Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN PROTOTIPE PENGERING IKAN KAYU SISTEM KONTROL DUAL ENERGI Muhammad Jalil, Saifuddin; Meliala, Selamat; Akmal, Syarifah; Muhibuddin, Muhibuddin; Fatahillah, Fatahillah; Johari, Johari
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i2.20256

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem ketahanan pangan yang memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Penyelenggaraan pangan dan pengolahan hasil perikanan memegang peranan penting dalam kegiatan pascapanen, mengingat hasil perikanan merupakan komoditi yang sifatnya mudah rusak (perishable goods). Maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan pelaksanaan sosialisasi pengeringan pada ikan dilakukan dengan proses pengeringan Standar Operasional Prosedur Pengembangan Prototipe Pengering Ikan Kayu Sistem Kontrol Dual Energi. Sosialisasi ini telah dilaksanakan di gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mengemban amanat Tri Darma Perguruan Tinggi. Penyuluhan ini merupakan bukti partisipasi dosen dan masyarakat dalam meningkatkan dan membudayakan aktivitas pengeringan pada ikan dilakukan dengan proses pengeringan Standar Operasional Prosedur Pengembangan Prototipe Pengering Ikan Kayu Sistem Kontrol Dual Energi. Pengabdian ini diharapkan dapat meningkakan cara pandang dan wawasan masyarakat dalam mengurangikesalahan dalam melakukan pengeringan ikan kayu. Kegiatan ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi kesehatan dan keselamatan hidup, dan  jika salah dalam melakukannya dapat menurunkan ketahanan kesehatan tubuh,  sehingga mengakibatkan kerugian bagi kesehatan masyarakat  itu sendiri. Pengabdian ini yang diharapkan pada masyarakat yaitu dapat melaksanakanstandar operasional prosedur pengembangan prototipe pengering ikan kayu sistem kontrol dual energi
Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Contextual Teaching and Learning pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Pengurusan Jenazah di MTsT Mardlatillah Fatahillah, Fatahillah; Andayani, Made Susi Lissia; Mertayasa, I Nengah Eka
KARMAPATI (Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika) Vol. 13 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/karmapati.v13i3.85329

Abstract

Penelitian ini bertjuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan media pembelajaran interaktif berbasis Contextual Teaching And Earning serta mengetahui respon guru dan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran interaktif khususnya pada mata pelajaran Fiqih materi pengurusan jenazah di MTSt Mardlatillah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Research and Development (R&D), dengan menggunakan model pengembangan ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation). Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IX MTSt Mardlatillah dan juga guru pengampu mata pelajaran Fiqih. Hasil dari perhitungan media pembelajaran interaktif melalui uji ahli isi serta ahli desain dan media mendapatkan nilai rata-rata sebesar 1,00 yang masuk pada kategori sangat valid. Hasil untuk uji efektivitas dengan menggunakan perhitungan N-Gain memperoleh nilai sebesar 1,00 yang masuk dalam kategori interprestasi sangat efektif. Hasil untuk uji kriteria keberhasilan mendapatkan nilai sebesar 100% yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil uji respon siswa mendapatkan nilai rata-rata sebesar 65,6 yang masuk pada kategori praktis dan hasil uji respon guru mendapatkan nilai rata-rata sebesar 45 yang masuk pada kategori sangat praktis
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN BARANG DAGANGAN TIDAK SESUAI TIMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Hafas, Muhammad; Fatahillah, Fatahillah; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19928

Abstract

The rapid development of the economy has resulted in many productions of goods and services that can be easily consumed by consumers. With increasing competition in traditional markets, it is not uncommon to find dishonest traders, for example, in weighing, measuring, and calculating. This research aims to analyze consumer protection in the sale of goods that do not comply with weighing standards based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the government's efforts to overcome the sale of goods that do not comply with weighing standards. The research method used is a normative juridical approach, which is a legislative approach. The data sources in this writing are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the research results, consumer protection is found in Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which explains the right of consumers to obtain transparency and accurate and reliable information from business actors. The efforts made are to conduct supervision by the Metrology Agency over traders in the use of weighing instruments and their equipment. It is hoped that the government will not only supervise the use of weighing instruments and other equipment but also encompass the morals and behavior of traders. It is also hoped that the general public, especially traders, will uphold the value of honesty.
Perkembangan Kompetensi Pedagogik Guru Kelas Di Sekolah Dasar: Analisis Survei Mardicko, Afri; Fatahillah, Fatahillah; Pangestu, Amanda Kurnia
Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD Vol 5 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Mafa Press in Collaboration with PGMI Tarbiyah Faculty IPMAFA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35878/guru.v5i1.1575

Abstract

This research aims to analyze the level of pedagogical competence of class teachers in elementary schools (SD) in Pagelaran District, Pringsewu Regency, Lampung. Teacher pedagogical competence is a key factor in improving the quality of learning and student learning outcomes. However, based on initial observations, it was found that the average teacher's pedagogical competence was still relatively low. Gaps in the mastery of pedagogical competencies, especially in rural areas, have not been studied much through empirical data-based survey approaches. The research method used is descriptive quantitative with a survey approach. The sample consisted of 50 class teachers selected using cluster sampling techniques from 15 state elementary schools. Data was collected through a Guttman scale questionnaire and analyzed descriptively, with validity and reliability tests to ensure the quality of the instrument. The research results show that the majority of teachers have high pedagogical competence, especially in understanding student characteristics (95%), mastering learning theory (94%), and being able to develop a curriculum (92%). Overall, 96% of teachers fell into the "very high" category and 4% in the "high" category. The contribution of this research provides empirical data that is useful for local governments and educational institutions in designing policies to increase teacher competency. Further research with a broader scope is needed to strengthen these findings. However, this study has limitations in covering the area and limited sample size, so generalization of the results must be done with caution. Keywords: Pedagogical competence; class teacher; primary school; quality of learning Abstrak Penelitian ini bertujuan melihat perkembangan terbaru kompetensi Pedagogik Guru SD yang ada di Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Lampung. Kompetensi pedagogik guru merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Namun berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa rata-rata kompetensi pedagogik guru masih tergolong rendah. Selain itu kesenjangan dalam penguasaan kompetensi pedagogik, terutama di daerah pedesaan masih belum banyak dikaji melalui pendekatan survei berbasis data empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Sampel terdiri dari 50 guru kelas yang dipilih menggunakan teknik cluster sampling dari 15 SD Negeri. Data dikumpulkan melalui angket skala Guttman dan dianalisis secara deskriptif, dengan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki kompetensi pedagogik tinggi, terutama dalam memahami karakteristik siswa (95%), menguasai teori pembelajaran (94%), serta mampu mengembangkan kurikulum (92%). Secara keseluruhan, 96% guru masuk dalam kategori "sangat tinggi" dan 4% dalam kategori "tinggi". Kontribusi penelitian ini memberikan data empiris yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam merancang kebijakan peningkatan kompetensi guru. Penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas diperlukan untuk memperkuat temuan ini. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan jumlah sampel yang terbatas, sehingga generalisasi hasil harus dilakukan dengan hati-hati. Kata kunci: Kompetensi Pedagogik; guru kelas; Sekolah Dasar; kualitas pembelajaran
ANALISIS MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK DALAM PEMBELAJARAN PKN (PANCASILA) DI SD NEGERI 1 PANGGUNG REJO UTARA Fatahillah, Fatahillah; Hardiana, Putri; Dwi, Mhadu Arpita
Bagimu Negeri Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52657/bagimunegeri.v9i1.2869

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PjBL) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) di SD Negeri 1 Panggung Rejo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian terdiri dari guru PKN kelas IV, siswa kelas IV, serta dokumen perencanaan pembelajaran (RPP). Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PjBL dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran PKN, mengembangkan keterampilan kolaborasi, serta membantu siswa dalam memahami nilai-nilai Pancasila secara lebih praktis dan kontekstual. Secara khusus, terdapat peningkatan yang signifikan pada aspek antusiasme siswa terhadap pembelajaran PKN, yang tercermin dari 52% siswa yang aktif sebelum penerapan PjBL menjadi 88% setelahnya. Kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam proyek kelompok juga meningkat dari 46% menjadi 82%. Selain itu, pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, meningkat dari 58% menjadi 91%. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan model ini, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan pemahaman guru mengenai teknik-teknik PjBL yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun model PjBL memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKN, diperlukan pelatihan dan dukungan lebih lanjut untuk guru dalam implementasi model ini agar dapat berjalan lebih efektif. Rekomendasi diberikan untuk memaksimalkan penerapan PjBL dalam pembelajaran PKN di SD Negeri 1 Panggungrejo Utara.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL DI KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Penelitian Kota Lhokseumawe) Khairatunnisa, Khairatunnisa; Fatahillah, Fatahillah; Yustisi, Nabhani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22251

Abstract

Hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya melalui interaksi sosial berbentuk perjanjian sewa-menyewa mobil. Namun dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan kepercayaan oleh penyewa yang menimbulkan kerugian bagi pihak rental, sehingga penyewa dapat dianggap melakukan wanprestasi, yang seharusnya tidak terjadi jika semua pihak mematuhi isi perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa serta bentuk penyelesaian yang dilakukan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV. Cahaya Khanza Rent Car. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan, serta didukung data sekunder dari literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi antara lain: kerusakan mobil, penggadaian mobil tanpa sepengetahuan pemilik, keterlambatan pengembalian mobil dari tanggal yang disepakati, serta pembatalan sewa secara sepihak. Penyelesaiannya meliputi: ganti rugi atas kerusakan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, negosiasi antara pemilik dan penerima gadai dalam kasus penggadaian, denda keterlambatan sebesar satu hari harga sewa jika melebihi empat jam, dan hangusnya uang muka jika penyewa membatalkan secara sepihak setelah adanya kesepakatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya kejelasan perjanjian dan kesadaran hukum dari kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa. Saran yang diberikan, pemilik CV. Cahaya Khanza Rent Car perlu lebih selektif dalam memilih penyewa dan terus meningkatkan mutu pelayanan, sedangkan penyewa diharapkan membaca dan memahami isi perjanjian secara cermat agar mengetahui hak dan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan perjanjian yang sah menurut hukum.
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Indayani, Juwita; Johari, Johari; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22736

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk kejahatan yang memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang diperberat dengan keadaan atau cara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Namun demikian, kejahatan ini masih sering terjadi dan cenderung berulang, yang menunjukkan lemahnya upaya pencegahan dan penanggulangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori-teori kriminologi untuk mengkaji pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana saat ini belum optimal dalam memberikan efek jera, tidak sebanding dengan kerugian serta keresahan masyarakat, dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti lemahnya penegakan hukum, putusan hakim yang tidak maksimal, kondisi sosial ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, kurang optimalnya rehabilitasi narapidana, korupsi, serta pendekatan hukum yang terlalu represif. Teori-teori kriminologi berperan penting dalam memberikan dasar bagi kebijakan preventif melalui pendidikan moral, penguatan ikatan sosial, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Selain itu, penerapan pendekatan rehabilitatif dan restoratif perlu diutamakan agar pelaku dapat kembali berintegrasi secara positif dalam masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum lebih serius dalam menjatuhkan sanksi pidana yang adil dan tegas, serta pemerintah meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, akses pendidikan, dan penguatan nilai sosial guna menekan angka kriminalitas.
KEDUDUKAN HUKUM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Pada Rumah Sakit Avicenna Bireuen) Lamkaruna, Rima; Sulaiman, Sulaiman; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23061

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan medis dalam perjanjian terapeutik serta menganalisis akibat hukum yang timbul jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Praktik pelayanan medis di rumah sakit merupakan bagian penting dari penyediaan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak. Dalam praktiknya, pelaksanaan tindakan medis oleh tenaga kesehatan harus didasarkan pada persetujuan pasien, yang dikenal dengan istilah persetujuan tindakan medis, sebagai bentuk perlindungan hokum terhadap hak pasien dan kewajiban etik serta yuridis bagi tenaga medis. Namun, pelaksana persetujuan tersebut dalam konteks perjanjian terapeutik sering kali belum dilakukan secara optimal, sebagaimana terjadi di Rumah Sakit Avicenna Bireuen. Yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji data dari wawancara dokter dan pasien, serta teaah dokumen, dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara prosedural rumah sakit telah menyediakan formulir persetujuan tertulis untuk tindakan medis beresiko tinggi, namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan yang bersifat formalitas, minim komunikasi, dan rendahnya pemahaman pasien terhadap isi persetujuan. Kelalaian dalam pelaksanaan prosedur persetujuan dapat menimbulkan konsekuensi hokum berupa gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sanksi administratif, serta potensi pelanggaran etik profesi medis. Selain itu, kelemahan sistem dokumentasi dapat memperlemah posisi hukum rumah sakit dan tenaga medis jika terjadi penyelamatan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS ANGKUTAN UMUM APABILA TERJADI KECELAKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Penelitian Pada Perusahaan Pengangkutan Bus Umum Di Lhokseumawe) Safrida Diniyati, Cut Nur; Fatahillah, Fatahillah; Harun, Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23068

Abstract

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara menyeluruh perlindungan hukum bagi penumpang angkutan bus umum, terutama pada saat terjadi kecelakaan. Ketentuan ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan serta kepastian hukum bagi pengguna jasa transportasi umum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan di Lapangan masih lemah, banyak penumpang Bus angkutan umum yang belum mendapatkan ganti rugi yang layak jika terjadi kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab jawaban yang diberikan kepada penumpang Bus angkutan umum apabila terjadi kecelakaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Perlindungan hukum dan pertanggungan jawaban perusahaan Bus angkutan umum terhadap penumpang Bus angkutan umum di Lhokseumawe belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan optimal dimana perusahaan Bus hanya menyalurkan santunan dari pihak asuransi wajib (Jasa Raharja) dan tidak memberikan ganti rugi tambahan atas kerugian yang diderita korban, baik kerugian materil maupun imateril. Disarankan kepada agar pengguna terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam aspek keselamatan, kenyamanan, maupun perlindungan hukum terhadap penumpang.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara) Davical Latuperissa, Dandy; Amrizal, Amrizal; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23102

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Lhoksukon, wilayah rawan banjir akibat kondisi geografis dataran rendah dan luapan sungai. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama. Dengan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis, hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban hukum telah berjalan sesuai ketentuan, namun belum efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran. Hambatan tersebut membuat banjir tetap menjadi masalah tahunan, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta optimalisasi sumber daya untuk mitigasi bencana.
Co-Authors A. Hamid, Muhibuddin Ahmad Zulfi Fahmi Akmal, Syarifah Amrizal Amrizal Andayani, Made Susi Lissia Aprilia, Desra Arif Rahman Arnita Arnita Ashidiqqie, Iqbal Ayu Wandira Aziz, Muhammad Alvin Nur Azzukhrof, Atifa Budiarti, Yessi Davical Latuperissa, Dandy Destiana, Siti Wulan Dwi, Mhadu Arpita Faisal Faisal Fauzah Nur Aksa Ferdy Saputra Fitri Suryani Hafas, Muhammad Haisani, Ariela Adelina Hakim, Lurfhia Haida Hamdani Hamdani Hapidin, Ahmad Hardiana, Putri Harun Harun Hendar Riyadi, Hendar Hisam Ahyani Indayani, Juwita Izhar Izhar, Izhar Johari Johari Khairatunnisa Khairatunnisa Laeli, Fatnur Lamkaruna, Rima Lu’mu, Lu’mu Makarima, Suraiya Manfarisyah, Manfarisyah Mardicko, Afri Mertayasa, I Nengah Eka Miftahul Huda Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mustopa Mustopa Nasrianti, Nasrianti Nurarafah, Nurarafah NURUL FAIZAH Pangestu, Amanda Kurnia Pattiroi, Muhammad Nauval Purnami, Tyas Rahma Faelasofi, Rahma Raihan Putri Ratna Dewi Puspita Sari Rizki Hanriko Ruslan Ruslan Safrida Diniyati, Cut Nur Safutri, Lhutfia Wahyu Sahrani, Khairi Saifuddin Muhammad Jalil Salahuddin Salahuddin Salsabila, Salsabila Sanatang Sapautri, Serly Dwi Selamat Meliala Septiani, Linda Shafina, Shafina Sinaga, Aviv Event Adviadri Sinaga, Ridana Sofyan Jafar Subiantoro, Rijadi Sulaiman Sulaiman Syawaluddin, Ahmad Tri Widya Kurniasari Ulpah, Ghina WASTRIANI, EUIS Widianingsih, Heni Yantahin, Muliaty yesi budiarti, yesi Yoga Budi Bhakti Yustisi, Nabhani Zahra, Massyura Awwaly Zainuddin, Zainuddin Zul Akli