Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.764
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum MEDISAINS KERTHA WICAKSANA Ganesha Law Review Jurnal Suara Hukum Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pacta Sunt Servanda JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Made Sugi Hartono
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 126 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 126 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
ASESMEN TERPADU OLEH BNN PROVINSI BALI DALAM PENENTUAN STATUS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Kadek Vrischika Sani Purnama; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60327

Abstract

Penelitian dilakukan guna, (1) mengetahui analisa terkait mekanisme asesmen terpadu dalam penetapan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, serta (2) mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi tolak ukur dalam penentuan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian berlangsung di Kota Denpasar yang berlokasi di BNN Provinsi Bali. Studi dokumenter, observasi dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan yaitu non-probability sampling dengan penetapan sampel menggunakan teknik purposive sampling disertai teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. Penelitian menghasilkan (1) mekanisme asesmen terpadu dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) meliputi dua tim yaitu tim hukum dan tim medis, kedua tim tersebut memiliki perannya masing-masing diantaranya, tim hukum menjalankan mekanisme asesmen hukum dengan menganalisa perbuatan hukum yang dilakukan, dan tim medis melakukan mekanisme dengan menganalisa faktor medis yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, (2) tolak ukur dalam penentuan status pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu pada tim medis berpedoman kepada aspek hukum seperti aturan hukum terkait yang berlaku, track record crime yang diterdapat pada data base yang dimiliki oleh Polri dan BNN, sedangkan tim medis lebih berpedoman kepada faktor medis, seperti diagnosa pemakain, dan wawancara psikologis.
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS KORUPSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BULELENG Putu Pipit Pricellia Eka Putri; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60328

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) menganalisis implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kasus tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng; dan (2) mengkaji serta menganalisis pertimbangan jaksa dalam hal melakukan tuntutan atas tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif dengan penyajian dekriptif-preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan, teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu non probability sampling yang jenisnya purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa (1) Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak bisa diimplementasikan pada kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng meski dilakukan saat pandemi; (2) Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap kasus korupsi ini mempertimbangkan tidak memberikan pidana mati karena atas dasar HAM dan terdakwa telah mengembalikan secara penuh kerugian keuangan negara.
The Constitutional Law in Contemporary Times: Comparison of India and Indonesia Adnyani, Ni Ketut Sari; Hartono, Made Sugi; Parwati, Ni Putu Ega; Salles, Sergio
Jurnal Suara Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v6n2.p385-412

Abstract

Constitutional law in India and Indonesia, although different in governance structure—India as a federal state and Indonesia as a unitary state—faces similar challenges in the era of globalization and technology, such as the protection of minority rights, decentralization, political stability, and adaptation to international standards, while maintaining legal sovereignty and local values. The aim of this research is to analyze the similarities and differences in the fundamental principles of constitutional law between India and Indonesia and their implementation in addressing contemporary challenges such as globalization, democracy, and human rights. This research employs a normative legal method with a legislative approach to analyze and compare the principles of constitutional law in India and Indonesia, through library research involving legal documents, academic literature, and qualitative and comparative analysis techniques to understand the application of law in the context of contemporary challenges. The study finds that although India and Indonesia have different historical and cultural backgrounds, both share fundamental principles of constitutional law such as constitutional supremacy, popular sovereignty, and the protection of human rights, but differ in their governance systems with India adopting parliamentary federalism and Indonesia a presidential unitary system. Both countries face similar challenges in globalization, democracy, and human rights, with India emphasizing the role of judicial review by the Supreme Court and Indonesia strengthening the Constitutional Court. Implementation challenges include issues of pluralism, privacy, decentralization, and responses to digitalization, with each country adjusting its legal framework to address social discrimination and freedom of expression. Keywords: Constitutional Law, Globalization, Decentralization, Indonesia, India.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS PERKARA TIPIKOR LPD TAMBLANG) Ketut Tia Yuliani; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91806

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tamblang dan (2) untuk menganalisis upaya non-hukum yang dilakukan oleh LPD Tamblang dalam menangani dan mencegah agar tidak terulangnya kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tamblang, Kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen, wawancara dan observasi. Penentuan sampel menggunakan Teknik non probability sampling dalam bentuk purposive sampling untuk penentuan subjek. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor kriminologis yang mendorong terjadinya korupsi di LPD Tamblang meliputi lemahnya pengawasan, adanya kesempatan akibat kelonggaran akses terhadap dana desa, kondisi ekonomi pelaku, pengaruh lingkungan sosial, dan faktor perilaku yang dimiliki pelaku. (2) Upaya non-hukum yang dilakukan oleh LPD Tamblang untuk mencegah korupsi mencakup perbaikan sistem pengawasan internal, pemlihan pengurus yang kredibilitas, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana, serta upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran integritas dalam pengelolaan keuangan desa.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BULELENG Kadek Diah Karuni; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91808

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi kewenangan penyidik dalam mengajukan permintaan autopsi pada kasus kematian yang diduga tindak pidana di Kabupaten Buleleng dan implikasi hukum terhadap proses penyidikan dan pembuktian jika suatu perkara kematian di Kabupaten Buleleng tidak dilengkapi dengan hasil autopsi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Buleleng, Polsek Seririt, dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling, sementara subjeknya ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam melaksanakan kewenangan mengajukan permintaan autopsi, penyidik tidak melaksanakannya secara mutlak karena terdapat hal-hal yang dipertimbangkan seperti rasa kemanusiaan, kondisi psikologis dan emosional keluarga, serta stabilitas sosial sehingga penyidik mengalami dilema etis dan menerima penolakan autopsi dengan menggunakan alat bukti lain untuk melanjutkan kasus. (2) Implikasi hukum jika suatu perkara kematian akibat tindak pidana tidak dilengkapi hasil autopsi pada proses penyidikan adalah kasus akan sulit untuk maju ke tahap berikutnya, dan pada proses pembuktian menjadi celah bagi penasehat hukum untuk melemahkan dakwaan penuntut umum yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dan meringankan hukuman bagi terdakwa.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG Gede Ian Narayana Yadnya; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91809

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana pemilu di Kabupaten Buleleng. Tindak pidana tersebut meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang menjadi landasan penegakan hukum tindak pidana pemilu secara serentak. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan telah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang bertugas untuk menangani tindak pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, bagaimana Sentra GAKKUMDU melakukan penegakan hukum di Kabupaten Buleleng terkait tindak pidana pemilu dan kedua, apa saja hal yang menghambat proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini bertumpu pada kajian hukum empiris nondoktrinal. Penelitian ini memanfaatkan sumber informasi primer dan sekunder. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan dengan Koordinator Pusat GAKKUMDU. Sumber data sekunder berupa literatur, buku, dan makalah seperti profil lembaga, buku-buku relevan, internet, dan sebagainya.
UPAYA KEPOLISIAN MENINDAK PELAKU PENYEBAR VIDEO BERMUATAN ASUSILA DISERTAI PEMERASAN DAN PENGANCAMAN OLEH POLRES BULELENG Dita Yulianti; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Buleleng dalam menangani dan menindak pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman Kabupaten Buleleng dan kendala yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam menindak pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini di latarbelakangi oleh tindak pidana penyebaran video bermuatan asusila disertai pemerasan dan pengancaman yang semakin terjadi dari tahun ke tahun di Kabupaten Buleleng, serta dampak yang ditimbulkan akibat dari terjadinya tindak pidana penyebaran video bermuatan asusila disertai pemerasan dan pengancaman bagi masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara bersama Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal serta Penyidik dari Unit IV Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, dimana nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Polres Buleleng dalam hal ini Unit IV Tipidter melakukan beberapa upaya didalam menindak pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman, yakni diawali dengan Melacak keberadaan pelaku kemudian Koordinasi dengan kepolisian tempat pelaku berada dan Melakukan penangkapan kepada pelaku. namun terdapat kendala didalam melakukan upaya tersebut, yaitu Pelaku Berada Di Daerah Luar Bali, Menggunakan Nomor Telepon atau Fake Akun dan Tidak Adanya Laboratorium Cyber.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMALSUAN MATA UANG DENGAN SENGAJA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA No: 015/PID.B/2012/PN.SGR ) I Made Dimas Arta Wiguna; Made Sugi Hartono; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93345

Abstract

Kajian dilangsungkan atas tujuan (1) untuk memahami implementasi tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang secara sengaja, serta (2) menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik non-probability sampling, dengan subjek yang dipilih secara purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dapatan kajian menggambarkan (1) mayoritas kasus pemalsuan dan peredaran mata uang palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran mata uang Rupiah. Keberadaan uang palsu dalam jumlah besar di masyarakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian negara; (2) Dalam kasus pemalsuan mata uang dengan sengaja (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja No: 015/PID.B/2021/PN SGR) diproses secara hukum mulai dari penyidikan, penyelidikan hingga proses sidang peradilan dilakukan oleh lembaga hukum wilayah Kabupaten Buleleng. Proses hukum dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja ini juga dipengaruhi oleh kerjasama antar lembaga hukum di wilayah Kabupaten Buleleng.
KAJIAN KRIMINOLOGIS INFLUENCER SEBAGAI PELAKU PENYEBAR KONTEN JUDI ONLINE DI KABUPATEN BULELENG Dewa Ayu Mita Anjani; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian Kriminologis influencer sebagai pelaku penyebar konten judi online di kabupaten buleleng dan untuk mengetahui hambatan yang didapati kepolisian dalam penegakan hukum bagi influencer yang menyebarkan konten judi online. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling. Teknik pengolahan data dalam penelitian in diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa bahwa (1) Faktor filosofis influencer menyebarkan konten judi online adalah Relativisme Moral dan faktor Sosiologis inlfuencer menyebarkan konten judi online yaitu Faktor Ekonomi,Faktor Kurangnya Literasi,Faktor Lingkungan Sosial dan Faktor Pendidikan. (2) Hambatan yang didapati oleh kepolisian dalam penegakan hukum bagi influencer yang menyebarkan konten judi online adalah Klaim Ketidaktahuan Influencer terhadap Konsekuensi Hukum, Pelaku tidak mengakui tindakannya, Rendahnya Partisipasi Publik dalam Pelaporan Kasus dan Kurangnya Kesadaran dan Edukasi Masyarakat
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA RINGAN BAGI PELANGGAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BULELENG Ida Ayu Gede Narayani; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94108

Abstract

Penelitian ini bertujuan dalam meneliti dan menganalisis terkait bagaimana penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan bagi pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasan rumah sakit serta faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran merokok di kawasan rumah sakit dan hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Satpol PP Kabupaten Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen, observasi serta wawancara. Penentuan sampel mengunakan teknik non probability sampling dengan penentuan subjek melalui teknik purposive sampling. Data yang dikumpul dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat diberikan sanksi berupa tindakan non-yustisial yaitu pemberian surat peringatan atau surat teguran serta tindakan yustisial yaitu pemberian Sanksi Tindak Pidana Ringan berupa pidana kurungan atau denda. (2) Faktor-faktor internal dan eksternal dari diri masyarakat sendiri yang menyebabkan masyarakat tetap melanggar dengan merokok sembarangan di kawasan rumah sakit serta hambatan atau kendala internal dan eksternal yang dialami oleh Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut.
Co-Authors A.A. Ngurah Manik Oka Aditya Madra, Gede Surya Alouisius Alan Sanjaya Angela Claudia Scolastika Manurung Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardianti May, Windy Ari Darman Ari Swandewi, Ni Putu Arty sriwahyuni Br Perangin Angin Ary Sutha, M. Berita Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Nadya Gayatri Ayu Nadya Gayatri Claudia Magdalena Ritonga Darman, Ari Deni Kristina, Luh Des Alpin Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Mita Anjani Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari Diah Ratna Sari Hariyanto Dita Yulianti Dos Santos, Martinha Eswa Pramita, Komang Fabrizio Richardo Marvil Wanggai Fernando Tobing Gede Ian Narayana Yadnya Gede Pradana Arta Wijaya Gede Surya Aditya Madra Gorbinta Paska Peraja Kaban Gusti Ayu Putu Vebyardani Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Helena Hestaria I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama I Komang Andi Antara Putra I Komang Sanju Bayu Mustika I Made Deni Dwi Nuarthawan I Made Dimas Arta Wiguna I Nengah Suastika I Nengah Suastika I Wayan Artawan I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I Wayan Lasmawan Ida Ayu Gede Narayani Indah Lestari Irene Olivia Siregar Jose Widyatama Lingga Kadek Budi Hartayani Kadek Dandi Saputra Kadek Diah Karuni Kadek Gesa Ananda Jati Utama Kadek Gesa Ananda Jati Utama Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Vrischika Sani Purnama Ketut Ardika Ketut Ayu Asiti Sari Ketut Ayu Astiti Sari ketut putrini Ketut Tia Yuliani Komang Eswa Pramita Komang Febrinayanti Dantes Komang Hendra Setiawan Komang Sri Wahyun Komang Tri Saniartini Komang Yudiani Kusuma, Putu Riski Ananda Lailatul Fajriah, Anis Luh Deni Kristina M. Alvi Azhari M. Bayu Widya Bagaskara M. Berita Ary Sutha M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Deby Listianitari Made Vira Sadvika Dewi Made Yogo Puspawan Maharta, Komang Urip Sidi Martinha Dos Santos Monica Monica Monica Monica, Monica Muhamad Jodi Setianto Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Ditya Yulanda Dewi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Utari Puspita Devi Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Made Puspadewi Ni Nyoman Ayu Desy Sekarini Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi Ni Putu Ari Swandewi Ni Putu Dewi Laurina Ni Putu Rai Yuliartini Nina Septiani Marista Sigumonrong Nyoman Prayudhi Trianggana Paramartha, I Gede Raditya Chandra Parwati, Ni Putu Ega Pradistha, Kadek Nandha Pratama, I Gusti Bagus Andre Yudha Prayogi Putra, I Made Dwi Cahya Putra Permana, Hadi Putri, Ni Putu Martina Putu Andi Darmawan Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya Putu Pipit Pricellia Eka Putri Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Ratna Artha Windari Ribka Layasina Br Sembiring Sadvika Dewi, Made Vira Salles, Sergio Saputra, Kadek Dandi Scolastika Manurung, Angela Claudia Silvia Maharani Singid Adnyana, Wayan Agus Tegar Bagus Satria Veronika Wulandari Wayan Agus Singid Adnyana Windy Ardianti May Wirabrata, Dewa Gede Firstia Wisnu Murti, I Made Gede Yehezkiel Yogo Puspawan, Made Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni