Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Kepemilikan Tanah dan Keabsahan Administrasi Pertanahan Perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Bambang Sasmita Adi Putra; Jamri; KMS Novyar Satriawan Fikri; Feni Puspita Sari; Syariffuddin; Siti Rahmah
TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Trimas: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepemilikan tanah dan keabsahan administrasi pertanahan berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kegiatan dilaksanakan di Desa Danau Pulai Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, observasi, dan dokumentasi. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya pendaftaran tanah, prosedur administrasi pertanahan, perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran di bidang pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai legalitas kepemilikan tanah dan prosedur administrasi pertanahan. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, serta perlindungan hak atas tanah melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TP CURAT BERDASARKAN LP NOMOR: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN” Peri Persolima; Vivi Arfiani Siregar; Bambang Sasmita Adi Putra; Gushairi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/aam80z57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik beserta upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, pemberkasan, hingga pelimpahan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, keterbatasan personel dan sarana, serta faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi penyelidikan, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan profesionalisme penyidik, serta pemenuhan sarana pendukung sehingga efektivitas penyelesaian perkara dapat terus ditingkatkan.
Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Bagi Jurnalis: Analysis of Law Number 40 of 1999 on Violent Crimes for Journalists Bambang Sasmita Adi Putra; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Yeni Santi; Achmad Fathoni; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 3: MARET 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i3.5161

Abstract

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 merupakan lexs spesialis yang mengatur tentang kebebasan dan perlindungan hukum bagi Pers atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis ke dalam bentuk yang bersifat preventif atau tindakan yang mengurangi kejadian di masa depan maupun yang bersifat represif atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu permasalahan. Perlindungan hukum jurnalis sesuatu yang terdiri dari hukum itu sendiri, konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan baik oleh individu tau kelompok ataupun korporasi, itu dikenakan pasal berlapis, disamping Undang-undang Pers juga dapat dikenakan KUHP dan juga pelaku dinilai melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mengimplementasi Hak Asasi Manusia.
Konsekuensi Hukum terhadap Kesaksian Palsu dalam Persidangan: Legal Consequences of False Testimony in Trial Kalijunjung Hasibuan; Haniyah; Bambang Sasmita Adi Putra; Hamzah Mardiansyah; Rengga Kusuma Putra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6035

Abstract

Kesaksian palsu dalam persidangan adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat merusak integritas sistem peradilan. Artikel ini membahas berbagai konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku kesaksian palsu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan studi pustaka untuk mengkaji regulasi yang berlaku, praktik hukum, dan efek jangka panjang dari kesaksian palsu. Fokus utama terletak pada penerapan sanksi pidana, dampak terhadap keputusan pengadilan, dan langkah-langkah preventif untuk mengurangi kejadian kesaksian palsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum di Indonesia sudah mengatur sanksi untuk kesaksian palsu, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum dan praktik peradilan guna meningkatkan akuntabilitas dan integritas proses persidangan.
The Role of Evidence in Proving the Element of Intent in Murder Cases Bambang Sasmita Adi Putra; Tumian Lian Daya Purba; Hamzah Mardiansyah; Nining Suningrat; Yanto Irianto
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7320

Abstract

This study examines the role of evidence in proving intent in murder cases within the criminal justice system. Intent is an element in distinguishing between different types of homicide, such as premeditated murder and manslaughter. The complexity of proving intent is influenced by the types of evidence available, including direct, circumstantial, forensic, and testimonial evidence. Direct evidence, such as confessions or eyewitness testimony, is the most definitive but is often unavailable, making circumstantial evidence essential in many cases. Forensic evidence, particularly autopsy results, provides significant insights into whether the actions were deliberate or accidental. Motive also plays an important role in strengthening the case for intent, offering contextual understanding of the perpetrator's reasons for committing the crime. Witness testimony, although important, requires careful evaluation to ensure its reliability. Psychological factors, such as emotional distress or provocation, can further complicate proving intent, as they may reduce the level of premeditation and influence the legal classification of the crime. This paper argues that proving intent in murder cases requires a comprehensive approach that integrates multiple forms of evidence to ensure accurate legal outcomes and fair justice.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdussalam, Ridho Achmad Fathoni Agung Akbar, M.Rifqi Ali Azhar Alwi Radi Pria Sabra Andi Yusapri Anwar Anwar Apriani, Risma Ardiansyah Putra, David Arief Rachman. B Azhar , Ali Azizi, Khairul Azzikrie, Teguh Wajar Bakri Beldi Novriansyah Daniel Happy Putra Darmiwati Darmiwati Desmawini Didi Syaputra Didi Syaputra Dony. R Edi Sasmita Elisa Fatmala Dewi, Artika Feni Puspita Sari Ferliansyah Fitra Fitra Fitri Wahyuni Fitri Wahyuni Geri, Nove Gushairi Gushairi Hakri, M. Akmal Hamzah Mardiansyah Haniyah Hera Ravida MJ Herdi Nata, M.Zul Herdiansyah Heri Budianto Herni Herni Indah Putri, Marisa Ismawardi Ismawardi Ismawardi Jamri Juliyakta, M.Rangga Jumiati JUPITA Kalijunjung Hasibuan Kamaruzzaman Khairul Ihwan, Khairul Khairunnisa Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kurniawan, Danny M. Resko M.Sopyan Mellanie Destirani Muannif Ridwan Muannif Ridwan Muhammad Amin Muhammad Fazrin Muhammad Luthfi Muhammad Riduan Muhammad Shaleh Mukhlis, Fezli Nining Suningrat Nisa, Khaerun Novyar Satriawan F Novyar Satriawan Fikri, KMS Nur Amin, Muhammad Nuralamsyah, Fikri Nurkafi, Febriyana Nurkhapiza, Salma Patmawati Peri Persolima Pertiwi, Kamia Prorina, Riska Putri, Resi Dwi Rahayu Putri, Eka Indah Rahmat Saputra, Randi Ramadani, Nia Ratna Sari Rengga Kusuma Putra Restia Reyhan Riskifitriadi Rizkan, Muhammad Rumiati Ruvita, Diana Sakrani Sapi’i, M. Ilham Sartika Siti Rahmah Siti Wardah, Siti Sri Indrawati Wahyuni Suhardi Suherman Suherman Suriansyah Suryandana, Dedy Syahriansyah, M.Alfi Syaputra, Didi Syariffuddin Syariffuddin Tajarudin Tajarudin Tengku Riza Zarzani N Tri Wahyudi Triyana Syafitri Triyana Syahfitri Tumian Lian Daya Purba Ulandari, Ratu uswatun hasanah, Rezva Vivi Arfiani Siregar Wardah, Siti Wardah Yanto Irianto Yeni Santi Yusriwarti Zainal Arifin Zatriawan Zayn Fuadi, Ahmad