Claim Missing Document
Check
Articles

PERAN GURU PPKn DALAM MENANAMKAN SIKAP NASIONALISME PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Nurnaningsih, Andi; Heri, Ririn Nurfaathirany; Bakhtiar, Bakhtiar; Febrianti, Maisarah Kasim; Era, Era
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.72396

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi guru dalam menanamkan sikap nasionalisme, (2) bentuk perwujudan sikap nasionalisme, dan (3) faktor penghambat guru PPKn dalam menanamkan sikap nasionalisme peserta didik di SMP Telkom Makassar. Penelitian ini merupakan  penelitian deksriptif kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penilitian ini menunjukkan bahwa: (1) Guru menanamkan nasionalisme melalui pembiasaan perilaku seperti menggunakan bahasa Indonesia, dan menghargai jasa pahlawan, serta pemanfaatan media seperti gambar pahlawan, video perjuangan, dan lagu nasional. Strategi ini efektif menumbuhkan cinta tanah air dan semangat kebangsaan. (2) Siswa menunjukkan nasionalisme melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik, dukungan terhadap produk lokal, penghargaan kepada pahlawan, dan kepatuhan pada tata tertib sekolah, diperkuat oleh teladan dan pembelajaran guru. (3) Guru PPKn di SMP Telkom Makassar menghadapi hambatan dalam menanamkan nasionalisme, di antaranya peran keluarga yang kurang dalam menanamkan nilai kebangsaan, lingkungan pergaulan yang tidak mendukung nilai nasionalisme, serta pengaruh globalisasi yang mengikis identitas budaya lokal dan cinta tanah air.
Prevention And Handling Of Sexual Violence In The Environment Universitas Negeri Makassar Aulia Raihanah Salwa Ardani; Ririn Nurfaathirany Heri
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 4 No. 03 (2025): June - August, International Journal of Education, Vocational and Social Scien
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v4i03.2163

Abstract

Criminological Analysis of Sexual Violence in Higher Education (Study of the TPKS Law and the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation). The purpose of this study is to determine efforts to prevent and handle sexual violence in relation to the TPKS Law and to identify supporting and inhibiting factors in prevention and handling in higher education in relation to the TPKS Law. This study employed a mixed methods approach. Primary data came from field research, including interviews and a questionnaire to determine the number of sexual violence cases in higher education. Secondary data came from library research, including literature and books related to the research. Efforts to prevent and handle sexual violence in the university environment are linked to the TPKS Law and the Minister of Research, Technology and Higher Education Regulation. The supporting factor in the process of preventing and handling sexual violence cases at UNM is the excellent support from the University Leadership. The obstacles in the performance of the PPKS Task Force are the adjustment of time between the PPKS Task Force Team for case examinations due to the busy main tasks so that examinations are often carried out outside campus operating hours, limited facilities and infrastructure also become obstacles in the performance of the UNM PPKS Task Force
Handling Violence in Legislation in Indonesia Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; Hairul Saleh Satrul
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 4 No. 04 (2025): September - November, International Journal of Education, Vocational and Socia
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v4i04.2361

Abstract

Violent crimes are a form of legal violation that have multidimensional impacts on victims, perpetrators, and society. Violence not only causes physical and psychological suffering but also creates social instability, collective fear, and economic and psychological burdens. The characteristics of violent crimes in Indonesia reflect socio-cultural and legal complexities that require a holistic response strategy. With a high prevalence of gender-based violence and high levels of underreporting, victim protection, legal outreach, and law enforcement reform are crucial to reducing the number of violent crimes. This research uses legislative, conceptual, and comparative approaches. The research is related to the prevention and handling of violence, so it is hoped that this research can provide considerations for policymaking related to the prevention and handling of violence in the future. In other words, this research can also serve as ius contituendum. Before the specific regulations on sexual violence, the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law were in effect. Then, Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology No. 55 of 2024 concerning the prevention and handling of sexual violence that favors victims came into effect. The ministerial regulation requires every educational institution to establish a PPKS Task Force, provide holistic services for victims, and impose administrative sanctions on perpetrators. The existence of these various special regulations creates challenges, the solution of which lies in harmonizing norms and implementing the lex specialis principle, where the TPKS Law is positioned as the primary and comprehensive special law.
Penguatan Pemahaman Budaya dan Kearifan Lokal Melalui Penguasaan Bahasa Daerah Junaeda, St; Tahir, Hery; Kasmita, Maya; Heri, Ririn Nurfaathirany; Henri, Henri
Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 6 (2024): November
Publisher : Edumedia Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55824/jpm.v3i6.469

Abstract

Era globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi membawa banyak kemudahan dalam mengakses sumber ilmu pengetahuan. Arus globalisasi semakin mendekatkan jarak antarnegara, bahkan antarbenua serta kemudahan dalam mengakses informasi secara real time. Keberagaman budaya merupakan aset yang sangat berharga sebagai salah satu modal untuk memahami konsep multikulturalisme. Dengan pemahaman terhadap keberagaman budaya tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dalam hubungan sosial termasuk untuk menghadirkan sikap inklusif. Keberagaman budaya tersebut merupakan warisan kolektif yang harus dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. Dengan terciptanya kesadaran dan pemahaman terhadap keberagaman budaya, dapat mendorong upaya semua pihak untuk membangun komunikasi dan menciptakan kesadaran bahwa semua budaya adalah sederajat dan tidak ada budaya yang lebih tinggi dari budaya yang lain. Dalam konteks yang lebih luas, kesadaran tersebut dapat membangun jembatan antarbangsa sehingga muncul sikap saling pengertian dan kerja sama lintas budaya. Bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan sangat penting bagi keberlangsungan peradaban manusia. Pemahaman dan penguasaan Bahasa Daerah penting, tidak hanya sebagai identitas kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga sebagai penanda keberagaman budaya. 
PENYEBAB KEGAGALAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI KOTA BAUBAU Rizky Amalia, Wa Ode Syahrina; Umar, Firman; Heri, Ririn Nurfaathirany
Jurnal Tomalebbi Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the factors causing the failure of diversion at the Baubau City District Court. The research approach used is qualitative research with a qualitative descriptive research type. Data collection techniques include observation, interviews and documentation using research instruments in the form of interview guides, recording and documentation tools. Triangulation and member checking are used as procedures to check the validity of the data, as well as using data reduction, data presentation, and drawing conclusions as data analysis techniques. The research results prove that the factors inhibiting diversion include a) legal substance factors in accordance with article 7 of the SPPA Law b) legal structure factors and law enforcement officers. Diversion failure occurred because the victim wanted to continue the case through legal channels. c) Legal culture or legal culture factors. People think that Butonese people usually have high levels of egoism.
Diseminasi Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan Heri, Ririn Nurfaathirany; Tahir, Heri; Gani, Andika Wahyudi; Satrul, Hairul Saleh
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat SEMINAR NASIONAL 2025:PROSIDING EDISI 6
Publisher : Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjadi payung hukum dalam pencegahan dan penanganagan di tingkat SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat sehingga dilakukan diseminasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi, dan penyuluhan dan diskusi. Bentuk Kekerasan terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung Kekerasan dan bentuk Kekerasan lainnya.  Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kekerasan yang melibatkan anak atau lingkungan satuan pendidikan secara umum akan terkait dengan instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia baik UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Anak, UU terkait lainnya. Kegiatan ini mendapatkan antusias yang luar Biasa dari peserta kegiatan yang dihadiri oleh 134 Peserta.Kata kunci: Kekerasan, Perlindungan Anak, Satuan pendidikan.
Fenomena ‘Pak Ogah’ di Kota Makassar dalam Perspektif Sosio-Yuridis: Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial Sjarif, Nurfadila; Umar, Firman; Heri, Ririn Nurfaathirany
Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v12i4.65049

Abstract

Socio-juridical Review of Mr. Ogahin Makassar City Area. Thesis Faculty of Social Sciences and Law, Study ProgramPancasila and Citizenship Education Study Program. Supervised by Firman Umar and Ririn Nurfaathirany. Research This study aims to determine 1) the position of Pak Ogah in the Makassar City Regional Regulation,2) Supervision and Handling System of Mr. Ogah in Makassar City, 3) sanctions for Mr. Ogah's activities in Makassar City.pak ogah who are active in Makassar city. Approach qualitative approach is descriptive research and tends to use inductive method analysis.tends to use analysis with the inductive method. The results of this study indicate that The existence of Mr. Ogah is still reaping pros and cons as a result of the absence of a clear traffic management system from the authorities. clear traffic management system from the authorities. they remain illegal and cannot be legally illegal and cannot be said to be legitimate. The position of Mr. Ogah in the government is regulated in the Makassar City Regional Regulation No. 7 of 2021 concerning public order, tranquility, and protection of the community. a person then chooses Mr. Ogah as an alternative profession because of related to economic factors or poverty, low education level, inadequate work experience. low level of education, inadequate work experience. Monitoring and handling system carried out by stakeholders in accordance with the governing regulations. Threat of sanctions for pak ogah who continue their activities are regulated in article 41 paragraph (2) and (3) Makassar City Regional Regulation on Peace, Order and Community Protection.Keywords: Local Regulation, Mr. Ogah, Sanctions
TELAAH YURIDIS TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP FREKUENSI KECELAKAAN DAN OPTIMALISASI MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) Ali Syarif, Kurnia; Andika Wahyudi Gani; Ririn Nurfaathirany Heri
EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 02 (2025): Vol.2 No.2 (2025): Volume 02 Nomor 02 (Des 2025)
Publisher : PT Ininnawa Paramacitra Edukasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62330/edusos.v1i02.408

Abstract

Angka kecelakaan kerja di Indonesia mengalami peningkatan signifikan mencapai 47.300 kasus hingga April 2025 atau meningkat 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor konstruksi menjadi penyumbang tertinggi kasus kecelakaan kerja, termasuk pada proyek pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar yang memiliki risiko tinggi akibat penggunaan alat berat dan mesin canggih. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap frekuensi kecelakaan kerja dan mengidentifikasi optimalisasi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada proyek pembangunan PTUN Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan desain kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap pekerja konstruksi untuk mengukur frekuensi kecelakaan kerja, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajemen proyek, pekerja, dan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengeksplorasi implementasi SMK3, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), dan optimalisasi manfaat JKK
Digital citizenship dalam Pendidikan: Pemetaan Tren Penelitian melalui Analisis Bibliometrik Herisman, Muh; P, Reski; Heri, Ririn Nurfaathirany; Nur, Rahmat; Hasanah, Nur Hafizal; Alex, Alex
PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi) Vol 8, No 02 (2026): PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/pn.v8i02.18442

Abstract

The fast changes in digital technology have transformed how education is conducted, while simultaneously positioning digital citizenship as an increasingly essential competency. This concept not only pertains to the skills required to use technology but also encompasses attitudes, responsibilities, and ethics within digital spaces. Although studies on digital citizenship have been growing, a comprehensive overview of the research trajectory remains limited. This article aims to map the research trends on digital citizenship in education through a bibliometric analysis based on Scopus data. Data were collected using the keywords “digital citizenship” and “education” for the publication period 2005–2026, resulting in 188 articles that were analyzed using Biblioshiny, following the PRISMA selection framework. The analysis revealed a significant increase in publications, particularly after 2021. The United States emerged as the country with the highest publication output, followed by several European and Asian countries. In terms of research themes, studies largely focus on digital literacy, digital competence, citizenship education, and the use of technology in learning. The COVID-19 pandemic further accelerated interest in this topic, especially in the context of online learning. However, author collaboration networks remain fragmented and do not yet show strong cross-cluster connectivity. In addition, issues such as digital equity and digital activism appear only marginally in the literature. These findings indicate that, despite rapid growth in this field, there remains ample opportunity to strengthen more critical and collaborative approaches in future research.
Implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Negeri Makassar MUhammad Naufal Mujahid; Muh Sudirman; Ririn Nurfaathirany Heri
Jurnal Tomalebbi Volume 13, Nomor 2 (Juni 2026)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v13i2.85835

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi proporsionalitas Tim Satgas PPK UNM, bentuk pencegahan dan penanganan kekerasan dalam masa peralihan regulasi, serta kendala implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 di Universitas Negeri Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap sebelas informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tim Satgas PPK UNM yang dibentuk melalui SK Rektor Nomor 991/UN36/HK/2025 telah memenuhi prinsip proporsionalitas sebagaimana diamanatkan Pasal 25 Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, dengan komposisi 34 anggota yang merepresentasikan keseimbangan gender, tiga unsur sivitas akademika, dan keahlian multidisipliner, (2) sosialisasi enam jenis kekerasan telah dilaksanakan secara aktif ke seluruh unit di UNM, saluran pelaporan daring dan luring tersedia, serta penanganan dijalankan berbasis SOP dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban dan nondiskriminasi; tidak semua layanan berujung laporan formal karena sebagian diselesaikan melalui pendampingan dan konsultasi sesuai kebutuhan dan persetujuan pihak yang bersangkutan, (3) kendala implementasi meliputi keterbatasan dukungan anggaran institusional.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Achmad Achmad Alex Alex Ali Syarif, Kurnia Andi Dewi Riang Tati Andi Dewi Riang Tati Andi Dewi Riang Tati Dewi Andi Fachruddin Andi Kasmawati Andi Mutya Ardani, Aulia Raihanah Salwa Aslinda Aslinda Asmunandar Asmunandar Asri Ismail Aulia Raihanah Salwa Ardani Azhari, Yudhistira Bahri, Bahri Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar, Bakhtiar. Dian Novita Sari, Dian Novita Era, Era Febrianti, Maisarah Kasim FIRMAN MUIN FIRMAN UMAR, FIRMAN Firmansyah Firmansyah Hairul Saleh Satrul Hasanah, Nur Hafizal Henri Henri Henri Henri, Henri HERI TAHIR Heri Tahir Heri Tahir Heri Tahir Heri Herisman, Muh Herling Herling I Gusti Bagus Wiksuana Jayawarsa, A.A. Ketut Junaeda, Siti Junaeda, St Junaeda, St. Kurnia Ali Syarif Manan Sailan MAR'AH SHALEHA Maya Kasmita Maya Kasmita Maya Muh Rijal Muh Sudirman Muh. Rizal Muhammad Amri Muhammad Aswan Muhammad Aswan Muhammad Aswan Muhammad Luthfi Siraj MUhammad Naufal Mujahid Muntazarah, Fediyatun Mustaring Mustaring Nasihin Nasihin Ni'matul Aliyah Fajri Utami NISMASARI, IKA Nurnaningsih, Andi Oschar Sumardin P, Reski PATMAWATI, SUSI ANITA Rahmat Nur Realizhar Adillah Kharisma Rifal Rifal Risma Niswaty Rizky Amalia, Wa Ode Syahrina Salwia Salwia Siswanti, Dian Novita Siti Fatimah Nur Syachriani Sitti Hardiyanti Arhas Sjarif, Nurfadila St. Hasmawati H St. Junaeda St. Junaeda Junaeda St. Junaeda St. Junaeda Suliana, Andi Syarif, Kurnia Ali Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Hery Wahyudi Gani, Andika Wiwik Handayani Zulfadli, Muhammad