Creation Law (2020) continue to make Article 8 UUPK enforcement unsatisfactory. The study contends that rather than reflecting Rechtsstaat responsibility, state monitoring indicates an achtsstaat attitude. By providing a Machtsstaat-Rechtsstaat analytical paradigm relevant to food distribution recommendations to increase state accountability in protecting consumers' entitlement to safe food, this paper advances the development of consumer protection law.