Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN HUKUM TENTANG GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOBA DAN BAHAYA SOSIAL DI KANTOR MAJELIS ULAMA JAKARTA UTARA “Problematika Narkoba dan Solusi Terpadu dari Perspektif Hukum” Azis, Rizka Amelia; Afif, Ahmad Sururi; Susetio, Wasis; Olivia, Fitria; Judge, Zulfikar; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok; Saragih, Horadin; Arianto, Henry; Hartadi, I Gede
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i2.10387

AbstractThe abuse of narcotics in Indonesia has shown a significant increase, accompanied by broad social impacts, particularly on young people and vulnerable groups. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law at Universitas Esa Unggul in collaboration with the Indonesian Ulema Council (MUI) of North Jakarta through the National Anti-Narcotics Movement on 26 October 2025. The program aimed to provide legal education, enhance understanding of the social consequences of narcotics, and promote integrated prevention strategies grounded in legal norms and religious values. The methods employed included legal counseling, lectures, interactive discussions, and case analysis based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Law No. 5 of 1997 on Psychotropics, and the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The findings show that narcotics abuse is not solely a criminal matter but also a complex issue involving health, social conditions, morality, and institutional governance. This activity strengthened collaboration between universities, communities, and religious institutions in building an effective prevention ecosystem. Ultimately, accurate legal education has proven to improve public literacy on rehabilitation, criminal liability, and the role of families in preventing narcotics abuse. Keywords: narcotics, criminal law, rehabilitation, prevention, social harm. AbstrakPenyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dengan dampak sosial yang meluas, khususnya pada generasi muda dan kelompok rentan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Utara melalui program Gerakan Nasional Anti Narkoba pada 26 Oktober 2025. Tujuan kegiatan adalah memberikan edukasi hukum, pemahaman dampak sosial narkoba, serta strategi pencegahan terpadu berbasis hukum dan nilai keagamaan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, ceramah, diskusi interaktif, serta analisis kasus berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya persoalan kriminal, tetapi juga persoalan kesehatan, sosial, moral, dan kelembagaan. Kegiatan ini memperkuat kolaborasi kampus–masyarakat–institusi keagamaan dalam membangun ekosistem pencegahan yang efektif. Pada akhirnya, edukasi hukum yang tepat terbukti meningkatkan literasi masyarakat mengenai rehabilitasi, pertanggungjawaban pidana, serta peran keluarga dalam pencegahan narkoba. Kata kunci: narkotika, hukum pidana, rehabilitasi, pencegahan, bahaya sosial.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENDIDIKAN HUKUM TERKAIT HAK PRIBADI DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT Di DESA TUGU JAYA, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Susetio, Wasis; Lisasih, Nin Yasmine; Azis, Rizka Amelia; Hartadi, I Gede; Arianto, Henry; Olivia, Fitria; Wasahua, Idris; Saragih, Horadin; Slamet, Sri Redjeki; Ahmad, Ahluddin Saiful; Suprayogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta; Juanda, Juanda
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i3.10560

AbstractThe rapid development of digital technology and social media has brought significant changes to patterns of communication and social interaction. On the one hand, social media provides a space for participation and freedom of expression; on the other hand, it also gives rise to various legal issues, particularly those related to personal rights, privacy protection, defamation, and the misuse of personal data. Low levels of digital legal literacy have made communities, especially those in rural areas, vulnerable to becoming both victims and perpetrators of legal violations in cyberspace. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, in Tugu Jaya Village, Cigombong District, Bogor Regency, West Java, on 6–7 December 2025. The program aimed to provide legal education on personal rights in the use of social media, to enhance public legal awareness, and to encourage responsible and law-abiding social media behavior. The methods employed included lectures and socialization sessions, discussions and question-and-answer activities, as well as educational games and the distribution of rewards, with reference to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and relevant provisions of the Indonesian Civil Code and Criminal Code. The results of the program indicate an improvement in community understanding of the right to privacy, digital ethics, and the legal consequences of the misuse of social media. The activity also fostered preventive awareness among community members in protecting personal data and avoiding legal conflicts in the digital space. Therefore, digital legal education serves as an important instrument in building a legally competent and responsible society in the era of social media.Keywords: personal rights, social media, legal education, community service, data protection. AbstrakPerkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan interaksi masyarakat. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak pribadi, perlindungan privasi, pencemaran nama baik, serta penyalahgunaan data pribadi. Rendahnya literasi hukum digital menyebabkan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, rentan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran hukum di ruang siber. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6–7 Desember 2025. Tujuan kegiatan adalah memberikan pendidikan hukum mengenai hak pribadi dalam bermedia sosial, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum. Metode yang digunakan meliputi paparan berikut sosialisasi, diskusi dan tanya jawab serta permainan edukatif dan pemberian hadiah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan relevan dalam KUHPerdata dan KUHP. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak atas privasi, etika digital, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran preventif masyarakat dalam melindungi data pribadi dan menghindari konflik hukum di ruang digital. Dengan demikian, pendidikan hukum digital menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang cakap hukum dan bertanggung jawab di era media sosial. Kata kunci: hak pribadi, media sosial, pendidikan hukum, pengabdian masyarakat, perlindungan data

Upaya Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Kemkomdigi terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Darmawan, Fendi; Arianto, Henry
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1741

Transformasi digital di Indonesia memunculkan paradoks hukum: negara yang berkewajiban melindungi data pribadi justru menjadi sumber kelalaian sistemik. Serangkaian kebocoran yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menunjukkan lemahnya akuntabilitas yang sering tersembunyi di balik imunitas negara sebagai regulator. Penelitian ini menelaah batas pertanggungjawaban hukum negara dan upaya hukum warga ketika Lembaga pengawas berubah menjadi pelaku kelalaian. Dengan metode yuridis normatif dan rujukan pada Pasal 17 ICCPR, hasil kajian menunjukkan rezim pelindungan data Indonesia masih bersifat reaktif normatif di atas kertas, tetapi lemah dalam penegakan. Imunitas berlaku ketika Kemkomdigi bertindak sebagai pembuat kebijakan, namun gugatan dapat diajukan jika kelalaian terjadi dalam kapasitasnya sebagai pengendali atau operator data berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Warga negara dapat menempuh pengaduan administratif, gugatan perdata, pelaporan pidana atas akses ilegal, atau komunikasi internasional bila mekanisme nasional tidak efektif. Temuan ini menegaskan perlunya batas tegas antara kekebalan regulatif dan tanggung jawab operasional agar pelindungan data pribadi benar-benar menjadi kewajiban hukum yang dapat diuji di pengadilan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penanggulangan Promosi Judi Online di Instagram di Tinjau dari UU ITE: Penelitian Reyzha Afrinda Wulandari; Henry Arianto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4541

This study normatively examines Decision Number 509/Pid.Sus/2024/PN Srg of the Serang District Court in the context of eradicating online gambling in Indonesia, using normative legal research methods with a case approach and statute approach. The author analyzes the chronology of the case that began with public reports regarding the activities of online bookies, cumulative charges of Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the ITE Law in conjunction with Article 303 of the Criminal Code, the prosecutor's demand for 5 years imprisonment and a fine of Rp. 500 million subsidiary to 6 months, as well as the judge's assessment of promotion via Instagram as the distribution of content that violates morality as proven by electronic evidence, IT expert witnesses, and billions of rupiah in transactions. The role of the government through the Presidential Decree Task Force No. 21/2024, the blocking of the Ministry of Communication and Information, and the synergy of the National Police have proven effective, although the challenges of overseas server jurisdiction and celebrity promotion still exist. The results demonstrate the fulfillment of all elements of a criminal offense (subject, subjective, objective, consequences, lex scripta), the legal certainty of the ITE Law, and a positive precedent for digital law enforcement. The conclusions affirm the success of the normative method in revealing the effectiveness of decisions, with recommendations for revising the ITE Law, training cyber judges, international collaboration, and preventive public education. This research contributes to the development of cybercriminal law doctrine in Indonesia.

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Henry Arianto; Muhammad Hardy Azahary Aly Husein
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14823

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda reformasi dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan dari masa ke masa mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diaturnya korupsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan sendiri terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua instrumen tersebut telah mampu menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, perlu dipikirkan kembali instrumen lain yang dapat menjadi peluang dalam mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sebagai peluang dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan yuridis normatif, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dengan ditunjang oleh teori-teori hukum yang ada. Hasil penelitian yang didapat bahwa rancangan undang-undang perampasan aset memiliki mekanisme khusus dalam pengembalian aset negara akibat dari korupsi tanpa adanya putusan pengadilan yang dapat membuat efek jera kepada para pelaku korupsi. Namun, tidak dipungkiri bahwa pemberlakuan perampasan aset masih mengalami stagnasi karena rendahnya political will dari para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk dapat mendorong pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset segera.

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Henry Arianto; Muhammad Hardy Azahary Aly Husein
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14823

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda reformasi dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan dari masa ke masa mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diaturnya korupsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan sendiri terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua instrumen tersebut telah mampu menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, perlu dipikirkan kembali instrumen lain yang dapat menjadi peluang dalam mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sebagai peluang dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan yuridis normatif, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dengan ditunjang oleh teori-teori hukum yang ada. Hasil penelitian yang didapat bahwa rancangan undang-undang perampasan aset memiliki mekanisme khusus dalam pengembalian aset negara akibat dari korupsi tanpa adanya putusan pengadilan yang dapat membuat efek jera kepada para pelaku korupsi. Namun, tidak dipungkiri bahwa pemberlakuan perampasan aset masih mengalami stagnasi karena rendahnya political will dari para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk dapat mendorong pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset segera.

Restorative Justice for the Protection of Children in Conflict with the Law: A Legislative Perspective in Muslim Countries in Southeast Asia Ernawati; Baharudin, Erwan; Moh Shohib; Arianto, Henry
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 3 (2026): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i3.379

Children in conflict with the law represent one of the most vulnerable groups within the criminal justice system because they stand at the intersection of legal accountability and the state’s responsibility to safeguard their rights and best interests. In the development of contemporary criminal law, restorative justice has gained increasing recognition as an alternative paradigm that prioritizes restoration, rehabilitation, and the social reintegration of child offenders, particularly in response to the shortcomings of retributive justice. This reseach examines the substance of restorative justice within the juvenile justice systems of three Muslim-majority Southeast Asian countries, namely Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam, with particular attention to differences in normative recognition and their implications for the protection of children’s rights. The study employs normative legal research using a comparative law approach, focusing on statutory frameworks and institutional mechanisms governing the rehabilitation of children in conflict with the law in the three jurisdictions. The findings reveal that Indonesia expressly incorporates restorative justice and diversion into its positive legal framework, while Malaysia and Brunei Darussalam recognize similar principles more implicitly through rehabilitative and non-custodial measures. These normative differences affect the consistency of implementation, the degree of legal certainty, and the overall effectiveness of restorative justice practices. Accordingly, regulatory strengthening and policy harmonization among Southeast Asian Muslim countries are essential to promoting a sustainable juvenile justice system that is consistently oriented toward rehabilitation and the best interests of the child.

Status Hukum dan Perlindungan Jaminan Sosial terhadap Pekerja Ojek Online dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Muhammad Raqel Elang Pangestu; Henry Arianto
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 9 No. 1 (2026): Doktrina:Juornal of Law April 2026
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v9i1.17052

The development of digital transportation technology has led to the rise of online motorcycle taxis as an application-based economic innovation that employs a large workforce. However, classifying drivers as partners rather than workers has created legal issues, particularly regarding labor protection and social security. This study analyzes the legal status of online motorcycle taxi drivers under Indonesian labor law and examines the form of social security protection available in Indonesia and several other countries. Using a normative-empirical legal method with a qualitative approach, data were obtained through statutory review, literature study, and interviews with drivers, platform operators, and the Department of Manpower. The results show that the relationship between platforms and drivers meets the elements of work, wages, and control that legally define an employment relationship, despite being formally categorized as a partnership. Consequently, drivers do not receive social security protection as workers and must pay contributions independently. Comparative studies in the United Kingdom and Singapore reveal clearer legal recognition of platform-based workers. In conclusion, regulatory reform is needed in Indonesia to align labor and social security frameworks with technological developments and ensure equal protection for online motorcycle taxi drivers.

Kedudukan dan Kekuatan Hukum Putusan Pandi serta Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Sengketa Nama Domain Misyela, Kezia; Henry Arianto
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 9 No. 1 (2026): Doktrina:Juornal of Law April 2026
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v9i1.17053

The rapid growth of information technology has led to a significant rise in the use of domain names as strategic digital identities for individuals, businesses, and institutions. This development increases the likelihood of disputes, particularly when domain names are registered or used without proper rights or in bad faith. This study examines the legal standing and binding force of decisions issued by the Indonesian Internet Domain Name Registry (PANDI) and analyzes the procedural model of dispute resolution through the Domain Name Dispute Resolution Process (PPND) within Indonesia’s legal framework. Using a normative juridical approach, this research reviews relevant legislation, regulatory instruments, and academic literature on domain name governance and Online Dispute Resolution (ODR). The findings indicate that PANDI’s decisions are binding within the non-litigation system and derive their authority from statutory mandates, while still allowing parties to challenge the outcome before the Commercial Court. Furthermore, the PPND mechanism demonstrates efficiency and adaptability, embodying the principles of responsive law and Alternative Dispute Resolution (ADR). Consequently, PPND serves as an essential mechanism for ensuring legal certainty and maintaining the integrity of Indonesia’s digital landscape.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND JUSTICE: RESTRUCTURING INDONESIAN LAW IN THE DIGITAL REVOLUTION ERA Wiraguna, Sidi Ahyar; Arianto, Henry
Lex Jurnalica Vol 23, No 1 (2026): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v23i1.10823

Abstrak:Studi ini bertujuan untuk meneliti landasan hukum tata kelola kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang kritis, dan merumuskan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada keadilan untuk penerapan AI yang etis di sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, memanfaatkan pendekatan hukum, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis hukum nasional termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016), Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dalam kerangka hukum hak asasi manusia, hukum administrasi, dan hukum teknologi informasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan hukum-etika integratifnya, yang menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam tata kelola AI, dan mengusulkan model regulasi yang berpusat pada manusia yang disesuaikan dengan konteks konstitusional dan sosial-hukum Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi digital yang ada, Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif yang secara eksplisit mewajibkan transparansi algoritma, non-diskriminasi, dan akuntabilitas. Sistem saat ini tidak siap menghadapi tantangan seperti bias algoritmik, pengambilan keputusan yang sepenuhnya otomatis, dan mekanisme ganti rugi yang tidak memadai bagi individu yang terdampak. Selain itu, lembaga negara beroperasi tanpa pedoman etika yang mengikat untuk AI, meningkatkan risiko ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan data. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum yang mendesak diperlukan: pembentukan kerangka kerja regulasi AI holistik yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan substantif, yang didukung oleh badan pengawas independen untuk mengaudit dan mengawasi sistem AI. Kerangka kerja ini akan memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengkompromikan akuntabilitas hukum dan kepercayaan publik. Kata kunci: Akuntabilitas; regulasi kecerdasan buatan; keadilan digital; Abstract:This study aims to examine the legal foundations of artificial intelligence (AI) governance in Indonesia, identify critical regulatory gaps, and formulate justice-oriented legal principles for the ethical deployment of AI in public sectors. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze national laws including Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (amended by Law No. 19 of 2016), Law No. 7 of 1984 on Human Rights and the Personal Data Protection Bill, within the frameworks of human rights, administrative law, and information technology law. The novelty of this research lies in its integrative legal-ethical approach, positioning justice as the central pillar in AI governance, and proposing a human-centric regulatory model tailored to Indonesia’s constitutional and socio-legal context. Findings reveal that despite existing digital regulations, Indonesia lacks a comprehensive legal framework explicitly mandating algorithmic transparency, non-discrimination, and accountability. The current system is unprepared for challenges such as algorithmic bias, fully automated decision-making, and inadequate redress mechanisms for affected individuals. Moreover, state institutions operate without binding ethical guidelines for AI, increasing risks of legal uncertainty and data misuse. The study concludes that an urgent legal reform is needed: the establishment of a holistic AI regulation framework that embeds democratic values, human rights, and substantive justice, supported by an independent supervisory body to audit and oversee AI systems. This framework will ensure that technological advancement does not compromise legal accountability and public trust.Keywords: Accountability; artificial intelligence regulation; digital justice

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search