Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.793
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar YUSTISI JUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum J-CEKI
Finsensius Samara
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dikecamatan Kota Komba Kelurahan Watu Ngene Kabupaten Manggarai Timur Finsensius Samara; Kristiano Yeskiel; Yohanes Babtisto Seran; Giovani Lucianus M. piera
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3557

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kota Komba, Kelurahan Watu Ngene, Kabupaten Manggarai Timur, dengan fokus pada pendekatan tradisional masyarakat adat Manggarai yang melibatkan lembaga adat seperti tu'a teno dan musyawarah kampung untuk menyelesaikan konflik kepemilikan tanah yang sering timbul akibat warisan, pergeseran batas, atau pengaruh modernisasi. Tujuan utama adalah menganalisis efektivitas mekanisme tersebut dalam menjaga harmoni sosial, mengidentifikasi tantangan seperti intervensi hukum negara dan perubahan demografi, serta memberikan rekomendasi untuk integrasi antara hukum adat dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme adat lebih cepat dan murah dibandingkan proses peradilan formal, meskipun rentan terhadap bias gender dan kurangnya dokumentasi resmi, sehingga diperlukan penguatan melalui regulasi daerah untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan tanah adat di wilayah tersebut.
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana: Studi Empiris Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Kupang Finsensius Samara; Eusebius Samudra Putra Seran; Agustinus Primus Feka; Marcelinus Reiki Wayan Hr; Thermuthis Temaluru; Bergitha Salsa Theresia Djen
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3769

Abstract

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan mendukung proses reintegrasi sosial. Artikel ini mengkaji pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kupang, khususnya terkait jumlah narapidana yang memenuhi syarat dan realisasi pemberian pembebasan bersyarat pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara langsung dengan pejabat Lapas Kelas IIA Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar narapidana yang memenuhi syarat telah memperoleh pembebasan bersyarat, masih terdapat kendala administratif, pelanggaran disiplin, dan hambatan teknis yang menyebabkan penundaan pemberian hak tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pembebasan bersyarat sangat dipengaruhi oleh kepatuhan narapidana serta kesiapan administrasi pemasyarakatan
Penyelesaian Perselisihan Hak Melalui Mediasi Hubungan Industrial: Studi Kasus Perselisihan Pekerja Dan Manajemen Pt Freeport Indonesia Tahun 2011–2012 Finsensius Samara; Eusebius Samudra Putra Seran; Giovani Ira Palpialy; Kolumbanus Antoin; Felisiano Nikolas Tadji; Petrus Kanisius Manek Nekin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3770

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan fenomena berulang dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak normatif pekerja. Artikel ini menganalisis penyelesaian perselisihan hak antara pekerja PT Freeport Indonesia dan manajemen perusahaan terkait pembayaran upah dan tunjangan selama mogok kerja tahun 2011–2012. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menelaah pertimbangan hukum dalam proses mediasi serta anjuran mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi hubungan industrial mampu menghasilkan kesepakatan yang adil, damai, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, mediasi menjadi alternatif penyelesaian non-litigasi yang efektif dalam meredam eskalasi konflik sekaligus menjaga keberlanjutan hubungan kerja.
Mengidentifikasi Pembinaan Tahap Awal di Lapas Kelas IIA Laki-laki Kupang, Nusa Tenggara Timur Finsensius Samara; Yoachina Da Cunha Fernandes; Mario Eferen Yamba Kodi; Ariance Stefani Agnes Olin; Felisiano Nicolas Tadji; Methodius Agil Nai Suliman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3798

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan pidana penjara, tetapi juga melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum, produktif, dan bermartabat. Pembinaan narapidana dilaksanakan secara bertahap, dimana pembinaan tahap awal menjadi fondasi penting dalam menentukan keberhasilan proses pembinaan selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan pembinaan tahap awal bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Laki-Laki Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengidentifikasi bentuk kegiatan dan metode pembinaan yang digunakan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pembinaan tahap awal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan tahap awal di Lapas Kelas IIA Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi kegiatan orientasi, asesmen awal, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Bentuk pembinaan mencakup kegiatan keagamaan, bimbingan mental, penyuluhan hukum, serta pelatihan keterampilan kerja dengan metode ceramah, konseling, dan praktik langsung. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya motivasi sebagian warga binaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi kerja sama dengan pihak eksternal, peningkatan kapasitas petugas, optimalisasi fasilitas yang ada, serta penerapan sistem reward dan pendekatan persuasif. Dengan demikian, pembinaan tahap awal di Lapas Kelas IIA Kupang memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, meskipun masih memerlukan perbaikan dan penguatan dalam pelaksanaannya
Kasus Sengketa Merek Longchamp Finsensius Samara; Yoachina Da Cunha Fernandes; Kaila Cahyani; Roger Julio Pong; Mario Efren Yamba Kodi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3799

Abstract

Sengketa merek Longchamp antara Jean Cassegrain S.A.S. dan Alhimni merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kronologi sengketa, menganalisis proses mediasi yang difasilitasi oleh DJKI, serta mengevaluasi hasil dan dampak hukum dari penyelesaian tersebut. Berdasarkan temuan lapangan dan dokumen resmi, DJKI berhasil mengidentifikasi adanya produksi dan distribusi tas Longchamp palsu oleh pihak terlapor, yang kemudian menjadi dasar dilakukannya proses mediasi. Hasil mediasi menunjukkan tercapainya kesepakatan damai berupa pembayaran ganti rugi, permintaan maaf terbuka, penghentian produksi ilegal, serta pemusnahan barang bukti. Studi ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan edukatif dalam penanganan kasus pelanggaran merek, sekaligus menguatkan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Mengidentifikasi Napi Yang Telah Memenuhi Syarat Cuti Menjelang Bebas Di Lapas Kelas IIA Kupang Finsensius Samara; Amelia Leny Baptista Cermeta; Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudhayati; Fransiskus Ola Ama; Kolumbanus Antoin; Apriyanto Huki Haba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3832

Abstract

Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan salah satu hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang berfungsi sebagai sarana pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial menjelang berakhirnya masa pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah narapidana yang memenuhi syarat memperoleh cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang serta menganalisis mekanisme penilaian dan alasan narapidana tidak memperoleh hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan petugas bimbingan kemasyarakatan dan studi data administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 491 narapidana pada tahun 2025, hanya satu orang yang memperoleh cuti menjelang bebas, sementara sebagian besar memperoleh cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Rendahnya pemberian CMB disebabkan oleh ketatnya persyaratan administratif dan substantif, sehingga CMB belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen reintegrasi sosial.
Kasus Sengketa Utang Piutang Antara PT Pan Brothers Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk Finsensius Samara; Febiana A.F Petto; Amelia Leni Baptista Carmeta; Yeremias Rana; Yarens Sutrisno Manu; Alfonsius Andro Gori Tibo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3833

Abstract

Kasus sengketa utang piutang antara PT Pan Brothers Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk menggambarkan kompleksitas penyelesaian sengketa bisnis modern yang melibatkan aspek litigasi dan non-litigasi. Permasalahan bermula dari tunggakan pokok, bunga, dan penalti yang tidak dibayar oleh Pan Brothers, sehingga Maybank mengajukan PKPU dan kemudian permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, kedua permohonan tersebut ditolak karena keberadaan moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura, yang membuat pembuktian utang tidak sederhana. Meskipun gugatan ditolak, Pan Brothers tetap berkewajiban melunasi utang dan memilih jalur restrukturisasi sebagai alternatif penyelesaian. Studi ini menegaskan pentingnya mediasi, restrukturisasi, dan harmonisasi hukum lintas negara dalam penyelesaian sengketa korporasi.
Implementasi Cuti Bersyarat Di Lapas Perempuan Kelas II B Kupang: Analisis Kebijakan Dan Tantangan Pengawasan Finsensius Samara; Maria Yulia Astirx Leda; Maria Elvira Suni; Diana Eustakia Bhoki; Kristina Elsa Elu; Yunita Indiyanti Ie; Okran Donatus Buan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3834

Abstract

Cuti bersyarat, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PMK No. 32 Tahun 2018, merupakan mekanisme pelatihan resosialisasi yang memungkinkan driver perempuan dengan sisa masa pidana kurang dari satu tahun menjalani hukuman di luar lapas sambil memenuhi syarat ketat seperti perilaku baik dan jaminan keluarga. Penelitian ini menganalisis implementasinya di Lapas Perempuan Kelas II B Kupang menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 10 petugas pengawas lapas dan observasi lapangan periode 2021–2025. Hasil menunjukkan tren peningkatan signifikan: dari 5 orang memenuhi syarat pada tahun 2021 menjadi 15 orang pada tahun 2025, melebihi rata-rata nasional lapas kelas II B (berdasarkan data Kemenkumham 2024). Namun, tantangan utama adalah tidak adanya mekanisme pengawasan resmi pasca-pembebasan, yang berisiko menurunkan kepatuhan (hanya 80% kompensasi laporan bulanan) dan mengancam keamanan masyarakat, berbeda dengan praktik sukses di Lapas Kelas I Semarang yang melibatkan posko pengawasan digital. Artikel merekomendasikan (1) pembentukan tim pengawasan tripartit (keluarga, aparat desa, Polsek) dengan jadwal laporan mingguan dan aplikasi pelacakan GPS; (2) sosialisasi diintensifkan melalui lokakarya bagi penghargaan dan keluarga; serta (3) kompetensi pelatihan petugas lapas dengan indikator evaluasi seperti tingkat pemenuhan 95% dalam 6 bulan. Temuan ini berkontribusi pada pengayaan kebijakan pemasyarakatan berbasis gender di Indonesia.
Penyelesaian Perkara Jual Beli Tanah Nomor 21/Pdt.G/2025/Pn Mrb Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo, Jambi Finsensius Samara; Maria Yulia Astirx Leda; Maria Elvira Suni; Diana Eustakia Bhoki; Kristina Elsa Elu; Yunita Indiyanti Ie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3835

Abstract

Sengketa penguasaan lahan merupakan salah satu permasalahan hukum perdata yang sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis keberhasilan penyelesaian sengketa lahan antara PT Jamika Raya selaku penggugat dan Leo Saputra Maharaja selaku tergugat melalui mediasi evaluatif di Pengadilan Negeri Muara Bungo, Jambi. Kasus ini melibatkan sengketa atas penguasaan tanah seluas 1,13 hektare yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) milik penggugat. Mediasi dilaksanakan dengan fasilitator hakim mediator Dyah Devina Maya Ganindra yang menerapkan pendekatan evaluatif dengan memberikan penilaian hukum dan saran solusi berbasis fakta dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi evaluatif terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan menghasilkan kesepakatan damai yang mengikat secara hukum dan diterima oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tercapai pada 14 Oktober 2025 dan disahkan sebagai Akta Perdamaian (akta van dading) sesuai Pasal 1858 KUHPerdata. Proses mediasi ini menghemat waktu dan biaya dibandingkan litigasi konvensional, sambil tetap menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa mediasi evaluatif oleh hakim merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa (ALPS) yang sangat cocok untuk perkara perdata yang sudah berada dalam fase peradilan, karena mediator dapat memberikan panduan hukum yang informatif untuk membantu pihak-pihak membuat keputusan yang realistis dan adil.
Perselisihan Kontrak Bisnis Leasing Finsensius Samara; Ariance Stefani Agnes Olin; Gregorius Yosep Bere Dole; Rambu Jenny C. C Hunga; Yosep Peka; Petrus Talele Mudapue
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3847

Abstract

Penelitian ini membahas perselisihan yang timbul dalam kontrak bisnis leasing antara perusahaan pembiayaan dan nasabah, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dan penarikan objek pembiayaan secara sepihak. Leasing berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang modal, namun dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa akibat ketidakseimbangan posisi hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perselisihan kontrak leasing, persiapan dan tahapan mediasi, serta efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Studi kasus difokuskan pada perselisihan antara nasabah dan PT Federal International Finance (FIFGROUP) cabang Kupang yang diselesaikan melalui mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, serta mencerminkan asas keadilan, keseimbangan, dan itikad baik, karena mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa melalui proses litigasi.
Co-Authors Adika Joseph Andrean Djawa Agnes Fioretta Bella Pareira Agnus Rosadipratama Hansko Agustinus Primus Feka Agustinus Renaldus J Djuma Agustinus Renaldus J. Djuma Alexander Reo Dae, Filipus Rinaldi S.S. Atamuking, Ernesto J. Danggur Alfius Adika Jocta Alfonsius Andro Gori Tibo Amelia Leni Baptista Carmeta Amelia Leny Baptista Cermeta Ananda Checilia Bere Anggi Boleng Anjelina Firli Ina Tokan Antonius Padua Untung Apolonia Rahayu Ana Narek Apriyanto Huki Haba Ariance Stefani Agnes Olin Aristoteles Nahak Arnoldus M Sanggu Arnoldus Martinus Sanggu Aurelia Agatha Echa Kelen Bendito Mitang, Yohanes Bergitha Salsa Theresia Djen Bernabas Poto Boneventura Sawu Atulolon Castyelo Sogen D.W. Rabawati David Amaral Da silva Delvira Reinarda Kosat Diana Eustakia Bhoki Elias Bertolomeus Neu Roga Enrique Radja Sarabiti Eugenius Toni Mage Eusebius Samudra Putra Seran Fallo, Umbu Febiana A.F Petto Felisiano Nicolas Tadji Felisiano Nikolas Tadji Felisitas Palan Lamamere Fernanda Maia, Ledythria Filigon Jerby Edgardo Fransiskus Ola Ama Frederich Mahendra Kunu Frederikus C.O Unggas Gabriela Putri Minami Gae Soro, Elroswit E.Teresa Gae Soro Geofano C. Semana Geovano Febrian Christian Semana Giovani Ira Palpialy Giovani Lucianus M. piera Gregorius Deu Bhega Gregorius Deu Bhegha Gregorius Yosep Bere Dole Gregorius Yoseph Bere Dole Gusti Putu Sri Devi Ambarwati Gusti Putu Sri Devi Ambarwaty Jacinta Da Reissureicao Do Carmo Jawa, Mariana Joseano Tedy Petrov Palla Joseph Silvanus Richardo Asten Julisandri T.A Pulupina Kaila Cahyani Kanisius Lay Hale Karmelia Cindiawati Tatu Kim Setyawan Haba Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudhayati Kolumbanus Antoin Kristiano Yeskiel Kristina Elsa Elu Laurensius Kaba Dami Louisa Henukh Ledoh, Putri Marry Marcelinus Reiki Wayan Hr Maria Contasya Ingrainin Atitus Maria Elvira Suni Maria Martha Yasri Purek Maria Sandriana Wea Maria Virginia Jawaina Wotan Maria Yulia Astirx Leda Mario Eferen Yamba Kodi Mario Efren Yamba Kodi Marnof Lebe Pule Max Aipassa Melyn Christy R.K Muly Methodius Agil Nai Suliman Nataly Silviana Dewi O. Waang, Andre Wiliam Okran Donatus Buan Oktaviani Beatrix Benga Demoor Patrick Aleksandro Reinaldo Yazakur Paulus Pace Nuban Petrus Kanisius Manek Nekin Petrus Talele Mudapue Rambu Jenny C. C Hunga Ricardo Amaral Risto Babtista Kehitos Roger Julio Pong Ropa, Alfonsus Rosyani Harseni Riwu Shelomita Firsty Moata Shelvia Sipa Hekin Theresia Denissa Saraswati Odjan Thermuthis Temaluru Vresli Imanuel Lakimodu Vresly Imanuel Waiwurin Safrianus Wallep, Imanuel Markutoja Yahyadi Agung Paskalis Manggi Yarens Sutrisno Manu Yeremias Rana Yoachina Da Cunha Fernandes Yohanes Arman Yohanes Babtisto Seran Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Saverio Kewasa RL Yohanes Woda Fian Yohannes, Paula Nirwana Nojo Yosep Peka Yunita Indiyanti Ie