Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.013
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Hukum Adigama Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Academia Open Jurnal JURISTIC (JuJUR) Indonesian Journal of Law and Economics Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Tunas Agraria Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Yustitia Interdisciplinary Social Studies Jurnal Konstitusi Jurnal Risalah Kenotariatan Journal of Social Research International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Semarang Law Review Jurnal Ilmu Multidisplin QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Business, Management and Social Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Tasyri' RechtIdee Jurnal Global Ilmiah Bhinneka Multidisiplin Journal Rechtsvinding Journal of Law and Justice Jurnal Ilmu Multidisiplin Joong-Ki
Djaja, Benny
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 130 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 130 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat yang Memiliki Kelainan Jiwa Terhadap Warisan dari Orang Tua Angkat Sophian, Romy Prameswara; Sudirman, M; Djaja, Benny
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6570

Abstract

Pengangkatan anak (adopsi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjamin hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan warisan. Secara hukum, anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat dalam kasus Thomas Santoso (TS) belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa hak untuk dipenuhinya kebutuhan hidup dan perawatan medis anak tersebut menggunakan warisan yang diberikan oleh orang tua angkatnya.
Legal Validity of Land Sale and Purchase Agreements Signed Prior to Payment of Land and Building Acquisition Tax (BPHTB) Hertanto, Sandrarina; Djaja, Benny; Sudirman, M.
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah sebagai kebutuhan dasar manusia memiliki nilai strategis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai objek investasi dan kegiatan ekonomi. Dalam praktik pengalihan hak atas tanah melalui jual beli, peran akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Namun, permasalahan muncul ketika akta jual beli ditandatangani sebelum kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan konflik antara praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pembayaran pajak terlebih dahulu sebagai syarat formal penandatanganan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta jual beli tanah yang ditandatangani sebelum pembayaran BPHTB, implikasinya terhadap nilai pembuktian akta, dan tanggung jawab PPAT jika terjadi sengketa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik kenotariatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang akibat hukum akta jual beli yang tidak memenuhi syarat formal, serta rekomendasi untuk mewujudkan ketertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Cacat Hukum Ramdhan, Daddy; Djaja, Benny; Sudirman , Maman
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 3 No. 10 (2025): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v3i10.443

Abstract

This study examines the notary’s liability in drafting defective deeds from a juridical perspective, focusing on the normative basis, forms of liability, and resulting legal consequences. As public officials, notaries are mandated to ensure the validity of authentic deeds that carry full evidentiary force. However, in practice, defective deeds—whether due to formal or material defects—still occur, potentially causing losses to the parties involved. This issue is critical since it concerns the principles of legal certainty and the protection of individual rights. The research employs a normative juridical methode with statute, conceptual, and case approaches. Data were obtained through the analysis of legal doctrines, statutory provisions, and relevant court decisions. The findings indicate that notaries may be held liable in three dimensions: civil, criminal, and administrative. Civil liability arises when defective deeds result in losses for one of the parties, while criminal liability applies when a notary commits unlawful acts, such as falsification of identity or documents. Administrative liability relates to violations of the Notary Office Law and professional ethics. The legal consequences of defective deeds include annulment by the court, compensation claims, loss of evidentiary value, and sanctions imposed on the notary. The application of legal certainty theory highlights that defective deeds must be declared null and void to preserve the consistency and stability of the legal system. Meanwhile, the theory of legal protection emphasizes that notary liability serves as a safeguard for the rights of parties harmed by defective deeds. This study contributes theoretically to the development of notarial law and offers practical guidance for notaries to perform their duties with professionalism, prudence, and accountability.
Perihal Gugatan Terhadap Akta Wasiat Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia Susy Tanzil, Ko; Djaja, Benny; Sudirman, M.
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 3 No. 10 (2025): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v3i10.447

Abstract

Akta wasiat adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengenai keinginannya terhadap asetnya setelah kematian. Orang yang meninggalkan akta wasiat mewariskan asetnya kepada ahli waris yang terkait dengannya. Wasiat biasanya dibuat, terutama bagi orang yang memiliki warisan besar. Di satu sisi, hal ini baik untuk keturunannya, tetapi sering kali menimbulkan konflik dan perselisihan antara anggota keluarga yang menganggap ada ketidakadilan terkait pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam wasiat. Hal ini mengakibatkan anggota keluarga saling menggugat, suatu situasi yang tentu tidak diinginkan bagi pewaris atau keluarga ahli waris. Namun, dalam kenyataannya, hal ini sering terjadi, membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan pemecahan masalah jika timbul gugatan di kemudian hari. Notaris Publik sebagai pejabat yang membuat akta, termasuk wasiat, perlu memberikan konseling hukum yang jelas untuk masa depan untuk menghindari konflik dalam keluarga.
Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 390k/Pdt/2023 Fitria, Sindi; Djaja, Benny; Sudirman, M. Sudirman
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 10 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i10.32552

Abstract

Penelitian ini membahas peran notaris dalam menjamin kepastian hukum hak waris anak luar kawin dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT/2023. Latar belakang penelitian ini adalah adanya disharmoni normatif antara KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatur status dan hak waris anak luar kawin, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris yang menjamin kepastian hukum bagi anak luar kawin berdasarkan perkembangan yurisprudensi terkini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika hukum waris dalam keluarga non-Muslim di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdata dan dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sehingga memberikan peluang bagi pengakuan hak waris anak luar kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KUHPerdata masih membedakan anak sah dan anak luar kawin, di mana anak luar kawin hanya memperoleh sebagian tertentu dari warisan jika telah diakui secara sah. Namun, perkembangan yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat perlindungan hukum bagi anak luar kawin, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan praktis. Dalam konteks ini, notaris memegang peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan Akta Keterangan Waris. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi instrumen utama untuk melindungi hak para ahli waris, termasuk anak luar kawin. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi legislasi dan penyusunan pedoman teknis bagi notaris agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam melindungi hak waris anak luar kawin tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.
PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Prianto, Yuwono; Djaja, Benny; Rasji, Rasji; Gazali, Narumi Bungas
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata & kuliner.
Legitime Portie In the Perspective of Civil Law on the Division of Inheritance Mariana, Mariana; Djaja, Benny
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 6 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v2i6.102

Abstract

This research examines who is prioritized and whether they are prioritized by lawful heirs or heirs according to a will. The research method used is descriptive analysis, a normative-juridical approach, namely library research conducted on secondary data. The results of the study concluded in the Civil Code that the arrangement of heirs with a will must be prioritized with exceptions as long as the contents and distribution in the will do not conflict with the law. The legal considerations are that the will is the final will of the heir but still does not violate the absolute portion of the legitimacy of the heirs. If the will of the heir violates the absolute portion of the legitimacy of the heirs, they may request cancellation, correction, or reduction of the testament.
Implementation of Limited Liability Company Dissolution Reviewed from Law Number 40 of 2007 (Case Study At PT Sumber Berkat Jaya Hidup Baru- Batam City) ". Fernando, Ricco; Djaja, Benny
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 6 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v2i6.103

Abstract

To anticipate the possibility of dissolving a PT, the legislators also include a number of provisions regarding conditions that must be met if a PT wants to be dissolved, must follow the dissolution procedure based on statutory provisions. The research method used is normative juridical, normative legal research which consists of a method based on the steps of discovering legal principles, legal systematics, and the level of legal synchronization that is being faced. The implementation of the dissolution of the Limited Liability Company is reviewed from Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The dissolution of a Limited Liability Company requires stages according to the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Issuance of Land Legality By The Batam Concession Agency Against Complete Systematic Land Registration Program Certificates Issued In Batam Eling, Eling; Djaja, Benny
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 6 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v2i6.105

Abstract

Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL) was made to ensure legal certainty and legal protection of land rights owned by the community fairly and equitably, but unfortunately, it contradicts with the Regulation of the Head of the Batam Free Trade Zone and Free Port Concession Agency Number 27 of 2017 concerning Implementation of Land Allocation. The purpose of this study is to analyze what regulations must be used by people who want to apply for land permits in Batam and how to obtain land permits in Batam. This study used normative legal research or doctrinal research which refers to positive legal norms governing the Issuance of Land Legality by the Batam Concession Agency Against Complete Systematic Land Registration Program Certificates Issued in Batam. The results of this study that the regulations used are still regulations issued by the Head of the Batam Free Trade Zone and Free Port Concession Agency Number 27 of 2017 concerning the Implementation of Land Allocation. Because Batam is one of the regions in Indonesia with regional autonomy rights.
Juridical Review of Imposition of Deeds for Granting of Collective Rights in Sharia Banking in Indonesia Putri Widodo, Syifa Esthiningtyas; Djaja, Benny
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 7 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v2i7.108

Abstract

This study aims to describe and then find out how the granting of Mortgage Deeds institution Sharia Banking Finance made by Land Deed Officials regulated in the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Registration Land As well as affiliated provisions. By using the Normative Juridical research method with the conclusions: 1. The granting of Mortgage Guarantees for financing contracts in Islamic banking is guided by the Mortgage Law which proves the occurrence of a mixture of two principles in the implementation of mortgage guarantees in Indonesia; 2. Formulation of the Mortgage Deed Institution Islamic Banking Finance uses the same formulation as Conventional Banking Financial Institutions, so it needs to be designed separately for the Formulation of the Deed of Imposing Sharia Mortgage on several Sharia terminologies.
Co-Authors ., Yetmiaty Abdul Azis, Muhamad Adam, Chistopher Kendrick Aisya, Alyaziza Alifa, Alifa Allister, Davin Aprilia, Indah Siti Arifin, Melissa Aryadewangga, Muhammad Alam Brigays, Chintia Ayala Calista , Jessica Calista, Jessica Cardova, Erico Chaterina, Carren Christhopher, Michael Christine Christine Darman Darman Darmansyah, Adimas Gusti Devi Nurjayanti, Florencia Dewi Rositasari, Noviarasta Diana, Fenny riska Dwi Dharmayanthi, Ni Nengah Dwi Yusakawati, Ni Made Arya Dzakirah, Vania Earlene, Felishella Elfriana Saragih, Mei Eling, Eling Elrika, Elrika Esa Prameswari, Rr. Ayu Gayatri Estera, Sanny Fahrani, Ahzaza Faisal Wirawan, Amaltha FamdaIe, Grace NataIia H Farma Rahayu, Mella Ismelia Febrina, Dwi Tiara Fernando, Ricco Fitria, Sindi Gazali, Narumi Bungas Gita Subagia, Fatsya Givanti, Dofana Haryanto, Steven Galileo Hasanah, Himma Hasim, Fitri Hendry, Hillary Hertanto, Sandrarina Hibono, Michelle Hussy, Maharani Millenia Illona, Illona Immanuel Rich, Johannes Izzah , Nurul IZZAH, NURUL Jane, Fara Julianti, Lili Klenten, Bred Koswara, Nur Salsabila Kurniawan Kurniawan Kurniawan, Kevin Hoo Kurniawan, Stanley Kusumadiani Putri, Livia Leriana, Helda Lukita, Hans M Sudirman, M M Sudirman, M Sudirman Mahendra, Martins Izha Margretha, Syelvia Mariana Mariana Marlianti, Selly Matara, Opa Jermias Mohamad, Alwi Rany Monika, Resia Nabilla, Tasya Nabima, Muhammad Nathanael, Moses Nathawira, Emerentia Oktavia, Ketut Ria Wahyudani Panglima, Rubby Aditya Pitaloka, Diah Marla Pramita, Helen Prathiwi, Della Hadyanti Prayogo, Radius Puspita, Lidya Putri Widodo, Syifa Esthiningtyas Qorib, Syarif Facthul Rachmah, Andriana Rafliansyah, Rafliansyah Rahmawan, Evita Nuraini Ramdhan, Daddy Rania, Rania Rasji, Rasji Rumadanu, Friko Samuel, Yoel Savira, Jennyola Siahaan, Debby Flora Siarill, Jonathan Hervine Silalahi, Wilma Simanungkalit, Rosalina Sirait, Gladys Natalie Aurielle Soewito, Rizal Iskandar Sophian, Romy Prameswara Sudirman Sudirman , Maman Sudirman, M. Sudirman, M. Sudirman Sudirman, Maman Susy Tanzil, Ko Tjajaindra, Phinawati Tonny Nurmala Putra Toruan, Daniel Natanael Lumban Traa, I Komang Krisma Bima Triyana Hardi, Zakiyah Ulina Ginting, Tara Vianka, Maria Ibella Wati Purba, Lisna Widjaja, Viona Winarsih Winarsih Yapferonica, Yapferonica Yohanes, Joshua Yudha, Refans Jaka Pratama Yulian, Fransisca Chatharina Yuliska, Nanda Yusli Juliansyah, Muhammad Yuwono Prianto