Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.793
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar YUSTISI JUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum J-CEKI
Finsensius Samara
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MENGANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA Samara, Vinsensius; Fallo, Umbu; Ropa, Alfonsus; Jawa, Mariana
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8913

Abstract

Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan. Di Indonesia, perbuatan ini dilarang dan tercantum dalam bab “Kejahatan terhadap Kehidupan” KUHP. Meskipun aborsi merupakan tindakan ilegal, undang-undang dan peraturan yang ada saat ini tidak cukup menjawab alasan perempuan melakukan aborsi, dan faktanya masih banyak perempuan yang melakukan aborsi karena berbagai alasan. Secara umum, aborsi dapat dibagi menjadi dua kategori: aborsi yang tidak disengaja dan aborsi yang disengaja. Aborsi yang tidak disengaja adalah aborsi yang tidak diinginkan yang terjadi tanpa keterlibatan apa pun. Sebaliknya, aborsi yang diinduksi adalah aborsi yang terjadi karena suatu tindakan. Pasal: Pasal 194 berlaku juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan/atau Pasal 348 KUHP (KUHP) dan/atau Pasal 299 KUHP. Pelaku. Mereka akan diadili berdasarkan KUHP. Pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 miliar. Menurut Pasal 299 KUHP, siapa pun yang dengan sengaja menganiaya seorang perempuan tidak boleh memberitahukan kepadanya bahwa kehamilannya dapat mengakibatkan aborsi, atau bahwa kehamilannya dapat mengakibatkan aborsi.
ANALISIS TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN YANG TERJADI DI JAWA TENGAH AKIBAT PERSELINGKUHAN Finsensius Samara; Ricardo Amaral; Anggi Boleng; Castyelo Sogen
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1125

Abstract

The murder was committed because of infidelity. One example of a murder case or evidence is the murder that occurred in Brebes. This report was written with the aim of recording and providing explanations and providing suggestions for resolving the problems of this case. This research will be examined accurately and concisely, and the results will be presented in the form of a scientific article. The murder that occurred in Brebes is one of the newest cases that will occur in 2023. Law enforcement against the perpetrator must be responsible and comply with existing laws. The murder case in Brebes is a case that is attracting attention because it is still under suspicion. The research method used is a qualitative approach. This research uses primary and secondary legal material sources. The analysis technique used is a content analysis data analysis technique, namely a data analysis technique by examining the contents of secondary data that has been collected so that it is compiled, then explained from statutory material. The deductive thinking pattern is a way of thinking based on basic principles, then research presents the object to be studied in order to draw conclusions about specific facts.
Illegal Logging Eradication in the Perspective of National Criminal Law and Local Wisdom of Manggarai Community Ngompat, Yohanes Leonardus; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3308

Abstract

This study discusses illegal logging as an environmental problem, especially in forestry. Illegal logging is a criminal offence, especially in violation of Law Number 41 of 1999 on Forestry and Law Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction. Illegal logging is also prohibited based on the Manggarai community's local wisdom. The prohibition is motivated by the tradition of the Manggarai community, which utilizes the forest and recognizes the roko molas poco customary ritual. The ritual aims to inform the Manggarai people that anyone who wants to take a tree in the forest must bring a new tree seedling in exchange. This ritual also shows the responsibility to preserve the forest so it is not damaged. However, there are still people who commit illegal logging. This study aims to analyze and find regulations and concepts for eradicating illegal logging from the perspective of national criminal law and the local wisdom of the Manggarai community. The type of study used is empirical legal research. This study is a novelty because previous researchers should have specifically reviewed the role of local wisdom, especially the Manggarai community, in eradicating illegal logging. The results show that the role of criminal law and the local wisdom of the Manggarai community is significant in eradicating illegal logging crimes. Criminal law regulates the provision of criminal sanctions against individuals and groups who commit illegal logging. The same thing also applies to the local wisdom of the Manggarai community, namely the roko molas poco ritual that the taking or utilization of timber forest products must not conflict with the ritual; if it conflicts, then it will be subject to customary fines. Based on this explanation, not only national law has a role in combating illegal logging, but local wisdom law also has a role.
Perbandingan Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Antara Sistem Hukum Pidana Singapura dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Maria Martha Yasri Purek; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2339

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang melanggar norma hukum, moral, dan sosial karena dilakukan dengan paksaan di luar ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan antara hukum pidana Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, berdasarkan teori perlindungan korban Barda Nawawi Arief. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan abstrak di Singapura lebih komprehensif karena mengatur pertanggungjawaban pidana tanpa diskriminasi jenis kelamin serta menjatuhkan sanksi tegas berupa pidana cambuk dan penjara hingga 20 tahun. Sebaliknya, Indonesia memiliki perlindungan konkret yang lebih lengkap secara normatif melalui UU TPKS yang memuat restitusi, kompensasi, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Namun, Singapura lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan korban melalui lembaga seperti SACC dan PAVE. Dengan demikian, Indonesia unggul secara normatif, sementara Singapura unggul secara implementatif
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Alak Kota Kupang Bernabas Poto; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2401

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-kriminologis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Alak Kota Kupang. Anak sebagai pelaku juga dipandang sebagai korban dari kegagalan sistem sosial. Hasil penelitian, yang diperoleh melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa tindakan kriminal tersebut adalah hasil dari proses pembelajaran sosial yang menyimpang, didukung oleh lima aspek Teori Differential Association anak memperoleh teknik dan motivasi mencuri dari lingkungan atau media sosial, intensitas dan durasi asosiasi dengan kelompok menyimpang membentuk perilaku, minimnya penghayatan terhadap norma dan hukum, mengalami konflik kultural nilai, dan adanya interaksi intim yang intensif dengan figur menyimpang termasuk melalui konten daring. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kejahatan anak bukan semata kehendak individu melainkan konsekuensi dari minimnya pengawasan pendidikan dan pemahaman nilai hukum, sehingga disarankan agar keluarga masyarakat dan lembaga pendidikan meningkatkan peran pembinaan moral, serta Kepolisian memperkuat pengawasan sosial dan program pembinaan pasca-diversi
Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemboman Ikan di Wilayah Hukum Perairan Laut Kabupaten Flores Timur Shelvia Sipa Hekin; Finsensius Samara; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2497

Abstract

Praktik pemboman ikan di Kabupaten Flores Timur merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan penyidikan tindak pidana pemboman ikan melalui pendekatan yuridis empiris dengan memadukan perspektif peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Ditpolairud Polda NTT, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan empat kendala utama dalam penyidikan, yaitu implementasi hukum yang belum optimal, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan sumber daya manusia, pembaruan fasilitas operasional, dan edukasi hukum yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut
Upaya Kepolisian Resort Belu Dalam Menanggulangi Tindak Pindana Perjudian di Kabupaten Belu Antonius Padua Untung; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2453

Abstract

Penelitian ini menganalisis upaya dan hambatan Kepolisian Resort Belu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Belu. Berdasarkan data Polres Belu, periode 2022–2024 terdapat 12 kasus perjudian. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi, patroli, dan pengawasan wilayah rawan. Upaya represif dilakukan melalui penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, adanya oknum aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar kepolisian meningkatkan jumlah personel dan penyuluhan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan
Tanggung Jawab Negara-Negara Peluncur Terhadap Sampah Luar Angkasa Menurut Instrumen Hukum Luar Angkasa Adika Joseph Andrean Djawa; Yohanes Arman; Finsensius Samara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2578

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab negara-negara peluncur terhadap sampah luar angkasa berdasarkan instrumen hukum luar angkasa, yaitu Outer Space Treaty 1967, Liability Convention 1972, dan Registration Convention 1976, serta kaitannya dengan prinsip Common Heritage of Mankind. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bagaimana bentuk tanggung jawab negara peluncur dalam pengelolaan dan pengurangan sampah luar angkasa serta penerapan prinsip warisan bersama umat manusia dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas peluncuran satelit telah memperbesar jumlah sampah luar angkasa, sementara mekanisme tanggung jawab negara peluncur masih bersifat sukarela tanpa penegakan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerja sama internasional untuk mewujudkan pengelolaan luar angkasa yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip Common Heritage of Mankind
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying Waiwurin Safrianus; Finsensius Samara; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2601

Abstract

Fenomena cyberbullying merupakan bentuk kekerasan di dunia maya yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis, emosional, dan sosial korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti rendahnya pelaporan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diperkuat melalui regulasi, literasi digital, dan dukungan psikologis bagi korban
Peranan Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota Dalam Penanganan Kasus Pencabulan Disertai Kekerasan Terhadap Anak Yohannes, Paula Nirwana Nojo; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Kupang (Satreskrim Polresta Kupang Kota) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan disertai kekerasan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan(statutory approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Unit PPA dan perwakilan masyarakat, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah melaksanakan fungsinya dalam bidang perlindungan, penyelidikan, penuntutan, dan pendampingan korban sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007. Peran tersebut meliputi peran yang diharapkan (expected role), peran ideal (ideal role), dan peran aktual (actual role), yang pada umumnya telah berjalan cukup efektif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan tugas Unit PPA, antara lain terbatasnya jumlah personel, fasilitas pendukung yang belum memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Unit PPA dalam melindungi anak korban pencabulan disertai kekerasan telah berjalan baik, namun masih perlu dioptimalkan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas kerja, serta koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Co-Authors Adika Joseph Andrean Djawa Agnes Fioretta Bella Pareira Agnus Rosadipratama Hansko Agustinus Primus Feka Agustinus Renaldus J Djuma Agustinus Renaldus J. Djuma Alexander Reo Dae, Filipus Rinaldi S.S. Atamuking, Ernesto J. Danggur Alfius Adika Jocta Alfonsius Andro Gori Tibo Amelia Leni Baptista Carmeta Amelia Leny Baptista Cermeta Ananda Checilia Bere Anggi Boleng Anjelina Firli Ina Tokan Antonius Padua Untung Apolonia Rahayu Ana Narek Apriyanto Huki Haba Ariance Stefani Agnes Olin Aristoteles Nahak Arnoldus M Sanggu Arnoldus Martinus Sanggu Aurelia Agatha Echa Kelen Bendito Mitang, Yohanes Bergitha Salsa Theresia Djen Bernabas Poto Boneventura Sawu Atulolon Castyelo Sogen D.W. Rabawati David Amaral Da silva Delvira Reinarda Kosat Diana Eustakia Bhoki Elias Bertolomeus Neu Roga Enrique Radja Sarabiti Eugenius Toni Mage Eusebius Samudra Putra Seran Fallo, Umbu Febiana A.F Petto Felisiano Nicolas Tadji Felisiano Nikolas Tadji Felisitas Palan Lamamere Fernanda Maia, Ledythria Filigon Jerby Edgardo Fransiskus Ola Ama Frederich Mahendra Kunu Frederikus C.O Unggas Gabriela Putri Minami Gae Soro, Elroswit E.Teresa Gae Soro Geofano C. Semana Geovano Febrian Christian Semana Giovani Ira Palpialy Giovani Lucianus M. piera Gregorius Deu Bhega Gregorius Deu Bhegha Gregorius Yosep Bere Dole Gregorius Yoseph Bere Dole Gusti Putu Sri Devi Ambarwati Gusti Putu Sri Devi Ambarwaty Jacinta Da Reissureicao Do Carmo Jawa, Mariana Joseano Tedy Petrov Palla Joseph Silvanus Richardo Asten Julisandri T.A Pulupina Kaila Cahyani Kanisius Lay Hale Karmelia Cindiawati Tatu Kim Setyawan Haba Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudhayati Kolumbanus Antoin Kristiano Yeskiel Kristina Elsa Elu Laurensius Kaba Dami Louisa Henukh Ledoh, Putri Marry Marcelinus Reiki Wayan Hr Maria Contasya Ingrainin Atitus Maria Elvira Suni Maria Martha Yasri Purek Maria Sandriana Wea Maria Virginia Jawaina Wotan Maria Yulia Astirx Leda Mario Eferen Yamba Kodi Mario Efren Yamba Kodi Marnof Lebe Pule Max Aipassa Melyn Christy R.K Muly Methodius Agil Nai Suliman Nataly Silviana Dewi O. Waang, Andre Wiliam Okran Donatus Buan Oktaviani Beatrix Benga Demoor Patrick Aleksandro Reinaldo Yazakur Paulus Pace Nuban Petrus Kanisius Manek Nekin Petrus Talele Mudapue Rambu Jenny C. C Hunga Ricardo Amaral Risto Babtista Kehitos Roger Julio Pong Ropa, Alfonsus Rosyani Harseni Riwu Shelomita Firsty Moata Shelvia Sipa Hekin Theresia Denissa Saraswati Odjan Thermuthis Temaluru Vresli Imanuel Lakimodu Vresly Imanuel Waiwurin Safrianus Wallep, Imanuel Markutoja Yahyadi Agung Paskalis Manggi Yarens Sutrisno Manu Yeremias Rana Yoachina Da Cunha Fernandes Yohanes Arman Yohanes Babtisto Seran Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Saverio Kewasa RL Yohanes Woda Fian Yohannes, Paula Nirwana Nojo Yosep Peka Yunita Indiyanti Ie