Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PONGONGAILA KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO Tety Thalib; Andi Yusuf Katili
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2020): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v7i1.119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah, sistem pendataan, verifikasi, dan pengawasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian tentang sistem pendataan Program Keluarga Harapan di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi tidak terdata, sebaliknya masyarakat yang yang taraf hidup lebih baik tetapi terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Sistem verifikasi Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak transparannya petugas dalam melakukan kegiatan verifikasi yang menimbulkan kecurigaan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak lolos verifikasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) belum optimal. Hal ini terlihat dari banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), baik pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan ataupun verifikasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Disarankan, perlunya upaya perubahan dalam sistem pendataan khususnya pada petugas dengan melibatkan orang-orang independen atau petugas yang berasal dari luar Desa Pongongaila. Perlunya dilakukan upayan yang terbuka dan jujur dalam sistem verifikasi berkas calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Perlunya dilakukan pengawasan secara tuntas dengan melakukan pengecekan kebenaran atas kondisi yang dialami oleh masyarakat calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kata Kunci: Implementasi; Keluarga; Harapan
Fungsi Sekretaris Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Minarti Dunggio; Lisda Van Gobel; Andi Yusuf Katili
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.5914

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi sekretaris desa dalam pelayanan administrai kependudukan di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinator belum berjalan optimal sebab kurangnya koordinator dan koordinasi sekretaris desa dengan Kaur dan Kasie mengakibatkan pelayanan administrasi desa tidak bisa dioptimalkan; 2. Pengawasan yang dilakukan oleh sekretaris desa belum maksimal sebab selama ini tidak pernah dilakukan pengawasan mengenai pelayanan administrasi desa; 3. Evaluasi yang dilakukan oleh sekretaris desa belum optimal. karena evaluasinya hanya dilakukan sekali dalam setahun yang seharusnya evaluasi harus sering dilakukan sebab kurangnya evaluasi dalam pelaksanaanya sering terdapat kendala dan permasalahan. Untuk disarankan agar 1. Koordinator perlu ditingkatkan oleh sekretaris desa agar bisa mengkoordinir kaur dan kasie dalam memberikan pelayanan administrasi yang maksimal kepada masyarakat; 2. Pengawasan perlu dilakukan setiap hari agar pelayanan bisa terarah dan memiliki tujuan sesuai ketentuan; 3. Evaluasi perlu ditingkatkan jagan hanya setahun sekali baru di evaluasi akan tetapi sering dilakukan agar meminimalisir tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari
Penetapan Penerima Program Bantuan PKH Lansia Di Desa Ilopunu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Fatma Mootalu; Sofyan Alhadar; Andi Yusuf Katili
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.5915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan penerima program bantuan PKH lansia di Desa Iloponu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, koordinasi dan penegendalian masih belum maksimal dikarenakan masih ada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut tetapi tidak mendapatkannya di karenakan pemberitahuan informasi yang hanya mengunakan media sosial sedangkan banyak masyarakat yang tidak tau menggunakan media sosial apa lagi lansia, serta pendataan yang tidak di lakukan langsung di lapangan sehigganya pemerintah tidak tau kondisi langsung yang ada di lapangan seperti apa. Untuk itu disarankan kepada pemerintah desa melakukan pendataan lagsung atau mendatangi rumah masyarakat agar pendataannya terlaksanakan baik dan maksima serta pemerintah desa mengatahui keadaan yang ada dilapangan serta mengkoordinir seluruh rangkaian proses yang di lakukan untuk program bantuan PKH lansuia di Desa Iloponu Kecamatan Tibawa.
Implementasi dan Pengaturan Hak Anak Dalam Hukum Indonesia Sri Nurnaningsih Rachman; Andi Yusuf Katili
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i2.148

Abstract

This research aims to understand the implementation and regulation of children's rights in Indonesian law. This research method is descriptive with a normative approach. Children are entrusted by God, the creator of the universe, where all elements are united in life that need and protect each other. The law regulates how to handle when a minor commits a criminal act, whether they must be tried according to the Criminal Code (KUHP) or mediation is carried out in accordance with applicable legal provisions. The results of the research show that minors who have already committed delinquency or criminal acts and have resulted in legal prosecution can receive guidance within their family environment. Or in other words, children are returned to their parents to be educated and trained so that they do not commit criminal acts in the future.
Archive Management at Bpjs Employment Gorontalo City Branch Office Masayu Anastasya H. Pikoli; Lisda Van Gobel; Andi Yusuf Katili
International Journal of Sustainable Applied Sciences Vol. 1 No. 4 (2023): October 2023
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijsas.v1i4.420

Abstract

Archive Management at BPJS Employment Gorontalo City Branch Office.    This research uses a descriptive method with a qualitative approach This research was carried out at BPJS Employment Gorontalo Branch Office. Data sources in this study consist of primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, structured interviews, and documentation. This data analysis is carried out inductively based on empirical evidence, including: Data Reduction, Data Presentation, and conclusion or verification of Records Management, at the BPJS Employment Branch Office in Gorontalo City which is seen from human resource factors, archive classification, and archival infrastructure facilities are still not optimal in supporting archives at the BPJS Employment Gorontalo City Branch Office. Therefore,  the need for  additional employees (contract labor), additional  facilities and special attention by the head of BPJS in providing facilities and employee needs.
The Political Interest Of Millenial Generation Katili, Andi Yusuf; Ida Ri'aeni; Geofakta Razali; Shohib Muslim; Hairus Hairus
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 3 (2023): September : Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v2i3.87

Abstract

This article is based on the existence of researchers' participation in the democracy system in Indonesia, especially in Garut District. The study aims to determine the voter participation of three generations (generation X, generation Y, and generation Z) from the perspective of lack of political interest and dissatisfaction with candidates. This study uses descriptive and verification methods with a quantitative approach. With a sample of 145 respondents spread out of 3 villages (Banjarwangi Village, Jayabakti Village, and Bojong Village), the location of the research is the region with the largest population and voting rights in the Banjarwungi District District of Garut. Data analysis method: path analysis using SPSS software The results of the study showed the magnitude of the total influence of ignorance or lack of political interest and dissatisfaction with the selection of candidates against electoral participation in Generation X was shown by the size of the determination coefficient (r2) = 0.488, or 46.7%; in Generation Y, the greatness of the factor of determination (R2) = 0.510, or 51%; and in Generation Z, the measurement of the deterrence coefficient (R2) = 0.793, or 72.3%. So it was concluded that the model formed belongs to the strong category, so in this study, the variable of ignorance, lack of political interest, or dissatisfaction with the choice was used to measure the participation of voters in the Banjarwangi Garut district.
Innovation In Public Policy Development: Challenges And Opportunities For Public Administration suhindarno, Heny; Katili, Andi Yusuf; Nggilu, Rukiah; Irfansyah, Irfansyah
Socious Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Socious Journal - August
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/pwqe9k10

Abstract

The phenomenon of globalization requires the government to continue to innovate in public policy in order to respond to rapid social, economic, and technological changes. This study focuses on the challenges and opportunities in implementing public policy innovation in Indonesia. The approach used is the Systematic Literature Review (SLR), which analyzes literature from the last 10-15 years related to innovations such as e-government, big data, and cross-sector collaboration through Public-Private Partnership (PPP). The results of the study show that public policy innovation can increase bureaucratic efficiency and public participation, especially through digital platforms that enable direct interaction between the public and the government. However, the implementation of this innovation faces a number of challenges, such as bureaucratic resistance to change, limited human resources, and the digital divide in various regions of Indonesia. Local governments are often less prepared to adopt new technologies due to limited infrastructure and lack of skills in managing big data and other digital technologies. The conclusion of this study emphasizes that bureaucratic reform and increasing human resource capacity are urgent needs to ensure the successful implementation of innovation in public policy. In addition, closer collaboration between the government and the private sector through mechanisms such as PPP can help accelerate infrastructure development and improve the quality of public services. The implications of this study indicate that the government needs to be more proactive in encouraging synergy between stakeholders, as well as developing a more equitable and inclusive digital infrastructure to support the sustainability of policy innovation in the future.
KINERJA PETUGAS KEBERSIHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GORONTALO UTARA Ririn Daulima; Andi Yusuf Katili
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 6 No. 2 (2019): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v6i2.15

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah, kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu kerja. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, kualitas kerja petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan diarea kerja kantor khususnya pada jam kerja kantor. Kuantitas kerja petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari sedikitnya area kantor yang dibersihkan oleh petugas kebersihan dan ketidaksiagaan petugas kebersihan pada jam kerja dari pagi hingga jam pulang kantor. Ketepatan waktu kerja petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari penggunaan jam kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana para petugas kebersihan hanya bekerja pada waktu pagi saja dan pulang jauh lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Disarankan, perlunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan kualitas kerja petugas kebersihan dengan meningkatkan ketermpilan dan pengetahuan petugas. Perlunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan kuantitas kerja petugas kebersihan khususnya dalam luas area yang dibersihkan agar lebih menyeluruh di lingkungan Kantor Bupati Gorontalo Utara. Perlunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan ketepatan waktu kerja petugas kebersihan yang disesuaikan dengan jam kerja pegwai lainnya sesuai dengan porsinya. Kata Kunci: Kinerja; Petugas; Kebersihan
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMADIRIAN KESEHATAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO Lutfia Bakari; Yahya Antu; Andi Yusuf Katili
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 4 (2023): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publ
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v10i4.991

Abstract

This study aims to analyze the policy to accelerate stunting prevention and control in Bone Bolango Regency and its implications for regional health independence in Gorontalo Province. The focus of this research is the implementation of policies to accelerate stunting prevention and the implications of policies on health independence. The population is determined by purposive sampling and purposive sampling. The data analysis used is a qualitative descriptive method, namely identifying related to the implementation of policies to accelerate stunting prevention and the implications of policies for health independence. In general, the implementation of stunting prevention social policies in Bone Bolango Regency has been going well. The stunting prevention and control policy emphasizes aspects of commitment and responsibility of local governments and community participation as the main issues. The Bone Bolango district government is expected to maintain its commitment to overcome stunting problems by improving coordination in all regional apparatuses related to stunting. Public education is needed about the importance of eating nutritious foods with a balanced nutritional pattern. Improvement from the downstream side, namely by increasing agricultural production through intensification and extensification of agricultural cultivation, as well as providing decent jobs for the community, so as to increase people's purchasing power.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI KOTA GORONTALO Sri Susanda Amalia Putri; Andi Yusuf Katili; Ahmad Akmal Hi Syarta; Sofyaningsi J. Hasan; Agus Pariono
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2024): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publ
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v11i2.1385

Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of restaurant tax payment compliance in Gorontalo City. The research method used is descriptive with a quantitative approach. A purposive sampling strategy was used to select 92 respondents as a sample for this study. The type of data used is primary data, which is the result of sending questionnaires to Gorontalo City restaurant tax payers. In this study, linear regression analysis was used with a partial test (t-test) to analyze the data. These findings indicate that compliance with restaurant tax payments is positively and significantly influenced by the level of service. The coefficient of determination of the study is 24.2%, which means that the service quality variable can take into account the restaurant tax payment compliance variable.
Co-Authors Adiel Tambingon Agus Pariono Agussalim, Alfiyah Ahmad Akmal Hi Syarta Akhdan Ramadhan Badjeber Alamri, Moh. Rafli Alfiyah Agussalim Alhadar, Sofyan Ansar Sahabi Arlin Nandita Yasin Badjeber, Akhdan Ramadhan Bete, Siti Fadila Buusungi, Faini Datau, Rivani Delvianty Ahmad Djaba, Misbahudin Djabah, Misbahudin Djamila Podungge Djanatu, Yusrin A. Dwi Nur Handayani Ellys Rachman Fatma Mootalu Fenti Prihatini Dance Tui Feriska, Lisa Gagulu, Ivana Novarianti Geofakta Razali Gobel, Lisda Van Gobel, Sry Ade Muhtya HAIRUS HAIRUS Halid, Ilfanna Halid, Maryana Handayani, Dwi Nur Heny Suhindarno I Kadek Satria Arsana I Kadek Satria Arsana Arsana Ibrahim Kamaru Ibrahim, Firmansyah Ida Ri'aeni Imam Mashudi Imran, Mohammad Irfansyah Irfansyah Isran Pakaya Istinganah Eni Maryani Iswanto Z. Musa Jusrin Kadir Katili, Andi Abee Zoelthan Kurniadi K. Hasan Laudengi, Umriani T Liputo, Bayu Bakhtiar Lutfia Bakari Luthfia Bakari Mapiasse, Zeliana Amirudin Masayu Anastasya H. Pikoli Minarti Dunggio Misbahudin Djaba Moha, Sri Wahyuni Mohamad Rizal Pasisingi Mohamad Sukri Djafar Mohammad Abubakar Talalu Mohi, Elnino M. Husein Mugi Harsono Muhad Fatoni Musa, Iswanto Z. Nggilu, Rukiah Nolfi S. Tueno Non Endey Noor Aini Nunung Tawa’a Octaviani Suryaningsih Masaguni Olan Harun Pariono, Agus Patadjenu, Waldi Poma, Maryam D. Rachman, Ellys Regi Mokodongan RINI ADIYANI Ririn Daulima Rosman Ilato Rukiah Nggilu Sabriana Oktaviana Gintulangi Sahi, Yayan Shohib Muslim Sofyan Alhadar Sofyaningsi J. Hasan Sri Nurnaningsih Rachman Sri Susanda Amalia Putri Sumaga, Ahmad Nurmasyah Syahri Alhusin Tambingon, Adiel Tety Adam Tety Thalib Thalib, Tety Tomutu, Gafar Tueno, Nolfi S. Usman, Idewi Wiranto Wange Yahya Antu Yasin, Arlin Nandita Yuliana Kaluku Zandra Dwanita Widodo