Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) DALAM KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI MUKA UMUM (PASAL 281 KUHP Vinsensius Samara; Melyn Christy R.K Muly; Shelomita Firsty Moata; Julisandri T.A Pulupina; Rosyani Harseni Riwu; Marnof Lebe Pule; Boneventura Sawu Atulolon
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.37776

Abstract

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kelengkapan formal dan materiel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta menganalisis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam kasus pelecehan seksual di muka umum yang didakwakan berdasarkan Pasal 281 KUHP. BAP yang dianalisis melibatkan Tersangka Ariz Utama dan Korban Ardiana Rasnawati, lengkap dengan proses pemeriksaan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian proses penyidikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menganalisis pemenuhan unsur Pasal 281 KUHP, dan menilai bobot alat bukti yang diajukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa BAP telah memenuhi syarat formil dan materiel, serta alat bukti yang terkumpul terutama pengakuan tersangka dan keterangan korban yang konsisten cukup kuat untuk membuktikan tindak pidana. Oleh karena itu, kasus ini layak dan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Analisis ini juga menyertakan putusan alternatif (obiter dictum) berdasarkan pertimbangan hukum sebelum putusan hakim dibacakan.
Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Delvira Reinarda Kosat; Finsensius Samara; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2801

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri di Kabupaten Timor Tengah Utara serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, korban, pelaku, dan masyarakat, serta melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan KDRT dilakukan melalui upaya pre-emtif berupa penyuluhan hukum, upaya preventif melalui patroli dan deteksi dini, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian perkara, termasuk Restorative Justice yang mayoritas dipilih korban. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kepolisian dan intensifikasi edukasi hukum untuk menekan angka kekerasan domestik dan meningkatkan perlindungan bagi korban.
Identifikasi Jumlah Narapidana dan Pola Pembinaan Di Lapas Kelas IIA Kupang Finsensius Samara; Anjelina Firli Ina Tokan; Paulus Pace Nuban; Maria Sandriana Wea; Eugenius Toni Mage; Filigon Jerby Edgardo; Vresli Imanuel Lakimodu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3442

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai institusi pembinaan dan rehabilitasi sosial. Pembinaan narapidana tindak pidana khusus (TPK), seperti narkotika, korupsi, dan terorisme, memerlukan pendekatan yang spesifik mengingat dampak extraordinary crimes tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah narapidana TPK, menganalisis pola pembinaan, meninjau sistem penempatan, dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pembinaan bagi narapidana TPK di Lapas Kelas IIA Kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan lokasi di Lapas Kelas IIA Kupang. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan petugas Lapas dan data sekunder (data simulatif tahun 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah narapidana TPK di Lapas Kelas IIA Kupang didominasi oleh kasus korupsi (40 orang), diikuti narkotika (8 orang), dan tidak terdapat narapidana terorisme (telah dipindahkan). Pola pembinaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan diterapkan secara sama bagi narapidana TPK, meliputi: Pembinaan Kepribadian (keagamaan, intelektual, jasmani, konseling, wawasan kebangsaan) dan Pembinaan Kemandirian (pelatihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, wirausaha kecil). Sistem penempatan dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis kejahatan (blok khusus untuk narkotika, korupsi, dan terorisme) guna mempermudah proses pembinaan dan menghindari pengaruh negatif. Mekanisme pembinaan dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan: Orientasi, Pembinaan Awal, Pembinaan Lanjutan, dan Asimilasi serta Reintegrasi Sosial.
Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Kasus Susu Kemasan Studi (Kasus Sengketa Antara PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Melawan Rini Tresna Sari) Finsensius Samara; Anjelina Firli Ina Tokan; Oktaviani Beatrix Benga Demoor; Aurelia Agatha Echa Kelen; Frederich Mahendra Kunu; Filigon Jerby Edgardo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3449

Abstract

Sengketa konsumen, terutama yang melibatkan produk makanan, menjadi isu krusial karena berpotensi merugikan kesehatan dan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Di Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menawarkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dikenal lebih cepat, hemat biaya, dan berorientasi pada kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi di BPSK dan menilai efektivitas serta keadilannya bagi konsumen dan pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan campuran (mixed methods), menggabungkan analisis normatif (hukum perlindungan konsumen, terutama UU No. 8 Tahun 1999) dan data empiris dari studi kasus nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di BPSK merupakan solusi yang efektif dan adil. Hal ini terbukti dalam kasus sengketa produk susu kemasan antara konsumen (Rini Tresna Sari) melawan produsen (PT Ultrajaya Dairy Milk Industry & Trading Company Tbk). Meskipun awalnya memilih arbitrase, penyelesaian akhirnya dicapai melalui mediasi yang difasilitasi oleh BPSK Kota Bandung, menghasilkan kesepakatan damai berupa ganti rugi yang disetujui kedua belah pihak. Kasus ini menegaskan bahwa BPSK berhasil menjalankan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi yang efisien, mewujudkan tanggung jawab pelaku usaha, serta memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi konsumen, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan
Pola Pembinaan Di Rumah Tahanan Kelas II B Kupang Finsensius Samara; Oktaviani Beatrix Benga Demoor; Aurelia Agatha Echa Kelen; Frederich Mahendra Kunu; Enrique Radja Sarabiti; Gregorius Deu Bhegha; Kanisius Lay Hale
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3450

Abstract

Penelitian ini mengkaji pola pembinaan yang diterapkan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang, dengan fokus pada sistem terstruktur untuk membimbing narapidana menuju perubahan perilaku, peningkatan kualitas diri, dan kemandirian agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Menggunakan metode penelitian empiris melalui wawancara dengan petugas dan narapidana, penelitian ini mengungkap bahwa pola pembinaan mencakup aspek kepribadian, mental-spiritual, pendidikan, dan keterampilan, dengan program unggulan seperti olahraga, ibadah, pelatihan pertanian, dan asimilasi kerja. Evaluasi dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) untuk memantau perubahan dan memberikan hak seperti remisi atau pembebasan bersyarat. Meskipun efektif dan mendapat respons positif dari narapidana, pelaksanaan menghadapi kendala overkapasitas, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan status hukum tahanan yang belum tetap. Kerjasama dengan pihak eksternal seperti Kementerian Agama mendukung pembinaan tanpa diskriminasi jenis kejahatan. Kesimpulan menekankan pentingnya inovasi dan peningkatan kapasitas petugas untuk optimalisasi pembinaan
Mediasi Dan Sengketa Lingkungan: Studi Kasus Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pantai Lasiana, Kota Kupang Finsensius Samara; Frederikus C.O Unggas; Gregorius Deu Bhega; Arnoldus M Sanggu; Kanisius Lay Hale; Yohanes Woda Fian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3463

Abstract

Pantai Lasiana di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan destinasi wisata yang menghadapi tantangan sengketa pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan. Studi ini bertujuan menganalisis upaya penyelesaian sengketa tersebut melalui pendekatan mediasi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kepentingan berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi sebagai solusi konstruktif, namun keberhasilannya bergantung pada kemauan baik para pihak, keadilan proses, ketersediaan informasi, dan peran aktif pemerintah daerah. Studi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penyusunan tata ruang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, pengembangan ekowisata, dan edukasi lingkungan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang efektif di Pantai Lasiana.
Identifikasi Data Jumlah Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kupang Finsensius Samara; Jacinta Da Reissureicao Do Carmo; Agustinus Renaldus J. Djuma; Karmelia Cindiawati Tatu; Arnoldus Martinus Sanggu; Yohanes Saverio Kewasa RL; Aristoteles Nahak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3550

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi data anak pidana dan menganalisis pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kupang, serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012). Metode yang digunakan adalah wawancara untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan LPKA Klas 1 Kupang menahan total 44 anak pidana, terdiri dari 22 Anak Binaan (usia di bawah 18 tahun) dan 22 Narapidana (usia 18 tahun ke atas). Mayoritas kasus adalah Perlindungan Anak (80%), diikuti oleh kasus Kesusilaan, Ketertiban Umum, dan Pembunuhan. Program pembinaan yang dilaksanakan meliputi pendidikan, pembinaan kepribadian, dan kemandirian sesuai UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Terdapat perbedaan perlakuan, di mana Anak Binaan menerima pendidikan formal, sementara Narapidana diberikan pekerjaan (seperti membersihkan halaman) karena dianggap telah dewasa. Analisis mendalam menemukan adanya inkonsistensi utama dengan peraturan perundang-undangan. Petugas LPKA mempertahankan Narapidana berusia 18 hingga 21 tahun karena alasan penilaian subjektif "kepribadian yang masih anak-anak," yang secara langsung melanggar Pasal 86 UU SPPA dan definisi usia anak (Pasal 1 UU Perlindungan Anak). Praktik ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan eksploitasi ekonomi pada narapidana dewasa. Secara keseluruhan, meskipun program pembinaan secara umum mendukung rehabilitasi, inkonsistensi penempatan usia ini menjadi pelanggaran mendasar terhadap prinsip hak anak. Penelitian merekomendasikan penegakan ketat batas usia transfer ke Lapas Pemuda/Dewasa, standarisasi program pembinaan, dan pelatihan petugas untuk memastikan perlakuan yang objektif dan adil.
Rekomendasi Mediasi untuk mengatasi Korupsi Penjualan Tanah di Kupang: Analisis Komprehensif Finsensius Samara; Jacinta Da Reissureicao Do Carmo; Theresia Denissa Saraswati Odjan; Geofano C. Semana; Agnus Rosadipratama Hansko; Gusti Putu Sri Devi Ambarwati; Max Aipassa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3551

Abstract

Kasus korupsi dan penjualan tanah negara di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), melibatkan penyitaan lahan seluas 99.785 m² dan kerugian negara sebesar Rp900 miliar. Makalah ini menguraikan kasus tersebut, mengidentifikasi langkah-langkah persiapan, tahapan, dan analisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, kasus ini melibatkan pemalsuan dokumen dan pengalihan aset tanah veteran. Analisis menunjukkan bahwa mediasi dapat efektif untuk pemulihan aset, tetapi menghadapi tantangan seperti ketidakpercayaan pihak-pihak. Sumber informasi utama berasal dari laporan resmi Kejati NTT dan media lokal.  
Tahap Pembinaan Di Lembaga Khusus Pembinaan Anak Kupang: Pendekatan Rehabilitatif Dan Reintegrasi Sosial Finsensius Samara; Apolonia Rahayu Ana Narek; Theresia Denissa Saraswati Odjan; Gusti Putu Sri Devi Ambarwaty; Agnus Rosadipratama Hansko; Geovano Febrian Christian Semana; Joseph Silvanus Richardo Asten
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3552

Abstract

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Artikel ini mengkaji tahap-tahap pembinaan di LPKA Kupang, dengan fokus pada pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Analisis didasarkan pada observasi lapangan, wawancara dengan petugas LPKA, serta kajian literatur terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kupang dilaksanakan melalui empat tahap utama: orientasi, pembinaan dasar, pembinaan lanjutan, dan persiapan pemulangan, yang dirancang untuk mengembangkan potensi anak, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Artikel ini merekomendasikan peningkatan sumber daya manusia, fasilitas, serta kerja sama lintas sektor untuk efektivitas pembinaan.
Identifikasi Terhadap Kasus Sengketa Hak Paten di Indonesia: Sengketa Hak Paten antara Almarhum Ir. Riyantori dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Finsensius Samara; Agustinus Primus Feka; Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudhayati; Joseano Tedy Petrov Palla; Risto Babtista Kehitos; David Amaral Da silva
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3555

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa hak paten melalui mekanisme mediasi dengan mengambil studi kasus sengketa antara almarhum Ir. Riyantori dengan PT Dirgantara Indonesia. Permasalahan muncul ketika PT DI menggunakan sistem katup bahan bakar pesawat yang telah dipatenkan oleh Riyantori tanpa izin, dengan dalih bahwa penemuan tersebut dibuat dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persiapan yang diperlukan dalam mediasi sengketa paten, menganalisis tahapan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, dan mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses ini tetap penting sebagai upaya penyelesaian damai. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa hak paten tetap milik Riyantori karena tidak ada bukti penemuan dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan tidak ada klausul pengalihan hak dalam perjanjian kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi penting mengenai perlunya kejelasan kontrak kerja terkait hak kekayaan intelektual dan pentingnya dokumentasi dalam membuktikan kepemilikan paten.
Co-Authors Adika Joseph Andrean Djawa Agnes Fioretta Bella Pareira Agnus Rosadipratama Hansko Agustinus Primus Feka Agustinus Renaldus J Djuma Agustinus Renaldus J. Djuma Alexander Reo Dae, Filipus Rinaldi S.S. Atamuking, Ernesto J. Danggur Alfius Adika Jocta Alfonsius Andro Gori Tibo Amelia Leni Baptista Carmeta Amelia Leny Baptista Cermeta Ananda Checilia Bere Anggi Boleng Anjelina Firli Ina Tokan Antonius Padua Untung Apolonia Rahayu Ana Narek Apriyanto Huki Haba Ariance Stefani Agnes Olin Aristoteles Nahak Arnoldus M Sanggu Arnoldus Martinus Sanggu Aurelia Agatha Echa Kelen Bendito Mitang, Yohanes Bergitha Salsa Theresia Djen Bernabas Poto Boneventura Sawu Atulolon Castyelo Sogen D.W. Rabawati David Amaral Da silva Delvira Reinarda Kosat Diana Eustakia Bhoki Elias Bertolomeus Neu Roga Enrique Radja Sarabiti Eugenius Toni Mage Eusebius Samudra Putra Seran Fallo, Umbu Febiana A.F Petto Felisiano Nicolas Tadji Felisiano Nikolas Tadji Felisitas Palan Lamamere Fernanda Maia, Ledythria Filigon Jerby Edgardo Fransiskus Ola Ama Frederich Mahendra Kunu Frederikus C.O Unggas Gabriela Putri Minami Gae Soro, Elroswit E.Teresa Gae Soro Geofano C. Semana Geovano Febrian Christian Semana Giovani Ira Palpialy Giovani Lucianus M. piera Gregorius Deu Bhega Gregorius Deu Bhegha Gregorius Yosep Bere Dole Gregorius Yoseph Bere Dole Gusti Putu Sri Devi Ambarwati Gusti Putu Sri Devi Ambarwaty Jacinta Da Reissureicao Do Carmo Jawa, Mariana Joseano Tedy Petrov Palla Joseph Silvanus Richardo Asten Julisandri T.A Pulupina Kaila Cahyani Kanisius Lay Hale Karmelia Cindiawati Tatu Kim Setyawan Haba Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudhayati Kolumbanus Antoin Kristiano Yeskiel Kristina Elsa Elu Laurensius Kaba Dami Louisa Henukh Ledoh, Putri Marry Marcelinus Reiki Wayan Hr Maria Contasya Ingrainin Atitus Maria Elvira Suni Maria Martha Yasri Purek Maria Sandriana Wea Maria Virginia Jawaina Wotan Maria Yulia Astirx Leda Mario Eferen Yamba Kodi Mario Efren Yamba Kodi Marnof Lebe Pule Max Aipassa Melyn Christy R.K Muly Methodius Agil Nai Suliman Nataly Silviana Dewi O. Waang, Andre Wiliam Okran Donatus Buan Oktaviani Beatrix Benga Demoor Patrick Aleksandro Reinaldo Yazakur Paulus Pace Nuban Petrus Kanisius Manek Nekin Petrus Talele Mudapue Rambu Jenny C. C Hunga Ricardo Amaral Risto Babtista Kehitos Roger Julio Pong Ropa, Alfonsus Rosyani Harseni Riwu Shelomita Firsty Moata Shelvia Sipa Hekin Theresia Denissa Saraswati Odjan Thermuthis Temaluru Vresli Imanuel Lakimodu Vresly Imanuel Waiwurin Safrianus Wallep, Imanuel Markutoja Yahyadi Agung Paskalis Manggi Yarens Sutrisno Manu Yeremias Rana Yoachina Da Cunha Fernandes Yohanes Arman Yohanes Babtisto Seran Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Saverio Kewasa RL Yohanes Woda Fian Yohannes, Paula Nirwana Nojo Yosep Peka Yunita Indiyanti Ie