Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.172
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Hukum Adigama Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF Jurnal JURISTIC (JuJUR) Indonesian Journal of Law and Economics Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Tunas Agraria Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Yustitia Interdisciplinary Social Studies JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Jurnal Konstitusi Jurnal Risalah Kenotariatan Journal of Social Research International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Semarang Law Review Jurnal Ilmu Multidisplin QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Business, Management and Social Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Tasyri' RechtIdee Jurnal Global Ilmiah Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Bhinneka Multidisiplin Journal Rechtsvinding Journal of Law and Justice Jurnal Ilmu Multidisiplin Joong-Ki
Djaja, Benny
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat yang Memiliki Kelainan Jiwa Terhadap Warisan dari Orang Tua Angkat Sophian, Romy Prameswara; Sudirman, M; Djaja, Benny
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6570

Abstract

Pengangkatan anak (adopsi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjamin hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan warisan. Secara hukum, anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat dalam kasus Thomas Santoso (TS) belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa hak untuk dipenuhinya kebutuhan hidup dan perawatan medis anak tersebut menggunakan warisan yang diberikan oleh orang tua angkatnya.
Legal Validity of Land Sale and Purchase Agreements Signed Prior to Payment of Land and Building Acquisition Tax (BPHTB) Hertanto, Sandrarina; Djaja, Benny; Sudirman, M.
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah sebagai kebutuhan dasar manusia memiliki nilai strategis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai objek investasi dan kegiatan ekonomi. Dalam praktik pengalihan hak atas tanah melalui jual beli, peran akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Namun, permasalahan muncul ketika akta jual beli ditandatangani sebelum kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan konflik antara praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pembayaran pajak terlebih dahulu sebagai syarat formal penandatanganan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta jual beli tanah yang ditandatangani sebelum pembayaran BPHTB, implikasinya terhadap nilai pembuktian akta, dan tanggung jawab PPAT jika terjadi sengketa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik kenotariatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang akibat hukum akta jual beli yang tidak memenuhi syarat formal, serta rekomendasi untuk mewujudkan ketertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Cacat Hukum Ramdhan, Daddy; Djaja, Benny; Sudirman , Maman
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 3 No. 10 (2025): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v3i10.443

Abstract

This study examines the notary’s liability in drafting defective deeds from a juridical perspective, focusing on the normative basis, forms of liability, and resulting legal consequences. As public officials, notaries are mandated to ensure the validity of authentic deeds that carry full evidentiary force. However, in practice, defective deeds—whether due to formal or material defects—still occur, potentially causing losses to the parties involved. This issue is critical since it concerns the principles of legal certainty and the protection of individual rights. The research employs a normative juridical methode with statute, conceptual, and case approaches. Data were obtained through the analysis of legal doctrines, statutory provisions, and relevant court decisions. The findings indicate that notaries may be held liable in three dimensions: civil, criminal, and administrative. Civil liability arises when defective deeds result in losses for one of the parties, while criminal liability applies when a notary commits unlawful acts, such as falsification of identity or documents. Administrative liability relates to violations of the Notary Office Law and professional ethics. The legal consequences of defective deeds include annulment by the court, compensation claims, loss of evidentiary value, and sanctions imposed on the notary. The application of legal certainty theory highlights that defective deeds must be declared null and void to preserve the consistency and stability of the legal system. Meanwhile, the theory of legal protection emphasizes that notary liability serves as a safeguard for the rights of parties harmed by defective deeds. This study contributes theoretically to the development of notarial law and offers practical guidance for notaries to perform their duties with professionalism, prudence, and accountability.
Perihal Gugatan Terhadap Akta Wasiat Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia Susy Tanzil, Ko; Djaja, Benny; Sudirman, M.
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 3 No. 10 (2025): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v3i10.447

Abstract

Akta wasiat adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengenai keinginannya terhadap asetnya setelah kematian. Orang yang meninggalkan akta wasiat mewariskan asetnya kepada ahli waris yang terkait dengannya. Wasiat biasanya dibuat, terutama bagi orang yang memiliki warisan besar. Di satu sisi, hal ini baik untuk keturunannya, tetapi sering kali menimbulkan konflik dan perselisihan antara anggota keluarga yang menganggap ada ketidakadilan terkait pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam wasiat. Hal ini mengakibatkan anggota keluarga saling menggugat, suatu situasi yang tentu tidak diinginkan bagi pewaris atau keluarga ahli waris. Namun, dalam kenyataannya, hal ini sering terjadi, membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan pemecahan masalah jika timbul gugatan di kemudian hari. Notaris Publik sebagai pejabat yang membuat akta, termasuk wasiat, perlu memberikan konseling hukum yang jelas untuk masa depan untuk menghindari konflik dalam keluarga.
Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 390k/Pdt/2023 Fitria, Sindi; Djaja, Benny; Sudirman, M. Sudirman
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 10 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i10.32552

Abstract

Penelitian ini membahas peran notaris dalam menjamin kepastian hukum hak waris anak luar kawin dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT/2023. Latar belakang penelitian ini adalah adanya disharmoni normatif antara KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatur status dan hak waris anak luar kawin, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris yang menjamin kepastian hukum bagi anak luar kawin berdasarkan perkembangan yurisprudensi terkini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika hukum waris dalam keluarga non-Muslim di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdata dan dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sehingga memberikan peluang bagi pengakuan hak waris anak luar kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KUHPerdata masih membedakan anak sah dan anak luar kawin, di mana anak luar kawin hanya memperoleh sebagian tertentu dari warisan jika telah diakui secara sah. Namun, perkembangan yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat perlindungan hukum bagi anak luar kawin, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan praktis. Dalam konteks ini, notaris memegang peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan Akta Keterangan Waris. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi instrumen utama untuk melindungi hak para ahli waris, termasuk anak luar kawin. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi legislasi dan penyusunan pedoman teknis bagi notaris agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam melindungi hak waris anak luar kawin tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.
PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Prianto, Yuwono; Djaja, Benny; Rasji, Rasji; Gazali, Narumi Bungas
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata & kuliner.
Optimalisasi Peran PPAT Dalam Pencegahan Praktik Mafia Tanah: Analisis Yuridis Atas Fungsi Pengawasan Dan Akuntabilitas Jabatan Mahendra, Martins Izha; Djaja, Benny; M Sudirman, M Sudirman
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 2 (2025): Penegakan Integritas dan Kepastian Hukum dalam Kelembagaan dan Profesi Hukum di I
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v2i2.505

Abstract

The Land Deed Official (PPAT) holds a strategic role in Indonesia’s land law system, as they are authorized to draw up authentic deeds that serve as the legal basis for the transfer of land rights. The legal status of PPAT is regulated under the Basic Agrarian Law, Government Regulation No. 24 of 1997, and Government Regulation No. 37 of 1998 in conjunction with Government Regulation No. 24 of 2016. However, in practice, problems arise regarding the involvement or negligence of PPAT in land mafia activities due to weak supervision and lack of professional integrity. This raises the question of how effectively PPAT’s responsibility and accountability function in preventing land-related crimes. This study aims to analyze the role, authority, and supervisory mechanisms of PPAT in preventing land mafia practices in Indonesia. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings show that the effectiveness of PPAT’s role is highly influenced by consistent supervision from the Ministry of Agrarian Affairs/National Land Agency (ATR/BPN), strict enforcement of administrative and criminal sanctions, and the implementation of digital land administration systems. Strengthening PPAT integrity is essential to ensure legal certainty and enhance public trust in Indonesia’s land law system.
Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Alifa, Alifa; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i12.31740

Abstract

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kliennya, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Namun, beberapa regulasi seperti UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 43 Tahun 2015, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, dan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 mewajibkan Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagai pelapor, serta mengidentifikasi potensi konflik hukum terkait kewajiban pelaporan dan prinsip kerahasiaan profesinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris sebagai pelapor perlu diperjelas untuk mendukung penegakan hukum tanpa melanggar asas kerahasiaan jabatan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perlu ada penguatan peran Notaris melalui peraturan yang lebih jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi potensi konflik antara kewajiban melaporkan dan perlindungan atas rahasia klien. Kesimpulannya, pengaturan hukum yang jelas mengenai kewajiban pelaporan oleh Notaris dapat mengurangi potensi penyalahgunaan profesi dalam tindak pidana pencucian uang. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi Notaris dalam menjalankan perannya sebagai pelapor untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan keuangan di Indonesia.
Kelayakan Perjanjian S Paylater Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dewi Rositasari, Noviarasta; Djaja, Benny; Sudirman, M.
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i12.31772

Abstract

Perkembangan ekonomi suatu negara sangat erat kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi. Saat ini, Indonesia telah memasuki era pertumbuhan di sektor ekonomi global yang berbasis inovasi, teknologi, dan pengetahuan. Contohnya adalah transaksi melalui e-commerce, yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa platform e-commerce juga menawarkan layanan pinjaman yang mudah diakses. Salah satu layanan tersebut adalah “S” Paylater dari PT. “S,” yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan barang atau jasa tanpa harus membayar di muka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis validitas perjanjian "paylater" berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan artikel jurnal. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi celah hukum dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan "S" Paylater melanggar syarat kecakapan sebagai salah satu syarat sah perjanjian. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya mitigasi risiko yang memadai dalam proses aktivasi layanan, sehingga memungkinkan pengguna yang tidak cakap hukum untuk mengakses layanan tersebut. Akibatnya, perjanjian antara PT. “S” dan “E” dapat dinyatakan batal demi hukum, dengan implikasi pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1451 KUHPerdata. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyelenggara layanan "paylater" untuk menerapkan mitigasi risiko yang lebih ketat dan memastikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan pengguna. Selain itu, regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk melindungi konsumen dan mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum perdata terkait layanan keuangan berbasis teknologi.
Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh) Aisya, Alyaziza; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembagian harta bersama dan warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. Walaupun hukum Islam pada umumnya memberikan porsi warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki, pengadilan dalam perkara ini memutuskan pembagian yang setara dengan mempertimbangkan peran ahli waris perempuan serta prinsip keadilan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama pernikahan disebut sebagai harta bersama, yang secara hukum dianggap sebagai milik bersama. Ketika salah satu pasangan meninggal, separuh dari harta tersebut menjadi hak pasangan yang masih hidup, sementara separuh lainnya dibagikan kepada ahli waris sesuai aturan yang berlaku, di mana anak laki-laki umumnya menerima dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta sering kali mempertimbangkan aspek keadilan, khususnya terkait kesetaraan gender. Dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari, hakim memutuskan pembagian warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Sengketa dalam kasus ini terkait warisan berupa saham yang dikuasai salah satu ahli waris. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan mengacu pada prinsip hukum Islam, teori hukum, yurisprudensi, dan teori hudud yang menekankan pentingnya keadilan proporsional. Bukti menunjukkan bahwa anak perempuan memberikan kontribusi besar terhadap pengelolaan dan pengembangan aset warisan, sehingga pembagian setara dianggap lebih adil.
Co-Authors ., Yetmiaty Adam, Chistopher Kendrick Aisya, Alyaziza Alifa, Alifa Allister, Davin Aprilia, Indah Siti Arifin, Melissa Aryadewangga, Muhammad Alam Brigays, Chintia Ayala Calista , Jessica Calista, Jessica Cardova, Erico Chaterina, Carren Christhopher, Michael Christine Christine Darman Darman Darmansyah, Adimas Gusti Devi Nurjayanti, Florencia Dewi Rositasari, Noviarasta Dwi Yusakawati, Ni Made Arya Dzakirah, Vania Earlene, Felishella Elrika, Elrika Esa Prameswari, Rr. Ayu Gayatri Estera, Sanny Fahrani, Ahzaza Faisal Wirawan, Amaltha FamdaIe, Grace NataIia H Farma Rahayu, Mella Ismelia Febrina, Dwi Tiara Fitria, Sindi Gazali, Narumi Bungas Haryanto, Steven Galileo Hasanah, Himma Hasim, Fitri Hendry, Hillary Hertanto, Sandrarina Hibono, Michelle Hussy, Maharani Millenia Illona, Illona Immanuel Rich, Johannes Izzah , Nurul IZZAH, NURUL Jane, Fara Julianti, Lili Klenten, Bred Koswara, Nur Salsabila Kurniawan Kurniawan Kurniawan, Stanley Leriana, Helda Lukita, Hans M Sudirman, M M Sudirman, M Sudirman M. Yogi Riyantama Isjoni Mahendra, Martins Izha Matara, Opa Jermias Mohamad, Alwi Rany Nabilla, Tasya Nabima, Muhammad Nathanael, Moses Nathawira, Emerentia Oktavia, Ketut Ria Wahyudani Panglima, Rubby Aditya Pitaloka, Diah Marla Pramita, Helen Prathiwi, Della Hadyanti Prayogo, Radius Puspita, Lidya Qorib, Syarif Facthul Rachmah, Andriana Rafliansyah, Rafliansyah Rahmawan, Evita Nuraini Ramdhan, Daddy Rania, Rania Rasji, Rasji Sabrianti, Yuvirani Samuel, Yoel Siahaan, Debby Flora Siarill, Jonathan Hervine Silalahi, Wilma Simanungkalit, Rosalina Sirait, Gladys Natalie Aurielle Soewito, Rizal Iskandar Sophian, Romy Prameswara Sudirman Sudirman , Maman Sudirman, M. Sudirman, M. Sudirman Sudirman, Maman Susy Tanzil, Ko Tjajaindra, Phinawati Tjitrasmoro, Dewani Kireina Tonny Nurmala Putra Toruan, Daniel Natanael Lumban Traa, I Komang Krisma Bima Vianka, Maria Ibella Widjaja, Viona Wijaya, Niko Winarsih Winarsih Yapferonica, Yapferonica Yohanes, Joshua Yudha, Refans Jaka Pratama Yulian, Fransisca Chatharina Yuliska, Nanda Yuwono Prianto